Suara Indonesia News – Cilegon. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022, di salah satu Hotel di Kota Cilegon, Minggu, (13/03/2022).
Kegiatan sosialisasi tersebut bertajuk “Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H”. Tujuannya untuk memberikan literasi bagi masyarakat pengelolaan keuangan haji yang dilakukan BPKH.
Turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono, Ahmad Lutfi, Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Ketua DPRD Cilegon Isro Miraj.
Umroh yang sudah beroperasi kembali menjadi sebuah sinyal baik atas terselenggaranya ibadah haji di tahun 2022, dimana calon jemaah haji diseluruh dunia menunggu dan tertunda selama 2 tahun.
Terkait biaya haji yang dibebankan kepada Jemaah ataupun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara keseluruhan yang diperlukan hingga kini belum resmi ditetapkan.
DPR dan Pemerintah sedang mengkaji hal-hal terkait protokol kesehatan, transportasi dan imigrasi dengan banyak pihak, termasuk tentunya dengan Arab Saudi yang memutuskan untuk meniadakan karantina dan PCR sebagai syarat umroh menjadi peluang untuk penghematan biaya yang diperlukan. Namun demikian belum ada pernyataan resmi terkait kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi tahun ini.
Dalam sambutannya, Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono menjelaskan prinsip yang wajib dikedepankan oleh BPKH sebagai badan yang mengelola keuangan haji adalah Prinsip Syariah, Kehati-hatian, Transparan, Nirlaba dan Akuntabel.
“Saat ini saldo dana haji yang dikelola pada 2021 meningkat 9,64 persen dibanding 2020, menjadi Rp 158,88 triliun dengan jumlah jemaah tunggu mencapai 5 juta lebih jemaah,” katanya.
Sebagaimana diketahui BPKH adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalisasi serta efisiensi biaya penyelenggaran ibadah haji.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menambahkan, dana haji diharapkan menjunjung asas keadilan dimana adanya bagi hasil bagi jemaah haji tunggu. Sejak ada BPKH, calon jemaah haji mendapatkan imbal hasil juga dalam bentuk tambahan dana di Virtual Account setiap tahunnya.
Misalnya, dari setoran awal 25 juta dan menunggu selama 10 tahun, dulu dari awal sampai akhir, dananya tetap 25 juta dan tidak ada penambahan. Sekarang ada penambahan di setiap tahun.
Di tahun 2020, dikatakan Yandri, BPKH membagikan Virtual Account sebesar 2 triliun ke calon jemaah haji. Di tahun 2021 sebesar 2.5 triliun dan di tahun 2022 akan dibagikan pada tahap selanjutnya.
“Dengan sosialisasi yang baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh dan memilah informasi yang benar agar tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” ungkapnya. (Dhe)
