Suara Indonesia News – Tulangbawang, Lampung. Pada hari selasa, 25 januari 2022 kemarin, setelah melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Rawa jitu Selatan pada pagi hari, dilanjutkan memberikan bantuan pada para korban terdampak bencana banjir di 3 kecamatan Penawartama dan rawapitu,

Bupati Tulang Bawang ibu Dr.Hj. Winarti,SE.MH., melanjutkan Kunjungan kerja ke Kec. Gedung Aji Baru. Rabu, (26-01-2022).

Pada kesempatan ini, Bupati Tulangbawang memberikan beberapa bantuan diantaranya :

1. 7 unit mtr utk para kakam kec gedung aji baru.

2. Bantuan uang pembinaan kepada kelompok senam PERWOSI Kec Gedung aji baru.

3. Bantuan uang pembinaan kepada kelompok muslimat juga karang taruna sebesar 20 juta Rupiah.

Dan selain beberapa kegiatan diatas, terdapat juga acara Sunat massal secara gratis, pelayanan administrasi masyarakat (Izin usaha), pembuatan KTP/KK, pelayanan Pensiun BKPP Tulang Bawang.

Dalam sambutan Bupati menyampaikan beberapa hal diantaranya :

1. Terus semangat bekerja dan berbuat yg terbaik sehingga mampu memberi sumbangsih yg positif utk kemajuan Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pembangunan yg dilaksanakan secara bertahap ini tentu harus selalu disyukuri dan dijadikan motivasi agar lebih semangat dalam bergotong royong membangun wilayahnya sehingga Rawajitu Selatan khususnya dan Kabupaten Tulang Bawang umumnya menjadi daerah yg maju aman damai mandiri dan sejahtera.

3. terus menjaga kesehatan, prokes ketat dan melaksanakan vaksinasi secara maksimal Sehingga Kabupaten Tulang Bawang benar-benar dalam kondisi yg sehat dan aman dari covid 19.

Perlu diketahui, acara kegiatan Ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam hal ini Bupati Tulangbawang didampingi Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kadis PMK, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis Pertanian, Kepala BKPP, Kadis PPKB, Kadis Kominfo, Kadis PTSP, Kadis Dukcapil, Kadis Sosial, Kadis Dispora, Kabag Umum, Kabag Kesra, Kabag, Organisasi, Camat Gedung Aji Baru, Camat Penawartama, Camat Rawapitu, para Kepala Puskes serta Anggota PORWOSI Kec Gedung aji baru. (Sifa)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Kepala Kepolisian Malaysia (Inspector General of Police) Tan Sri Acryl Sani bin Abdullah Sani di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/1/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sejumlah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan Malaysia. Diantaranya adalah, isu ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Jenderal Listyo Sigit, terkait permasalahan yang kerap menimpa PMI tersebut, diperlukan adanya sinergitas, komunikasi dan koordinasi kedua lembaga negara tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi kasus yang muncul terkait dengan kerugian yang dialami WNI di Malaysia.

“Terkait dengan isu, khususnya disini beberapa waktu lalu baru juga menghadapi isu imigran gelap yang masuk ke sana dan menyelundup. Kalau kita lihat dari data hampir setiap hari selalu ada dan ini akan sangat bagus jika melalui jalur legal,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam pertemuan tersebut.

Mantan Kapolda Banten ini juga menyebut bahwa, permasalahan soal munculnya penyelundupan PMI secara ilegal karena kebanyakan melalui jalur-jalur tikus.

Karena itu, Jenderal Listyo Sigit menekankan, adanya kerjasama antara kedua negara untuk kemudahan proses monitoring dan koordinasi apabila munculnya peristiwa sama kedepannya.

“Kita ingin semua yang bekerja di luar, kita bisa ikuti perkembangannya. Kalau kemudian ada sesuatu lebih mudah untuk berkoordinasi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain membahas isu PMI, Kapolri bersama Kepala Kepolisian Malaysia membahas soal penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 di negara masing-masing. Terutama soal antisipasi penyebaran varian Omicron.

