Suara Indonesia News – Pekanbaru. Puluhan orang yang merupakan perwakilan dari pekerja dan petani Kopsa M, mendatangi Kantor Pusat PTPN V di Pekanbaru Riau. Kedatangan perwakilan petani dan pekerja ini bertujuan mempertanyakan mengapa hasil penjualan buah Sawit Kopsa M pada Agustus dan September 2021 belum dicairkan oleh PTPN V.

Hal ini disampaikan, Fajri, Atas Nama Perwakilan Petani dan Pekerja, anggota Kopsa M, Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Rabu (06/10/2021).

Menurutnya, kedatangan mereka adalah untuk menuntut hak, karena mereka sudah bekerja memanen Sawit.

“Kami datang ke sini karena berdasarkan penjelasan dari pengurus Kopsa M, mereka telah berkirim surat pada 30 Agustus 2021 lalu ke manajemen PTPN V, tetapi tidak ada tanggapan. Oleh karena itu kami mendatangi langsung ke PTPN,” ujar Fajri salah satu pekerja.

Sebelumnya, pihak PTPN V berkirim surat kepada Kopsa M pada 27 Agustus 2021 yang menyampaikan, pada pokoknya PTPN V tidak bisa mencairkan uang.

Hal ini disebabkan adanya pengurus Kopsa M tandingan yang diprakarsai oleh Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusri Erwin dan sejumlah orang. Termasuk saudara Nusirwan yang juga merupakan karyawan PTPN V.

“Kami tidak ada urusan dengan koperasi hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Itu koperasi siapa. Tidak ada ketuanya juga. Tidak dilaksanakan sesuai aturan,” terang Fajri yang ikut datang ke PTPN V.

Dirinya berharap semoga PTPN V segera membayarkan hasil penjualan TBS. Katanya, para pekerja tidak punya uang dan lapar dan butuh uang untuk kebutuhan hidup.

“Kami minta kepada pihak manajemen PTPN V membayar hasil penjualan kelapa sawit kami. Kenapa uang kami ditahan, sebab para petani sudah menjerit pembayarannya ditahan,” pungkas Fajri. (red)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Jakarta. Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia mengucapkan selamat kepada Said Iqbal yang terpilih dan dilantik sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026. Dimana Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa, 5 Oktober 2021 resmi melanjutkan estafet Partai Buruh Nasional (PBN) yang didirikan Muchtar Pakpahan.

“Sebagai Ketua Umum Partai UKM Indonesia, mantan aktivis mahasiswa 98 dan mantan organiser buruh, saya mengucapkan selamat Partai Buruh. Yang mana bisa tampil kembali di bawah kepemimpinan Said Iqbal,” ujar Syafrudin Budiman kepada media, Rabu malam (06/10/2021) di Jakarta.

Terpilihnya Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh disambut baik Partai UKM Indonesia. Dimana sama-sama mengusung isu kesejahteraan, keadilan sosial dan persamaan hak.

“Partai UKM Indonesia dan Partai Buruh sama-sama mengusung isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi kami ucapkan selamat dan semoga bisa lolos verifikasi faktual KPU RI dan berjumpa di Pemilu 2024,” kata pria yang pernah ditangkap polisi pada Peringatan Mayday Tahun 2022 lalu di Surabaya.

Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman ini menjelaskan, hari ini hanya sedikit partai, yang secara tegas mengusung isu kesejahteraan, keadilan sosial dan persamaan hak. Katanya, rata-rata partai politik di Indonesia cenderung patron klien.

“Faktor Klientelisme merupakan fenomena sosial politik yang di Indonesia, terutama di saat menjelang Pemilu. Dimana banyak partai politik ditandai oleh pola politik aliran, atau lebih tepatnya, kompetisi politik antar aliran. Jadi yang ini termasuk partai modern berbasis massa yang jelas,” jelasnya.

Menurut Gus Din, partai politik harus memiliki basis massa dan ideologi yang jelas. Kedepan partai politik yang seperti ini akan lebih diterima masyarakat, karena jelas memperjuangkan anggotanya.

“Partai UKM Indonesia dan Partai Buruh termasuk tipe partai politik yang sama, dengan tujuan memperjuangkan anggotanya lewat jalur politik. Kalau UKM dan Buruh sejahtera makanya negara juga akan jelas sejahtera,” pungkas Gus Din, Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini. (GD)

Suara Indonesia News – Tinambung. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS Se-Wilayah KKM MTsN 1 dan MIN 1  Polewali Mandar, peningkatan mutu tenaga pendidik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru honorer dalam melakukan proses belajar mengajar di Madrasah.

Kegiatan workshop  dilaksanakan di Aula MTsN 1 Tinambung Rabu, (06/10/21) yang dihadiri oleh Kakanwil Kemenag Sulbar Dr. H.M. Muflih B. Fattah, MM didampingi Kabag TU Kanwil Kemenag Sulbar H. Suharli, S.Ag.M.Pd.

Workshop ini diharapkan bisa  mengembangkan model-model pembelajaran yang menarik sehingga siswa siswi menjadi semangat dan fokus menerima pelajaran.

H. M. Muflih B. Fattah mengharapkan Untuk memperkuat kompetensi manajerial, mulai dari integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, mengambil keputusan.

Kakanwil juga memotivasi para guru honorer yang hadir agar mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK yang akan datang.

