Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Konawe, melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (MoU) bidang hukum, Jum’at (8/4/2022).

Penandatanganan Kerjasama MoU Pemda Konawe Bersama Kejari Konawe, di laksanakan di salah satu restoran di Kota Unaaha, hadir mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Konawe, Dr Musafir, SH, S.Pd, M.H., Pimpinan Perangkat Daerah, Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe dan jajaran  Kejaksaan Negeri Konawe.

Dalam Sambutan Bupati Konawe yang dibacakan oleh Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH., mengatakan, selaku Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pada hari ini. Kerjasama ini nantinya sebagai sarana atau tempat untuk bersinergi dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga tata kelola pemerintahan dan pembangunan di kabupaten konawe menjadi lebih baik,

Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka sangat  diperlukan komitmen yang kuat. Oleh karena itu, kiranya hubungan kerjasama ini yang telah terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan.

Diharapkan setelah terlaksananya penandatanganan kerjasama ini, perangkat daerah kabupaten konawe dalam menjalankan program dan kegiatan untuk lebih aktif berkoordinasi dengan kejaksaan negeri konawe baik sifatnya pencegahan maupun dukungan terlaksananya kegiatan seperti sosialisasi bersama, pendampingan pengelolaan pajak  di kabupaten konawe dan   penegakan yustisi serta bentuk lainnya dalam rangka mencari solusi atas setiap permasalahan yang akan dihadapi, tutup Ferdinan atas nama Bupati Konawe.

Sementara itu Kajari Konawe, Dr Musafir, SH, S.Pd, M.H., mengatakan dalam sambutannya, maksud dan tujuan penandatanganan MoU, merupakan langkah awal dari pelaksanaan tugas kejaksaan dalam ranah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerja sama antara Kejari konawe dan Pemkab Konawe telah terbangun sejak 2019 lalu. Hal itu merupakan tugas jaksa pengacara negara selaku mitra Pemkab dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di wilayah.

“Jadi, kerja sama ini bukan berarti menutup perbuatan yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tetapi harus dijadikan alat kontrol dalam permintaan bantuan hukum dan pendampingan hukum,” tutup Kajari Konawe. (Red SI)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon, menggelar safari ramadan perdana di Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. (08/04-2022)

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, mengatakan, bahwa kegiatan safari ramadan ini, bertujuan untuk menjalin silaturahim dengan masyarakat secara langsung.

Selain bersilaturahmi, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyaluran sejumlah bantuan, baik itu untuk lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan bantuan untuk masyarakat lainnya.

“Kami juga memberikan informasi terkait progam Pemkab Cirebon,” ujar Imron.

Untuk mendorong capaian vaksinasi, safari ramadan kali ini, digelar pula kegiatan vaksinasi dosis 3 (Boooster), untuk masyarakat di Kecamatan Waled.

Bagi warga yang melakukan vaksinasi, penyelenggara akan memberikan minyak goreng secara gratis, cara ini, ternyata mampu mengundang banyak masyarakat untuk berpartisipasi.

“Kalau yang vaksin, dapat minyak goreng,” kata Imron.

Dalam kesempatan tersebut, Imron juga berpesan kepada masyarakat dan pemerintahan di Kecamatan Waled, untuk bisa bersama menjaga infrastruktur yang sudah dibangun oleh Pemda Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, serta Sekretaris Daerah, Forkopimda dan sejumlah kepala dinas.

Sementara itu, Kuwu Desa Cikulak, Yusnaedi menuturkan, bahwa safari ramadan di Desa Cikulak, disambut antusias oleh warga.

Terbukti, kegiatan vaksinasi dosis ketiga yang diselenggarakan dalam kegiatan ini, banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat.

“Terbukti, ada sekitar 120 warga yang mengikuti vaksinasi,” kata Yusnaedi.

Yusnaedi mengatakan, bahwa program vaksinasi dosis ketiga ini, perlu terus didorong. Karena menurutnya, banyak masyarakat yang melakukan vaksinasi, hanya sampai dosis yang kedua saja.

