Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kondisi politik kabupaten yang masih semrawut membuat miris pikiran H. Kholid Kuwu Suranenggala Kidul yang terkenal vokal dan mau berbuat banyak untuk rakyat desanya, keprihatinan sudah diutarakan sejak Sunjaya mantan Bupati yang terkena OTT KPK terhadap arah pembangunan yang tidak menuju sesuatu kemajuan dan manfaat bagi rakyat banyak saking kesalnya sampe mencoba peruntungan untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil bupati dari PDIP tapi gagal karena balon bupati terpilih dari inkumben dan memilih balon wabup yang seirama dengannya.
Apalagi saat pandemi ini menjadi alasan bagi pemerintah kabupaten untuk menyatakan anggarannya sudah terserap penanggulangan covid yang hampir 70% anggaran dialokasikan ke covid baik untuk bantuan sosial maupun gugus tugas penanganan covid untuk memutus rantai penyebaran virusnya tapi “seperti apa dan penggunaanya kemana saja? Menjadi tidak jelas saat transparansi penggunaan anggaran tidak transparan”, ungkap H. Kholid di rumahnya (Kamis, 19/11/2020).
“Bansos dari Pemkab hanya berupa pembagian beras 15 Kg, itupun baru yang ketiga kalinya sejak bulan april dicanangkan,” sementara gembar gembor protokol kesehatan dengan 3M nya tidak jelas arahnya, tatap muka sekolah masih tidak diijinkan, sementara mall dan pasar sudah terbuka lebar, “sebenarnya kita ini sudah merdeka atau belum?” Situasi yang muncul seperti jaman penjajahan sekolah tidak boleh ekonomi merosot.
Saat ini kondisi bidang pertanian sangat memprihatinkan dimana stok pupuk tidak ada sama sekali baik subsidi maupun non subsidi, sementara untuk pupuk subsidi hanya diperbolehkan bagi petani yang mempunyai kartu tani saja dan dalam satu desa terbagi hanya 100 petani penggarap saja dengan kuota maksimal 1,5 kuintal saja, sementara kebutuhan petani lebih dari itu dan jumlah petani penggarap dalam satu desa mencapai jumlah kisaran 300 – 500 orang. Kelangkaan pupuk sudah berlangsung 3 bulan lamanya.
Untuk pembangunan, sebenarnya potensi kabupaten bila digali bisa menopang kehidupan rakyat cirebon hanya dari 2 sektor saja bila dikelola dengan benar, sektor pariwisata reliji dan tempat pelelangan ikan laut. “Harusnya Pemkab menyikapi dengan membangun akses jalan di sepanjang pantura, dari pinggir pantai kesenden saja hingga desa bungko terus menuju wilayah panguragan dan seterusnya ke palimanan dimana situs-situs keramat di sepanjang daerah kabupaten, bila dikelola dengan baik dan benar.”
Untuk tempat pelelangan ikan disamping bisa menampung potensi yang ada di sini juga bisa mempekerjakan warga sekitarnya. Contoh yang gampang di pelelangan Karangsong indramayu dalam sehari tidak kurang penghasilannya 500 juta, lelang satu kapal saja mencapai 50 juta minimal dalam sehari bisa mencapai 10 kapal bahkan bisa lebih, urai H. Kholid.
“Tapi apa daya tidak ada kepedulian dari pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan dan mengembangkan potensi yang ada.” Sementara dana desa yang digelar tiap desa tidak terintegrasi dalam satu kecamatan sehingga pembangunan yang ada kurang manfaat bagi rakyat, “sekiranya camat sebagai pembina wilayah bisa mengarahkan pembangunan fisik dari dana desa dalam satu kecamatan hasilnya akan lebih bagus dan bermanfaat bagi warganya,” semisal tahun ini pembangunan fisik diarahkan untuk pembangunan saluran drainase yang terintegrasi dalam satu kecamatan, semua desa membangun hanya drainase saja hasilnya bisa lebih bagus dan tahun depannya membangun dan perbaikan akses jalan maka jalan lingkungan sekecamatan akan menjadi bagus dan bermanfaat, kalo desa kita bangun jalan tapi desa sebelah selatan bikin saluran drainase dan sebelah utaranya bikin Bumdes ya akses jalan disini bagus di tempat lain masih rusak.
H. Kholid berharap semua tokoh masyarakat juga LSM dan media beserta pemerintah duduk bersama untuk merembugkan arah pembangunan untuk mengembangkan potensi yang ada demi untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Cirebon sehingga rakyat tidak berharap bantuan dari pemerintah saja, tapi juga bisa menghidupi diri dan keluarganya dari sektor usaha ataupun pekerjaan yang ada. (Hatta)
