0

Suara Indonesia News|Indramayu. Persatuan Jurnalis Indonesia melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan bekerjasama dengan Lembaga Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) yang ke 9, kegiatan dimulai pada Jumat, 30 Mei sampai 01 Juni 2025,di Hotel Trisula Kabupaten Indramayu.

Pada pembukaan UKW dihadiri oleh Bupati Kabupaten Indramayu Lucky Hakim,Ketua Umum DPP PJI Hartanto Boechori,Tim penguji UMJ, Forkompinda, Ketua SMSI sekaligus Plt Ketua PWI Indramayu Ikhsan Manfudz serta tamu undangan lainnya yang turut hadir.

Dalam UKW tersebut diikuti oleh 18 peserta terdiri dari beberapa daerah yaitu dari Makasar, Sulawesi, Jakarta, dan peserta lainnya dari beberapa daerah.

Bupati Indramayu dalam pembukaan menyampaikan, peran wartawan sangat dibutuhkan dalam penyebarluasan berita khususnya pada Pemda untuk membangun berita yang edukatif dan membantu masyarakat.

“Peran serta wartawan khususnya Pemda harus membangun berita edukatif serta membantu masyarakat dan bangsa serta mendorong partisipasi publik, kita harus menjaga iklim di Indramayu yang berimbang, Kabupaten Indramayu sendiri terus mendukung dalam segala pelatihan publikasi seperti ini, ” tutur Lucky Hakim.

Masih Lucky Hakim, Indramayu akan maju kalau masyarakatnya cakap dan kompeten siap bersaing.

“Kunci pembanguna berkelanjutan itu terletak suber daya manusianya yaitu masyarakatnya yang memiliki daya saing baik dan berkompeten, Dia mengajak peserta dalam kegiatan agar bersungguh-sungguh sebagai pembuktian memiliki cakap lebih baik dan meraih masa depan yang cerah, ” Ucapnya Bupati Indramayu dalam sambutannya.

Disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Hartanto Boechori, pada UKW yang diselenggarakan oleh UMJ ini bekerjasama dengan PJI telah melaksanan tiga kali ini.

“Untuk anggota PJI diwajibkan untuk mengikuti UKW dari tingkat Muda, Madya serta Utama agar lebih kompeten sesuai Kode Etik Jurnalis (KEJ), ” ujar Ketum PJI.

Ketua DPC PJI Indramayu Eka Mardiana menyampaikan, pada UKW angkatan ke 9 ini bisa meningkatkan kapasitas pers dan mengedepankan kaidah jurnalis sesuai UU pers no 40 tahun 1999.

“Kami PJI terus mendorong agar Jurnalis di Indramayu bisa meningkatkan kapasitas Pers bermartabat, selalu mengedepankan kaidah Jurnalistik sesuai UU Pers No. 40 tahun 1999,” terang, Ketua DPC Indramayu Eka Mardiana.

Peserta dari Jakarta mengapresiasi adanya UKW di Indramayu, Dia datang dari jauh sengaja mengikuti ujian, bertujuan akan menjadi tolak ukur sebagai jurnalis supaya mengerti dalam kejurnalisan.

“Mengikuti kegiatan UKW agar kita memahami kaidah-kaidah kejurnalisan bagaimana menghadapi dinamika sosial disekitar kita supaya memahami ketika melakukan kontrol sosial, ” Tutup Asep Subarna. (Toro)

0

Suara Indonesia News|Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional.

“Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros dianggaran, namun juga harus memiliki nilai efektifitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan,” kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta.

Menurut Nisa, rencananya enam unit pertama akan tiba pada 2026, dan sisanya menyusul kemudian. Jet Rafale sendiri merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan militer modern.

“Keputusan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan udara. Namun, peristiwa terbaru yang melibatkan jet Rafale milik India dalam konflik dengan Pakistan mengguncang persepsi dan menimbulkan pertanyaan besar,” tandas Nisa.

