Suara Indonesia News – Aceh Utara, Forum interaksi mahasiswa kecamatan paya bakong (FIMA) mengencam pemerintah untuk mencabut izin usaha pemafaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan tanaman industri atas nama PT. rRencong Pulp and Peper Industri (15/07/2019).
Ketua (FIMA) kecamatan paya bakong muhammad khalis, meminta kepada pemerintah untuk secepatnya mencabut izin PT. RPPI yg seluas 10.384 hektare. Karena menurut nya keberadaan PT tersebut tidak ada manfaat sedikutpun untuk masyarakat yang berada di sekitar PT tersebut, justru menjadi mala petaka yang masyarakat rasakan.
Mereka melakukan penebangan kayu dengan cara membabi buta tampa melihat kindisi disekitarnya. Dengan hadirnya perusahaan tersebut membuat rakyat menjadi resah. Kami sebagai rakyat sangat berharap kepada pemerintah aceh, pemerintah aceh utara dan dinas terkait agar menindak lanjuti serta meninjau ulang atas keberadaan perusahaan tersebut sebelum rakyat bicara.
Karna bila 10.000 hektar hutan ditebang rakyat sangat khawatir bila musim hujan maka banjir akan melanda beberapa kecamatan,, kecamatan geureudong pase, meurah mulia, syamyalira bayu, blamng mangat, tanah luas, nibong, matang kuli, paya bakong, tanah pasir lapang seunudon dan kecamatan lhok sukon, karena lokasi yang mereka tebang berada di dua hulu sungai, hulu sungai kereung pase dan hulu sungai kreung keureuto atau kreung paya bakong pungkasnya pada Wartawan Suara Indonesia News melalui pernyataan tertulis.
Muhammad khalis juga menambahkan, apa lagi daerah kami paya bakong sudah ada waduk krueng keureuto yang dalam pembangunannya menelan anggaran hingga Rp 1,7 triliun lebih juga akan menjadi proyek mubazir karna tidak ada lagi sumber air baku.
Tentunya ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat sekitar karena dalam waktu yang tidak lama lagi , air sumur warga ( yang kini sudah menyusut drastis ) akan mengering. Habitat marga satwa , seperti gajah Aceh , harimau sumatera dan hewan langka lainnya juga akan kehilangan tempat untuk berlindung dan berkembang biak.
Oleh karena itu , kami Mahasiswa paya bakong mengencam kepada pemerintah untuk secepat mungkin mencabut izin PT RRPI tersebut , karena jika ini terus dibiarkan akan menjadi masalah serius bagi masyarakat setempat. tutupnya. (Manzahari)
