0

Suara Indonesia News – Cilegon. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Berkarya) Kota Cilegon kembali menggelar Vaksinasi Covid-19 tahap ke-2 di Alun-alun Kota Cilegon, Minggu, (10/10/2021).

Ketua DPD Berkarya Cilegon, H. Sabihis mengatakan bahwa Partai Berkarya turut serta membantu program pemerintah untuk tetap eksis dalam percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Cilegon.

“Hari ini kami menyediakan 1500 vaksin untuk masyarakat Cilegon. Dari jumlah tersebut, terealisasi sebanyak 1.472 orang yang divaksin, dengan rincian regristrasi, 1.491 orang dan sisanya gagal divaksin karena hal tekhnis seperti tensi yang tinggi,” ucapnya.” ujarnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon yang telah ikut serta bekerjasama dalam kegiatan vaksinasi ini.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada dinas terkait Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Kesehatan, Kodim 0623/Cilegon dan Polres Cilegon atas dukungannya sehingga acara vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan lancar. Semoga Covid-19 ini segera berakhir dan pertumbuhan ekonomi kembali normal,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua pelaksana vaksinasi Partai Berkarya Kota Cilegon, Dr. Agus Hasan Setiawan menyampaikan bahwa partai Berkarya turut serta mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19 khususnya Kota Cilegon.

“Alhamdullah hari ini kami Partai Berkarya Kota Cilegon tetap berkomitmen untuk melaksanakan vaksinasi dosis kedua yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Cilegon,” katanya.

Pihaknya telah menyiapkan 1.500 dosis yang mana sasaran kami yang pertama adalah masyarakat Berkarya dan seluruh warga Kota Cilegon yang membutuhkan vaksin.

“Harapan kami dari Partai Berkarya agar target percepatan vaksinasi ini cepat tercapai agar kita bisa hidup sehat, dan normal seperti sedia kala,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, DPD Partai Berkarya Kota Cilegon telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 tahap ke-1 di Alun-alun Cilegon, Minggu, (12/09/2021). (Dhe)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya membawa wilayahnya turun ke level 2 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali. Saat ini, Kabupaten Cirebon berada di level 3 bersama 21 kota/kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Sebagai syarat agar daerah bisa turun level PPKM yakni, angka kematian akibat kasus Covid-19 menurun, bed occupancy rate (BOR) berkurang, rendahnya kasus aktif Covid-19, serta capaian vaksinasi.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, tiga syarat turun level sudah mampu dipenuhi. Sementara, untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Cirebon masih di bawah standar untuk bertengger di level 2 belum dicapai.

Salah satu syarat untuk capain vaksinasi, kata Wakil Bupati Cirebon, yakni harus di atas 50 persen dan 40 persen bagi masyarakat kelompok masyarakat lansia.

“Semuanya masih di bawah 50 persen, untuk lansia juga masih di angka 25 persen. Ini artinya, butuh kerja keras semua pihak,” kata wakil bupati saat rapat koordinasi vaksinasi Covid-19 di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (11/10/2021).

Wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini juga menyebutkan, belum tercapainya angka tersebut lantaran masih terjadi keterlambatan input data vaksinasi sementara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, kata Ayu, bakal mempercepat vaksinasi Covid-19 untuk lansia dan juga masyarakat umum lainnya. Sehingga nantinya, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terbentuk dengan cepat.

“Harus bisa dalam waktu dekat. Kami yakin pasti bisa kalau semua mampu bekerja sama. Pelaksanaan vaksinasi juga kami dibantu TNI-Polri,” katanya.

Kapolresta Cirebon Kombel Pol Arif Budiman mengatakan, pihaknya terus membantu pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Belum lama ini, Polri pun melakukan gebyar vaksinasi dengan sasaran 16.000 lebih lansia.

Arif mengatakan, pihaknya memiliki target dapat menyuntik vaksin Covid-19 kepada 14 orang di masing-masing desa setiap harinya. “Kami berharap dengan kerjasama ini, Kabupaten Cirebon turun ke level 2,” katanya. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bapelitbangda mengadakan Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 di Hotel Sutan Raja Kecamatan Kedawung, Senin (11/10/2021).