Kata dia, pertanyaan-nya apakah Rafale benar-benar pilihan yang efektif dan efisien untuk Indonesia? Jangan sampai kasus perang udara India-Pakistan menjadi bukti kegagalan Rafale yang ditembak jatuh oleh Jet Murah asal China.

“7 Mei 2025 kemarin, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat J-10 C buatan Tiongkok dan rudal PL-15 jarak jauh. Ini pertama kali Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran, sehingga meruntuhkan citra keunggulan teknologi Barat,” jelas Nisa.

Apalagi kata Nisa, situasi ini menjadi lebih ironis jika melihat bahwa J-10 C hanya dihargai sekitar USD 50 juta. Malahan ada pesawat jauh lebih murah dari harga satu unit Rafale yang mencapai USD 192 juta

“Penembakan terhadap Rafale dilakukan oleh jet J-10C buatan Tiongkok yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Jet-jet ini tampak memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) hingga 145 kilometer,” lanjut Nisa.

Yang mengejutkan lagi kata Nisa, dunia bukan hanya perihal kerugian India, akan tetapi fakta bahwa Rafale yang dianggap sebagai ujung tombak kekuatan udara dapat dijatuhkan.

“Masah pesawat tempur yang harganya empat kali lebih murah dari Jet J-10 C atau sekitar USD 50 juta per unit. Kok malah bisa mengalahkan Rafale yang harganya mencapai hampir USD 200 juta per unit,”  tukas Nisa.

Efektivitas vs Efisiensi: Harga Tidak Menjamin Kemenangan Jet Tempur Rafale

Kata Nisa, kejadian ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas pertahanan berbasis alutsista dengan anggaran yang mahal. Dalam benak pikiran kita bisa melihat tumbangnya rafela.

“Apakah pembelian Rafale benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis atau hanya pada gengsi dan diplomasi pertahanan,” tanyanya.

Nisa tidak menyangsikan Jet Rafale dalam memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan multirole, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup dalam menghadapi rudal modern dan sistem taktis yang lebih murah namun efisien,.

“J-10 C dan PL-115 telah memasuki perang modern yang saat ini lebih mengedepankan kecerdasan sistem dan integrasi jaringan. Sehingga prosesnya bukan lagi semata keunggulan aerodinamika atau nama besar produsen,” pungkas Nisa. (GD)

0

Suara Indonesia News|Indramayu. Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, mewakili Bupati Lucky Hakim, menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2025–2029. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD pada Rabu (28/5/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Kiki Zakiyah, dan dihadiri oleh para anggota dewan, jajaran Forkopimda, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, serta undangan lainnya.

Dalam penjelasannya, Wakil Bupati Syaefudin menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi. Dokumen ini dirancang sebagai panduan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong).

Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi strategis (Panca Karsa), yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai religius di seluruh aspek kehidupan; Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang adil, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing; Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang aman dan nyaman bagi masyarakat; Menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan semangat gotong royong.

“RPJMD ini disusun melalui pendekatan holistik-tematik, dan integratif, serta mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri. Proses penyusunannya juga melibatkan partisipasi publik melalui forum konsultasi dan Musrenbang, gunai merumuskan sasaran pembangunan yang fokus, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Syaefudin.

Lebih lanjut, Wabup menyampaikan harapan agar dokumen RPJMD ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah, termasuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pengembangan potensi daerah, perbaikan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup, hingga pengentasan kemiskinan, melalui program-program prioritas pembangunan yang telah dirancang.

