Soal Penundaan Revisi UU KPK, Seskab: Presiden Sudah Sampaikan, Tidak Perlu Ditafsirkan
Suaraindonesianews-Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pertemuan konsultasi antara pimpinan DPR-RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/2) kemarin, telah mengambil kesepakatan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden sudah menyampaikan hasil kepesekatan itu, sehingga tidak perlu ada tafsir apa-apa. “Presiden sudah dengan jelas menyampaikan apa yang disepakati...
Formasi ‘Tolak Revisi Undang-undang KPK’.. Massa Nyaris Bentrok Oknum Pegawai Dinas PU
Suaraindonesianews-Unaaha, Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kab.Konawe, merupakan Koalisi LSM dan Pers Kab.Konawe, Melakukan Aksi Damai dalam rangka mendukung KPK (Save KPK) dikarenakan Dengan adanya rencana Revisi Undang-undang KPK oleh Pemerintah dan DPR RI. Aksi damai Massa Formasi dimulai di bundaran Unaaha Kab.Konawe-Sulawesi Tenggara, selanjutnya aksi massa menuju Gedung DPRD Kab.Konawe. dalam aksinya Formasi menyatakan Mendukung sepenuhnya KPK yang selama...
Tarik Ulur Di Balik Pelantikan Bupati Terpilih Konawe Selatan ??
Suara Indonesia News- Jakarta, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, menolak Melantik Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kab.Konawe Selatan H.Surunudin Dangga & Arsalim dengan alasan Pilkada Konawe Selatan dinilai masih terganjal persoalan Hukum Tata Usaha Negara. Yakni masih berproses di Mahkamah Agung (MA) menyusul dikabulkannya gugatan Muh.Endang oleh Pengadilan Tinggi (PT) Tata Usaha Negara (TUN) Makassar. Gubernur Sulawesi Tenggara Hanya melantik...
Bertemu Mark Zuckerberg, Presiden Jokowi Minta Facebook Dukung Ekonomi Digital Indonesia
Suaraindonesianews-USA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan pendiri sekaligus CEO Facebook, Mark Zuckerberg, bersama para eksekutif perusahaan itu, di sela-sela kunjungannya ke Silicon Valley, AS, Rabu (17/2) siang. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi kontribusi Facebook bagi pembangunan ekonomi dan budaya digital Indonesia. “Saya harap Facebook dapat bekerja sama membantu Indonesia mencapai visi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai...
KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek Diklat Sorong
Suaraindonesianews-Jakarta, Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong Tahap III pada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut (PPSDML) Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2011, pada hari ini (16/2) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap dua tersangka, yakni BRM (Kepala Badan Pengembangan...
Tiba di San Fransisco, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Disambut Konjen Ardi Hermawan
Suaraindonesianews-San Franssiso, Setelah sempat terlambat beberapa saat, pesawat kepresidenan yang mambawa rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, akhirnya mendarat di Bandara Internasional San Fransisco, Amerika Serikat, Rabu (16/2) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Kedatangan Presiden, disambut langsung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Fransisco, Ardi Hermawan dan istrinya Yulina Ardi Hermawan, serta para staf di...
Akbar Tanjung, Salah Satu Tokoh Senior Golkar
Siapa yang tak kenal Akbar Tanjung. Akbar Tanjung merupakan salah satu politikus besar dan sangat dikenal di Indonesia. Ia mempunyai perjalanan karir politik yang gemilang bersama Partai Golkar. Sebagai bukti, salah satu titik puncak karir politik Akbar Tanjung adalah ketika ia menduduki kursi ketua DPR RI pada era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Jabatan itu diembannya selama periode 1999-2004. Dimassa kecilnya,...
Amnesti Tidak Berlaku Bagi Separatis Bersenjata
Suaraindonesianews-Jakarta, Anggota Komisi I DPR-RI TB. Hasanuddin memberikan masukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemberian amnesti kepada Din Minimi dan kelompoknya. Pasalnya menurut paparannya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomer 22 tahun 2005. Dalam Perpres yang menjadi landasan penyangkalannya itu, Hasanuddin mengatakan, Din Minimi beserta kelompoknya telah melakukan gerakan separatis yang menggunakan senjata. Padahal dalam Perpres tersebut dikatakan...
