Suara Indonesia News – Mandau, Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis yang berkantor di Mandau Town Squart (Matos) pada Selasa18 Februari 2020 di ruang rapat KPP Pratama Bengkalis.
Kunjungan kerja tersebut untuk mengoktimalkan potensi daerah dalam penerimaan Pendapatan Anggaran Daearah (PAD) disektor pajak.
Kedatangan Komisi III yang diketuai oleh H. Adri bersama anggotanya Surya Budiman, Hendri, Indrawansyah dan Romel Sinalsal disambut oleh kepala kantor KPP Indera Gunawan bersama Jajarannya diruang rapat Pada pukul 14.12 Wib. Komisi III DPRD Bengkalis juga turut didampingi oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Oki Farhadinata dan Syahruddin.
Ketua Komisi III H. Adri mengatakan selain untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah juga mencoba mencari informasi terhadap potensi yang belum tersentuh yang seharusnya terkena pajak tetapi belum memenuhi kewajibannya.
“Kunjungan ini dalam rangka melihat potensi daerah dalam penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah disektor pajak, selain itu juga melihat potensi- potensi yang belum daerah kutip, tetapi punya potensi untuk penerimaan pendapatan daerah.” Ujarnya.
Seperti, seharusnya dikenakan pajak tapi masih belum membayarkan, ini yang kita kejar, sambungnya.
Disamping itu kita juga melihat Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan pajak terutama disektor pajak, karena kita tahu, banyak perusahaan dari jakarta beroperasi di daerah kita namun memakai NPWP pusat dan pembagian untuk daerah itu seperti apa, disini kita perlu tahu, namun sebelum kita melihat pada skala nasional tentu kita harus paham dulu pada situasi di daerah kita.terang H. Adri. SE.
Hal ini Menindaklanjuti himbauan Bupati Bengkalis terhadap perusahaan yang beroperasi di daerah dengan NPWP Pusat agar mengurus NPWP cabang guna ketertiban perpajakan di Kabupaten Bengkalis kedepannya dan meningkatkan sumber PAD. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan data dari KPP, Disnaker dan Perizinan terkait perusahaan mana yang belum tertib perpajakan.
“Ini akan kita himbau kembali sesuai dengan surat edaran Bupati Bengkalis. Perusahaan telah mendapatkan penghasilan dari daerah, tentunya kita juga harus mendapatkan alokasi untuk daerah kita sendiri,” Ucapnya.
Angggota Komisi III Hendri juga menyampaikan bahwa jika diperlukan peraturan yang mengikat untuk wajib pajak yang mangkir, DPRD siap untuk membuat Perdanya sesuai dengan aturan yang berlaku, “Jika KPP punya referensi atau contoh draf Perda soal aturan ini bisa diinformasikan ke kami agar bisa dipelajari lebih dalam dan akan kami ajukan ke Bapemperda DPRD Bengkalis agar bisa ditindaklanjuti menjadi Perda,” Sebutnya.
Menutup pertemuan Surya Budiman kemudian mengatakan, “Semoga silaturahim ini menghasilkan potensi-potensi baru yang maksimal untuk meningkatkan PAD. Dari pihak legislatif akan berusaha membantu upaya pembuatan regulasi dan kalau perlu ada Perda baru ini kita support sepenuhnya. ” tutupnya. (Mus)