Suara Indonesia News – Nias Selatan. Hasil Keputusan  Rapat Musayawarah  BPD (Badan Musyawarah Desa) Tanomokinu bersama  Muspincam ( Musyawarah Pimpinan Kecamatan Hibala)  Kabupaten Nias Selatan  menetapkan Kepala Desa Tanomokinu FAARO SARUMHA di berhentikan.

Rapat Musyawarah Desa dan Muspincam tersebut di hadiri oleh Camat Hibala dan bersama Tokoh Masyarakat yaitu untuk tindak lanjut  surat Rekomendasi pemberhentian  Kepala Desa Tanomokinu defenitif an.Faaro Sarumaha tanggal 05/01/2022 yang lalu, bahwa Kepala Desa Faaro Sarumaha telah di berhentikan dari jabatan Kepala Desa Tanomokinu karena dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dalam mengelola Dana  ADD  TA 2020/ TA 2021,

Hal ini di sampaikan oleh Tokoh Masyatakat  M. Z Zamili kepada Suara Indonesia News melalui Wathsap Selulernya, Jum’at (22/01/2022)

Dalam penuturannya menjelaskan bahwa Kami Masyarakat Desa Tanomokinu menunggu SK pemberhentian Kepala Desa Faaro Sarumaha dari Bupati Nias selatan ,maka berdasarkan Keputusan Masyawarah  tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan Kades Tanemokinu  diserahkan kepada Camat Hibala sebagai pelaksana sementara  tugas kepala Desa Tanomokinu, ucapnya.

Tambahnya mengatakan bahwa Kami Masyarakat Desa Tanomokinu  sangat mengharapkan Kepada Bupati Nias Selatan agar SK pemberhetian  kepala Desa Tanomokinu an. Faaro Sarumaha bisa segera di terbitkan, serta berharap kepada BPK RI  dan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan agar turun di Lokasi Desa Tanomokinu untuk melakukan Pemeriksaan Auditor  pada pengelolaan Dana ADD TA 2020/2021,

karena pelaksanaannya diduga Kuat ada penyelewengan kerugian  Negara yang dilakukan Kepala Desa Faaro Sarumaha,  tuturnya penuh harap. (Feroni Dakhi)

Suara Indonesia News – Siak. Sebelumnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap salah seorang buruh PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, beberapa bulan lalu sudah dilakukan klarifikasi dan mediasi.

Dimana buruh tersebut, kedapatan merokok di salah satu ruangan (rest room), pada Selasa, 31 Agustus 2021 tahun lalu. Dan diketahui pula pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Kamis, 2 Desember 2021.

Terkait hal itu, dari hasil pertemuan atau mediasi antara perusahaan dengan buruh (Surat) tersebut sesuai surat anjuran dari Disnaker Siak, anjuran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, maka yang bersangkutan menerima haknya (pesangon) sebanyak 1 PMTK.

“Itu sudah keluar anjurannya dari Disnaker, itu anjurannya sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 satu PMTK sama uang proses. Itu prosesnya sudah satu dua bulan yang lalu,” kata Ketua SP Perjuangan Zahran Lubis, Jumat (21/1/2022).

Dikatakan Zahran, anjuran maupun pertemuan sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Dan mudah-mudahan akan terealisasi dalam minggu ini.

“Intinya anjuran sudah keluar satu bulan yang lalu dan pertemuan dua bulan yang lalu. Perusahaan sudah memproses itu, ke corporatelah harusnya minggu-minggu ini sudah keluar hasilnya saya juga belum mampirlah, soalnya kesibukan sangat banyaklah  nanti saya informasikanlah,” jelas dia lagi.

Sementara itu, dihubungi Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Siak Amin Budyadi menyebutkan, bahwasanya buruh bernama Surat dan PT. IKPP sudah klarifikasi maupun pertemuan.

“Saudara Surat dan IKPP sudah kita klarifikasi dan mediasi, tapi tidak ada titik temu, sesuai prosedur, selanjutnya kita ajukan ke PHI, trimakasih,” ujar Amin Budyadi, Jumat (21/1/2022).

