Suara Indonesia News – Labuha, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ruslan Djafar, menilai keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terkesan “mandul” dan tidak difungsikan dalam penempatan pejabat esalon.
Hal ini kata Ruslan, selama ini Baperjakat bukannya tidak berfungsi tetapi tidak difungsikan sehingga jangan kaget jika ada pejabat eselon IV yang banyak tak terpakai.
“Banyak SKPD diisi dengan pelaksana tugas, ini berkonsekwensi dalam penganggaran,” ujar mantan Anggota DPRD dua periode ini, Sabtu, (22/6/19). Di Marimoi Cafe, Desa Tomori.
Memang kata dia, kewenangan hak progretif bupati, untuk melakukan pergantian, namun tidak bisa diabaikan kajian baperjakat, sehingga hasil prodak SKPD benar – benar layak dan mampu mengelola anggaran.
“Masalah kewenangan memang ada pada Bupati tetapi didelegasikan menurut ketentuan undang-undang kepada Baperjakat yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, jangan asal-asalan,” cetusnya.
Karena kata dia, ini bukan soal berwenang atau tidak, tetapi apakah kewenangan itu sudah memenuhi syarat atau belum dalam hal rekrutmen dan penempatan pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah persoalan kompetensi.
“DPRD kita juga tidak bisa menjalankan fungsinya, untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah,”tutupnya.(Bur)