Acara tersebut dihadiri sejumlah narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Tenaga Kerja RI.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, Workshop Penyusunan RKPD tahun 2023 ini merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk merencanakan pembangunan yang lebih komprehensif, utamanya dalam capaian dan implementasian janji-janji politik dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah.

“Kegiatan ini merupakan tahapan awal perencanaan pembagunan dalam rangka amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah,” katanya

Ia mengungkapkan, Workshop Penyusunan RKPD ini merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya inventarisasi permaslahan dan isu-isu strategis pembangunan yang belum dapat diartikulasikan secara sempurna oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Workshop ini diharapkan dapat menggali kelemahan dan informasi yang bersifat strategis untuk penyempurnaan penyusunan dan perumusan RKPD tahun 2023,” kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan RPKMD di Kabupaten Cirebon. Bahkan, penyusunan RKPD ini diharapkan mampu menyajikan keberhasilan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Kabupaten Cirebon.

“Permasalahan-permasalahan pokok yang masih dalam isu pembangunan seperti sampah, bencana banjir, kemiskinan dan pengangguran masih merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dan dicari solusinya,” kata Rahmat.

Ia berharap, kepada seluruh perangkat daerah agar mampu merumuskan rencana kerja yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah secara terukur dan dalam batas terukur juga.

Menurutnya, perencanaan pembangunan tahun 2023 dilakukan secara nasional, provinsi dan kabupaten, akan tetapi perencanaan ini diwarnai dengan prioritas pemulihan ekonomi kesehatan dan sosial dari dampak pandemi Covid-19.

“Kami berpesan kepada para peserta agar dapat menggali ilmu sebanyak mungkin dari para narasumber dalam rangka memperkaya khasanah perencanaan pembangunan khususnya dokumen RKPD. Karena ada pekerjaan rumah yang terbesar di Kabupaten Cirebon,” kata Rahmat.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, S.Sos mengatakan, kegiatan workshop penyusunan RKPD tahun 2023 untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, terukur, komprehensif dapat dicapai dan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman  dan pengetahuan bagaimana menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang baik. Membedah dan mempertegas prioritas pembangunan daerah tahun 2023 untuk dapat dicapai. Mengurai hasil evaluasi capaian pembangunan dalam 2 tahun terkahir,” katanya.

Selain itu, kata Suhartono, output yang dihasilkan dalam workshop ini untuk peningkatan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk diperolehnya kisi-kisi pembanginan yang akan dimuat dalam dokumen RKPD tahun 2023.

“Kegiatan ini diikuti 160 peserta yang terdiri para perangkat daerah, camat se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilakukan selama 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 Oktober 2021,” katanya. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Melalui Program TMMD ke 112 Tahun 2021 Personel Satgas TMMD bersama masyarakat terus bekerjasama melaksanakan pembangunan saluran Air di desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhohseumawe, Senin (11/10/2021).

Dalam kesempatan itu Kapten Czi Teguh selaku koordinator kegiatan menyampaikan bahwa ini merupakan saat yang sangat baik untuk menjalin kekompakan antara warga masyarakat serta TNI bekerja sama dilapangan dalam pembangunan saluran air di desa Blng Naleung mameh, masyarakat desa tersebut serta TNI juga dapat saling lebih Mengenal latar belakang masing-masing dan saling bersilaturahmi.

Bukan hanya saat pengerjaan tetapi saat setelah kerja atau di sela-sela istirahat warga juga mengajak Personel TMMD untuk bersilaturahmi di kediaman mereka,kapten Teguh juga berharap Ke depannya masyarakat serta TNI bisa lebih solid tegasnya.

Ia menambahkan tujuan dari pembuatan saluran air disini agar masyarakat yang mempunyai usaha tambak kedepannya bisa mendapatkan penghasilan yg lebih maksimal lagi,dan terhindar dari banjir yang di akibatkan dari hujan dan luapan air Laut, yang bisa merugikan masyarakat khususnya yang mempunyai usaha tambak.