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) adalah pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Ditjen PHI JSK dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. (REL/RED)

Editor: Gus Din

Suara Indonesia News – Lamongan. Guna mengasah dan meningkatkan kemampuan serta profesionalitas kinerja Anggota Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan, pada Sabtu (22/01/2022) Polres Lamongan menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan (KATPUAN) Pertolongan di Perairan Terbuka dan Penanggulangan Terorisme Serta Radikalisme.

Kegiatan berbobot dan sangat bermanfaat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana S.I.K yang diikuti oleh seluruh Perwira Polres dan Kapolsek Jajaran Polres Lamongan.

Pelatihan Peningkatan Kemampuan ini terdiri dari serangkaian kegiatan diantaranya Pelatihan peningkatan kemampuan pertolongan korban di Perairan terbuka dengan menggunakan perahu karet LCR di Kolam Marina Wisata bahari Lamongan.

Kapolres Lamongan menjelaskan terkait kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari berturut turut tersebut, “Pelatihan ini wujud daripada fungsi teknis kepolisian sebagai upaya mengasah kemampuan anggota saat dilapangan,” terang AKBP Miko.

Kapolres menyatakan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan bagi personil baik secara materi dan teknik dalam melaksanakan tugas kepolisian dan penggunaan peralatan, disamping itu juga untuk memberikan dan menyamakan persepsi kepada seluruh personil dalam melaksanakan tugas kepolisian.

Setelah praktek langsung di Kolam wisata, kegiatan dilanjutkan Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme. Tak tanggung tanggung narasumber yang didatangkan adalah narasumber yang mumpuni dibidangnya yaitu Ustadz Ali Fauzi Manzi yang merupakan bagian dari Yayasan LingkarPerdamaian (YLP).

Kegiatan luar biasa tersebut diakhiri Sholat Maghrib berjamaah dimasjid WBL lalu dilanjutkan dengan BINROHTAL oleh KH Salim Ashar Ketua MUI ranting Paciran.

Kapolres menambahkan dengan adanya kegiatan peningkatan kemampuan anggota bisa menjadi tolak ukur kinerja polri yang mengalami evolusi dimana semakin hari semakin dituntut untuk profesional dan humanis tentunya. “Kegiatan ini sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa dimaksimalkan dan benar benar diperhatikan oleh seluruh anggota,” tutupnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Pada Selasa (18/01/2021) lalu, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) di rapat paripurna DPR RI. Keputusan ini disambut positif tokoh masyarakat dan pengamat pemerintahan, salah satunya yang menyatakan mendukung Relawan Benteng Jokowi (Bejo).

Apalagi menurut Bejo  kenapaharus pindah? Sebab, Jakarta sudah sangat berat dan air laut sudah meresap dan meninggi tiap tahunnya. Apalagi persoalan banjir dan macet yang terus terjadi di Jakarta karena terlalu padat penduduk.

“Kami sejak awal mendukung Propinsi Kalimantan Timur menjadi titik lokasi Ibukota negara di NUSANTARA yang ditentukan pemerintah. Pengesahan RUU IKN adalah bagian dari Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi agar tumbuh pemerataan ekonomi. Untuk Propinsi DKI Jakarta bisa dijadikan Kota Bisnis dan Perdagangan,” kata Jak TW Tumewan Ketua Umum Benteng Jokowi (Bejo) saat diwawancarai Syafrudin Budiman wartawan senior, Jum’at malam (22/01/2021) di Jakarta.

Menurutnya, jika ada kelompok masyarakat yang menolak IKN NUSANTARA adalah orang yang tidak ingin cepat maju. Apalagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia harus merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Jadi kalau ada yang menolak dengan alasan mengada-ada adalah orang dengan pandangan sempit dan tidak ingin maju. Apalagi ini bisa menyerap tenaga kerja produktif dan bagian dari keseimbangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa,” jelas Papa Jak sapaan akrabnya.

Ia berharap, paska penetapan UU IKN kepentingan masyarakat Kaltim dapat terakomidir khususnya warga di sekitar IKN NUSANTARA. Apalagi untuk warga seluruh Kalimantan bisa merasakan imbasnya secara langsung.

