Suara Indonesia News – Rote Ndao. Kepala Pelaksana (Kalab) BPBD Rote Ndao, Diksel Haning saat mengelar RDP di gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, Jumat (8/4/2022) menjelaskan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao persoalan Dana Seroja yang dipertanyaan masyarakat.
Pemerintah berunding awal , data awal yang kita harus bangun , itu bagaimana kita mendata yang terdampak baik mendasar atau dari sektor sektor yang lain , dan tim pendataan itu dibagi hampir semua OPD terlibat .
Tim yang besar ini adalah tim verifikasi yang terdiri atas tim bupati dan terbagi dalam 11 kecamatan , kalau tidak salah 1 kecamatan itu terdiri dari 3 OPD kemudian dibantu oleh camat dan desa.
Menurutnya,tim ini bekerja sesuai dengan data data yang masuk dari desa artinya bahwa desa sudah melakukan pendataan terhadap semua warga yang mengalami kerusakan, sehingga tim ini bersiap untuk memastikan kembali apakah nama nama yang ada benar benar yang merupakan korban pada saat kejadian psikon tropis saat itu.
Hasil tim inilah pihaknya BPBD coba rangkum dalam suatu proposal yang isinya terdiri dari surat permohonan terkait dengan bantuan untuk penanganan darurat korban Seroja di kabupaten Rote Ndao dan data inilah yang kami coba rekap dalam hasil verifikasi yang sejumlah baik rusak sedang ,rusak ringan, dan rusak berat itu sejumlah 9.381 unit rumah .
Usai itu, dalam penanganan sekitar akhir tahun itu 31 Desember berdasarkan data penyampaian yang kami kirim ke BNPBI maka untuk Rote Ndao dana yang di alokasikan sejumlah data yang kita kirim , artinya rusak berat , rusak sedang ,maupun rusak ringan itu semua diakomodir sejumlah 9.381 diakomodir berdasarkan hasil review yang inspektorat utama BPD , dan kemudian setelah alokasi berdasarkan data yang kita kirim .
ia menyebutkan Untuk pemberian dana ini kita harus mengacu petunjuk pelaksanaan pada BPD itu nomor 27a pelaksanaan pemberian bantuan stimulat korban bencana alam.
Alasannya, berdasarkan tersebut terbangun dalam satu grup yang namanya grup stimulat itu semua kabupaten terdampak bersama dengan GNPB arahan nya memang bahwa harus mempersiapkan petunjuk teknis tetap pemberian bantuan stimulan ini, sehingga bisa menjadi amburadul bagi daerah untuk melakukan pemberian bantuan kepada data data yang sudah ada .
Diakui, memang untuk beberapa kota di NTT yang terdampak kalau tidak salah 16, untuk Rote dan beberapa kabupaten karena memang hasil verifikasi itu tidak ada perubahan sehingga kita langsung masuk pada uji publik , karena memang verifikasi kita sudah lewat.
Tapi karena semua baik secara instansi baerdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Rote Ndao sejumlah 9.381 semua di terima maka tugas kita adalah menguji publik selama 7 hari.
Ketika dalam perjalanan uji publik ini ada sejumlah nama penerima yang harus di gugurkan karena alasan uji publik ini bahwa ketika dilakukan uji publik selama 7 hari kemudian terdapat ada yang dobel nama maka harus dikeluarkan dan tinggalkan 1, ada juga data yang fiktif didalam desa itu yang bersangkutan itu bukan korban Seroja ataupun didalam desa itu warga itu tidak berada dalam wilayah tersebut itu yang harus di keluarkan.
Maka setelah jadwal uji publik ada sekitar 499 nama yang harus dikeluarkan dan semua itu sudah melalui berita acara yang sudah dibuat. Jadi yang dari 499 itu yang rusak berat 10 , yang rusak sedang 38 , dan yang rusak ringan ada 451 unit .
Anggota DPRD Rote Ndao, Carli Lian mengatakan Terkait dengan bantuan masyarakat yang kemudian sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah .Yang dimaksud dengan tidak boleh dapat itu apakah pada saat Seroja terjadi dan sebelum Seroja terjadi itu mereka masih bisa terima bantuan atau tidak.
Terkait dengan pemberlakuan orang orang yang mendapat bantuan dari sumber lain yang kemudian tidak boleh mendapatkan bantuan Seroja pihaknya berharap agar dievaluasi sehingga yang menerima benar- benar yang mengalami musibah.
Reporter : Dance henukh