Dan dengan berkerja secara gotong royong pekerjaan bisa terselesaikan cepat. Pelaksanaan TMMD, menjadi momen menumbuhkan sikap gotong royong antara semua pihak, khususnya TNI dan warga. (Rizal)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Masa Reses I masa sidang I tahun TA 2021-2022 di Daerah Pemilihan (Dapil) II yakni Wonggeduku Barat (Wobar), Amonggedo, Besulutu, Meluhu, Pondidaha dan Wonggduku, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Dr. Ardin pada masa sidang ke I ini diadakan di Aula Kantor Kecamatan Wonggeduku Barat (Wobar), Senin (11/10/2021).

Dalam penyerapan aspirasi secara umum masyarakat mengusulkan adanya perbaiakan infrastruktur, perumahan, kesehatan dan peningkatan ekonomi. Turut hadir Kepala Desa se-Kecamatan Wobar, dan Camat Wobar Abd. Hasim. Jumlah yang hadir lebih seratus orang.

Infrastruktur yang dimaksud adalah perbaikan jalan, jembatan dan saluran irigasi yang dianggap dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat, misalnya jalan dan jembatan yang mulai rusak yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam mendistribusi hasil pertanian, termasuk saluran irigasi yang telah mengalami kerusakan juga menjadi salah satu item yang menyebabkan terjadinya banjir yang berdampak pada menurunya hasil pertanian utama lahan persawahan.

Peserta reses yang diketahui mayoritas petani padi sawah ini dan kepala desa ini, juga meminta bantuan sarana produksi (Saprodi) pertanian di antaranya, pupuk, obat-obatan, alat Traktor dan bibit.

Hal ini mereka usulkan guna mendukung program pemerintah Kabupaten Konawe yakni 1 juta ton beras. Termasuk stabilisasi harga gabah yang dianggap lebih menguntungkan pembeli daripada petani.

Hal lain yang menjadi fokus masyarakat, adalah perumahan dan kesehatan. Dalam reses tersebut masyarakat menginginkan agar ada progran sengnisasi, air bersih dan peningkatakan kesehatan. Pasalnya masih ada bebetapa rumah yang belum menggunakan atap seng.

Menurut mereka meski berada pada daerah persawahan tetapi masyarakat agak kesulitan mendapatkan air besih dan air minum. Termasuk kurang berfungsinya Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Baruga, serta perawat desa masih kurang pelayanannya pada masyakat.

Menanggapi usulan dan keluhan masyarakat Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin mengatakan beberapa usulan masyarakat ada yang menjadi kewenangan kabupaten dan ada juga menjadi kewenangan provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat.

Misalnya kata dia, untuk saluran irigasi menjadi kewengan pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan diusahakan untuk dipenuhi apalagi jika hal itu menjadi skala prioritas dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Termasuk kata Politisi PAN ini, ada juga program yang dapat dimasukkan pada anggaran Dana Desa (DD), tinggal disinergikan antara yang dapat dianggarkan di pemerintah daerah (Pemda) dan dana desa. Menurutnya jika jika program telah dimasukan pada di DD tidak perlu lagi dianggarkan oleh pemda Konawe. Sama halnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Jadi Pak desa silahkan dimasukkan datanya, sekarang ini tidak bisa kita mengarang harus kita by data harus rill kalau kita ingin selesaikan masalah.” kata Politisi PAN ini.

Terkait tidak stabilnya harga gabah Ketua DPRD mengakui, saat ini harga gabah tidak stabil namun konsep saat ini bagaimana harga gabah menjadi stabil, saat ini pemerintah menjalin kerjasama untuk investasi di Konawe dalam hal pembelian gabah.

“Insha Allah semoga program ini bisa berjalan dan wilayahnya di Wonggeduku, sehingga harga gabah bisa stabil” harapnya.

Untuk Air bersih saat ini tengah diformulasikan karena tidak dilewati sarana perpipaan, agar bisa mengalir air dengan sumur bor tapi harus dirancang dengan ahlinya, jadi lanjutnya, dengan menggunakan tower sehingga bisa dialiri kerumah-rumah warga “di rumah tinggal putar kran, jadi tinggal direncang oleh ahlinya dan diusulkan” terangnya.(Rls)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, memberikan penghargaan kepada para personel yang berprestasi, Senin (11/10/2021). Mereka diganjar penghargaan atas prestasi, kontribusi dan dedikasinya yang tinggi.

