0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Lebih dari 10 ribu warga mengikuti vaksinasi Covid-19 yang digelar Polresta Cirebon di sejumlah titik, Kamis (7/10/2021). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan Pilwu Serentak 2021 di Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, menyebutkan lokasi vaksinasi tersebut di antaranya Mapolresta Cirebon dan sejumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu. Bahkan, vaksinasi juga digelar secara door to door yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan puskesmas setempat.

“Jumlah masyarakat yang divaksin pada hari ini mencapai 10.276 orang. Mereka merupakan warga Kabupaten Cirebon yang mengikuti vaksinasi serentak di beberapa lokasi. Alhamdulillah masyarakat juga sangat antusias,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Pihaknya sengaja memilih desa-desa yang akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa sebagai lokasi vaksinasi. Selain itu, hal tersebut menjadi terobosan Polresta Cirebon untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di desa yang menggelar pilwu.

Pasalnya, vaksinasi diharapkan membuat kekebalan kelompok telah terbentuk. Sehingga gelaran pilwu serentak tidak berimbas pada peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Cirebon.

“Hasil capaian vaksinasi pada hari ini terdiri dari 3.766 lansia, 5.176 warga desa yang akan menggelar pilwu, dan 1334 orang yang mengikuti vaksinasi massal di Poliklinik Polresta Cirebon,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Pihaknya pun berharap, rangkaian vaksinasi merdeka dapat mempercepat pembentukan herd immunity masyarakat Kabupaten Cirebon. Agar pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda segera berakhir.

Namun, ia berpesan kepada seluruh warga yang telah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab, vaksinasi bukan jaminan membuat kebal dari Covid-19 sehingga mereka masih mempunyai kemungkinkan terpapar.

“Kami mengimbau agar protokol kesehatan selalu diterapkan setiap saat, bahkan jika perlu diperketat lagi. Dari mulai memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Sejumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah dibangun di Kabupaten Cirebon, melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag sangat mengapresiasi Baznas yang telah membantu menyalurkan kegiatan sosial, di antaranya Rutilahu.

“Tiap bulan terkumpul uang dari ASN, dan diaudit sehingga Baznas mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nilai terbaik.

Imron menjelaskan, rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon sebanyak 10 ribu lebih. Sehingga setiap bulan ada pengajuan untuk Rutilahu.

“Di Baznas tiap bulan ada untuk rutilahu dan sosial keagamaan. Kalau di pemerintah proposalnya harus benar dan prosesnya lama, tetapi di Baznas yang penting ada pengajuan dengan dilampirkan tanda tangan kuwu, lurah, dan camat bisa langsung mendapatkan bantuan,” kata Imron.

Hari ini, Kamis (7/10/2021), Imron telah meresmikan rumah salah satu warga yang dibangun dari nol oleh Baznas di Desa Pemengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, perwakilan Baznas Kabupaten Cirebon KH Ahmad Zaeni Dahlan mengatakan, tahun ini telah melaksanakan bedah rumah yaitu bangun dari nol berdasarkan permintaan dari warga.

“Kami survei kalau layak mendapatkan program ini. Kita robohkan dan kita bangun dari nol sampai selesai. Ini rumah kesembilan yang dibangun dari nol,” kata KH Ahmad Zaeni Dahlan.

Pihaknya menargetkan, satu kecamatan, dibangun satu rumah dari nol sampai selesai.

“Kita masih memberikan rutilahu yang lain, hanya sekadar rehab rumah. Tahun ini sumbangan sarana prasarana masjid, ponpes, sekitar Rp 2,8 miliar mulai Agustus sampai Oktober. Ini tidak termasuk dari bupati, kalau dihitung semua mencapai Rp 3,5 miliar selama tiga bulan ini,” katanya. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Momentum hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-494, dihadiri seluruh pimpinan kepala daerah dan jajarannya dalam acara yang dilaksanakan pada (07/10/21) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Indramayu, Jawa barat.

Pada pembahasan yang digelar tersebut, yakni mengenai perkembangan Kabupaten Indramayu secara umum meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, sosial, pertanian, keuangan, industri dan tenaga kerja, transportasi dan komunikasi, pariwisata.

Dihari jadi Kabupaten Indramayu ke 494 Tahun  ini, semangat  pimpinan kepala daerah tidak surut walau tak semeriah tahun sebelumnya waktu belum pandemi, namun kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dan dirasakan berbagai kalangan Pemerintahan meskipun dilakukan secara  virtual  karena masih masa Pandemi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Saefudin tetap bersemangat, dirinya berharap di hari lahir Indramayu ini dapat menjadikan lebih baik lagi serta dapat menuju Indramayu yang bermartabat, paparnya.