“Padahal masih ada program vaksin booster,” kata Yusnaedi. (Hatta)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Seroja telah berulang tahun ke-1, namun urusan bantuan pemerintah pusat ke masyarakat masih diedit lagi oleh pemerintah daerah. Padahal sesuai Juknis sebelum dikirim ke Pusat Pemda melalui dinas teknis telah melakukan verivikasi baru ditetapkan kategori penerima.

ceridranya saat ini dana sudah masuk berupa akun virtual, pemda Rote Ndao mengeluarkan aturan kriteria penerima lagi, hal ini membuat sejumlah pihak tidak terima.

Jumat,(8/4/2022) DPRD Rote Ndao gelar RDP dengan Pemda Rote Ndao diruang Sidang DPRD, Pemda  diwakilkan oleh Kalab BPBD Diksel Haning, sementara DPRD Carli Lian dari Fraksi PPP,Anwar Kiah,Feky Bulan,Nur Yusak Nduufi,Aiyar dan Erasmus Frans madato dan Fraksi Nasdem Olafbert Arians Manafe alias Papi Manafe.

DPRD akan berencana membentuk Panitia Khusus (pansus) untuk menelusuri Bantuan Seroja yang datanya dan juknis berubah oleh Pemkab.

sejumlah anggota DPRD Berpendapat Terkait dengan data data penerima Seroja yang di sampaikan DPRD dan penjelasan DPRD bahwa apa yang didengar harus langsung di telusuri karena semua keluhan itu real dan masyarakat tidak tipu makanya di sampaikan dalam forum ini.

Olafbert Arians Manafe menegaskan Pansus itu bukan suatu keharusan juga, tetapi apabila masalah ini tidak selesai maka harus di lakukan pansus agar mendapat jalan keluar, bagi warga Rote Ndao  1.494 orang terdampak seroja  yang namanya tidak terdaftar dalam SK bupati , tetapi kalau ada penyelesaian secara baik artinya bahwa tidak perlu dilakukana pansus

Jadi pansus itu harus memenuhi beberapa kriteria salah satu yang paling mendasar itu adalah menyangkut jumlah anggota yang menyetujui 3 per 4 yaitu harus 19 orang .

19 orang ini tinggal bagaimana komunikasi internal di DPRD karena ini menyangkut hak- hak rakyat kenapa tidak, Terkait dengan Seroja ini kan kita tau sendiri banyak masalah di mana mana dan di semua desa itu bermasalah, yang seharusnya tidak dapat dana Seroja dapat dan yang seharusnya dapat dana Seroja tidak dapat.

Siapa yang mau bertanggung jawab,Kalau ketika masyarakat datang berkeluh kesah , pasti rakyat akan datang ke DPRD karena DPRD ini penyambung lidah rakyat , dan tugas kami adalah menyuarakan aspirasi masyarakat

Jadi terkait penjelasan teknis itu lebih jelasnya di OPD tetapi menyangkut kebijakan kebijakan yang sifatnya ada konsekuensi anggaran tentunya harus kepala daerah, wakil bupati, atau sekda yang mengambil keputusan karena itu terkait kebijakan sehingga  perlu ada pimpinan di wilayah ini yang hadir disaat RDP Rapat Dengar Pendapat.

Di situkan di arahkan kebijakan kita kedepan bersama sama dengan DPRD dalam menindak lanjuti masalah masalah ini kalau tidak kita mau RDP 5 sampai 6 kali pun kalau tidak ada kebijakan yang kita ambil maka tidak bisa, karena DPRD dan bupati itu rananya hanya rana  kebijakan teknis nya nanti dibantu oleh OPD.

Terkait dengan persoalan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak misalnya pupuk, pembagian dana Seroja,tidak di tindak lanjuti secara serius dan tidak menjadi perhatian serius pemerintah itu  bagaimana, sedangkan ini hak hak masyarakat

Harapan saya adalah kalaupun mungkin karena bupati ada kesibukan dan tidak hadir pun tidak masalah tetapi minimal wakil bupati itu hadir bukan sekda karena jabatan mereka adalah jabatan politis kalau sekda itu jabatan struktur

Untuk di ketahui rapat dengar pendapat ( RDP) di pimpin lansung oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Paulus henuk, SH dan diharap rapat dengar pendapat RDP ini di tindak lanjuti oleh OPD terkait.

