0

Suara Indonesia News – Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Forkopimda Kota Surabaya, Kamis (3/2/2022) melakukan kegiatan vaksinasi massal di Tunjungan Plaza Surabaya. Selain itu, vaksinasi ini juga dilakukan secara serentak di Jawa Timur, dengan target 24.110 Dosis di 99 titik yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual.

Kegiatan diawali dengan Kapolda Jatim bersama Forkopimda Kota Surabaya melakukan pengecekan pelaksanaan vaksinasi, baik tahap 1,2 maupun buster yg berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 3 lantai 6 Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah, dalam penanganan covid-19 guna membentuk herd immunity di Jawa Timur.

Sasaran vaksinasi massal di Atrium Tunjungan Plaza 3 lantai 6 Surabaya ini sebanyak 6.000 dosis, yang diperuntukan bagi Masyarakat Surabaya, baik vaksinasi tahap 1, 2 dan Booster. Dengan dibantu oleh 60 tenaga kesehatan dari Polri dan Dinas Kesehatan.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menjelaskan, sedikitnya ada 99 titik vaksinasi booster, yang berlangsung secara serentak di Jawa Timur, dengan capaian target 24.110 dosis.

“Selanjutnya kami perlu informasikan terkait dengan penambahan jumlah positif pada tanggal 2 Februari kemarin, ada 565 sehingga total sampai dengan hari ini yang positif ada 2000 lebih. 1.100 diantaranya melaksanakan isolasi mandiri, sedangkan 500 lebih ada di rumah sakit,” jelas Irjen Pol Nico di dampingi Pejabat Utama Polda Jatim, Dinas Kesehatan dan Direktur Tunjungan Plaza Surabaya.

“Kami mohon kepada masyarakat agar yang pertama melaksanakan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, melaksanakan vaksinasi. Jadi bagi siapa saja yang belum melaksanakan vaksinasi booster. Tentunya apalagi yang ke 2, mohon segera menginformasikan kepada pemerintah daerah yang ada di kelurahan, koramil, maupun polsek, kalau di penjuru terdepan tentunya Babinsa, Babinkamtibmas dan bidan, untuk mendaftar vaksin, karena setelah kita melaksanakan protokol kesehatan  Benteng berikutnya adalah vaksin,” tegas Kapolda usai melakukan pengecekan vaksinasi.

Kapolda juga menyampaikan, kepada masyarakat yang mengalami gejala-gejala, seperti tidak enak badan, batuk, dan sebagainya. Segera memeriksakan diri untuk mengetahui apakah dirinya terkena atau tidak.

Bila terkena segera melapor dan melaksanakan pengobatan. Bisa di beri obat atau meminum vitamin, bila tidak ada gejala. Namun bila gejalanya berat segera ke rumah sakit.

“Saya kira penting bagi kita semua untuk melaksanakan sinergitas dalam menghadapi covid-19 ini. Tidak usah khawatir tadi disampaikan. Yang penting kita waspada, melaksanakan prokes, meningkatkan vaksinasi,” katanya.

Sementara itu, Kapolda juga mengatakan, saat ini di Jawa Timur secara serentak dilaksanakan oleh seluruh kapolres, bersinergi dengan TNI, bersama dinas kesehatan.

“Kami harapkan segera masyarakat berbondong-bondong melapor apabila belum melaksanakan vaksinasi,” ajaknya.

“Kita sekarang sudah mencapai dari 54 juta vaksin, sisa 5 juta’an. Jadi masih cukup tersedia. Ayo kita habiskan. Sehingga masyarakat Jawa Timur bisa lebih kuat dengan adanya vaksinasi ini,” pungkasnya. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Pekalongan. Untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 varian baru omicron, sejumlah fasilitas umum di wilayah Kabupaten Pekalongan disemprot cairan disinfektan. Penyemprotan tersebut dilakukan petugas gabungan dari Polres Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari unsur BPBD, Dinas Kesehatan, PMI dan juga dari Damkar. Sejumlah ruas-ruas jalan utama dan tempat keramaian disemprot disinfektan.

“Hari ini Polres Pekalongan dengan dibantu Pemerintah Kabupaten Pekalongan dari unsur BPBD, Dinas Kesehatan, PMI dan juga dari Damkar melakukan kegiatan penyemprotan Disinfektan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Dalam teknisnya untuk tingkat Polres Pekalongan melakukan penyemprotan diruas-ruas jalan utama dan juga di tempat-tempat keramaian,” ucap  Kapolres Pekalongan  AKBP Dr. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H., usai melepat rangkaian kendaraan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik, Kamis (3/2/2022).

