Suara Indonesia News – Sampang. Polres Sampang dan Polsek jajaran terus  melaksanakan vaksinasi di berbagai wilayah di Kabupaten Sampang.

Dalam mempermudah masyarakat mendapatkan vaksinasi Covid-19, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si Sabtu (11/9) lalu, telah meluncurkan mobil Gerai Vaksin Presisi Keliling Polres Sampang.

Setelah diluncurkan Sabtu kemarin mobil vaksin Polres Sampang tersebut sudah mendatangi berbagai tempat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 khususnya di berbagai daerah yang jauh dari tempat-tempat vaksinasi.

Hari ini Selasa (14/09/2021) mobil Vaksin Presisi Polres Sampang mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Bustanul Huffadz Assaidiyah yang berada di Jl. Bukit Sitinggil Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Madura dan Ponpes Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang Madura.

Kegiatan yang dipimpin Kasat Binmas Polres Sampang AKP Mohni S.Pd dan Paurkes Polres Sampang Ipda Muhson menargetkan 600 dosis Vaksin Covid-19 habis dalam kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di kedua Ponpes tersebut.

Acara vaksinasi Covid-19 dimulai pukul 08.00 Wib diikuti oleh pengasuh pondok, dan santri-santri Ponpes Bustanul Huffadz Assaidiyah Dal Penang Sampang dan sampai pukul 12.30 Wib sudah 108 orang yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Sedangkan di Ponpes Nazhatut Thullab Prajjan Camplong Sampang Madura sampai pukul 12.30 Wib masih berlangsung acara vaksinasi dan sementara sudah 340 santri yang sudah di vaksin Covid-19.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si yang di wakili Kasat Binmas AKP Mohni S.Pd menuturkan bahwa pada hari ini, “Polres Sampang melaksanakan vaksinasi Covid-19 di berbagai tempat di seluruh wilayah Kabupaten Sampang dengan kerja sama dengan Kodim 0828 Sampang dan Dinkes Kabupaten Sampang,” ucap AKP Mohni.

AKP Mohni juga menjelaskan bahwa sebagai upaya meningkatkan vaksinasi di Kabupaten Sampang, Polres Sampang meluncurkan dua mobil vaksin presisi keliling dan dua sepeda motor trail untuk menjangkau masyarakat yang menginginkan vaksinasi di lokasi-lokasi yang jauh dari gerai atau tempat vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah.

“Selain melaksanakan vaksinasi di Ponpes Bustanul Huffadz Assaidiyah Dalpenang, Gerai Vaksin Presisi Keliling Polres Sampang juga melaksanakan vaksinasi kepada santri Ponpes Nazhatut Thullab Prajjan Camplong”, terang Kasat Binmas Polres Sampang

AKP Mohni S.Pd juga mengatakan bahwa dengan adanya Gerai Vaksin Presisi Keliling diharapkan seluruh masyarakat baik di kota maupun pelosok desa di Kabupaten Sampang segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 demi terciptanya herd immunity di Kabupaten Sampang.

Kasat Binmas Polres Sampang juga mengharapkan semua masyarakat untuk mengikuti vaksinasi untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sampang. “Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Gerai Vaksin Presisi Keliling dari Polres Sampang bisa menghubungi Bhabinkamtibmas di tiap-tiap desa untuk didata dan Tim Vaksinasi Polres Sampang akan mendatangi tempat tersebut” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon menggelar vaksinasi drive thru atau layanan tanpa turun di Gelanggang Olahraga (GOR) Watubelah, Jalan Fatahillah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (14/9/2021).

Pantauan tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, program vaksinasi yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-76 PMI ini berbeda dengan pelaksanaan vaksinasi lainnya, di mana penerima vaksin tidak perlu turun dari kendaraan roda empat.

Selain warga yang menggunakan roda empat, tampak pula warga tanpa kendaraan mengantre di depan GOR Watubelah untuk mendapatkan vaksin. Panitia pun menyediakan mobil khusus bagi warga lainnya itu.

Dalam pelaksanaan tersebut, hadir Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag, Anggota DPR RI Satori, S.PdI., M.M, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman, dan sejumlah pejabat lainnya.

Bupati Cirebon mengatakan, vaksinasi drive thru dilakukan untuk mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Pemerintah berharap, akhir tahun bisa selesai. “Berharap kerjasama dan gotong royong, supaya pandemi ini segera selesai,” kata Imron.

Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana mengatakan, program vaksinasi Drive Thru ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-76 PMI. Bahkan kegiatan ini ikut membantu Pemerintah daerah dalam mencapai herd immunity warganya.

