Suaraindonesianews-Bandung, Dengan meningkatnya ancaman cyber di dunia belakangan ini turut pula memberikan dampak kepada Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang saat ini sedang mengembangkan pemanfaatan teknologi digital pada berbagai sektor baik di pemerintahan, bisnis, sosial dan kemasyarakatan. Apabila tidak diantisipasi dengan tepat maka ancaman cyber dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, khususnya akan berdampak pada Ipoleksosbushankam masyarakat dan negara Indonesia.
Pada tanggal 27 Oktober 2016, bertempat di Hotel Mercure, Bandung, telah dilaksanakan suatu acara Forum Koordinasi dan Konsultasi yang dimotori oleh Kemenko Polhukam dan didukung oleh PT. PINDAD (Persero) dengan tema “Urgensi Pusat Koordinasi Cyber Nasional Sebagai Langkah Nyata Konsolidasi Keamanan Cyber Nasional Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital” yang dihadiri oleh para peserta dari berbagai unsur pemerintahan, antara lain Pangdam III Siliwangi, May. Jend. Muhamad Herindra, Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsda Warsono.
Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kemenko Polhukam, May. Jend. Yayat Sudrajat, diikuti dengan penyampaian Keynote oleh PT. Pindad (Persero). Dalam menyampaikan Keynote, mewakili Direktur Utama PT. Pindad (Persero), Dedir HC& GA, Achyarmansyah Lubis menyampaikan bahwa sebagai industri strategis yang bergerak dalam bidang alat peralatan pertahanan dan keamanan PT. Pindad turut pula mencermati perkembangan jenis peperangan dewasa ini. Disebutkan bahwa “Ancaman peperangan menjadi sangat kompleks dan berkembang pesat. Hybrid Warefare menjadi ancaman dimana selain Regular Military Forces dan Special Forces melibatkan juga Irregular Forces, yaitu perang informasi dan propaganda, perang diplomasi, serangan cyber dan perang untuk penguasaan dominasi ekonomi.”
Dikemukakan pula bahwa Pindad sebagai industri pertahanan strategis sudah harus pula mulai membangun kemampuannya untuk mendukung industri pertahanan yang berbasis digital. Tank dan senjata konvensional harus dilengkapi dengan peralatan manajemen perang digital.
PINDAD memiliki visi membangun pertahanan dan keamanan cyber yang memiliki kemampuan Prediksi, Deteksi, Preventif dan Responsif. Untuk mencapai kemampuan tersebut maka perlu dibangun sumber daya manusia, proses, dan teknologi.
Tidak seperti membangun peralatan tempur konvensional, Pindad menyakini bahwa untuk membangun pertahanan dan keamanan Cyber harus bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai sektor, akademisi, perangkat negara, komunitas cyber dalam negeri maupun internasional, serta industri teknologi cyber.
Berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital di Tanah Air yang cukup pesat, Ketua Bidang Ketahanan Informasi Kemenko Polhukam, Arwin Datumaya Wahyudi mengatakan ada urgensi yang mendesak terkait pusat koordinasi cyber nasional” yang menurut beliau disebabkan oleh karena “ekonomi digital sangat rentan terhadap serangan cyber dan berimplikasi terhadap elemen-elemen ketahanan nasional lainnya.”
Sementara Deputi VII Kemenko Polhukam mengatakan bahwa serangan cyber meningkat 389 persen di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Empat pembicara lain adalah Marsma TNI Ir Sosirianto dari BIN, Kombes Polisi Himawan Aji dari Subdit IT dan Cyber Crime Mabes Polri, Dr Edmon Makarim dari Universitas Indonesia dan Dr Munawar Ahmad, anggota Tenaga Ahli PBB Bidang Keamanan Informasi, dalam masing-masing paparannya juga bersepakat atas pentingnya untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional karena pengamanan cyber memerlukan koordinasi lintas bidang, serta perlunya lembaga yang bisa mewakili negara dalam urusan keamanan cyber dengan negara lain.
Sementara itu, Deputy VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Warsono saat menutup acara mengatakan jika badan koordinasi itu terbentuk maka tidak akan mengambil alih kewenangan terkait cyber yang sudah ada pada institusi lain. (Tim Cyber Security Pindad/SI)
