INDRAMAYU, SUARA INDONESIA NEWS | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Fraksi Partai Golkar, Ibnu Risman Syah, S.H., menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan pengelolaan sampah untuk menunjang perekonomian masyarakat pada 2026-2027.
Dalam pertemuan reses dengan warga, Ibnu Risman Syah menjelaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Luky Hakim berjalan baik.
Ia menekankan bahwa fokus utama ke depan adalah penguatan infrastruktur, bukan hanya jalan, tetapi juga jembatan dan penerangan jalan umum (PJU). jumat, (16/1026)
“Kami tetap memprioritaskan pada infrastruktur. Bukan hanya jalan saja, ada jembatan, ada PJU. Infrastruktur sangat menunjang perekonomian, terutama UMKM. Penerangan jalan harus lebih ditingkatkan karena masyarakat juga beraktivitas ekonomi di malam hari, hingga jam 11 malam atau bahkan jam 2 dini hari,” ucap Ibnu Risman Syah yang juga menjabat sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Indramayu.
Ia menyebutkan telah mengunjungi sejumlah titik di wilayah kerjanya, antara lain Desa Juntinyuat, Desa Sendang, Desa Tanjakan, Desa Kapringan, serta desa-desa sekitarnya.
Aspirasi warga yang diterima, baik saat reses maupun di luar kegiatan resmi, dicatat dan akan dilaporkan ke fraksi untuk dibahas dalam sidang paripurna sebelum diserahkan ke pemerintah kabupaten dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Terkait persampahan, Ibnu Risman Syah mengungkapkan bahwa volume sampah di Indramayu mencapai 500–600 ton per hari yang tertampung, sementara total perkiraan bisa mendekati 1.000 ton per hari.
Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber, memisahkan sampah dapur dan sampah plastik, agar pengelolaan lebih mudah.
Pemerintah daerah menargetkan pengurangan volume sampah yang belum tertangani secara signifikan. Untuk jangka menengah, pada 2027 direncanakan kerja sama dengan pihak swasta (PT SL) untuk mengolah sampah menjadi energi listrik.
“Kalau tidak ada solusi pengolahan, kita tidak akan pernah tuntas mengatasi sampah di masyarakat,” tegasnya.
Sementara terkait sektor pertanian yang terdampak El Nino, Ibnu Risman Syah menyoroti permasalahan pengelolaan air di sejumlah wilayah, termasuk sebagian Juntinyuat, Karangampel, Karangkeng, hingga Gantar.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan alur sungai hampir seluruhnya (sekitar 90 persen lebih) berada di bawah kewenangan pusat (BBWS/PSDA), sementara kabupaten hanya menguasai sekitar 3 persen. Oleh karena itu, setiap upaya normalisasi atau sodetan memerlukan koordinasi dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ibnu Risman Syah berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kabupaten dengan kementerian terkait untuk menarik program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, di tengah efisiensi anggaran yang sedang dilakukan. (Toro)