Saat berkeliling dan menyemprotkan disinfektan, petugas juga menyampaikan imbauan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Dengan menyampaikan imbauan berulang kali melalui pengeras suara, kami berharap masyarakat lebih sadar dalam menjalankan 5M protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurut Kapolres, gerakan penyemprotan disinfektan dan imbauan protokol kesehatan itu dilakukan tidak hanya di tingkat Polres saja, tetapi juga hingga ke Polsek jajaran. Harapannya dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,” ujarnya.

“Nantinya Polres Pekalongan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan secara berkelanjutan akan terus memaksmalkan langkah preventif guna mencegah penyebaran virus corona,” ucap Kapolres AKBP Arief.

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

0

Suara Indonesia News – Konawe. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menerima kunjungan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe, dalam rangka konsultasi anggaran sosialisasi pemutakhiran data pemilih, yang diterima langsung Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin,S.Sos.M.Si., di ruang kerjanya, Kamis, (3/2/2022).

Sosialisasi pemuktahiran data pemilih berkelanjuan itu sendiri berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kunjungan komisioner KPUD Konawe bersama staf di Kantor DPRD Konawe ini, dalam rangka konsultasi rencana anggaran sosialisasi pemuktahiran data Pemilu 2024 mendatang yang rencananya akan dilaksanakan di 27 kecamatan se Kabupaten Konawe,

Hal ini juga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mana di dalamnya tertuang penggunaan dana hibah untuk penganggaran sosialisasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang dapat dianggarkan pemerintah daerah.

Pada pasal 53 pada PKPU no 6 tahun 2021 ini Selain bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan PDPB tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa hibah daerah non Pemilihan.

“Kita sudah sepakat semua, tidak boleh ada warga kita yang tidak tersalur hak pilihnya atau tidak terdaftar dalam wajib pilih dan itu menjadi tugas kita semua. Di Morosi misalnya di sana banyak warga kita yang bekerja di sana dan mereka juga harus terdata. namun semua ini tidak akan terselesaikan kalau tidak ada tehnisnya dan kita akan sampaikan kepada sekretaris dewan”, Kata Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin saat menerima Komisioner KPUD Konawe.

Rencanya kata Dr. Ardin pihaknya akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan pihaknya akan mengundang semua unsur, dalam hal ini Sekretaris daerah, catatan sipil dan Komisi Pemilihan Umum. Dan pihaknya juga akan mempelajari angka- angka anggaran yang ditawarkan oleh KPUD ” nanti ada ketua Komisi I yang baru yang mempleajarinya, yang jelasnya ini kita sangat respon” Ujarnya.

Pihaknya juga sangat apresiasi KPUD sudah datang ke DPRD dalam rangka konsultasi. Bagaimana berfikri Konawe lebih baik tetunya sesuai dengan tupoksi masing- masing dan sudat pandang masing-masing, dan suksesnya penyelenggaran pemilih adalah kesuksesan semua pihak.

“Nanti kita agendakan kapan kita gelar rakor, jadi dengan rakor ini semua bisa terbuka dan dapat kita tarik kesimpulan. juga kalau butuh anggaran berapa kita akan pelajari, namun sejauh itu selama manfaatnya untuk masyarakat kita, kita pasti setuju”, ungkap Ketua DPRD Konawe.

Kata Dr. Ardin, sebelumnya Kesbangpol sudah pernah datang ke DPRD menyampaikan untuk penganggaran di KPUD terkait sosialisasi. Namun pihaknya menginginkan yang datang adalah unsur KPUD Konawe sendiri secara kelembagaan. dan yang diinginkan setelah pengambilan keputusan adalah keputusan yang dapat diterima semua komponen dan terukur.

Sementara itu Ketua KPUD Konawe Aswar mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah konsultasi ke sekretaris daerah Kabupaten Konawe dan diarahkan untuk berkonsultasi dengan DPRD Konawe.

“Kemarin kami suda ke Sekda untuk konsultasikan ini, siapa tau ada anggaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi pemuktahiran data pemilu ini, dan pak sekda arahkan ke DPRD. Dan kegiatan ini akan dilakukan di 27 kecamatan, dan pak sekda sudah terima” kata Aswar.

