Suara Indonesia News – Bengkalis, Musrenbang merupakan Forum Public (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa atau kelurahan, kecamatan, pemerintahan kota ataupun kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan.
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, pemerintah lebih berperan sebagai fasillitator dan katalistator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terikat dan memberikan masukan serta pengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang.
Penyelenggaraan Musrenbang merupakan satu tugas pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan yakni, pemerintah masyarakat dan swasta tidak berperan atau berfungsi dengan baik.
Dalam penyelengaraan Musrenbang di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau dihadiri oleh Ketua DPRD kabupaten Bengkalis Kahirul Umam Wakil Ketau DPRD Syaipul Ardi, Kaderismanto Anggota DPRD kabupaten Bengkalis H.Adri, Nanang Haryanto dan Giyatno, Camat Mandau Riki Rihadi, lurah Air Jamban Zama Rico, serta segenap unsur pemerintahan Kelurahan Air Jamban dan seluruh perangkat RT/RW di Kelurahan Air Jamban pada Selasa Malam (28/01/2020), bertempat di aula kantor kelurahan Air Jamban.
Dalam sambutannya Lurah Air Jamban Zama Rico menyampaikan pada awal programnya yang menyangkut adminitrasi dari RT/RW terutama berkaitan dengan SK agar dapat diperbaharui.
“Apa bila RT/RW bila masa jabatannya sudah berakhir untuk kembali melalukan pemilihan ulang kemudian hal-hal yang menyangkut unsur-unsur prioritas yang dilakukan oleh RT/RW, kita membatasi hanya 2 yang diusulkan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan pada tanggal 17 Februari 2020 setelah itu akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten “.
Ketua DPRD kabupaten Bengkalis Khairul Umam mengatakan, kita turun lansung kebawah guna mendengar aspirasi dari masyarakat melalui musrenbang, kita maunya pembangunan tidak lagi bersifat parsial sehingga tidak terintegrasi dengan baik, kami mendengar sekarang dibeberapa tempat masaalah banjir dan persoalan KTP ini yang urgen, juga merupakan skala prioritas hal ini tentu dalam prosesnya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. (Mus)