Bahkan, tidak hanya personel, sejumlah tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan vaksinasi massal Polresta Cirebon juga turut diberi penghargaan. Mereka telah membantu tugas Polri sebagai mitra kesehatan dalam vaksinasi massal di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Sehingga peserta yang mengikuti vaksinasi massal tersebut mencapai 25.811 orang. Para relawan tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator dalam kegiatan itu juga diberikan penghargaan.

“Ada 30 orang yang terdiri dari personel Sie Dokkes Polresta Cirebon dan tim nakes yang diberikan penghargaan karena telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan vaksinasi massal di wilayah hukum Polresta Cirebon,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Selain itu, pihaknya memberikan penghargaan kepada empat personel Polresta Cirebon yang telah berkontribusi aktif dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai pendonor plasma konvalesen untuk membantu pengobatan pasien.

Penghargaan juga diberikan kepada Kasubsi Gaji Sikeu Polresta Cirebon IPDA Dr. Sumanto, S.E, M.M beserta enam orang lainnya yang telah berprestasi dalam pelaksanaan tugas di bidang

keuangan sehingga Satker Polresta Cirebon berkinerja terbaik pertama Semester 1 Tahun 2021 kategori satker dengan pagu DIPA di atas Rp 50 miliar.

AIPDA Didin Rusdiana beserta lim orang lainnya pun diberi penghargaan yang telah berprestasi dalam bidang administrasi Sium sehingga Sium Polresta Cirebon mendapat apresiasi dan penilaian dari Setum Polda Jabar sebagai juara harapan 1 bidang implementasi naskah dinas di jajaran Polda Jabar.

Karenanya, pihaknya mengucapkan selamat kepada para personel dan tenaga kesehatan yang meraih penghargaan tersebut. Selain itu, diraihnya prestasi tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran Polresta Cirebon.

“Penghargaan atas prestasi yang diraih sebagai jawaban atas kepercayaan masyarakat dan pemerintah yang begitu besar kepada Polri. Selain itu, prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari kinerja maksimal yang dilandasi soliditas dan integritas dengan instansi samping, yakni Pemda dan TNI,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Mamuju. Menjelang diselenggaranya seleksi PPPK, beberapa waktu lalu Kakanwil bersama Kabag TU dan Sub Bagian Kepegawaian memberikan bimbingan dan support kepada guru honorer yang di madrasah kabupaten. senin (11/10/2021)

“Hal tersebut dimaksudkan agar mereka yang sudah lama menjadi guru honorer di madrasah terpacu memiliki bekal semangat untuk bergabung dengan Kementerian Agama sebagai PPPK,” ungkap Dr. Muflih.

Lebih lanjut DR. Muflih menambahkan, beberapa minggu lalu seleksi CASN telah dilaksanakan, dari 600 pelamar hanya 15 formasi yang akan diisi, 10 di Kanwil Kemenag Sulbar, 5 di STAIN Majene.

“Hal ini membuktikan begitu ketatnya kompetisi dan persaingan untuk mengisi ASN dan PPPK di Kementerian Agama”, tekan Kakanwil.

Hal kedua yang menjadi fokus amanahnya adalah My SAPK, dengan adanya My SAPK BKN diharapkan proses administrasi ASN atau BKN mengalami kemudahan baik untuk ASN itu sendiri atau untuk BKN. Untuk itu pihak BKN saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi mengenai aplikasi BKN yang sangat bermanfaat dan membantu ini.

“My SAPK merupakan pendataan secara nasional, bagaimana eksistensi keberadaan pegawai negeri sipil yang ada di kementerian agama terutama di Kanwil Kemenag Sulbar. Jangan sampai ada satupun dari teman-teman yang lalai tidak mengisi My SAPK sehingga bisa mengganggu mekanisme kerja instansi kita,” harap Kakanwil kepada para pegawai.

Secara keseluruhan My SAPK merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya.

Hal Ketiga yang menjadi fokus ialah bantuan penanggulangan Covid-19 dan Digitalisasi bagi Pondok Pesantren.

Pemberian bantuan penanggulangan Covid-19 di pesantren ini diharapkan dapat mendukung penerapan protokol kesehatan, menjaga imunitas pimpinan, ustadz dan/atau santri dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Pesantren. Selain itu juga diharapkan dapat menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan penanggulangan Covid-19 dilingkungan Pesantren.