“Kami tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan untuk bisa terselenggaranya vaksinasi secara Drive Thru,” kata Heviyana.

Heviyana juga menjelaskan, dalam kegiatan ini pihaknya dibantu oleh sejumlah pihak seperti Suzuki Cinta Damai, Lanal Cirebon,  Bank Mandiri , BTN, BNI , BRI, bjb dan OJK.

“Alhamdullilah Lanal Cirebon membantu dengan memberikan vaksin sebanyak 200 bersama tenaga kesehatnnya. Dan Vaksin sendiri didapat dari rekanan kita seperti bank bjb dan OJK,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan vaksinasi secara Drive Thru ditargetkan 9.200 vaksin disuntikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Sebenarnya kita dibuka untuk warga Kabupaten Cirebon, tetapi setelah mempertimbangan akhirnya kita buka untuk masyarakat umum dan pendaftaran langsung di lokasi tidak menerima pendaftaran secara Online,” kata Heviyana.

Menurut Heviyana, untuk lokasi pelaksanaan vaksinasi Drive Thru diambil di GOR Watubellah Sumber. Sebab, GOR tersebut bisa menampung masyarakat cukup banyak sehingga tidak menyebabkan kemacetan.

“Kita targetkan kegiatan satu hari selesai, tetapi kalau tidak memungkinkan kita bikin dua hari pelaksanaannya,” katanya.

Selain itu, kata Heviyana, vaksinasi Drive Thru berbeda dengan vaksinasi pada umumnya. Sebab, masyarakat harus menggunakan kendaraan roda empat.

“Nanti satu mobil itu hanya tiga orang yang di vaksin. Jadi mulai dari pendataan, pengisian formulir, pengecekan tensi darah, screening dan vaksinasi warga tidak boleh turun dari mobil petugas yang akan mendatangi di mobil,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Jakarta. Petrus Selestinus Koordinator TPDI dan Advokat Peradi mengatakan, desakan Ahli Hukum Themis Indonesia Law Firm & Dewi Keadilan dan Wadah Pegawai KPK, agar Presiden Jokowi mengambil alih permasalahan 57 Pegawai KPK nonaktif (Novel Baswedan dkk tidak memiliki dasar hukum. Dimana peserta yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), agar bisa diangkat menjadi PNS pada KPK.

“Alasannya, karena permasalahan Novel Baswedan dkk, sudah dibawa ke ranah proses hukum. Bahkan bisa saja akan masuk dalam sengketa Perdata dan/atau Tata Usaha Negara dalam lingkup wewenang Badan Peradilan TUN,” kata Petrus menegaskan. (14/09-2021)

Menurutnya, hal ini tentu tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Presiden Jokowi. Sebab Presiden Jokowi adalah warga negara biasa yang sama di mata hukum.

“Kesalahan mendasar Novel Baswedan dkk, dalam menyikapi Keputusan Pimpinan KPK menonaktifkan mereka, adalah tidak menggunakan Upaya Administratif guna mendapatkan perlindungan hukum. Terutama akibat tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” jabarnya.

Padahal  kata Petrus, upaya administrasi itu sebagai pintu awal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Ketika tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai telah merugikan seseorang atau badan hukum perdata.

“Bukan malah membawa sengketa TUN ke Presiden, karena Presiden tidak boleh mengintervensi suatu permasalahan yang masih dalam proses sengketa,” ucapnya.

Keluarkan SK Pemberhentian 57 Anggota Non Aktif KPK

Menurutnya, Pimpinan KPK harus segera mengeluarkan SK. Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dkk. Sehingga bagi Novel Baswedan dkk, yang tidak puas terhadap SK. Pemberhentian yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan mereka, dipersilakan menuntut secara Tata Usaha Negara sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita.

Kata Petrus, KPK dan BKN bekerja berdasarkan sitem norma, standar, kriteria dan prosedur dalam mengelola pemerintahan. Karena itu ketika ada pihak-pihak yang merasa tidak sejalan dengan kebijakan Pimpinan KPK.

“Maka berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, langkah yang ditempuh adalah mengunakan Upaya Administratif dan/atau Badan Peradilan, bukan ke semua Komisi Negara atau ke Presiden,” jelasnya.

Lanjut Petrus, Presiden menurut UU ASN, merupakan penanggung jawab tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN. Dengan demikian, maka desakan agar Presiden Jokowi mengambil alih tanggung jawab permasalahan Novel Baswedan dkk, sangat tidak relevan.

“Karena tanggung jawab Presiden hanya bagi mereka yang sudah berstatus ASN, sedangkan Novel dkk. bukan ASN,” tukasnya.