Kata dia, yang pihaknya inginkan kedepan bahwa anggaran hibah yang didapatkan itu, supaya publik mengetahui bahwa anggaran itu untuk penganggaran ini. Juga PKPU Nomor 6 tahun 2021 yang mengatur bahwa anggaran bisa diminta di Pemda nanti Nopember 2021 turunnya. Bahwa kegiatan ini dapat dibiayai dari dana hibah.

“Jadi setelah kami rapat berlima, baru kita ambil kesimpulan untuk ajukan. dari pada kita juga vacum tidak ada tidak lanjut dari surat itu, sehingga hari ini kami datang kesini” kata Ketua KPUD Konawe.

“kami juga mengajukan lebih awal anggaran 2024, karena mengingat anggaran ini cukup besar dan kami sampaikan ke pemerintah daerah, bahwa lonjakan anggaran yang kemarin itu naiknya cukup besar. Makanya lebih awal kami sampaikan ke pemerintah daerah”, ujar Aswar.

Alasan lebih awalnya diajukan kata Aswar, jangan sampai kalau diusulkan nanti 2023 anggaran sebesar itu bisa jadi masalah. Dalam artian KPUD yang disalahkan. “Kenapa anggaran sebesar ini baru diajukan, di mana kita akan ambilakan aggaran sebesar ini misalnya, makanya ini kami ajukan lebih awal. inipun masih bisa berubah entah naik atau turun” ucapnya.

Dalam agenda konsultasi di DPRD Konawe dihadiri lima komisioner KPUD Konawe antara lain, Muh. Azwar (Ketua), Armanto, Andang Masnur dan Muh. Kahfi Zurahman dan Ardiansyah Siregar yang diterima oleh Ketua DPRD Konawe Dr. Ardin dan Ketua Komisi I DPRD Konawe Gamus. (Rls/Red SI)

0

Suara Indonesia News – Sidoarjo. Semua layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat, yang sebelumnya datang ke Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo lama, kini per 2 Februari 2022 resmi pindah ke Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo Jalan Raya Cemengkalang no. 12, Sidoarjo.

Pelayanan penerbitan SIM baru, perpanjangan SIM, mengulang uji teori dan praktek, dijadikan satu tempat di kantor Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo tersebut. Ditandai dengan peresmian oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, pada Rabu (2/2/2022) pagi.

Kapolresta Sidoarjo meninjau langsung penerapan protokol kesehatan ketat yang ada di Satpas. Selain itu, di Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo telah menerapkan sistem prototype untuk melayani masyarakat pemohon SIM.

Satpas Prototype di Satlantas Polresta Sidoarjo didukung teknologi face recognition. Alat deteksi wajah bagi setiap pemohon SIM yang diposisikan pada loket pendaftaran. “Dengan sistem Satpas Prototype, dapat mencegah adanya percaloan maupun orang yang tidak berkepentingan masuk,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Usai meresmikan gedung Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo meresmikan gedung koperasi dan gedung Satlantas Polresta Sidoarjo. Dengan diresmikannya tiga gedung baru tersebut, diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi Polresta Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik.

Seperti disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, dengan resmi menempati gedung satpas dan gedung Satlantas yang jadi satu lokasi di Mako Polresta Sidoarjo Jalan Raya Cemengkalang, diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya warga Sidoarjo.

Sehingga kini semua layanan kepolisian dari Polresta Sidoarjo lengkap jadi satu lokasi. Mulai dari adanya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Mal Mini Pelayanan Polri, koperasi, kini bertambah layanan SIM dan layanan Satlantas Polresta Sidoarjo.

“Semoga dengan resmi berpindahnya Gedung Satpas Satlantas Polresta Sidoarjo, Gedung Satlantas Polresta Sidoarjo dan koperasi menjadi satu di Mako Polresta Sidoarjo, memberikan semangat baru bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya Kombes Pol. Kusumo. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan (Satpam) ke 41 secara virtual pada Rabu (2/2/2022), di salah satu hotel Surabaya. Kapolda juga mengatakan, kedepan Satpam akan dilibatkan dalam membantu dalam penegakan prokes Covid-19 di Jatim.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo secara langsung memimpin upacara peringatan HUT Satpam ke 41 secara virtual, dengan tema “Bersama Polri, Satpam Siap Menjaga Kamtibmas dan Penanggulangan Covid-19.” upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran Polda dengan seluruh Satpam dan juga badan usaha jasa pengamanan.

Dalam amanatnya, Kapolri berpesan kepada seluruh satpam dimana pun berada, agar senantiasa menanamkan kebanggaan dan kehormatannya sebagai anggota satpam.

