Suara Indonesia News – Banda Aceh, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (SEMA FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyebutkan rencana revisi UU KPK akan membuat para pejabat pemerintah akan menjadi kebal hukum jika Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang saat ini menuai kontra segera disahkan. Menurutnya, pejabat pemerintah kerap tersandung kasus korupsi dan upaya untuk mengesahkan RUU KPK merupakan jalan yang aman untuk berkorupsi.
“Seakan-akan RUU KPK jika nanti disahkan, merupakan jalan yang aman bagi para koruptor untuk menghabiskan uang negara. Karena RUU KPK saat ini menurut saya sangat tidak efektif, karena KPK yang harusnya menjadi lembaga yang berdiri tanpa pengaruh siapapun, akan menjadi lembaga yang gampang dikendalikan,” ujar Muammar kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).
Menurut beliau, ada beberapa macam isi RUU KPK yang dianggap dapat melumpuhkan lembaga anti rasuah tersebut, diantaranya seperti adanya dewan pengawas, penyadapan dipersulit dan dibatasi dan kedudukannya ada dibawah kendali pemerintah.
“KPK tidak lagi menjadi independen karena adanya dewan pengawas, penyadapan dipersulit dan dibatasi serta KPK akan berada dalam kendali pemerintah. Ini sangat berbahaya menurut saya, harusnya KPK bersifat independen dalam memberantas korupsi yang saat ini memprihatinkan dan saya berharap semoga pemerintah jangan mengutak-atik KPK. KPK jangan mau dikendalikan!”, tegasnya.
Beliau juga berharap, agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mengambil sikap atas penolakan RUU KPK yang dinilai melumpuhkan dan melecehkan semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Saya berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, supaya mendukung untuk menolak RUU KPK, jangan sampai disahkan. Karena RUU KPK ini akan berpotensi melecehkan semangat dalam memberantas korupsi oleh KPK yang harusnya independen. Mari kita kawal secara bersama-sama supaya tidak ada celah bagi koruptor di Indonesia”, tutupnya. (Sul)