Selain itu Bupati Indramayu Nina Agustina juga menyampaikan, adanya kegiatan yang diselenggarakan ini, kabupaten Indramayu dapat bersaing secara Sumber daya manusia dan bisa membangun Indramayu lebih maju.

Bupati Nina menambahkan, Untuk masyarakat Indramayu dimana pun berada, tetap menjaga kesehatan dan mematuhu Prokes. Serta mari membangun bersama-sama untuk mencerdaskan SDM (sumber daya manusia) kearah lebih baik. pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, mendorong dan mendukung lembaga – lembaga serikat buruh yang memperjuangkan terbentuknya Dewan Pengupahan di Kabupaten Konawe. Tak hanya itu masalah dewan pengupahan menjadi salah satu agenda dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Konawe, Dr. Ardin, usai menerima Ketua DPW FKSPN Provinsi Sultra, Kamis (7/10/2021).

Dr. Ardin mengatakan, Dewan Pengupahan merupakan solusi yang terbaik dan harus direspon cepat oleh pemerintah daerah, karena melalui Dewan Pengupahan segala permasalahan yang dihadapi para Buruh baik kesejahteraan dan pendapatan dapat diformulasikan oleh Dewan Pengupahan.

“Saya sangat mendukung pada lembaga-lembaga serikat buruh yang memperjuangkan terbentuknya Dewan Pengupahan ini, karena mereka memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh yang ada di Konawe,” ungkap Legislator PAN ini.

Kata dia, masalah Dewan Pengupahan menjadi salah satu agenda dalam rapat pembahasan KUA-PPAS yang dipimpinnya. karena pada dasarnya Dewan Pengupahan sangatlah penting bagi masyarakat Konawe dan terkhusus adalah buat para pekerja sektor industri, sektor pertambangan dan perkebunan ,karena iplikasi dari Dewan Pengupahan adalah kesejahteraan bagi para Buruh.

“Dewan Pengupahan menjadi salah satu yang kita sepakati dalam rapat pembahasan KUA PPAS kemarin, pokoknya sekarang kita rancang tahun 2022 kita ketok palu dan perJanuari kita genjot,” tegasnya.

Sementara itu , Ketua Dewan Penguru Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekeja Nasional (DPW FKSPN) Provinsi Sultra Ramadhan, mengatakan Kabupaten Konawe mempunyai kawasan industry, kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan yang sangat luas.

Namun kata dia, hingga hari ini Dewan Pengupahan tersebut belum terbentuk, sedangkan kabupaten lain yang ada diwilayah Provinsi Sultra, seperti di Kabupaten Kolaka, Dewan Pengupahannya sudah terbentuk lama.

Menurutnya, alasan yang diperoleh sehingga Dewan Pengupahan Kabupaten Konawe belum terbentuk disebabkan anggaran tidak cukup, sedangkan anggaran buat Dewan Pengupahan hanya berkisar kurang lebih 250 juta pertahun.

” Jadi kami dari pihak DPW FKSPN Provinsi Sultra memohon kepada Pihak Legislatif untuk dapat menganggarkan pada tahun ini agar bisa terealisasi per Januari 2022.” harapnya.(Rls)

0

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Satuan Lalulintas Polres Ogan Komering Ulu (OKU) mengamankan mobil box bermuatan kenalpot brong (racing red) (6/10-2021).

Diketahui mobil box dengan nomor Polisi B 9014 B yang dikemudikan Hanipal (40) warga Tegal ini diamankan Sat Lantas Polres OKU pada saat unit Turjawali melakukan operasi huntingsekira pukul 16.45 WIB, yang pada saat itu sopir hendak membongkar muatan di jalan Ahmad Yani di salah satu toko sparepart motor di kawasan Kota Baturaja OKU.

“ini bentuk keseriusan kita dalam memberantas kenalpot brong, dan ini untuk mengantisipasi keluhan dari masyarakat yang resah dengan suara kenlpot” kata Kapolres OKU AKBP Danu Agus Purnomo SIK didampingi Kasat Lantas AKP Sutrisman SH MM melalui Kanit Kamsel IPDA Dedy Iskandar SE bersama Kanit Turjagwali Aiptu Andi Hendrianto saat menggelar press rilis di halaman kantor Sat Lantas Polres OKU.

