Oleh: Nurmansyah

Suara Indonesia News|Lhokseumawe. Tahun 2025 mencatatkan sebuah tonggak sejarah yang monumental bagi dunia pendidikan tinggi Islam di Indonesia, khususnya di wilayah utara Aceh. Di usia ke-56, IAIN Lhokseumawe resmi bermetamorfosis menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024. Perubahan ini bukanlah sekadar alih nama, melainkan simbol dari lompatan sejarah, sekaligus harapan baru bagi kemajuan keilmuan, kebudayaan, dan peradaban Islam di kawasan ini.

Tak banyak momen sejarah yang diiringi keselarasan simbolik seperti ini: Perpres Nomor 56 hadir tepat di usia ke-56 kampus. Sebuah kebetulan yang bukan kebetulan belaka. Ia seolah mengisyaratkan bahwa transformasi ini telah melalui enam dekade pematangan. Dari semangat awal para pendiri hingga cita-cita besar masa kini, seluruh perjalanan itu bermuara pada lahirnya sebuah universitas yang membawa nama besar Sultanah Nahrasyiah, sosok perempuan pemimpin yang menggoreskan tinta emas dalam sejarah Kesultanan Samudera Pasai dan peradaban Islam Nusantara.

Seremoni penyerahan Perpres oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, kepada Rektor IAIN Lhokseumawe, Prof. Dr. Danial, M.Ag, pada 26 Mei 2025 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, menandai detik-detik bersejarah lahirnya UIN di tanah rencong ini. Turut hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian Agama, menunjukkan betapa pentingnya posisi strategis kampus ini dalam lanskap nasional pendidikan Islam.

Bukan Sekadar Nomenklatur: Ini Adalah Lompatan Paradigma
Transformasi dari IAIN menjadi UIN bukan hanya perkara perubahan nomenklatur administratif. Ini adalah refleksi dari pergeseran paradigma akademik dan institusional. Ia menandai kesiapan kampus untuk keluar dari eksklusivitas studi keislaman menuju universitas yang integratif, multidisipliner, dan terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Seperti yang disampaikan oleh Dr. Iskandar, M.Si, Wakil Rektor I, alih status ini menjadi fondasi baru dalam pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan status UIN, kampus kini memiliki landasan hukum dan struktur yang lebih fleksibel untuk membuka program-program studi umum berbasis keislaman—sebuah peluang besar untuk menjawab kebutuhan zaman dan memperkuat daya saing global lulusan.

Sultanah Nahrasyiah: Simbol Sejarah, Inspirasi Masa Depan
Pemilihan nama Sultanah Nahrasyiah bukan tanpa alasan. Beliau adalah simbol kecemerlangan dan kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam di Nusantara. Sebagai sultanah dari Samudera Pasai pada abad ke-15, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, religius, dan berwawasan luas. Mengabadikan nama beliau pada sebuah perguruan tinggi Islam merupakan penghormatan atas kontribusinya terhadap peradaban, sekaligus menjadi pengingat bahwa perempuan juga memiliki posisi sentral dalam membentuk sejarah.

UIN Sultanah Nahrasyiah membawa pesan yang kuat: bahwa kampus ini tidak hanya memajukan keilmuan, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam bingkai Islam rahmatan lil ‘alamin.

Dari Aceh untuk Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia
Transformasi ini juga harus dimaknai dalam kerangka yang lebih luas. Aceh, sebagai Serambi Mekkah, memiliki warisan panjang dalam membangun peradaban Islam di Nusantara. Lahirnya UIN di Lhokseumawe memperkuat posisi strategis Aceh dalam peta pendidikan Islam nasional dan global. Kampus ini bukan hanya milik Lhokseumawe atau Aceh Utara, tetapi milik Indonesia, bahkan dunia Islam.

Dengan semangat baru, UIN Sultanah Nahrasyiah diharapkan mampu menjadi poros keilmuan yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains modern, menjadi pusat riset strategis, dan melahirkan generasi intelektual yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan akar nilai-nilai Islam.

Menapaki Jalan Baru, Merawat Warisan Lama
Perpres 56 dan usia 56 adalah simbol titik temu antara masa lalu dan masa depan. Di satu sisi, ia adalah warisan perjuangan panjang institusi dan para pendirinya; di sisi lain, ia menjadi gerbang bagi masa depan pendidikan Islam yang lebih maju, humanis, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Kini, tugas kita bersama adalah menjaga bara semangat ini tetap menyala. UIN Sultanah Nahrasyiah Lhokseumawe bukanlah titik akhir, melainkan awal dari babak baru yang menuntut kerja keras, inovasi, dan komitmen dari seluruh elemen kampus dan masyarakat. Sebab pendidikan bukan hanya soal mencetak gelar, tetapi membangun peradaban. (wandy ccp)

Suara Indonesia News|Lhokseumawe. Suasana akrab dan penuh semangat mewarnai pertemuan silaturahmi antara jajaran wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lhokseumawe dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan, Senin (26/05/2025).