“Dengan menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kode etik dan profesi satpam dan prinsip-prinsip penuntun tugas satpam,” amanatnya.

Selain itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam kesempatan ini juga menyampaikan, akan melaksanakan dan mengikuti arahan Kapolri, untuk bersinergi dengan seluruh Satpam, dan beberapa langkah-langkah yang dilaksanakan.

“Pertama yaitu peningkatan kemampuan dengan melaksanakan pendidikan dan latihan. yang kedua melaksanakan komunikasi dan koordinasi, untuk seluruh jajaran Satpam di wilayah Polda Jawa Timur dapat membantu tugas-tugas kepolisian di dalam harkamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan juga di bagian beberapa hal terkait dengan penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh seluruh satpam,” jelasnya Irjen Pol Nico usai mengikuti HUT Satpam secara virtual.

“Lalu terkait dengan penanganan covid, karena covid itu berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga didalam pelaksanaannya kami memandang penting bahwa satpam pasti berada di lingkungan pekerjaan atau lingkungan di mana ada tempat berkerumun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolda juga menyampaikan. Dengan keberadaan satpam yang dapat menegakkan Prokes, juga dapat membantu memberikan Dikmas, itu akan menjadi bagian besar strategi penanganan covid di jajaran Jawa Timur.

“Kami dengan pemerintah daerah, dengan Kodam bersinergi, dan tentunya nanti satpam dengan jajaran dengan jajaran binmas dan Babinsa, dapat bersinergi juga di dalam melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan dikmas khususnya di dalam peningkatan vaksinasi untuk lansia dan untuk anak-anak,” tandasnya.

“Jumlah Satpam luar biasa banyak di seluruh Indonesia dan tentunya di Jawa Timur, ini bagian penting untuk kami. Sekali lagi selamat ulang tahun satpam ke 41 selalu jaya di dalam melaksanakan tugas ke depan,” ucap Kapolda.

Kapolda menambahkan, dalam menyikapi PPKM yang berjenjang ini pihaknya telah menyiapkan satgas. Ada satgas preemtif, preventif dan gakum, juga ada satgas vaksin, serta satgas Operasi Yustisi.

“Didalam pelaksanaannya yang paling penting sekarang adalah peningkatan vaksinasi bagi lansia dan anak-anak. yang kedua kami melaksanakan prokes dengan operasi Yustisi, sudah ada pasukan Pamor Keris (patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat),” paparnya.

“Nah Pamor Kris ini berjalan bersama dengan jajaran Kodam dan jajaran Pemprov melalui Satpol PP, sasarannya adalah tempat-tempat keramaian, restoran, tempat wisata dan juga ada bagian di dalamnya adalah tempat bekerja, yaitu satpam. Nanti satpam akan kami libatkan sehingga prokes yang ada di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya Kapolda Jatim. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Telah hadir klinik kesehatan Ulil – Al – bab yang berlokasi di Jl. Raya Plumbon – Palimanan No.29, Kasugengan Lor, Kec. Depok, Cirebon, Jawa Barat 45155, yang di hadiri oleh bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, M,Ag. Rabu (02/02-2022 )

Klinik Ulil Al – bab merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis yang bertugas menyediakan layanan periksa kesehatan serta pengobatan bagi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi.Mag dalam sambutannya mengatakan bahwa “dengan hadirnya klinik kesehatan Ulil – Al-Bab dapat membantu masyarakat sekitar dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya, dan juga dapat memberikan inovasi pelayanan yang fleksibel dan profesional sehingga masyarakat yang datang untuk berobat di klinik ini tidak ada yang tidak terlayani oleh klinik Ulil – Al-Bab”. Tuturnya.

“Harapan saya sesuai dengan namanya Ulil – Al bab adalah orang yang penuh inovasi dan orang yang memiliki intelektual tinggi, jadi cukup sekali berobat ke klinik Ulil – Al-Bab langsung sembuh” ungkapnya di selingi dengan senyuman.

Ati Asniwati selaku HRD dari yayasan Ulil – Al bab menerangkan bahwa, ” klinik kami yang baru buka saat ini baru tahapan klinik Pratama, apa itu klinik Pratama ?, Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar, karena kami belum memiliki dokter spesialis dan juga persyaratan yang lain sedang berproses untuk naik tingkat menjadi klinik utama”.