Disebutkan Dedy, sedikitnya sekitar 1000  unit kenalpot brong berbagai jenis dan merk beserta mobil tersebut diamankan sat lantas Polres OKU. “kenalpot brong ini merupakan pesanan dari toko-toko sparepartmotor yang berasal dari daerah tegal  dan hendak dipasarkan di Kota Baturaja dan sekitarnya,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa harga kenalpot brong ini bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan merk.

“Dampak dari penggunaan knalpot brong ini sangat luas. Disamping membuat kebisingan yang meresahkan masyarakat, kenalpot ini membangkitkan adrenalin anak-anak muda untuk memacu kendaraannya, imbasnya bisa terjadi laka lantas dan kejadian fatal lainnya,” imbuhnya.

Disinggung tindakan lanjutan terhadap kenalpot brong yang diamankan ini, dikatakan Dedy saat ini pihaknya hanya memberikan sanksi tilang tethadap sopir, sedangkan untuk kenalpot brongn ini pihak sat lantas polres OKU masih melakukan pendalaman untuk melakukan tindakan selanjutnya.

“Masih kita dalami, kenalpot brong ini, karena barang ini bukan standart pabrikan motor,” tandasnya.

Sementara itu Anggota DPRD OKU Rahman Edwin sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Sat Lantas Polres OKU dalam mengantisipasi keluhan masyarakat yang resah kerena kenalpot brong. “Kami minta kenalpot brong ini dimusnahkan,” pinta Rahman. (FA/Oky)

0

Suara Indonesia News – Gunungsitoli. Sejumlah Masyarakat  Kepulauan Nias yang tergabumg dalam Aliansi Pemuda Kepulauan Nias menggelar unjuk rasa di Sekretariat PPK-35 di Jln Supomo No.26 Desa Mudik Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara., Kamis (07/10/2021)

Tujuan Unjuk rasa tersebut, digelar untuk menyampaikan beberapa aspirasi serta memberi dorongan semangat bekerja kepada pihak BBPJN PPK-35 demi terwujudnya pembangunan yang bermutu dan efektif untuk Masyarakat kepuauan Nias.

Pimpinan Aksi  bernama Identifikasi Laia dalam unjuk rasanya  menyampaikan penyataan Sikap serta beberapa aspirasi yang disampaikan adalah :

  1. Mendesak percepatan pembangunan jalan melingkar di Kepulauan Nias yang sampai saat ini belum selesai.
  2. Meminta penambahan anggaran kegiatan, serta mutu pekerjaan yang maksimal.
  3. Mengfokuskan diri pada semua pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan yang sedang dilaksanakan serta yang akan dilaksanakan ke depan.
  4. Adanya keterbukaan informasi Publik terkai pada seluruh kegiatan PPK-35 di Wilayah kepulauan Nias.

Dalam orasinya pimpinan aksi Idektifikasi Laia menyerukan kepada seluruh Masyarakat Kepulauan Nias untuk menciptakan kondusifitas di tengah-tengah masyarakat Nias, dan tidak terpancing dalam pembahasan isu-isu yang bernuansa sara. Agar proses pembangunan berjalan dengan lancar, ucapnya.

Setelah penyampaian aspirasi tersebut ditulis dan di serahkan kepada petugas PPK-35 yang sedang bertugas mewakili ketua PPK-35 Firman Hitahuruk dengan kebetulan sedang bertugas diluar daerah.

Diwaktu yang bersamaan, Ketua PPK-35 menanggapi melalui sambungan telepon, bahwa beberapa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Balai Besar Jalan Nasional (BB-PJN) Provinsi Sumatera-utara.

Firman Hitahuruk sangat berharap kerjasama tang baik dari seluruh Elemen Masyarakat  Kepulauan Nias. Untuk mengawasi Kinerja PPK 3.5 .

” Saya meminta kerjasama seluruh Elemen Masyarakat Kepulauan Nias untuk mengawasi kinerja kami, dan Kami siap dikritik secara objektif demi perbaikan kinerja PPK-35 di Wilayah Kepulauan Nias,  Ucapnya mengakhiri. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Siapa yang tak kenal sosok H.Umbih semua warga Desa Cibungur, Purwakarta pasti mengenal sosok yang satu ini yang dikenal ramah dan sering membantu warga ketika memerlukan keperluan dalam pembuatan mengurus surat tanah, dan sosial lainya.

Menurut tokoh masyarakat bahwa calon kades H.Umbih nomor 3 layak untuk memimpin Desa Cibungur pasalnya sosok pigure yang satu ini sudah melekat di hati masyarakat dan jiwanya merakyat suka menolong warga dalam bidang sosial tinggi.