“Jadi tidak benar kalau UU IKN tidak bermanfaat dan tidak memberikan efek ekonomi di kawasan Kalimantan atau luar Jawa. Penerapan pelaksanaan pembangunan IKN NUSANTARA juga baru bisa dirasakan langsung di tahun 2025 ke atas,” kata Papa Jak menerangkan.

Presiden Jokowi sebagai pihak pemerintah masih sifatnya membangun dari 0. Sehingga baru bisa 100 persen diterapkan IKN NUSANTARA di 2025 ke atas, itupun kalau tidak ada keterlambatan.

“Jadi yang menolak IKN NUSANTARA akal sehatnya gak jalan. Cara pandangnya seolah-olah kepentingan sempit, padahal Pak Jokowi membangun untuk bangsa dan negara,” tukas Papa Jak.

Terkait dengan nama NUSANTARA tidak mempermasalahkan, semua diserahkan kepada pemerintah pusat dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Apalagi nama NUSANTARA, sudah dikaji oleh para pakar dan sudah disepakati para Dewan Pakar, DPR RI dengan Pemerintah.

“Bejo akan mengawal pelaksanaan UU IKN, baik mulai proses awal pembangunan sampai terbentuknya sistem birokrasi. Kita harus mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan ini dengan baik dan tidak di korupsi,” jelas Papa Jak.

Khusus masyarakat Kaltim, Bejo meminta kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk mulai mempersiapkan diri.  Dimana nantinya agar bisa berkiprah dan mengisi pembangunan IKN NUSANTARA.

“Masyarakat Kaltim harus mempersiapkan diri sebaiknya untuk mengambil peluang di IKN NUSANTARA. Agar masyarakat tidak menjadi penonton, tapi terlibat dalam proses pembangunan di sekitar IKN,” harapnya mengingatkan.

Bagi warga Kaltim khususnya atau Kalimantan secara umum yang menolak adanya IKN NUSANTARA, diharapkan agar melihat sisi positif perpindahan ini. Bahkan berbalik melihat peluang dan manfaat pembangun IKN NUSANTARA yang segera dilaksanakan.

“Bejo juga berharap kepada teman-teman yang tidak setuju supaya dapat melihat dari sisi positif. Tidak ada keputusan yang dapat memuaskan semua pihak, tapi dalam jangka panjang kami percaya IKN NUSANTARA bermanfaat masyarakat Indonesia,” tutup Papa Jak.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Tugas mulia yang di embannya sebagai anggota Polri menjadikan semangat tersendiri bagi sosok perwira menengah yang berdinas sebagai Kabag Logistik Polres Cirebon Kota ini. Saat ini ketika sedang piket sebagai Pamen Asistensi, memimpin Kegiatan Patroli / KRYD

pada masa PPKM Level 1 diwilayah hukum Polres Cirebon Kota, Sabtu (22.01.22) jam 00.30 WIB.

Ditempat terpisah Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar, SH., S.IK., MH, melalui Pama Asistensi mengatakan “giat patroli yang dipimpin oleh Pama Asistensi, memiliki maksud guna menciptakan situasi wilayah hukum Polres Cirebon Kota dalam keadaan aman dan kondusif, serta guna memantau kegiatan masyarakat, khususnya di malam hari dalam rangka mencegah penyebaran covid-19,” ujarnya melalui Kompol  Yanto Risdianto, S.H.

Lanjut Yanto “kita patroli dan memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah (berpotensi berkerumun atau nongkrong) untuk segera membubarkan diri. Kita laksanakan tugas mulia ini dengan baik, iklas dan humanis,” jelas Kompol  Yanto Risdianto, S.H.