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kota Lhokseumawe, Sayuti Achmad.

Dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Kapolres tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu aktual seputar dunia pers dan dinamika jurnalistik di tengah era digital saat ini.

Kapolres menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif PWI dalam membangun sinergi yang konstruktif antara institusi kepolisian dan insan pers.

“Pers adalah mitra penting Polri dalam menyampaikan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Saya berharap, kerja sama yang harmonis seperti ini bisa terus terjalin demi kepentingan masyarakat luas,” ujar AKBP Dr. Ahzan.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Lhokseumawe, Sayuti Achmad, menyoroti kondisi dunia pers yang kian kompleks, terutama dalam hal profesionalisme dan etika jurnalistik. Ia mengungkapkan bahwa PWI akan segera menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam waktu dekat.

“UKW ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas wartawan di daerah. Pers harus kembali kepada marwahnya, yakni bekerja secara profesional, berpegang pada kode etik, dan bertanggung jawab terhadap produk jurnalistiknya,” tegas Sayuti.

Lebih lanjut, Sayuti menambahkan bahwa PWI Lhokseumawe juga akan membuka diri untuk merekrut wartawan-wartawan yang belum tergabung dalam organisasi pers manapun.

Langkah ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kaderisasi demi memperkuat ekosistem jurnalistik yang sehat dan berkualitas di daerah.

“Kami sadar, banyak rekan-rekan di lapangan yang sebenarnya punya potensi besar, tapi belum mendapat bimbingan yang tepat. PWI hadir untuk merangkul dan membina mereka agar bisa tumbuh sebagai jurnalis yang mumpuni,” tambahnya.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan kalangan media, dalam rangka menciptakan iklim informasi yang sehat, transparan, dan berimbang di tengah masyarakat. (Wandy ccp)

Suara Indonesia News|Cilegon. Kelurahan Tamansari menjadi kelurahan pertama yang melaksanakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) pembentukan koperasi merah putih di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Senin, (26/05/2025).

Musyawarah pembentukan koperasi tersebut dihadiri perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Sekertaris Kecamatan Pulomerak, Lurah Taman Sari, perwakilan notaris, Ketua LPM, RT dan RW serta tokoh masyarakat sekitar.

Lurah Tamansari Benni Gautama mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.

“Alhamdulillah, kepengurusan dan anggota koperasi merah putih Kelurahan Taman Sari sudah terbentuk hari ini. Pembentukan Koperasi ini sesuai instruksi dari Pak Presiden RI dan juga arahan pak Walikota Cilegon,” kata Lurah Tamansari Benni Gautama saat ditemui usai Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tamansari, Senin, (26/05/2025).

Benni berpesan kepengurusan dan anggota yang terpilih dapat melaksanakan program-program koperasi tersebut sesuai dengan kebutuhan di masyarakat Kelurahan Taman Sari.

“Kami berharap kepada ketua terpilih dapat menjalankan amanah dan juga program kerja koperasi sesuai dengan AD/ART koperasi. Semoga koperasi merah putih milik Kelurahan Tamansari menjadi unggulan dan Juare di Kota Cilegon,” harapannya.

Ditempat yang sama, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tamansari yang terpilih Rahmatullah menyampaikan untuk kepengurusan anggota koperasi ada 5 orang.

“Saat ini kepengurusan koperasi Kelurahan Tamansari ada 5 orang dengan jumlah anggota sebanyak 31 orang. Selain itu, telah disepakati telah disepakati simpenan pokok dan simpanan wajib sebesar 500ribu pertahun,” ucapnya.

Rahmatullah menyebutkan bahwa pembentukan koperasi tersebut tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Jadi untuk kedepannya, kami akan berkordinasi dan meminta arahan dari pak lurah, untuk menjaring anggota koperasi sebanyak-banyaknya
khususnya di Kelurahan Tamansari,” pungkasnya. (Dhe)

Suara Indonesia News|Kota Tebingtinggi. Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Pencapaian ini merupakan kali ketujuh secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2024.

Atas pencapaian tersebut, Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dan stakeholder terkait. Wali Kota Iman Irdian Saragih juga menekankan agar pencapaian ini dapat ditingkatkan demi kemajuan pembangunan.

“Kita mendapatkan WTP 7 tahun berturut-turut, sehingga menjadi motivasi kita kedepannya. Kedepan harus menjadi lebih baik demi kemajuan pembangunan, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Ini harus kita tingkatkan, jangan hanya kita pertahankan,” ujar Wali Kota dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 se-Provinsi Sumatera Utara, Selasa (27/5) 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota, yang hadir bersama Wakil Wali Kota H. Chairil Mukmin Tambunan, juga menanggapi poin penting dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait pembayaran utang yang tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

Wali Kota menegaskan bahwa hal ini akan menjadi evaluasi serius dan tugas bersama seluruh jajaran Pemko.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan daerah bersifat rutin dan diatur dalam undang-undang.