“Saya berharap RPJMD ini benar-benar menjadi solusi atas kebutuhan riil masyarakat, dengan mempertimbangkan skala prioritas yang jelas, relevansi dengan kapasitas daerah, peraturan yang berlaku, kondisi empiris, serta landasan keilmuan yang kuat. Dengan demikian, dokumen ini dapat menjadi acuan utama dalam pembangunan Kabupaten Indramayu lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2025–2029 oleh Wakil Bupati Syaefudin kepada DPRD Kabupaten Indramayu. (Toro)

0

Suara Indonesia News|Surabaya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – LBH Surabaya secara resmi melantik Bapak Habibus Shalihin, S.H. sebagai Direktur LBH Surabaya periode 2025–2029. Acara pelantikan yang diselenggarakan di kantor LBH Surabaya ini berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran pengurus YLBHI, perwakilan LBH se-Indonesia, aktivis HAM, akademisi, serta rekan-rekan masyarakat sipil. (28/5-25)

Prosesi pelantikan diawali dengan sambutan dari perwakilan YLBHI yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi Direktur sebelumnya serta harapan besar terhadap kepemimpinan baru. Dalam sambutannya, Bapak Habibus Shalihin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat tertindas, khususnya kelompok marjinal yang selama ini menjadi fokus pendampingan LBH Surabaya.

“Pelantikan ini bukan hanya seremoni jabatan, tetapi merupakan wujud komitmen kita semua untuk terus menjaga integritas, keberpihakan pada rakyat, dan independensi lembaga di tengah tantangan yang semakin kompleks,” ujar Habibus Shalihin.

Acara juga diisi dengan diskusi publik bertema “Masa Depan Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM di Tengah Dinamika Politik Hukum Nasional”, yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan praktisi hukum dan aktivis sosial. Diskusi ini menjadi refleksi atas tantangan dan strategi ke depan bagi LBH dalam menjawab kebutuhan bantuan hukum struktural di Jawa Timur khususnya, dan Indonesia secara umum.

Dengan pelantikan ini, diharapkan LBH Surabaya semakin kokoh dalam menjalankan mandat perjuangannya dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (GD)

0

Suara Indonesia News|Jakarta. Di tengah kemajuan Labuan Bajo sejak event internasional Sail Komodo 2013, apalagi kemajuan pesat sejak penetapan Presiden 2015 sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Ada satu keluarga pemilik 11 ha di pantai Kerangan, para ahli waris Ibrahim Hanta(IH), tanahnya ditumpang tindih oleh terduga mafia tanah yang bernama Erwin Kadiman Santoso alias Erwin Bebek dari Jakarta.

Kata Tim Penasehat Hukum ahli waris IH, mengatakan, Erwin Bebek bekerjasama dengan seorang dari luar masyarakat adat Nggorang Labuan Bajo bernama almarhum Nikolaus Naput, dan oknum di kantor BPN, serta dengan anak turunan almarhum Ketua Fungsionaris Ulayat.

“Dari sepak terjangnya, ternyata Erwin menyiapkan lahan untuk pembangunan hotel berbintang, St.Regis di Labuan Bajo, hal itu ternyata dari ground breaking hotel itu, pada 21 April 2022 yang rencana bangunannya selesai 2024. Tapi bangunan hotel itu ternyata di tanah 11 ha milik ahli waris IH, dari 40 ha tanah yang dibeli dan sudah di DP ke Niko Naput berdasarkan akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) di Notaris Bily Ginta Januari 2014,” kata PH ahli waris IH, Dr(c) Indra Triantoro, SH, MH, kepada media, Rabu (28/5/2025) di Jakarta didampingi Ketua Tim PH, Irjen Pol (P) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si, bersama Jon Kadis, SH., Tanti, SH., Endah, SH., dkk.

Menurut Indra kejadian ini, bagai petir di siang bolong bagi pemilik tanah. Sebab, tanah masih dalam sengketa di BPN sejak pemilik ajukan pensertifikatan tanah 2020.

“Kenapa kok tiba-tiba Erwin Bebek melakukan peletakan batu pertama peresmian hotel St Regist. Sengketa itu terutama karena klaim pihak Niko Naput, yang pada 2017 sudah terbit 2 SHM atas nama kedua anaknya, untuk seluas 5 ha di atas tanah mereka. Padahal ahli waris pemilik tanah, tidak pernah menjual tanah itu kepada siapapun,” lanjut Indra.