Dihadapan Kepala Kepolisian Malaysia, Jenderal Listyo Sigit memaparkan peran serta dari Pemerintah Indonesia, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang bahu membahu serta berperan aktif dalam hal penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Bersama Pemerintah dan pihak terkait lainnya, Dokter dari TNI dan Polri juga dikerahkan untuk menangani Pandemi Covid-19. Kita puncak Pandemi Covid-19 di bulan 7 tahun lalu,” ucap Jenderal Listyo Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Malaysia yang selama ini telah membantu beberapa pengungkapan kasus penegakan hukum antar-negara.

Disisi lain, kedatangan Kepala Kepolisian Malaysia sekaligus mengundang secara langsung Kapolri Jenderal Sigit untuk menghadiri pameran Defence Service Asia (DSA) 2022 and National Security Asia (NATSEC ASIA) 2022 tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022 di Kuala Lumpur. (Hari R)

Suara Indonesia News – Malang Kota. Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, memberikan dukungan kepada Polresta Malang Kota terkait Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Ketua Komnas PA dan rombongan, tiba di Polresta Malang Kota dan di terima langsung oleh Wakapolresta Malang Kota AKBP Deny Heryanto, S.I.K., M.Si. dan Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudha Riambodo, S.I.K., S.H.

“Kami memberikan dukungan semangat bagi penyidik yang menangani perkara anak. Setelah beberapa bulan lalu sebelum kejadian Semeru juga menangani kasus anak dibully juga dikerjakan secara cepat,” kata Arist di Mapolresta Malang Kota, Selasa (25/1/2022).

Menurut Arist, aksi bejat guru tari ini harus ditangani dengan cepat dan tepat. Ia mengatakan, kasus kejahatan terhadap anak tidak bisa dibiarkan.

“Saya baru dengar guru tari lakukan kejahatan seksual, ini tidak bisa dibiarkan. Kami sepakat jika terbukti dan ada dua alat bukti tidak ada kata ampun toleransi dan damai,” tegasnya.

Seperti diketahui bahwa baru-baru ini Polresta Malang Kota mengamankan guru tari berinisial YR (37) yang mencabuli dan menyetubuhi siswanya sendiri di sanggar tari di kawasan Klojen, Kota Malang.

Selanjutnya Arist berharap pelaku kekerasan terhadap anak bisa dihukum semaksimal mungkin karena termasuk kejahatan luar biasa yang dapat menciderai sisi kemanusiaan utamanya anak-anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Tapi itu semua tergantung penuntutan di pengadilan,” katanya.

“Tapi intinya kami ke sini untuk mengapresiasi kinerja Polresta Malang Kota karena kerja kerasnya menangani kasus anak. Harapannya kasus ini bisa cepat 15 hari masuk penuntutan karena waktunya terbatas,” tandasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Surabaya. Bidang Humas Polda Jatim menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Public Speaking Fungsi Humas Jajaran Polda Jatim di Ballroom Hotel Mercure Surabaya, pada Selasa (25/1/2022).

Pelatihan ini dipimpin Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko dengan narasumber Frestian Greic Humalanggi dari Kompas TV dan diikuti Kapolres, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas Polres jajaran secara daring, serta Kasi Humas Polres jajaran Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan dalam era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, Humas memiliki peranan sangat penting dan strategis sebagai komunikator publik.

Humas Polri memiliki tugas dalam mengamankan kebijakan institusi, memberikan pelayan dan menyebar luaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang program kerja serta keberhasilan Polri.

“Oleh karena itu diperlukan kegiatan public speaking agar setiap anggota yang berwenang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang tepat,” kata Kombes Pol Gatot.

Kombes Pol Gatot menjaskan bahwa public speaking merupakan proses berbicara kepada masyarakat atau suatu organisasi dalam berbagai bentuk seperti suara, tulisan, lisan, simbol-simbol, gambar, dengan tujuan untuk mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan informasi.

“Dengan menguasai public speaking dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan program presisi Kapolri,” tutur Kabid Humas.

Sementara itu narasumber, Frestian Greic Humalanggi memberikan materi terkair cara penyampaian petugas terkait informasi baik kepada media maupun masyarakat.

