Rp 11,5 Triliun Dana Desa Sudah Disalurkan
Suaraindonesianews-Jakarta, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa,dana desa yang sudah tersalurkan sebesar 41 persen atau Rp 11,5 triliun. Dana sebesar itu disalurkan ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia. “Masih ada kendala bagi beberapa daerah yang belum mendapatkan dana desa, diantaranya belum mengumpulkan Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Rancangan...
Sisa 4 Lembaga Sekolah Ikatan Dinas, Yang Masih Membuka Pendaftaran
Suaraindonesianews-Jakarta, Sekolah ikatan dinas nampaknya masih menjadi magnet tersendiri bagi siswa – siswi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Antusiasme para pelajar yang ingin masuk kedalam Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID) terlihat dari besarnya jumlah pendaftar di setiap harinya. Hingga tanggal 26 April 2016 tercacat sebanyak 204.812 siswa siswi yang sudah melakukan pendaftaran. Jumlah pendaftar yang mencapai angka ratusan ribu...
Mendagri: Pilkada Harus Jadi Momentum Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Suaraindonesianews-Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017 harus menjadi momentum melahirkan kepala daerah berkualitas. Apalagi dengan adanya dukungan sistem otonomi daerah memberi peluang untuk berinovasi. Tjahjo mengatakan, daerah diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pilkada, kata dia harus bisa melahirkan pimpinan yang kreatif serta inovatif. Sebab, ruang untuk melakukan terobosan terbuka lebar. Namun,...
Polsek Cileunyi Resor Bandung Ungkap Peredaran Uang Palsu Senilai Rp.9.225.000,-
Suaraindonesianews-Bandung, Kepolisian Sektor Cileunyi Resor Bandung, Jawa Barat (Jabar) mengungkap peredaran uang palsu (Upal) pecahan Rp.5000, Rp.50 ribu dan Rp.100 ribu. Total upal yang berhasil disita senilai Rp.9.225.000. Kepala Kepolisian Resor Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Erwin Kurniawan SIK, MHum didampingi Kapolsek Cileunyi, Komisaris Polisi Drs H Edi Suwandi, MH menerangkan, pengungkapan transaksi upal berawal adanya informasi warga yang melaporkan ada...
Terkait Dugaan Suap, KPK Tahan Dua Tersangka OTT Suap Panitera PN Jakarta Pusat
Suaraindonesianews-Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno (Swasta)., Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan kedua tersangka. ( 21 April 2016). Keduanya Di tangkap dalam operasi tangkap tangan...
Sesma BKN: Setiap Pegawai akan Lalui Tiga Fase Kehidupan
SuaraindonesiaNews-Jakarta, Sekretaris Utama (Sesma ) BKN, Usman Gumanti melepas 15 PNS BKN yang memasuki masa pensiun. Acara pelepasan berlangsung pada Senin (18/4/2016) di Ruang Data, Gedung I Kantor Pusat BKN. Sesma BKN dalam sambutan saat membuka acara pelepasan mengatakan setiap pegawai akan melalui tiga fase dalam kehidupan. Pertama, sebelum yang bersangkutan menjadi PNS, kedua, saat yang bersangkutan menjadi pegawai/PNS, ketiga, setelah si pegawai memasuki...
Honor Petugas Penjaga Malam & Cleaning Service Di Sunat Perusda Kab.Konawe
Suaraindonesianews-Konawe, Hearing Komisi II DPRD Kab.Konawe bersama Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kab.Konawe dan instansi perusahaan Daerah (Perusda) Kab.Konawe terkait Persoalan Dugaan pemotongan Honor Petugas Penjaga malam Kantor Dinas dan Cleaning service Kantor Dinas Pemda Konawe, Dipimpin langsung Oleh Ketua Komisi II DPRD Kab.Konawe Ibu Hj.Husnia Nuhung Makati, SE, di ruang Wonua II, Kamis, (21/4/2016).Dalam kesempatan Hearing tersebut diketahui ternyata...
Maraknya Dugaan Kasus Korupsi Kepala Daerah ,Kemendagri Intensifkan Pembinaan Dan Pengawasan Korupsi
Suaraindonesianews-Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan maraknya dugaan kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Selain karena masalah prilaku pejabat tersebut, kondisi seperti ini terjadi juga lantaran mahalnya biaya untuk persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono. Dia mengaku malu karena banyak kepala daerah hasil pilkada serentak kemarin ternyata terlibat kasus tersebut. Pihak Kemendagri...
