Suara Indonesia News – Subulussalam. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Jaringan Mahasiswa Kota Subulussalam Seluruh Indonesia (JMKS-SI), gelar aksi di depan halaman Kantor Walikota Subulussalam, Kamis (10/12/2020).
Dalam aksi kali ini mahasiswa JMKS-SI menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah Kota Subulussalam untuk menanggapi dan menyelesaikan terkait isu yang berkembang di tengah situasi saat pandemi Covid-19 ini mereka menuntut 20% anggaran pendidikan digunakan kemana saja.
M. Sandi, salah satu peserta aksi dalam orasi menyampaikan ada beberapa tuntutan pernyataan sikap yang disuarakan yakni pertama, meminta database dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta penjelasan anggaran 20% dari APBK untuk pendidikan yang telah diamanatkan oleh UU sebagai wujud transparansi pemerintah Kota Subulussalam demi tercapainya good goverment.
Kedua, meminta Walikota Subulussalam mengeluarkan kebijakan tetap mengenai anggaran Organda kemahasiswaan dan Dana asrama kemahasiswaan di seluruh Indonesia.
Ketiga, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Subulussalam. Keempat, meminta pemerataan Kepala Sekolah dan Guru sesuai golongan tanpa tendensius terhadap kepentingan politik dan SARA yang sesuai dengan Zonasi.
Kelima, meminta klarifikasi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tercatutnya nama Kadis tersebut didalam daftar penerima beasiswa dan meminta Walikota menjamin kelangsungan kedepan agar tidak ada PNS yang menerima beasiswa dari Pemko Subulussalam yang bersumber dari APBK.
Keenam, menjelaskan realisasi dana beasiswa terhadap 60 orang yang mendapat beasiswa penuh dari MPD namun juga mendapat beasiswa dari Pemko Subulussalam yang bersumber dari APBK Subulussalam.
Ketujuh, meminta Walikota Subulussalam memecat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam.
Kedelapan, mengaktifkan kembali operasional bus sekolah di seluruh Pemko Subulussalam.
Kesembilan, membubarkan tim Asistensi Walikota atau mengosongkan kursi jabatan Asisten I, Asisten II, dan Asisten III.
Kesepuluh, meminta kepada lembaga DPRK Subulussalam untuk melibatkan mahasiswa dalam rapat-rapat terbuka di DPRK Subulussalam.
Kesebelas, Meminta Walikota Subulussalam mengutamakan putra-putri daerah dalam lelang jabatan strategis Pemerintah Kota yang sedang berlangsung.
Keduabelas, hentikan segala bentuk kolusi dan nepotisme di Kota Subulussalam.
Ketigabelas, meminta rekapitulasi Anggaran Covid-19 dan realisasinya.
Selain itu juga, di tengah jalannya aksi yang berlangsung diwarnai kekisruhan dan akhirnya pihak keamanan kepolisian meredam hal tersebut, aksi pun dilanjutkan. Tidak lama berselang waktu, kemudian dari pihak pemerintah asisten I, II dan III turun untuk menemui para demonstran.
“Dan beberapa perwakilan mahasiswa di ajak kedalam ruangan untuk beraudensi langsung dengan pejabat teras Pemko Subulussalam turut hadir Walikota, Dandim, Polres, para asisten, Plt. Kadisdikbud, MPD, Sekda,” kata Sandi.
“Kesimpulannya, hal ini akan dipelajari terlebih dahulu oleh pemerintah dan kami meminta kepastian. Namun, tidak ada tanggapan serius yang diberikan oleh pemerintah terhadap atas apa yang kami inginkan. Terkesan hanya berapologi,” ujar Sandi. (Syahbudin Padang)