Jangan Pasang Jebakan Kata Petrus, permasalahan Novel Baswedan dkk, sesungguhnya persoalan perdata biasa yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara atau Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara.

“Anehnya perkara Novel Baswedan dkk, ditarik terlalu jauh hanya untuk menekan Presiden melalui opini publik. Padahal negara kita adalah negara hukum bukan negara opini publik,” tegas Petrus.

Terakhir katanya, Hukum Administrasi Pemerintahan jelas mengatur tentang bagaimana langkah yang hendak diambil ketika suatu tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai melanggar hukum dan merugikan bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yaitu menyerahkan penilaian atas sah tidaknya tindakan pejabat dimaksud pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum.

“Dalil sejumlah pihak dengan bersandar pada peringatan Presiden Jokowi, agar tidak memberhentikan mereka yang tidak lolos TWK, tidaklah berdasar. Karena peringatan Presiden bukan perintah UU, melainkan sebuah sikap negarawan yang memberi spirit agar mereka yang ikut TWK harus lulus dan bisa jadi ASN di KPK. Bukan sebaliknya tidak lolos, lantas minta diangkat menjadi ASN pada KPK,” pungkasya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Gresik. Ratusan siswa SMPIT Al Ibrah di Kabupaten Gresik mengikuti Vaksinasi Covid 19 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Selasa (14/9/2021).

Berbeda dengan vaksinasi di Sekolah lainnya, sebelum menjalani vaksinasi, para siswa diharuskan mengikuti Murojaah Al Qur’an, yang diadakan di masjid sekolah,  agar pada saat menjalani screning dan vaksinasi bisa lebih tenang saat divaksin.

Usai mengikuti kegiatan Murojaah Al Qur’an, silih berganti, satu persatu siswa mulai menjalani screning, untuk kemudian melakukan vaksinasi yang bertempat di halaman sekolah.

Talita Adinda Salsabila (13) Salah seorang siswa SDIT Al Ibrah mengatakan bahwa, dirinya merasa tidak tegang saat divaksin meskipun awalnya deg degan.

“Saya merasa enjoy aja meskipun tadi lihat temen temen ada yang bilang sakit, tapi ternyata yaa tidak sakit kok” ujarnya santai.

Dalam kegiatan vaksinasi ini, diikuti sekitar 343 Siswa yang diikuti tidak hanya oleh Siswa SMPIT Al Ibrah, melainkan juga diikuti oleh Siswa SDIT Al Ibrah Gresik,  SMP Muhammadiyah 12 GKB, SMK Islamic Con, dan SMA Negeri 1 Manyar.

Sementara itu Kepala Sekolah SMPIT Al Ibrah, Mulyono mengatakan bahwa, pihaknya bekerjasama dengan Dinkes Gresik, Puskesmas Sukomulyo, dan Satgas Covid 19 kecamatan Manyar, untuk melaksanakan Vaksinasi bagi para siswa.

“Pada vaksinasi kali ini ada 220 dosis vaksin sinovac dari dinas kesehatan dan sebelum vaksinasi, para siswa kita haruskan mengikuti kegiatan Murojaah Al Qur’an, agar saat vaksinasi dan proses screening bisa berjalan lancar” kata Mulyono disela sela kegiatan Vaksinasi.

Usai mengikuti kegiatan vaksinasi, para siswa langsung mendapat Susu dan konsumsi, serta bagi siswa putri, langsung mengikuti sosialisasi terkait Suplemen penambah darah yang diadakan oleh Dinkes Gresik (Gbr/Hari R)

Suara Indonesia News – Sidoarjo. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta didampingi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH. Marzuki Mustamar dan Rois Syuriah PWNU Jatim KH.Anwar Manshur bersama Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres Sidoarjo, melakukan pengecekan vaksinasi di kalangan pelajar dan Santri di kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (14/9/2021). Hal ini sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah, guna terwujudnya herd immunity di Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta didampingi ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar, Rois Syuriah PWNU Jatim KH.Anwar Manshur, Pengurus Yayasan dan Pejabat Utama Polda Jatim serta Kapolres Sidoarjo, melakukan pengecekan vaksinasi tahap pertama dengan target 6000 dosis, yang dibantu 60 tenaga kesehatan dan berlangsung selama dua hari, menggunakan vaksin jenis sinovac untuk kalangan pelajar di Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma’arif (YPM) Taman, Kabupaten Sidoarjo.

“Pada hari ini, Polda Jawa Timur bersama Biddokkes melakukan kegiatan vaksinasi di YPM, dengan jumlah 6000 dosis yang laksanakan selama dua hari, sekarang 3000 dosis dan besok 3000 dosis,” ucap Irjen Pol Nico Afinta usai melakukan pengecekan vaksinasi.