Katanya, pemilik akhirnya menempuh jalur hukum, sesuai saran kakan BPN saat itu. Maka awal 2024, pemilik ajukan gugatan di PN Labuan Bajo, perkara perdata no.1/2024. Dalam sidang perkara inilah diketahui, Ternyata Erwin Bebek sudah memberikan DP saja melalui Ppjb untuk 40 ha, termasuk tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut penjual dan pembeli, tanah 11 ha ini inklud di dalam 40 ha tanah tersebut. Anehnya, tanah seluas itu diukur hanya dengan elektronik google map oleh Aryo Juwono, staf Erwin, didampingi John Don Bosco yang mengaku sekretaris Haji Ramang (anak almarhum H. Ishaka Ketua Fungsionaris Ulayat).

Herannya lagi kata Indra, saat sengketa 2 SHM tersebut sedang berlangsung di BPN Manggarai Barat, Kakan BPN Manggarai Barat Gatot Suyanto malah mengubah SHM atas nama Maria Fatmawaty Naput menjadi SHGB, atas pengajuan Eka Yunita dari Jakarta.

“Dari fakta inilah tercium dugaan mafia tanahnya. Padahal Kakan BPN Manggarai Barat Gatot Suyanto baru menjabat 6 bulan bertindak mengeluarkan SHGB,” terang Indra.

Kemudian kata Indra, perkara perdata no.1/2024 Lbj itu kini sudah di tingkat kasasi sejak 15 Mei 2025. Dimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo 23/10/2024, maupun putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Kupang 18/3/2025, tanah 11 ha itu sah milik ahli waris IH, dan PPJB 40 ha itu batal demi hukum.

“Akhirnya kami dari Tim PH bersama ahli waris berhasil menang PN Labuan Bajo dan PT Kupang. Saat ini sedang dalam proses kasasi dan kami optimis menang kasasi di Mahkamah Agung,” tutup Indra.

Dukungan dari Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung RI

Ahli waris IH pemilik tanah kemudian dapat dukungan dari Satgas Mafia Tanah setelah sebelumnya melaporkan kasus penyerobotan tanah 11 ha di Kerangan Labuan Bajo. Sehingga terbitlah surat laporan hasil pemeriksaan intelijen satgas mafia tanah Kejaksaan Agung RI 23 Agustus 2024.

Dimana surat itu terbit atas pengaduan ahli waris IH saat proses perkara di PN sedang berlangsung. Surat itu sudah diterima majelis hakim PT Kupang saat sidang tambahan 3 Februari 2025.

“Surat ini juga menjadi salah satu dasar bukti yang menjadi pertimbangan yang dipakai majelis hakim dalam putusannya,” tambah Irjen Pol (P) Drs.I Wayan Sukawinaya.

Atas pengaduan ahli waris tanah 11 ha IH, Kejagung melalui satgas mafia tanahnya, memeriksa oknum BPN, Erwin Kadiman Santoso, semua anak alm.Niko Naput, Lurah Labuan Bajo, Camat, turunan fungsionaris ulayat.

“Bahkan melakukan periksaan semua dokumen, warkah, semua yang diduga berkaitan sampai sampai terbitnya sertifikat hak milik. Bahkan dokumen yang masih Gambar Ukur atas nama anggota keluarga Niko Naput di tanah 11 ha itu,” jelas Sukawinaya.

Saat ini keluarga korban tumpang tindih hak di 40 ha telah berjuang selama satu

dekade lebih. Tanah pertaniannya tak lagi nyaman diolah, tetapi tetap dipagar rapi, dimana ada pondok dan tanaman yang setiap waktu ditengok.

“Rasa-rasanya maaf feeling saya, bahwa orang yang bernama Erwin Kadiman Santoso alias Erwin Bebek hanyalah broker tanah dan bukan pemilik Hotel St. Regist. Sebab kalau hotel sekelas internasional itu, owners biasanya sangat taat hukum, hormati nilai budaya lokal dan berhati mulia terhadap sesama manusia,” kata Jon Kadis anggota Tim Penasehat Hukum ahli waris.

