Suara Indonesia News – Kabupaten Kuantan Singingi. Terkait pemberitaan Ketua Bawaslu Kuansing di salahsatu media online tanggal 5 Desember 2020, yang meminta penyaluran Bansos ditunda.
Keinginan Bawaslu Kuansing untuk menunda pemberian bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi bahkan telah menuai kecaman dari Ketua Relawan Pilkada Jujur (RPJ) Boy Nopri Yarko Alkaren.
“Pernyataan tersebut sangat tendensius dan tidak patut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kuansing, karena akan berpotensi menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat,” kata Boy. (06/12-2020)
Menurut Boy, masyarakat sudah berbahagia karena akan menerima bantuan sosial, namun bila ini ditunda tentu akan melukai hati masyarakat Kuansing.
Kata Boy, Ketua Bawaslu harus faham dan mengerti tugas dan fungsi Bawaslu itu sendiri. Sebagai lembaga pengawas Pemilu semestinya tidak masuk kedalam ranah kebijakan pemerintahan.
“Saya minta Bawaslu fokus saja dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada agar tercipta dengan damai tanpa terjadi politik uang,” ucap Boy.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kuansing, Mardius adi Syaputra di salah satu media online mengatakan banyak laporan dan pengaduan dari masyarakat yang diterima nya terkait itu.
Oleh karena itu, ia meminta agar pembagian Bansos itu disalurkan setelah Pilkada berlangsung.
“Pertanyaan nya masyarakat yang mana? Bantuan itu sudah berjalan beberapa hari yang lalu dan sedang berjalan dan itu terlaksana sebagai mana mestinya, dan kami pantau tidak ada masalah di lapangan,” ujar Boy.
Boy melihat pernyataan seperti itu tidak produktif dan jauh dari tugas dan fungsi sebagai ketua Bawaslu, dan ini sebuah tindakan irasional.
“Jangan sampai nanti masyarakat yang merasa di rugikan malah datang berbondong-bondong ke kantor Bawaslu meminta kejelasan terkait dari mana dan atas dasar apa ketua Bawaslu Kuansing menunda Bansos. Dan ini tentu akan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Yang jelas bansos ini sangat di butuhkan di tengah wabah covid 19 ini”, Tutup Boy. (Boy)