Pemberian bantuan digitalisasi pesantren bertujuan untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penguatan digitalisasi di pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Alhamdulillah sekitar 20 ponpes yang bermohon mudah-mudahan bisa semua, tentu itu belum maksimal, dari 86 ponpes yang ada di sulbar kita mau semuanya dapat. Kemenag telah menyiapakan sarana oleh karena itu mari kita lebih aktif dan lebih cepat merespon. Jadi memang dibutuhkan senergitas dan kolaborasi antara yang di kanwil dengan kasi yang ada di kemenag kabupaten,” harap Kakanwil.

“Tanpa ada sinergitas dan kolaborasi kita tidak mungkin sukses,” tutup Kakanwil. (Tutup DR.Muflih)

0

Suara Indonesia News – Pekanbaru. Berbekal akurasi informasi, pada Jum’at (25/9/2021) lalu sekira pukul 05.30 wib, Tim Subdit I Ditresnarkoba dipimpin AKBP Hardian Sik melakukan penggeledahan dipondok kayu di Jl. Bangdes Sungai Parit Kota Dumai.

Di TKP tersebut Tim  berhasil mengamankan 5 orang. Kemudian Tim melanjutkan penggeledahan disekitar pondok dan menemukan box berwarna biru berisikan 5 (lima) buah tas berwarna hitam yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) bungkus.

Berikutnya Tim melakukan pengembangan di Jl Moh Yamin dan Jl Pelajar Kota Dumai dan menangkap 2 (dua) pelaku lain yang bekerja sebagai transporter (becak laut) dengan peran ssbagai pembawa narkotika jenis shabu tersebut dari Boya (lampu suar navigasi lalu lintas laut) perbatasan Malaysia Indonesia.

Ke 7 tersangka AS (20 tahun), MA (19 tahun), YF (30 tahun), MS (22 tahun), AS (20 tahun), DA (54 tahun) dan AG (52 tahun)

Barang Bukti berhasil diamankan berupa :

  • 87 (delapan puluh tujuh) bungkus narkotika jenis shabu didalam 5 (lima) buah tas.
  • 1 (satu) buah box plastik persegi warna biru tempat di simpan tas – tas yang berisi narkotika.
  • 5 (lima) buah hp merk Nokia, Oppo dan Samsung
  • 1 (satu) unit kapal 10 m dengan 3 (tiga) mesin Yamaha 200
  • 1 (satu) unit kapal kayu tanpa mesin

Kapolda Riau Irjen Agung Setia saat menggelar konferensi pers bersama Kepala BNNP Riau Brigjen Robinson Siregar, Dir Resnarkoba Kombes Victor Siahaan, Kabid Humas Kombes Narto, Kabid Labfor AKBP Yani Nursyamsu serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis menegaskan tidak ada ruang bagi peredaran narkoba di provinsi Riau.

“Saya tegaskan tidak ada ruang bagi sindikat narkoba disini, baik itu sindikat internasional maupun sindikat lokal. Semakin lama yang saya tangkap orangnya semakin terpelajar dan memiliki intelektual yang memadai untuk tidak terjerumus dalam perdagangan Narkoba,” tegas Agung. Senin (11-10-2021).

Agung nenjelaskan pihaknya bersama seluruh stake holder, baik BNNP Riau dan lainnya ingin memberikan jawaban atas persoalan peredaran narkoba di Provinsi Riau.

“Ini adalah masalah hukum tentu jawabannya adalah bagaimana mereka berproses hukum sebagaimana mestinya agar di hukum seberat-beratnya dan kita tahu peredaran ini masih dikendalikan oleh kelompok-kelompok lama yang sudah beberapa kali terlibat dengan peredaran,” sambungnya.

Irjen Agung juga mengingatkan masyarakat yang ada di perairan agar tidak tergoda oleh rayuan pelaku narkoba.

“Bahwa iming-iming untuk menjadi bagian menjadi bagian dari peredaran narkoba itu sangat besar disana, ingatlah itu sesuatu tidak halal dan melanggar agama apapun serta melanggar hukum pidana yang akan kita tegakkan setegak-tegaknya,” janji jenderal dua bintang tersebut.

Kapolda menjelaskan para pelaku dijerat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Ancaman Hukuman mati atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun. (Mus)