Apalagi kata Jon, pasti ada rasa belas kasihan pada kaum lemah dan miskin. Option to the poor. Namanya saja Santo, disingkat St, artinya orang kudus, yang pribadinya melekat dengan nilai luhur adat-budaya dan paham bahasa latin.

“Kata Santo itu berasal bahasa Latin, Sanctus, artinya suci, kudus. Regis berasal dari kata Rex, Regis = Raja. Rex, Regina= Ratu. Singkatnya bangsawan. St.Regist = orang suci dari kalangan bangsawan. Hotel St. Regis, berarti hotel kaum bangsawan atau para Raja/Ratu yang berhati mulia,” sambungnya.

Menurutnya, prang berhati mulia itu ibarat ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Begitu. disayangkan apabila St.Regist yang berhati mulia itu dicemari broker tanah terduga mafia.

“Saya menduga, jika owners yang berhati mulia dari Hotel St.Regist tu bertemu langsung dengan ahli waris pemilik tanah 11 ha. Akan berpikir ulang jika mendengar penderitaan warga yang terzolimi lebih dari satu dekade ini. Sebab pemilik Hotel St Regist yang sesungguhnya berhati luhur sesuai leluhurnya yang suci. Jika bener berjumpa persoalan ini akan selesai dengan muda,” harap Jon mengakhiri pendapatnya. (GD)

0

Suara Indonesia News|Cilegon. Pemuda Kepuh mempertanyakan proses pemilihan Ketua Lsm Ampuh. Mereka menilai dalam proses pemilihan tersebut tidak transparan dan tidak melibatkan semua pihak dalam memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi.

Hal diungkapkan Iwan Alwafi SH, perwakilan dari masyarakat pemuda Kepuh saat ditemui usai mediasi dengan Lsm Ampuh di Kantor Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Selasa, (27/05/2025).

“Bahwa proses pemilihan ketua Lsm Ampuh kami anggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Kepengurusan Lsm Ampuh di bawah pimpinan Febi dinilai tidak sah secara hukum karena tidak ada pembaharuan akte notaris yang jelas.” ujarnya.

Ia menilai mekanisme pemilihan tersebut tidak sesuai AD/ART yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa sebelum dilakukan musyawarah dan pergantian ketua, seharusnya ada pemberitahuan resmi H-3 kepada seluruh anggota.

“Seharusnya ada pemberitahuan resmi  H-3. Namun, anggota juga tidak mengetahui tentang rencana musyawarah pemilihan ketua tersebut. Meskipun, dalam AD/ART tidak diatur secara spesifik tentang mekanisme pemilihan tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang digunakan masih berdasarkan akte pendirian tahun 2008 hingga saat ini belum ada pembaruan akte notaris maupun informasi ke Kesbangpol.

“Selama 5 tahun menjabat sebagai Ketua Lsm Ampuh, saudara Febi belum melakukan pembaruan akte notaris. Hal  itu berdasarkan informasi dari Kesbangpol Kota Cilegon masih dipertanyakan tentang legalitas Ketua Lsm Ampuh. Apakah proses pemilihan sudah transparan,” pungkasnya.

Ia mengungkapkan dalam forum musyawarah pemilihan tersebut yang dihadiri 15 orang, 2 di antaranya menyatakan tidak mengetahui sebelumnya tentang rencana musyawarah dan pemilihan ketua Lsm Ampuh.

“Ada 2 dari 15 orang yang hadir dalam forum musyawarah yang menyatakan tidak mengetahui sebelumnya tentang rencana musyawarah dan pemilihan ketua saudara Febi kembali terpilih,” ungkapnya.

Menurutnya, pihak dari Lsm Ampuh yang dipimpin oleh saudara Feby tidak menginginkan adanya pemilihan ulang, dengan alasan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah dibuat, meskipun belum dilegalkan oleh notaris.