“Namun kami sudah bisa melayani jasa kesehatan kepada masyarakat yang ingin berobat kepada kami, insyaAllah kami di tahun depan sudah bisa menjadi sebuah klinik kesehatan yang berstatus klinik utama” harapan Ati asniwati. (Sendi)

0

Suara Indonesia News – Surabaya. Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim, Rabu (2/2/2022) melaksanakan konfrensi pers di Gedung Humas Polda Jatim, terkait dengan penghentian penyelidikan perkara dugaan peristiwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Yang berdasarkan surat pengaduan masyarakat pada 9 September 2021, atas nama Drs. H Budi Irawanto, selaku Wakil Bupati Bojonegoro.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyampaikan perkembangan dari hasil penyelidikan dugaan adanya tindak pidana ITE yang terjadi di Bojonegoro.

“Jadi disini perkara yang semula ditangani oleh Polres Bojonegoro telah dilaksanakan gelar, ditarik di penanganannya di subdit cyber krimsus Polda Jatim,” kata KBP Gatot Repli Handoko, usai prescon, Rabu (2/2/2022) siang.

Lanjut Gatot, kemudian terkait hal yang dilaporkan adalah pengaduan dari saudara Budi Irwanto, yaitu wakil bupati Bojonegoro yang teraduh adalah saudari Anna muawanah atau ibu Bupati Bojonegoro.

“Dari hasil penyelidikan selama ini yang dilakukan oleh subdit cyber, kita mengambil keputusan bahwa untuk perkara tersebut terkait ITE yang Ada dugaan pencemaran nama baik grup WhatsApp di kelompok jurnalis dan informasi itu dihentikan penyelidikannya, karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya pertimbangan dari beberapa saksi ada 9 saksi kemudian ada 3 saksi ahli,” lanjutnya.

Sementara itu Wadirsus Polda Jatim AKBP Zulham Efendi, menjelaskan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro, kemudian karena ini kasus melibatkan pejabat daerah ditarik penanganannya oleh krimsus Polda Jatim.

“Hasil penyelidikan dari beberapa saksi yang kita periksa ada 8 sampai 9 orang ditambah dengan 3 orang saksi ahli dan sudah kita putuskan untuk hasil penyelidikan dihentikan,” jelasnya.

“Karena tidak ada unsur pidana dan beberapa yang sudah kita minta keterangan juga menyatakan bahwasanya itu adalah grup tertutup,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, artinya khusus internal dari pejabat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tidak masuk dalam kategori unsur pidana sehingga dari ditreskrimsus Polda Jatim menghentikan penyelidikan.

“Jadi belum sampai lidik. Karena tidak ada pidana kasusnya kita tutup dan kita hentikan,” jelas dia.

Nanti hasil dari gelar yang kita hentikan. Kita akan mengirimkan perkembangan kasus kepada pelapor termasuk memberitakan kepada terlapor tentang kasus yang terakhir.

“Bukan damai? Bukan, ini resmi dari hasil penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana. Demi kepastian hukum kita berikan penghentian penyelidikan,” pungkasnya. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Baa, menggelar Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022, Rabu (02/02/22).

Kepala Lapas Kelas III Baa, Daniel Saekoko,S.H., memimpin langsung rapat yang dimulai pada pukul 12.30 wita yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan ASN Lapas Kelas III Baa.

Daniel Saekoko, S.H mengawali rapat dengan kembali menanyakan komitmen seluruh pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK Tahun 2022 yang dijawab dengan antusias oleh seluruh pegawai. Sebelumnya pada (28/02/22) seluruh pegawai telah menyatakan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 pada Lapas Kelas III Baa yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone.

Bertempat di Aula Lapas Kelas III Baa, Rapat kerja dengan Agenda pembentukan anggota tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, persiapan melakukan assesment anggota tim WBK serta Pembentukan Agen Perubahan Lapas Kelas III Baa yang akan dilakukan seleksi oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk berdasarkan kemampuan dan kompetensi.

Lebih lanjut, Daniel Saekoko,S.H., membahas langkah-langkah persiapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Lapas Kelas III Baa, serta mengapresiasi kekompakan dan semangat seluruh pegawai dalam meraih WBK di Tahun 2021.

“Walaupun Lapas Kelas III Baa belum meraih predikat WBK di tahun 2021, kita harus tetap semangat dalam Pembangunan ZI menuju WBK di Tahun 2022. Segala bentuk kegiatan dan kelengkapan administrasi harus sudah mulai dipersiapkan. Kekurangan di tahun 2021 harus kita benahi dan lengkapi di tahun 2022,” tegas Daniel Saekoko.

Penulis : Dance henukh