KABUPATEN BEKASI, SUARA INDONESIA NEWS | Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Setu bersama Prabu Peduli Lingkungan turut serta dalam aksi damai solidaritas insan pers Bekasi Raya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (15/10/2026).
Aksi damai ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas dugaan sikap tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam orasinya, perwakilan Prabu Peduli Lingkungan, Asep, menegaskan pentingnya peran strategis media dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Profesi wartawan adalah profesi yang mulia. Tanpa disadari, merekalah yang mengisi nutrisi otak masyarakat melalui informasi. Oleh karena itu, jangan pernah menghina profesi wartawan,” ujar Asep di hadapan peserta aksi.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Pokja Wartawan Setu, Raden Sukayat. Ia sangat menyayangkan adanya tindakan dari oknum pejabat daerah yang dinilai tidak menghargai kerja-kerja jurnalistik.
Raden mengingatkan bahwa wartawan bekerja di bawah perlindungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia berharap terjalin hubungan kerja sama yang harmonis, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah daerah dan insan pers.
“Setahu kami, rekan kami datang dengan etika yang baik serta identitas yang jelas untuk melakukan konfirmasi terkait isu lingkungan kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi. Kami berharap ke depannya terjalin komunikasi yang lebih baik dan saling menghargai,” ungkap Raden.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik justru menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Melalui aksi damai ini, massa mendesak Plt. Bupati Bekasi untuk memberikan pembinaan tegas kepada seluruh jajaran pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini penting agar para pejabat lebih terbuka, komunikatif, serta menjunjung tinggi transparansi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Selain itu, mereka berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengevaluasi dan meningkatkan etika pelayanan serta komunikasi publik di seluruh unit dinas terkait. (GD)