“Hasil mediasi hari ini antara Pemuda Kepuh dan Lsm Ampuh yang dipimpin oleh saudara Febi tidak ingin adanya pemilihan ulang. Namun, sebagai langkah kongkrit, akan diadakan rembuk warga yang akan dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, yakni RT/RW se-Kelurahan Kepuh,” harapnya.

Sementara itu, Lurah Kepuh Suroto menyampaikan bahwa pihak kelurahan hanya memasilitasi tempat untuk mediasi belum mencapai hasil kesepakatan dan masih dalam proses.

“Hasil mediasi antara pemuda kepuh dan Lsm Ampuh belum ada titik temu. Kami pihak kelurahan akan mencari solusi yang terbaik untuk membantu kedua belah pihak,” ucapnya.

Menurutnya, pemuda kepuh menginginkan diadakan musyawarah dan pemilihan langsung untuk kepengurusan Lsm Ampuh dengan terbuka dan transparan.

“Bahwa hasil kesepakatan pemuda kepuh meminta pemilihan ulang dan musyawarah bersama untuk menentukan kepengurusan Lsm Ampuh yang baik,” ujarnya.

Ia berharap kolaborasi antara kedua belah pihak sepakat untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan kepengurusan yang baru dan lebih baik.

“Kami berharap Lsm Ampuh dapat berfungsi kembali dan bermanfaat bagi masyarakat, dengan kepengurusan yang baru dan lebih baik. Semoga proses ini dapat berjalan lancar sehingga Lsm Ampuh dapat mencapai tujuannya dalam membantu masyarakat,” pungkasnya. (Dhe)

0

Suara Indonesia News|Duri. Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan S.I.K.,M.I.K melalui Kapolsek Mandau AKP Primadona S.I.K., M.SI. Ingatkan warga jangan membuka lahan, kebun dan hutan dengan cara membakar. Rabu (28/05/2025)

Pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat diberi sangksi pidana berupa kurungan badan dan sangksi denda.

Kebakaran atau pembakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Selain musnahnya ekosistem, kabut asap yang ditimbulkannya menjadi momok yang merusak kehidupan.

Pembakaran hutan atau lahan harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak

Lebih jelas dikatakan Primadona, pelaku pembakaran hutan atau lahan dikenai hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda 10 meliyar. Hukuman ini untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan pembakaran.

Untuk itu, kami menghimbau warga, hindari membakar di area lahan dan hutan, hindari praktek membuka lahan dengan cara membakar lahan dan hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera laporkan petugas bila melihat kebakaran lahan dan hutan ke nomor Hp 0821 7198 0943. tutup Primadona. (Mus)

0

Suara Indonesia News|Nias Selatan. Protes keras dilayangkan berbagai kalangan pelanggan UPT PLN Cabang Pulau Tello, Nias Selatan, akibat pemadaman bergilir yang telah berlangsung hampir satu bulan.

Salah seorang pelanggan PLN, Laowe, menghubungi media ini dan menyampaikan harapannya agar jajaran PLN Cabang Pulau Tello serius mengatasi kendala yang menyebabkan pemadaman bergilir. Ia juga berharap pimpinan Rayon PLN Cabang Nias dapat turun tangan mengatasi masalah pemadaman yang terus berulang setiap bulannya.

“Berharap pihak Rayon UPT PLN CABANG NIAS bisa menugaskan atau merekrut 1 atau 2 orang teknisi mesin atau spesialis mekanik yang memiliki dasar ilmu permesinan. Dengan begitu, jika terjadi kerusakan mesin, dapat segera teratasi tanpa perlu menunggu lama kedatangan teknisi dari luar Pulau Nias seperti dari Sibolga atau Medan,” ujarnya dengan nada kesal, Selasa (28/05/2025).

Laowe juga menyoroti lamanya waktu tunggu untuk onderdil atau suku cadang yang rusak, yang harus dipesan dari Jakarta atau Medan. Menurutnya, rata-rata pegawai PLN di Pulau Tello adalah lulusan SMA sederajat yang tidak memiliki keahlian khusus di bidang permesinan.