“Seleksi PPPK sebentar lagi akan dilaksanakan  untuk itu perlu persiapan yang matang sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal guna memajukan lembaga pendidikan yang ada di sulawesi barat”, ungkap Kakanwil. (Hamma)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Drs. H Imron, M.Ag membuka acara Pencanangan dan Rapat Koordinasi Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK Bangga Kencana Kesehatan tingkat Kabupaten Cirebon secara Virtual di ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda, Rabu (6/10/2021).

Imron mengatakan Tim Pengerak PKK Kabupaten Cirebon mempunyai andil sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pada  masa Pandemi Covid-19.

“Saya (bupati, Red) sangat senang dan bangga dengan kegiatan Kesrak ini. Dimana TP PKK merupakan pilar yang ada di suatu daerah, sedangkan ibu-ibu TP PKK-nya merupakan para pengeraknya,” katanya.

Imron mengapresiasi apa yang selama ini dilakukan oleh TP PKK Kabupaten Cirebon, melalui program program yang menyasar kelapisan masyarakat.

“TP PKK Kabupaten Cirebon mempunyai cita-cita untuk membuat masyarakat khususnya kaum perempuan menjadi mandiri, sehat, sejahtera dan mampu mengangkat ekonomi keluarga,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon,  Hj. Nunung Roosmini Imron mengatakan, kegiatan Rakor ini mengambil tema “Melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, Kita Wujudkan Keluarga Sehat Sejahtera Menuju Kabupaten Cirebon Juara”.

“Rakor ini untuk menyamakan persepsi untuk lomba Kesrak tingkat Provinsi Jabar, ” katanya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini,  Kabupaten Cirebon mendapatkan hasil yang terbaik di ajang tersebut.

“Target kita juara pertama pada lomba kesrak tingkat Provinsi Jawa Barat, ” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melakukan sosialisasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Pelaksanaan tersebut dilakukan di Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Rabu (6/10/2021).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kasubag program dan  kasubag perencanaan seluruh SKPD pada lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno mengatakan, penyusunan APBD 2022 ini harus berpedoman sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022.

“Penyusunan APBD akan berjalan secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Saat ini perkembangan teknologi digital semakin maju. Menyikapinya hal tersebut, pemerintah daerah harus terus belajar mempersiapkan daerah maju dan taat terhadap aturan,” ujar Rahmat.

Rahmat berharap, kepada seluruh peserta harus mengikuti sampai selesai, sehingga menghasilkan APBD yang ideal.  Adapun Narasumber pada

acara sosialisasi permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan apbd 2022 dari Kemendagri pada dirjen keuangan daerah dan materi perencanaan pengadaan barjas pada apbd dari pejabat fungsional Barjas pada UKPBJ Kab Cirebon.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, Hadi Suryaningrat, S.Sos mengatakan, tujuan sosialisasi ini dalam rangka memberikan pemahaman yang baik kepada aparatur yang menyusun APBD.

“Sosialisasi ini juga untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam proses penyusunan,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Pelaksanaan kegiatan gabungan penindakan batas maksimal kecepatan bagi pengemudi yang melintas di jalan Tol Palikanci yang di laksanakan pada hari ini, Rabu (06/10-2021).

Aturan mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan Tol bakal diperketat. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar,  Subdit Gakkum Polda Jabar, Sat PJR Polda Jabar bersama personil sat lantas Polres Cirebon Kota. Melaksanakan kegiatan penindakan bagi pelanggar batas maksimal kecepatan di Rest Area Tol Palikanci KM 208 B, dengan menggunakan Speed Gun.

Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar, SH.S.IK.MH melalui kasat lantas menyampaikan ” Salah satu fokus utama penindakan, yaitu kendaraan yang melanggar batas kecepatan dari yang sudah ditentukan. Selebihnya, tidak menggunakan sabuk keselamatan atau seatbelt, dan mengemudi sambil mengoperasikan ponsel pintar,” ujar Pamen alumni Akpol 2012 ini.

Oleh sebab itu lanjut Habibi, penting bagi pengendara mulai memahami dan menjaga batas kecepatan berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahkan, aturan tersebut telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 21 ayat 1. Aturan itu menjelaskan setiap kategori jalan memiliki kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Kemudian pada ayat dua (2), kategori jenis jalan yang dimaksud, berdasarkan jalan di kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan, jelas Pria asli Sulawesi ini.

“Kemudian, pada ayat 5, dari masing-masing pasal di atas dijelaskan bahwa batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Dengan kata lain, bisa disesuaikan sesuai rambu yang ada. Bagi para pelanggar, sesuai aturan tersebut, bisa terancam sanksi pidana kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,” ungkap AKP La Ode Habibi Ade Jama, S.IK, MH, CPHR

Langkah ini tentunya dilakukan guna mengurangi potensi kecelakaan di jalan Tol. Hadir dalam kegiatan tersebut Subdit Gakkum Polda Dirlantas, Sat PJR Polda Jabar, KBO Lantas Polres Ciko, Kanit Turjawali Polres Ciko dan Anggota Sat Lantas, imbuh Kasi Humas Polres Ciko.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 23 ayat 4, batas kecepatan di jalan Tol, yaitu 60 hingga100 kilometer per jam. Batas kecepatan bisa berubah sesuai rambu lalu lintas yang ada atau terpasang di pinggir jalan.

Berikut detail aturan batas kecepatan yang telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4:

1. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
2. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
3. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
4. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman, tutup Iptu Ngatidja, SH.MH, Kasi Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)