Suara Indonesia News – Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah masuk satu tahun, sejak dilantik 20 Oktober 2020. Presiden Jokowi disarankan Gus Din atau RB. Syafrudin Budiman, SIP Intelektual Muda Islam untuk melakukan resuffle dan reposisi Kabinet Indonesia Maju.
Presiden Jokowi juga diminta Gus Din untuk mengakomodir tokoh-tokoh atau figur representasi jami’iyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk masuk Kabinet.
“Pemerintahan saat ini timpang dalam kebijakan,, akibat tidak terlalu kuat didukung ormas-ormas Islam dalam setiap langkahnya. Presiden Jokowi kurang didengar NU dan Muhammadiyah dalam setiap mengeluarkan kebijakan dan bahkan sering berbeda pandangan,” ungkap Gus Din dalam pernyataan sikapnya, Kamis (22/10/2020).
Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) ini mencontohkan sikap, NU dan Muhammadiyah berbeda pendapat soal, UU KPK, Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud, UU Omnibus Law, terkait penanganan Covid-19, penanganan terorisme dan radikalisme. Sikap ini karena NU dan Muhammadiyah dalam pandangan Gus Din tidak diakomodir dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Selama ini walau tidak tertulis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah porsinya Muhammadiyah dan Menteri Agama adalah porsinya NU. Harusnya Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet dan memasukkan representasi NU dan Muhammadiyah di Kabinet,” sarannya.
Menurut Mantan Ketua DPP IMM Periode 2006-2008 ini, bagaimanapun kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam kebangsaan ini sudah sangat besar. Malah katanya, sebelum bangsa Indonesia berdiri NU sudah ada sejak tahun 1926 dan Muhammadiyah sejak tahun 1912.
“Ormas NU dan Muhammadiyah memiliki saham besar terlibat dalam pergolakan pra kemerdekaan dan paska kemerdekaan RI. NU dan Muhammadiyah merupakan founding father bangsa Indonesia, hal ini jangan dilupakan Pak Jokowi,” kata cicit KH. Mas Mansyur Pahlawan Kemerdekaan Nasional asal Ampel Surabaya ini.
Gus Din menegaskan satu tahun Pemerintahan Jokowi-Amin ini diharapkan ada resuffle kabinet atau ada reposisi khusunya di Menteri Pendidikan Kebudayan dan Menteri Agama. Ia meminta harusnya jabatan Menteri Pendidikan Kebudayan dan Menteri Agama diisi orang yang punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni dibidangnya.
“Istilahnya the right man on the right place. Seseorang itu harus ditempatkan pada ahlinya, jika tidak tunggulah kehancurannya. Itu kalimat pujangga yang harus dipegang teguh, sebab ngurusi ummat bukan seperti ngurusi ojek atau baris-berbaris,” tandas Gus Din yang juga kader alumni Angkatan Muda Muhammad (AMM) Pusat ini. (GD)
