KEKUATAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA 1945–1965: DARI REVOLUSI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

Oleh: Syafrudin Budiman, SIP (Pengamat Sosial Politik/Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharun)

SUARA INDONESIA NEWS |Abstrak. Periode 1945–1965 menjadi fase krusial bagi konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia. Bermula dari partisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, kelompok Islam berupaya memposisikan diri sebagai kekuatan konstitusional melalui partai, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, hingga Pemilu 1955. Namun, tensi ideologi antara Islam, nasionalis, dan komunis, ditambah kebijakan Demokrasi Terpimpin Soekarno, membatasi ruang gerak politik Islam. Paper ini menganalisis dinamika tersebut dengan merujuk pada karya Herbert Feith dan Deliar Noer.[Masyumi]

1. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 membuka ruang bagi kelompok Islam untuk menerjemahkan peran mereka dari gerakan dakwah dan pendidikan menjadi aktor politik formal. Tantangan utama mereka adalah memperjuangkan aspirasi Islam dalam negara baru yang memilih bentuk nasionalis-sekuler, bukan negara Islam. Periode 1945–1965 ditandai persaingan tiga poros besar: Nasionalis, Islam, dan Komunis.[Nasakom]

2. Fase Awal 1945–1950: Konsolidasi dan Dilema Jakarta Charter
3. Masyumi 1945: Didirikan 7 November 1945 sebagai fusi seluruh organisasi Islam, dipimpin Wondoamiseno. Tujuannya menyatukan suara Islam dalam konstituante dan pemerintahan.
4. Jakarta Charter 22 Juni 1945: Menjadi titik awal konflik ideologis. Rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” ditolak kelompok nasionalis dan non-Muslim. Penghapusannya 18 Agustus 1945 melahirkan rasa kekecewaan mendalam di kalangan Islam politik.
5. Peran dalam Revolusi: Tokoh seperti H. Agus Salim, Natsir, dan Kartosoewirjo aktif dalam diplomasi dan militer. Namun, munculnya DI/TII 1949 memperlihatkan fraktur: sebagian Islam memilih jalur parlementer, sebagian lain pemberontakan.
6. Masa Demokrasi Liberal 1950–1957: Puncak Kekuatan Elektoral.

Ini era paling terbuka bagi partai Islam.

1. Pecahnya Masyumi 1952: Konflik internal antara Sayap Politik Natsir vs Sayap NU pimpinan Wahid Hasyim. NU keluar dan jadi partai sendiri 1952. Pecah ini melemahkan blok Islam secara signifikan.
2. Pemilu 1955: Bukti kekuatan riil politik Islam. Hasilnya:

– NU: 18,4% suara, peringkat 3.

– Masyumi: 20,9% suara, peringkat 2.

Total suara Islam politik: ∼39,3%. Ini menunjukkan hampir 2 dari 5 pemilih Indonesia saat itu mendukung partai berbasis Islam.

3. Kabinet Natsir 1950-1951: Satu-satunya kabinet yang dipimpin tokoh Masyumi. Program utamanya pembersihan sisa kolonial dan stabilisasi. Jatuh karena tidak mendapat dukungan penuh TNI dan PNI.

Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyebut periode ini sebagai “solidarity makers vs administrative politics”. Menurut Feith, Masyumi unggul dalam mobilisasi ideologi, tapi lemah dalam manajemen birokrasi dan koalisi praktis dengan TNI/ABRI dan PNI. Itu sebabnya sering tersingkir dari kekuasaan.[1962]

4. Masa Demokrasi Terpimpin 1957–1965: Marginalisasi Politik Islam
5. Pembubaran Konstituante 1959: Upaya memasukkan syariat Islam melalui konstitusi gagal total. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan UUD 1945, menutup jalur konstitusional Islam.
6. PRRI/Permesta 1958: Sejumlah pemimpin Masyumi seperti Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara terlibat. Akibatnya, Masyumi dibubarkan Soekarno tahun 1960 dengan tuduhan makar. Ini pukulan fatal bagi Islam politik modernis.
7. Menguatnya PKI dan Nasakom: Ruang politik diisi PNI, PKI, dan ABRI. NU bertahan karena memilih jalur akomodatif dengan Soekarno, tapi kehilangan posisi tawar ideologis.

Deliar Noer dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942 dan Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965 berargumen bahwa kelemahan utama Islam politik adalah “krisis kepemimpinan” dan “tidak adanya konsensus internal”.

Menurut Noer, perpecahan Masyumi-NU dan absennya kompromi dengan nasionalis membuat Islam mudah dimarginalkan ketika Soekarno memilih sistem presidensial kuat.[1987]

5. Kesimpulan

1945–1965 menunjukkan paradoks kekuatan Islam di Indonesia: secara elektoral kuat, secara struktural rapuh.

1. Kekuatan: Basis massa besar, terbukti di Pemilu 1955, dan jaringan ormas yang luas.
2. Kelemahan: Fragmentasi internal Masyumi-NU, ketidakmampuan berkoalisi dengan militer dan nasionalis, serta minimnya kontrol atas alat negara.

Akhirnya, Demokrasi Terpimpin menutup ruang parlementer. Puncaknya, 1965–1966 Islam politik ditarik ke dalam konflik anti-PKI, yang membuka jalan Orde Baru yang justru lebih membatasi partai Islam menjadi PPP tahun 1973.

Daftar Pustaka:

1. Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
2. Noer, Deliar. Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987.
3. Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942, Jakarta: LP3ES, 1980.
4. Kahin, George McT. Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1952.