Suara Indonesia News|Surabaya. Kinerja Samsat Surabaya Barat kembali menuai sorotan tajam setelah kejadian yang merugikan pengurus STNK akibat kelalaian petugas dalam pengetikan masa berlaku STNK. ((27/06-25)
Proses koreksi yang memakan waktu hingga 3 jam tidak diiringi dengan tanggung jawab penuh dari pihak Samsat. Bahkan, pemohon diminta untuk mencetak plat nomor sendiri di luar kantor Samsat—sebuah tindakan yang dinilai tidak etis dan melecehkan hak masyarakat.
Gus Har, selaku pengurus Ormas Barisan Gotong Royong (BGR) sekaligus pengurus Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), menyampaikan pernyataan keras:
“Ini bukan soal kesalahan kecil. Ini bukti nyata bahwa pelayanan publik di Samsat Surabaya Barat sangat buruk. Petugasnya tidak profesional dan enggan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat sendiri. Masyarakat dirugikan secara waktu, tenaga, bahkan biaya,” tegasnya.
Gus Har menegaskan, pihaknya akan terus mengawal isu-isu pelayanan publik yang merugikan rakyat kecil, termasuk mendorong evaluasi total terhadap sistem pelayanan dan sumber daya manusia di Samsat.
“Kami di BGR dan ARPG menuntut agar Kepala Samsat bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan menyeluruh. Jangan hanya duduk di balik meja tanpa mendengar jeritan warga. Pelayanan seperti ini harus dihentikan, dan petugas yang lalai harus diberi sanksi tegas,” lanjut Gus Har.
Tuntutan BGR dan ARPG:
Kepala Samsat Surabaya Barat segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur layanan, khususnya saat terjadi kesalahan administrasi.
Berikan kompensasi atau kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan akibat kelalaian petugas.
Terapkan sistem pengawasan kinerja yang transparan, melibatkan pengawasan publik dan LSM. (GD)