Reporter : Dance henukh

Suara Indonesia News – Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon menggelar acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statiatik, (DKISS) Kota Cilegon, Jum’at, (08/04/2022).

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Walikota Cilegon, Helldy Agustian yang disaksikan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta dan Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin.

Terdapat sebanyak 78 orang yang dilantik sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dengan rincian 8 orang Kepala Bidang pada OPD, 19 orang Kepala Seksi Pada OPD, 7 orang Sekretaris Kecamatan, 4 orang Kepala UPTD dan 40 orang Lurah.

Dalam sambutannya, Helldy mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya ingatkan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik khususnya kepada Lurah yang merupakan garda depan kepada masyarakat agar selalu siap dan bekerja secara terpadu dalam melayani dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Helldy menjelaskan bahwa jabatan merupakan amanat pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan.

“Jabatan bukanlah hak akan tetapi merupakan amanat dari pemerintah yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dan di pertanggung jawabkan. Jabatan ini juga amanah yang akan mengantarkan kita kebaikan jika kita melakukannya dengan baik dan akan mengakibatkan keburukan jika kita lalai dalam menjalankannya,” jelasnya.

Lanjut, Helldy menghimbau untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Kota Cilegon.

“Jagalah kepercayaan yang diberikan ini agar bapak ibu dapat berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah masing-masing sehingga penyelenggaran pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Cilegon dapat terlaksana dengan baik dan semakin berkualitas dari sebelumnya,” tuturnya.

Helldy juga berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan inovasi terbaik untuk kemajuan Kota Cilegon serta dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat.

“Saya berharap pejabat yang dilantik ini dapat memberikan sebuah inovasi-inovasi terbaiknya agar supaya Kota Cilegon dapat semakin maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (Dhe)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Masalah kehadiran Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Suryanti Lubis, yang telah di beritakan sejumlah media beberapa Minggu yang lalu.

Anggota Bawaslu Sumatera Utara Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) sekaligus selaku ketua Koordinator Wilayah Kepulauan Nias, Suhadi Sukendar Situmorang kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa itu di luar tupoksi saya sebagai pengawasan, saya tidak berani menjawab dan menanggapi hal itu. Hari Jumat.(8/4/2022)

“Kehadiran Plt. Kasek Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Suryanti Lubis itu di luar tupoksi saya, dan saya tidak berani menjawabnya atau menanggapi, kata Suhadi Sukendar Situmorang kepada wartawan.

Eksistensi pelaksanaan tugas sekretariat dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak berani karena ada tujuh pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang membidangi atau mengkoordinir devisi, pasalnya itu domainnya kepala sekretariat Bawaslu Sumut. Saya tidak berhak menjawab kepada rekan wartawan sekalian,” Ujar Suhadi Situmorang.

“Terkait kehadiran koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten kota se-Sumatra Utara alangkah baiknya silahkan tanya sama Kasek Propinsi,” ungkapnya.

Lanjutnya Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan bahwa terkait dengan korsek propinsi jika ada masalah kehadiran ini gawenya Sekjen. Karena ketua Bawaslu Sumut tidak bisa memberhentikan korsek kabupaten.Menurut jenjang SK propinsi di terbitkan oleh sekjen. Korsek kabupaten/kota SKnya di terbitkan oleh Kasek Propinsi.

“Hal senada juga dikatakan Batara Tampubolon, Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumut mengatakan bahwa mengenai kehadiran Kasek Bawaslu Kabupaten Nias Selatan itu bukan kewenangan kami.

Itu lebih jelas langsung tanyakan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.