Personel yang terlibat Gabungan Piket Fungsi sebanyak  25 Personil, dengan Route Patroli yaitu sebagai berikut Start Mako Polres Cirebon Kota Jalan Cemara – Jalan Sisingamangaraja – jalan Benteng – jalan Pasuketan ( Himbau Prokes depan BAT ) – jalan Talang – jalan Merdeka – jalan Kasepuhan ( himbauan Prokes alun-alun Kasepuhan ) – jalan Ario Dinoto – jalan Pulasaren – jalan Lawanggada – jalan Nyi Mas Gandasari – jalan Gudang – jl. Pekalipan ( Himbauan Prokes Pedagang K5 )  – jalan Lawanggada –  jalan Kesambi  – jalan Dr. Sudarsono – jalan Pemuda – jalan Taman Pemuda – Komplek Shelter stadion Bima  (himbauan Prokes)  – jalan Brigjen  Darsono – jalan Kedawung – jalan Tuparev  – jalan DR. Wahidin – jalan Slamet Riadi – jalan Siliwangi ( Balaikota ) –   jalan Veteran Polres Cirebon Kota, tambah Kasi humas Polres Ciko.

Personil yang hadir AKP Sugiono, SH ( Pama Asistensi), Iptu Edy Herjady, Ipda Wahyu Hidayat, SH, Ipda Suyatno, SH, Ipda Anyu Suparya (Pawas). Dalam pelaksanaanya memberikam himbauan kepada masyarakat serta membubarkan kerumunan warga sedikitnya 4 tempat lokasi yang berbeda, tutup Iptu Ngatidja, SH.MH Kasi humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News –  Gresik. Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis kembali menggelar silaturahmi bersama awak media, yang dikemas dalam tajuk Ngopi Bareng Bersama Media “Piramida” untuk meningkatkan sinergitas dan kemitraan antara kepolisian dengan awak media, Jum’at (21/01/2022) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Gresik AKBP Azis didampingi Kabag Ops Kompol Imam Mustolih, Kasat Intelkam AKP Nurdianto Eko Wartono dan Kasi Humas Ipda Wiji. Acara kali ini dihadiri puluhan awak media dari berbagai organisasi.

“Terima kasih atas kehadiran rekan – rekan media. Acara Piramida ini ada wadah dari kami untuk mendekatkan diri dengan media yang ada di Kabupaten Gresik. Harapannya hubungan baik Polres Gresik dan media yang selama ini berjalan baik bisa terus dijaga,” ucap AKBP Azis, .

Lulusan Akpol 2002 itu mengaku terbuka utuk menerima saran dan masukan. Supaya kemitraan yang terbangun berjalan saling beriringan. Utamanya dalam hal pemberitaan. Harapannya bisa membantu pihaknya dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami mengajak mari bersama – sama menjalankan tugas masing – masing. Terpenting adalah satu semangat yakni menciptakan situasi kamtibmas Kabupaten Gresik yang tertib, aman dan terkendali,” ungkap mantan Kapolres Ponorogo tersebut.

Ajakan positif itu pun direspon baik oleh puluhan awak media yang hadir. Mereka mengatakan terpenting dalam membangun hubungan adalah keterbukaan dan komunikasi. Selama komunikasi berjalan lancar, kemitraan yang terjalin secara otomatis terwujud secara optimal. (Hari R)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Aksi Ribuan Massa yang turun ke jalan di Kabupaten Purwakarta, kecam pernyataan rasis yang dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan, yang dianggap telah merendahkan suku Sunda, Jum’at, 21 Januari 2022.

Aksi massa yang tergabung dalam Badega Ngora dan Aliansi Kiansantang di Kabupaten Purwakarta, meminta Arteria Dahlan dipecat sebagai anggota DPR RI.

Sebelumnya telah di ketahui, Arteria Dahlan sempat melukai hati seluruh masyarakat Sunda yang ada disantero Nusantara atas pernyataannya yang menyebut Kejati berbahasa Sunda saat rapat agar dipecat.

Koordinator aksi, Jon Kamal dalam orasinya pada saat aksi massa turun ke jalan di Kabupaten Purwakarta menyebutkan,  masyarakat Sunda merasa dirugikan dengan pernyataan Arteria Dahlan pada saat rapat Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI,  yang mengkritik salah satu Kejati berbicara bahasa Sunda saat rapat, dan meminta pada Jaksa Agung agar menindak dan memecat sang Kejati tersebut.