“Bukannya meremehkan, mungkin untuk sekadar menjaga mesin, mengganti oli, atau membuat jaringan bisa saja. Tetapi kalau ada kerusakan mesin, selama ini selalu kewalahan dan harus menunggu kedatangan teknisi/mekanik. Maka solusinya, PLN memberlakukan pemadaman bergilir,” jelasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Pak Buluaro. Menurutnya, kelemahan PLN Cabang Pulau Tello terletak pada bagian mekaniknya. Ia mendorong Kepala UPT Pulau Tello untuk mengajukan kepada pusat agar dapat merekrut atau menempatkan mekanik mesin khusus yang berdomisili di PLN Pulau Tello, sehingga pemadaman tidak berlarut-larut seperti saat ini. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi pemadaman agar PLN terus memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, sehingga pelanggan tidak panik jika terjadi pemadaman.

Di sisi lain, Pak Hulu menyoroti pentingnya kehadiran Kepala KA UPT Pulau Tello di tempat. “Agar kita pelanggan, jika ada unek-unek, bisa kita sampaikan langsung kepada Beliau,” katanya.

Media ini kemudian mencoba mengonfirmasi kepada Kepala UPT PLN Cabang Pulau Tello melalui pesan WhatsApp. Ka PLN Cabang Pulau Tello, Pak Randy, membenarkan adanya pemadaman bergilir di wilayahnya. Melalui pemberitaan, beliau meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan.

Menurutnya, penyebab pemadaman bergilir adalah karena dua mesin PLN mengalami kerusakan secara bersamaan: Unit 1 daya 75 Kw (mesin 01 Deutz F10L) mengalami kerusakan pada piston pecah di silinder nomor 3, dan Unit 16 daya 95 kw (Mesin #16 Deutz BF6M) mengalami kerusakan pada generator. Akibat kerusakan kedua mesin ini, total kekurangan daya mencapai sekitar 170 kW. “Solusinya, sambil menunggu perbaikan, maka kita berlakukan sistem pemadaman bergilir,” jelasnya.

Namun, untuk siang kemarin (27/05/2025), terjadi pemadaman siang hari karena ada pemasangan kabel tanah dan kubikel yang bertujuan agar tenaga pembangkit semakin andal.

Mengenai isu bahwa dirinya jarang berada di Pulau Tello, Pak Randy membantah hal tersebut. “Itu tidak benar, Pak. Hampir 1 bulan saya stay di Pulau Tello. Saya baru meninggalkan Tello tanggal 19 Mei 2025 kemarin dan saat ini memang saya sedang di luar Pulau Tello karena urusan dinas,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dirinya juga mengurusi PLTD Sewa di Teluk Dalam dan PLTD Sewa di Gunung Sitoli, sehingga tidak dapat terus berada di satu tempat. Namun, di Pulau Tello, ia memiliki PIC (Person in Charge), yaitu Supervisor HPI (Edison Zai), untuk mengurus dan berkoordinasi terkait kegiatan PLN di 5 pulau (Tello, Lasondre, Hibala, Saeru, dan Tanah Masa).

“Sekali lagi, lewat pemberitaan ini, atas nama UPT PLN Cabang Pulau Tello, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan pelanggan kami akibat pemberlakuan pemadaman bergilir. Kami sedang berusaha memperbaiki kendala yang sedang terjadi. Mengenai saran/masukan dari para pelanggan setia PLN, kami akan meneruskannya kepada otoritas kami,” ujarnya.

Pak Randy juga memberikan informasi terbaru hingga sore ini (Rabu, 28/05/2025) bahwa mesin 01 F10L daya 75 Kw telah selesai ditangani oleh tim di Tello.

“Insya Allah sore ini sudah bisa masuk ke sistem dan total defisit kita sekarang hanya sekitar 90 kW lagi,” pungkasnya. (Feroni Dakhi)