“Kemudian menanggapi terkait dugaan pidana yang dilakukan oleh staf Bawaslu Nisel terhadap ketua Bawaslu Nisel Harapan Bawaulu, Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan bahwa memang kami telah menerima informasi itu dan selanjutnya informasi yang kami peroleh adalah bahwa kasus ini telah ditangani oleh aparat hukum yang berwajib (Polres Nisel), maka oleh karenanya saya sebagai korwil dan sebagai koordinator pengawasan menyerahkan ini kepada proses hukum yang berlaku.

Tetapi sebelumnya boleh ditanya saya sudah sampaikan kepada 8oKetua Bawaslu Nisel Harapan Bawaulu, sedapat mungkin persoalan ini diselesaikan secara internal atau secara kekeluargaan. Karena akan membawa nama lembaga (Bawaslu), dan ketua Bawaslu Nisel sangat apresiasi menyambut baik saran dari saya.

“Saya sebagai korwil dan koordinasi pengawasan menyampaikan supaya persoalan dugaan tindak pidana itu bisa diselesaikan secara internal atau secara kekeluargaan,” katanya. (Herman Telaumbanua)

Suara Indonesia News – Tanjungpinang. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK)  Provinsi Kepulauan Riau Gelar Rapat Luar Biasa (RLB) sekaligus buka puasa bersama bertempat  di Sekretariat L-KPK Kepri batu sepuluh (10) kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang,  Jum’at (08/4/22).

Rapat Luar Biasa (RLB) dipimpin oleh Ketua   Lembaga-KPK Kepri Kennedy Sihombing , didampingi Wakil Ketua  Rahmanullah,wakil Ketua Agus Riawantoro SH, serta  wakil Ketua Saut Mangunsong, menggesa pembentukan kepengurusan Pimpinan Daerah (Pimda) Bintan dan Batam.

Menurut Kennedy kepengurusan Pimpinan Daerah Bintan dan Batam kurang optimal,sehingga atas arahan Pimpinan Nasional dilakukan pergantian Pimpinan Daerah Bintan dan Batam,  supaya kedepan diharapakan kinerja maupun terobosannya akan lebih baik.

Disampaikan Kennedy, Rapat Luar Biasa (RLB) ini merupakan instruksi langsung Pimpinan Nasional (Pimnas) Indranas Gaho untuk merekrut Pimpinan Daerah Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang sudah lama  terbentuk, namun tidak berjalan dengan baik,tidak melaksanakan  sesuai dengan visi misi dari lembaga kita yaitu ungkap, berantas dan laporkan.

Hasil Rapat Luar Biasa hari ini, akan segera disusun untuk disampaikan kepada Pimpinan Nasional di Jakarta, sebagai dasar pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang ditanda tangani oleh Pimpinan Nasional atau Presiden Lembaga KPK, Indranas Gaho.

Dalam Sambutanya Kennedy Sihombing menyampaikan kepada Pimpinan Daerah Bintan Terpilih, Darmansyah, selamat  bergabung semoga dapat melaksanakan sesuai dengan visi misi lembaga Kita.

Jika ditemukan suatu permasalahan di lapangan diharapkan selalu berkoordinasi kepada Pimpinan Wilayah untuk menentukan langkah Langkah apa yang mau kita tempuh, ujarnya.

Kemudian Pimpinan Daerah Batam belum terlaksana pemilihan Pimpinanya, dikarenakan ada halangan, nanti dalam beberapa hari kedepan akan menyusul kepengurusannya yang disampaikan langsung kepada Pimpinan Wilayah.

Usai Pelaksanaan Rapat Luar Biasa, dilanjutkan dengan buka puasa bersama di kedai kopi Batu 10 kelurahan pinang Kencana, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, diakhiri dengan Foto bersama. selamat berjuang. (OBET)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto S.A.P.,Secara Simbolis serahkan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) Tahun 2022 Kodim 0103/Aut, Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Makodim setempat di Jl. Iskandar Muda Kel Kp Jawa Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Jum’at, (08/04/2022).

Penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) ini ialah bantuan dari Presiden RI melalui TNI dalam hal ini Kodim 0103/Aut sudah menyalurkan bantuan yang dimulai pada dari hari ini tanggal 8 April sampai dengan tanggal 28 – 2022, bantuan tunai ini di berikan kepada 15.000 orang Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Aceh Utara, masing masing Pedagang mendapatkan bantuan sebesar enam Ratus Ribu Rupiah (600.000.-) secara tunai perorang.

Pada kesempatan ini juga Dandim 0103/Aut beserta Kapolres Kota Lhokseumawe Akbp Eko Hartanto dan Kadinsos Kab Aceh Utara Fuad Muhtar memberikan secara simbolis bantuan kepada Para pedagang.

Dalam sambutannya Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto S.A.P mengatakan bantuan langsung secara tunai hari ini akan terus dibagikan sampai dengan tanggal, 28 April 2022 nanti.

“Kodim se-Indonesia diberikan tugas dari Mabes TNI untuk menyalurkan bantuan kepada para Pedagang kaki lima warung dan nelayan Ada 15000 pedagang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan di wilayah Kodim 0103/Aut”, kata Dandim.

Lanjutnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat diyakinkan tepat sasaran karena mekanismenya yang sudah modern, yang dimulai dengan pendataan langsung melalui aplikasi BTPKLW oleh para Babinsa, disertai dengan persyaratan foto bersama KTP dan kondisi yang bersangkutan beserta barang dagangan dan perahu dimana nelayan bekerja. Hingga verifikasi dengan daftar penerima dana BPUM sehingga dijamin tidak ada duplikasi dalam penerimaan BLT ini.

“Untuk pelaksanaan pembagian bantuan tunai ini kita jadwalkan perkecamatan dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan”, Pungkasnya.

“Harapan saya bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian, untuk menambah modal usaha guna meningkatkan perekonomian keluarga”, ucap Dandim.

Pada kesempatan yang sama Kadinsos Kab Aceh Utara Fuad Muhtar mengatakan “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengapresiasi pembagian bantuan tunai oleh TNI di masa pandemi ini”,

“Bantuan ini dimaksudkan agar bapak ibu sebagai pedagang dapat menggunakannya sebagai modal usaha dimasa pandemi”, kata Fuad Muhtar.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu bapak ibu untuk mempertahankan usahanya sekaligus dapat menggerakan roda perekonomian di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Utara”, tambahnya.

Sementara itu Riswandi (41 tahun) pedagang Gorengan di kecamatan Kuta Makmur salah satu penerima bantuan mengucapkan sangat berterima kasih kepada TNI dan pemerintah atas bantuan yang diterimanya.

“Saya sangat senang dan sangat berterima kasih atas bantuan ini, nantinya bantuan ini akan saya pergunakan untuk menambah modal usaha dagang saya”, ucap Riswandi. (Zal)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Jajaran Polres Lhokseumawe mengucapkan selamat atas HUT TNI AU ke 76, bahkan datang langsung ke markas Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) memberi kejutan, Jumat (8/4/2022).

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH diwakili Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Dedy Darwinsyah SE MM datang langsung ke  Kesatuan Radar 231 Lhokseumawe bersama sejumlah personel guna mengucapkan selamat dan sukses atas HUT TNI AU ke 76.

“Kami memberi kejutan dengan datang langsung ke Markas Kesatuan Radar 231 Lhokseumawe untuk ikut merayakan, selain itu juga membawa kue ulang tahun,” ujarnya.

Kegiatan dimaksud, lanjutnya, diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi dan sinergitas antara TNI dan Polri khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Selain itu, Personel Polres Lhokseumawe juga datang ke Markas Kompi Senapan B Yonko 469 Paskhas, di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, rombongan yang dipimpin oleh AKP Ahmad Yani memberi ucapan selamat HUT TNI AU ke 76.

Sementara itu, pihak TNI AU mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Lhokseumawe yang telah memberi ucapakan selamat dan kejutan dimaksud. Semoga, hubungan antara TNI AU dengan jajaran Polres Lhokseumawe selalu terjaga dengan baik. (Zal)