Menurut Jon Kamal, Arteria Dahlan sudah seharusnya dipecat dari Anggota DPR RI,  karena tidak menghargai keberagaman bahasa di Indonesia sebagai warisan budaya Nusantara, hari ini kami menuntut Arteria Dahlan dipecat dari kursi DPR RI,” ujar Jon Kamal

Diselah – sela aksi, massa juga sempat mendatangi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang juga sebagai tokoh masyarakat Sunda untuk bergabung bersama mereka.

Aksi massa juga sempat menyampaikan aspirasi mereka kepada mantan Bupati Purwakarta dua periode itu, untuk membantu memperjuangkan masyarakat Sunda yang dianggap telah dihina oleh pihak lain, massa juga berharap agar Kang Dedi Mulyadi bisa membantu mengadvokasi di Senayan agar Arteria Dahlan di pecat dari jabatannya sebagai Anggota Komisi III DPR RI,” Ujar Jon Kamal.

Di sela – sela aksi massa tersebut,  ketika awak media menyinggung kenapa Arteria Dahlan harus di pecat, Ia menyebutkan karena dia (Arteria-red) sudah tidak layak lagi berada di Senayan sebagai Anggota DPR RI karena tidak menghargai masyarakat Sunda.

Arteria Dahlan yang selama ini adalah wakil rakyat, kini telah dianggap sebagai pemecah belah bangsa dan tidak menghargai keberagaman, sangat tidak pantas untuk duduk di gedung DPR RI,” pungkas Jon Kamal. (Christ/Fuljo)

Suara Indonesia News – Riau. Riki Jamaris terpilih secara aklamasi dalam musyawarah Kabupaten luar biasa Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kuansing. Giat ini dilaksanakan di Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik, (21/1/22).

Turut hadir pada muskablub tersebut wakil ketua umum pengrov FAJI Riau Aulia Rahmi Utari, wakil ketua koni Kuansing Uspandi, sekretaris Faji Kuansing Arif Cahyadi dan pengurus.

Ketua Umum Pengurus Provinsi  (Pengprov) Federasi Arung Jeram Indonesia (Faji) Riau yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum  Aulia Rahmi Utari, S.Pd  membuka secara resmi  muskablub Faji Kuansing.

Muskablub ini sebagai bentuk evaluasi bagi Faji Kuansing untuk kedepannya. Kami dari Pengprov Faji Riau berharap bahwa Muskablub ini memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pada Faji kuansing. Demikian disampaikan oleh wakil ketua umum faji Riau Aulia Rahmi Utari.

Tambahnya perhelatan olahraga Provinsi Riau sudah didepan mata sehingga perlu adanya persiapan yang matang. Pasalnya kita sudah memasuki tahun 2022 yang mana telah dijadwalkan akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke X tahun 2022 dengan tuan rumahnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Jadi kita tidak punya waktu yang lama untuk mempersiapkan dan Faji Kuansing mesti unjuk gigi pada ajang ini.

“Kami perlu mengingatkan kepada pengurus yang terpilih nanti agar bisa secepat mungkin merampungkan kepengurusan dan merapikan administrasi. Tolong segera diajukan kepada pengprov Faji Riau karena waktu pelaksanaan porprov semakin dekat dan saya berharap Faji Kuansing bisa memamfaatkan waktu tersisa dengan baik untuk menghadapi ajang tersebut”, Ujar mantan presiden mahasiswa Universitas Pahlawan ini.

Ditempat yang sama ketua terpilih Faji Kuansing Riki Jamaris menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus dan club arung jeram yang ada di Kuansing telah memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Faji Kuansing kedepan. Ini amanah yang berat namun saya yakin bila dengan bersama tentu ini akan lebih mudah.

“Amanah dari kawan – kawan akan saya jaga serta akan dibuktikan dengan kerja nyata demi melahirkan atlet berprestasi yang akan mengharumkan Kabupaten Kuansing, Riau dan Indonesia”, Tutupnya. (RC)