Ia mengungkapkan bahwa dari delapan daerah yang diperiksa, termasuk Kota Tebing Tinggi, ditemukan beberapa temuan serupa. Hal ini kemungkinan karena letak geografisnya yang berdekatan.

“Jadi delapan daerah ini dari hasil analisis LHP-nya, ada temuan- temuannya sama, mungkin karena letak geografisnya berdekatan, misal Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Medan dengan Kota Binjai,” ujar Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumut.

Meskipun delapan daerah tersebut, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi, seluruhnya meraih opini WTP, Kepala BPK memberikan catatan khusus untuk Pemko Tebing Tinggi terkait utang.

“Harapan ke depan, Bapak Wali Kota dan jajaran mereschedule kemampuan membayar utang jangan sampai mengganggu pelayanan publik,” pesan Paula Henry Simatupang.

Ia juga menekankan bahwa pencapaian opini WTP bukan berarti pekerjaan sudah selesai. “Walaupun mendapat opini WTP, bukan berarti pekerjaan sudah selesai, masih banyak hal harus diperbaiki, tata kelola kesalahan berulang,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan selama proses pemeriksaan yang berlangsung kurang lebih dua bulan.

“Terima kasih sudah mensuport, terima kasih sudah mendukung kami dalam menegakkan integritas, independen, yang pasti kami ingin berbuat yang lebih baik lagi untuk pemerintah daerah masing-masing. Kami juga mohon maaf kalau dalam pemeriksaan ada hal kurang berkenan. Mari kita saling support untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tutup Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumut, Paula Henry Simatupang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP dan sesi foto bersama.

Hadir dalam acara tersebut antara lain, Ketua DPRD Sakti Khadaffi Nasution, Plt. Sekdako H. Kamlan Mursyid, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kepala BPBD Tora Daeng Masaro, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Prokopim Faisal Ahmad, serta para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari delapan kabupaten/kota yang menerima LHP atas LKPD tahun 2024. (Julian)

Suara Indonesia News|Indramayu. Ihsan Mahfudz, Pelaksana Tugas (Plt) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu, menggelar pertemuan bersama para Ketua organisasi wartawan yang ada di Indramayu, (27/05/2025).

Acara yang dilakukan di salah satu rumah makan tersebut, dihadiri oleh para pimpinan organisasi wartawan tingkat kabupaten, diantaranya Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Ikatan Wartawan Online (IWO), Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Pemersatu Wartawan Reformasi Indonesia Jaya (PWRI Jaya), dan lainnya.

Ihsan Mahfudz menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut penting dilakukan dalam rangka memperkuat kebersamaan dan sinergi antar organisasi pers di Indramayu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi serta komunikasi yang sehat antar organisasi untuk kemajuan dunia pers lokal.

“Kita ingin menciptakan iklim kebersamaan dan memperkuat peran organisasi pers sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pembangunan daerah,” katanya.

Hal tersebut didukung oleh Eka Mardiana, Ketua PJI Indramayu. Ia berharap, hasil dari pertemuan para Ketua Organisasi ini bisa membawa kemajuan bagi dunia pers di Indramayu.

“Semoga sinergi ini dapat terjaga, berjalan baik, dan bisa berdampak positif bagi dunia pers di Kabupaten Indramayu,” harap Eka.

Terakhir, Eka berpesan, agar insan pers di Kabupaten Indramayu bisa selalu menjaga marwah profesi dan selalu menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik. (Toro)

Suara Indonesia News|Lhokseumawe. Dalam upaya menegakkan disiplin internal dan mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian, Polres Lhokseumawe melalui Seksi Propam melaksanakan pemeriksaan tes urine secara acak terhadap sejumlah personelnya, Senin (26/05/2025) pagi.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Si Propam dan Sidokkes Polres Lhokseumawe, dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test merek I Test yang memeriksa enam parameter zat narkotika, yakni THC, MET, AMP, BZO, COC, dan MOP.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, S.H., S.I.K., M.S.M., M.H. melalui Kasi Propam AKP J. Situmorang, S.H., mengatakan bahwa pemeriksaan urine secara acak ini merupakan langkah konkret dalam rangka deteksi dini serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di internal kepolisian.

“Hasil pemeriksaan terhadap sejumlah personel hari ini seluruhnya dinyatakan negatif. Ini menunjukkan bahwa personel Polres Lhokseumawe tetap menjaga integritas dan menjauhi narkoba,” ujar AKP Situmorang.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan harapan Kapolres agar seluruh anggota Polres Lhokseumawe terus menjaga kedisiplinan dan menjunjung tinggi profesionalisme sebagai aparat penegak hukum.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh personel bahwa institusi Polri harus bersih dari narkoba. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tutupnya. (Wandy ccp)