” Sosok calon Kades H.Umbih layak untuk memimpin desa Cibungur karna masyarakat perlu pigure yang merakyat dan siap melayani keperluan sosial masyarakat .” Ujar H.Dasim Sesepuh tokoh masyarakat Cibungur pada media. (07/10-2021)

Sedangkan dalam ajang Pilkades serentak yang direncanakan di gelar 16 Oktober ini calaon kades H.Umbih membawa visi misi yang terdiri dari 4 poin penting yakni bidang pemerintahan, Pertanian, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatan.

“Intinya kita siap melayani masyarakat sepenuh hati dan siap menjalankan perekonomian  desa yang mandiri saya mohon doa dan dukunganya pada masyarakat.”tegas H.Umbih pada media di kediamannya.

Dalam programnya juga H.umbih ingin adanya pembenahan di bidang pertanian adanya pupuk petani yang murah dan terjangkau oleh masyarkat dan program pelayanan yang prima yang dapat memuaskan lapisan masyarakat.

“Saya berharap semua program yang akan saya jalankan dalam perhelatan Pilkades ini jika saya terpilih masyarakat harus kompak mendukung program ini.” Papar calon Kades Cibungur nomor Tiga.

Sedangkan dalam Pilkades serentak di Desa Cibungur ini yang akan maju berjumlah lima orang calon kades yang siap bertarung secara demokratis. (Fuljo/Kris)

0

Suara Indonesia News – Duri. Sempena menyambut Ulang Tahun LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL) yang pertama akan mengadakan seminar Hukum dan Lingkungan.

Kegiatan itu akan di laksanakan tepat hari jadi LSM KPH-PL pada 20 Oktober 2021 mendatang, dalam acara sebagai pameteri akan menghadirkan pakar lingkungan Dr. Elviriadi Yang juga Dosen Fakultas Pertanahan dan Peternakan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pusat LSM KPH-PL Amir Mutalib kepada media ini pada 7 Oktober 2021.

“Kita sudah hubungi Dr. Elviriadi, memastikan kesediaannya untuk hadir Sempana memperingati HUT LSM KPH-PL dan sebagai pameteri dalam acara tersebut,” sebut Amir.

Dikatakan Amir, Dr. Elviriadi membenarkan dirinya akan berkunjung ke Kota Duri, dalam jadwal undangan tanggal 20 Oktober 2021, itu setelah kunjungannya ke Kota Rohil dan Kota Dumai.

Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu kunjungannya ke Duri sebagai edukasi Hukum Lingkungan dan penyegaran intelektual.

Saat di hubungi Dr. Elviriadi mengatakan, Kita akan diskusi, seminar dan kunjungan langsung lapangan. Ada banyak perspektif yang perlu dielaborasi dari UU Cipta Kerja, UU No.32 tahun 2009 dan UU berbasis lingkungan. Saat ini, banyak perusakan hutan dan pelanggaran tata ruang yang menyengsarakan rakyat, ” beber mantan aktivis mahasiswa ini.

Dr. Elviriadi yang juga Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu memandang perlu penjelasan penjelasan terhadap berbagai kerusakan sistematis  di kabupaten/kota se Provinsi Riau.

“Saya akan roadshow, dari Rohil mengecek sawit illegal. Cukong pengusaha berdasi mengaku petani. Gambut dieksploitasi sehingga Karhutla menjadi jadi. Lahan lahan  negara tak terurus, di duduki orang orang bagak. Limbah tumpah dan bocor tak ada tindakan. Mau jadi apa negara ini? “sindir Elviriadi.

Dari Rohil, Elviriadi lanjut memberi seminar Lingkungan Hidup di Televisi Dumai, dan berdiskusi dengan LSM Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH-PL).

“Saya gembira sekali, bisa jalan jalan sambil memberi pencerahan hukum dan ekologi. Kalau dibiarkan Riau ini begini, bisa kepunahan kami penduduk pribumi. Kepunahan telouw temakollah, Wak!” Pungkas putra Meranti yang selalu berpenampilan gundul demi hutan.

Ketua Umum LSM. KPH-PL Amir Muthalib diakhir pertemuan menyampaikan, sengaja mengangkat issue lingkungan di perhelatan ulang tahun yang pertama ini, dengan berdiskusi antara Eksekutif, Publik dengan LSM. KPH PL di Kota Duri, tujuan terhadap seminar ini adalah untuk mendapatkan edukasi kader KPH-PL serta kepada masyarakat umum di Provinsi Riau terkhususnya di Kota Duri ini,  tutup Amir. (Mus)