“Kegiatan ini berguna untuk anggota dalam belajar cara menyampaikan informasi dengan tepat dihadapan media sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat mengingat Polri banyak berhubungan dengan pemberitaann yang kerap kali viral di masyarakat,” ucap Frestian.

Setelah pemberian materi, Frestian menggelar sesi tanya jawab, sekaligus praktek kepada para kasi Humas saat sedang wawancara baik secara live, door stop maupun via telepon dengan wartawan.

“Sebetulnya setiap petugas setidaknya cukup memilik kemampuan untuk berbicara didepan awak media hanya saja masih malu atau belum terbiasa melakukan hal tersebut,” ujar  Frestian.

Kegiatan ini ditutup dengan penyampaiam dari Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko bahwa sebelum melakukan public speaking diperlukan persiapan yang sangat baik.

“Karena dengan persiapan yang baik akan mendapatkan hasil yang maksmal dalam penyampaian terhadap media,” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Indramayu. Kedatangan beberapa warga kekantor dinas kesehatan dari aliansi Masyarakat peduli Demokrasi dan kader banteng arus bawah untuk beraudensi guna mengevaluasi terlapor AN. Selasa, 25/01/2022.

Toni RM selaku kuasa Hukum Wawan Ridwan Plt Dinkes kesehatan Kabupaten Indramayu mengatakan “kedatangan warga yang ingin beraudensi dengan Plt dinas kesehatan Indramayu yakni aliansi Masyarakat peduli Demokrasi dan kader banteng arus bawah bertujuan mengevaluasi laporan atau yang terlapor anggota DPRD Indramayu dari fraksi PDIP wakil ketua komisi II AN di polres Indramayu.

“Kalau pun ada itikad mau damai AN sendiri datang sesuai adat ketimuran ke klien kami, dan itu juga bagai mana komunikasinya mau damai dan tidak itu urusan terlapor”, tegas Toni RM.

Tambah Toni RM “Terkait masalah relawan yang datang dari aliansi Masyarakat peduli Demokrasi dan kader Banteng arus bawah yang datang ke Kantor dinas kesehatan itu tidak ada hubungannya ataupun mewakili AN mereka hanya sebatas pendukung dan mempertanyakan terkait pelaporan di polres Indramayu”.

Koordinator Heryanto mengatakan “kedatangan di dinas kesehatan sebatas audensi untuk mengevaluasi terkait pelaporan AN”.

“Ada 2 poin yang kami pertanyakan satu mengevaluasi pelaporan AN di polres Indramayu dan yang kedua bagai mana nasib tenaga kerja” ucapnya.

Toni RM menjelaskan “8 orang perwakilan itu tidak ada kapasitasnya dengan Ibu Anggi. Bukan Pengacaranya atau Kuasa Hukumnya Ibu Anggi. Jadi mereka datang tidak mewakili Terlapor. Sehingga mereka datang hanya sebatas menyampaikan harapan namun tidak bisa melakukan intervensi lebih dalam terkait perkara pidana yang sudah dilaporkan ke Polisi. 8 orang perwakilan itu sangat memahami hal itu”.

Pengacara Toni sangat mengapresiasi kepada mereka semua yang datang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Terima kasih dan apresiasi juga kepada Aparat dari Polres Indramayu dan Kodim 0616/ Indramayu, Kapolsek Sindang dan Satpol PP yang telah melayani masyarakat mengawal audiensi ini dengan profesional sehingga acara berjalan kondusif sampai selesai.

“Sampai detik ini kasus laporan dugaan pencemaran nama baik secara eletronik di Polres Indramayu dengan Terlapor/ Teradu Ibu AN masih berjalan belum ada perdamaian” Pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu Beni Hidayat Siap melaksanakan amanah dan bersinergi dengan unsur pengawas dari Notaris dan Akademisi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Beni Hidayat usai dilantik dan diambil sumpah menjadi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Jawa Barat tahun 2022 bersama dengan 33 anggota di aula Kanwil Kemenkumham jabar, pada Selasa, (25/01/2022) oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Sudjonggo.

Pihaknya juga menyatakan siap untuk membantu Menkumham RI dalam pengawasan dan pembinaan Notaris di Indramayu.

Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Bagi anggota MPD yang berada di UPT Kemenkumham Jawa Barat, peran aktif mereka dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham Jabar untuk membantu Menteri Hukum dan HAM dalam melaksanakan pembinaan kepada notaris di masing-masing wilayah mereka. (Toro)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Petugas Polsek Depok merespon cepat laporan masyarakat mengenai kelompok pelajar yang membawa senjata tajam di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pada Senin lalu (24/1/2022) sore.

Kapolsek Depok, AKP Rynaldi Nurwan, S.H, M.H, mengatakan, jajarannya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan tersebut untuk meminta keterangan para saksi. Selain itu, pihaknya juga turut mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

Hasilnya, petugas menemukan tas ransel berwarna hitam yang berisi empat senjata tajam jenis celurit di lokasi kejadian. Barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan guna keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Kasusnya langsung kami tindak lanjuti dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Kami juga telah mengamankan enam pelajar dan barang bukti lainnya berupa sepeda motor dan pedang,” ujar AKP Rynaldi Nurwan, S.H, M.H, Selasa (25/1/2022).

Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mengupayakan langkah mediasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga hal serupa jangan sampai terulang kembali di kemudian hari.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa para pelajar yang membawa senjata tajam tersebut merupakan siswa SMP di wilayah Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Depok. Aksi itu dilatarbelakangi pemukulan terhadap salah satu pelajar beberapa waktu lalu.

“Sehingga mereka berniat melakukan pembalasan dengan melakukan penyerangan kemudian dikejar kelompok pelajar yang melakukan pemukulan. Kemudian berpapasan di Desa Karangwangi tersebut dan langsung mengacungkan senjata tajam,” kata AKP Rynaldi Nurwan, S.H, M.H. (Hatta)

Suara Indonesia News – Sulbar. Menanggapi pernyataan atau pembelaan tim  panitia seleksi calon pimpinan BAZNAS Sulbar masa bakti 2022-2027, yang dimuat di Tribun.Sulbar.com Sabtu, 22 Januari 2022 bahwa” salah satu peserta  yang dianggap merupakan masih aktif sebagai ASN, dan sudah menggugurkan.” Masih dicantumkan namanya di 10 besar karena nilai perengkingannya tinggi,”Jelas Timsel BAZNAS.

Apapun nama bentuk serta mekanismenya itu sebuah pernyataan yang tidak masuk loghika hukum administrasi, ya…!! namanya orang sudah gugur dalam kepesertaan seleksi itu tidak boleh lagi dijadikan dasar walaupun perangkingannya itu tinggi, Karena itu akan merugikan hak-hak kepesertaan yang lain. dan secara administrasi itu sudah cacat hukum, dan itulah gunanya prankingan dipublikasikan supaya masyarakat dan peserta paham, Terang” Hamma

Beliau juga menambahkan bahwa dari awal kita sudah paham bahwa ASN itu ada aturan yang mengikatnya. Kenapa masih dilakukan perekrutan peserta,” ungkapnya.

Disini kami tidak mempersoalkan siapa yang lolos dengan tidak lolos..?? Cuma nilai-nilai keadilan dan kebenaran didalam perekrutan ini ada dugaan tidak kesesuaian (kongkalikong), dan inilah yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran sesuai dengan motto Sulbar “Millete diattongangan”. Jelas advokat muda Sulbar ini (25/01-2022)

Padahal didalam Perpres PNS yang Jadi Anggota Baznas Wajib Mundur Sementara artinya: Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akan diberhentikan sementara sebagai PNS.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, Badan Amil Zakat Nasional.

Jadi kalau Perpres ini dikaji ada dugaan sangat bertolak belakang dengan administrasi perekrutan ini, artinya apakah ada pernyataan yang disediakan oleh pansel khusus untuk pendaftar ASN…??? Kalau tidak ada, ya kenapa dari awal tidak dicegah. tegas” Hamma, advokat muda Sulbar ini

Dan kami melakukan pertanyaan-pertanyaan kepansel melalui WhatsApp pribadinya, untuk menanyakan tentang masaalah ini terkait masaalah perangkingan peserta kenapa tidak dirangking, mereka tidak menjawab. (Hamma)