KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe melalui Panitia Khusus (Pansus) mulai melakukan pengujian dan evaluasi mendalam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe. Evaluasi ini dilakukan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2025.
Rapat perdana yang digelar di Ruang H. Abd. Samad pada Senin (6/4/2026) tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I, Nurjadin Tombili. Hadir pula Ketua Pansus LKPJ, H. A. Ginal Sambari, beserta seluruh anggota pansus.
Dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan, hadir mewakili pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe.
Dalam arahannya, I Made Asmaya menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian strategis dari fungsi pengawasan legislatif. Forum ini menjadi ruang evaluasi konstruktif terhadap seluruh pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.
“Pembahasan LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ini adalah bahan evaluasi krusial agar program pembangunan di masa mendatang, khususnya tahun 2026, dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Made Asmaya.
Ia juga meminta seluruh OPD untuk menyajikan data yang akurat dan komprehensif. Menurutnya, keselarasan antara perencanaan dan realisasi di lapangan adalah kunci untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di tempat yang sama, Sekda Konawe Ferdinand Sapan memaparkan gambaran umum pelaksanaan anggaran daerah tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa hingga akhir Desember 2025, realisasi belanja daerah menunjukkan angka yang signifikan, meski diakui masih ada beberapa sektor yang memerlukan optimalisasi lebih lanjut.
Pembahasan LKPJ ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari di bawah pimpinan H. A. Ginal Sambari. Dalam agenda tersebut, masing-masing kepala OPD akan memaparkan secara detail capaian kinerja, realisasi program, serta kendala yang dihadapi sepanjang tahun anggaran 2025.
Melalui proses ini, DPRD Konawe berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.
Editor : Redaksi
