Suara Indonesia News – Konawe. Desa Ahuawatu , Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dinobatkan sebagai salah satu desa Antikorupsi versi KPK tahun 2023.
Atas prestasinya, Kepala desa Ahuawatu Adi Suharyono, diganjar penghargaan dari lembaga anti rasuah (KPK) republik Indonesia.
Desa Ahuawatu terpilih menjadi desa antikorupsi bersama 21 desa lainnya di Indonesia.
Acara penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan launching Desa Antikorupsi 2023 di salah satu hotel di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Selasa 29 November 2023.
Penjabat Bupati Konawe DR.H.Harmin Ramba, SE.MM., Asisten II Akbar Latiway, Kepala BPKAD Konawe Santoso, Inspektur Kabupaten Konawe Rebiansyah, Kadis PMD Konawe Dahlan, turut hadir dalam acara launching Desa Antikorupsi 2023.
Melansir berita BeritaKaltim.Co, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi yang didampingi Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding memapaparkan, bahwa program Desa Antikorupsi merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Sepanjang tahun 2021-2023 ada 33 Desa yang tersebar di 33 Provinsi. Sebanyak 22 desa di Indonesia yang menjadi percontohan desa antikorupsi ditahun 2023 termasuk,” ucap Kumbul.
Penetapan desa antikorupsi ini berdasarkan 3 trisula yakni pendidikan, pencegahan, dan penengakan hukum, yang mana ketiganya harus dilakukan secara masif.
“KPK membuat program sehingga masyarakat mau tidak mau ikut ambil bagian salah satunya program Desa Anti Korupsi, yang sanksinya kalau tidak lolos desa tersebut akan merasa malu,” katanya.
Untuk dapat menjadi Desa Anti Korupsi perlu peran serta masyarakat, KPK hanya mendorong, desa lah yang akan bekerja, mau tidak mau untuk menjadi Desa Anti Korupsi. Karena Desa ini tingkat terkecil di pemerintahan, maka di tingkat atas maupun bawah dapat pemahaman yang sama terkait pencegahan korupsi.
“Harapannya kalau desa sudah anti korupsi nanti kelurahan dan kecamatan akan mengikut untuk anti korupsi begitu juga kabupaten dan kota, dan akhirnya Indonesia bebas korupsi,” katanya.
Untuk menetapkan sebagai percontohan desa antikorupsi melalui usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kemudian Kementerian Desa (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kemudian kami kumpulkan semua terdapat 81 desa tahun ini. Kalau di 2022, ada 103 desa yang kami ambil 10 desa,” ucapnya.
Dari hasil itu, KPK melakukan observasi untuk mengecek usulan, kemudian melakukan observasi lima indikator. Jika dinilai tidak mencukupi indikator yang dilihat adalah kemauan masyarakat yang ingin berubah.
KPK melakukan observasi dan turun langsung melakukan wawancara hingga melihat situasi desa dari segi potensi perubahan selama setahun berproses. Kemudian lakukan rapat untuk menentukan desa-desa mana yang akan jadi percontohan. ” Jadi tidak harus desa itu baik dan dapat penghargaan ini itu,” jelasnya.
Ia menjelaskan poin utama dari penilaian adalah bagaimana peran masyarakat ikut terlibat. Dan setelah ditentukan desa antikorupsi dilanjutkan bimbingan teknis ke lapangan sebagai pemenuhan indikator.
Selanjutnya KPK mendampingi desa tersebut selama satu tahun dengan memonitor dan update kegiatan. Termasuk bagaimana masyarakat turut berperan. Sebab itu, betapa bahagianya nanti satu desa jika ditentukan sebagai percontohan desa antikorupsi.
“Hasil penentuan itu tidak ada intervensi dari manapun. Makanya besok highlight-nya itu masyarakat bergembira, sampai orang tua pun menangis haru,” tuturnya.
Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. (Red)