Ini bagian dari strategi vaksinasi dengan sasaran kepada murid-murid serta para Santri tingkat SMP dan SMA dimana dalam beberapa waktu yang lalu Polda Jatim telah melaksanakan vaksinasi kepada seluruh jajaran.

“Lalu kami juga akan bersama-sama terus dengan PWNU, di dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi. Besok rencana kami akan rapat. Dalam rapat ini kami berdiskusi bagaimana mempercepat penyerapan vaksinasi di Jawa Timur. Tentunya PWNU dengan seluruh jajarannya tadi kami berdiskusi sudah siap dalam pelaksanaanya. Dengan program ini dan tujuan dari rapat ini, nantinya akan mencari orang, tempat, sistem, dan mekanisme yang disepakati, sehingga nanti rencananya kami hanya melakukan dropping vaksin, yang nantinya ada satu atau dua orang dari pihak Polri maupun dari Kodam,” paparnya Kapolda Jatim.

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar, setiap kali didropping langsung habis. Sehingga ini nanti akan disebar di seluruh Jawa Timur. Harapannya, target 70% dari 31 juta yang sudah ditetapkan pemerintah, itu akan lebih cepat dicapai oleh Jawa Timur, tentunya dengan sinergi bersama,” lanjutnya.

“Mohon dukungan baik kepada masyarakat, kami akan siap selalu melaksanakan vaksinasi, ayo datang ke Bhabinkamtibmas, datang ke Babinsa, datang kepada RT, RW dan melapor, nanti secara berjenjang akan disiapkan vaksin pada masyarakat,” ajak Kapolda Jatim  untuk masyarakat bervaksin.

Sementara terkait dengan levelering Irjen Pol Nico Afinta juga menjelaskan ada beberapa parameter, yaitu respon yang dilakukan oleh suatu wilayah terhadap permasalahan angka positif, angka sembuh, dan angka meninggal.

Respon tersebut ada tiga parameter. Yang pertama berapa banyak testing yang dilakukan, berapa banyak tracing yang dilakukan, dan bagaimana tingkat kesuksesan treatment yang dilakukan.

“Ini selalu dievaluasi oleh Menkes dan ada beberapa daerah, misalkan kemarin Lamongan, Tuban, sudah turun menjadi level satu. Karena respon yang dilakukan terhadap permasalahan itu baik. Untuk daerah-daerah yang masih di level 3, kami harapkan melakukan hal yang sama, sehingga dengan terus turunnya level nanti salah satunya nanti proses PTM akan dapat dilakukan sesuai aturan. Tapi harus vaksin semua jadi baik guru, murid maupun perangkat di dalam satu lembaga pendidikan itu semuanya divaksin,” tandasnya Kapolda Jatim.

Ketua PWNU Jatim KH. Marzuqi Mustamar juga menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal ini Polda Jatim, untuk mensukseskan program pemerintah ini, baik di kalangan warga nadliyin maupun lembaga pendidikan NU dan pesantren.

“Kami NU di samping punya satgas Covid, tugasnya antara lain juga melakukan, mendukung, dan koordinasi tentang vaksinasi, kami terus mendorong pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Ma’arif, diniyah-diniyah, dan masyarakat jamaah, untuk terus mau menerima vaksin, Alhamdulillah kami sukses, dari Polda dari Polres masing-masing rata-rata PTNU dapat ribuan vaksin,” jelasnya KH. Marzuqi Mustamar. (Hari R)

Suara Indonesia News – Pekanbaru. Kepolisian Daerah Riau kembali menyalurkan vaksin. Kali ini, vaksinasi massal digelar di kampus Unri, Panam Pekanbaru pada Selasa (14/9/2021) pagi. Sebanyak 2.400 dosis vaksin disediakan, dengan sasaran kalangan civitas, mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus.

Vaksinasi massal di kampus Unri dihadiri langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun Msi, didampingi para pejabat utama Polda Riau serta rektor dan pihak kampus, dengan mengambil lokasi di Fakultas Fisipol Unri Panam. Sejak pagi para peserta vaksin sudah hadir dengan tertib dan terlihat antusias, didominasi mahasiswa.

Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun mengatakan, vaksinasi massal ini merupakan kerjasama Polda dengan Unri. Hal serupa juga sudah dilakukan Kepolisian dengan pihak-pihak lain, dengan tujuan mempercepat pencapaian target vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok (Herd Immunity), sehingga angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

“Ini sebagai salahsatu upaya kita bersama dalam penanggulangan Covid-19 di Riau khususnya kalangan civitas, mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus Unri. Kita berterima kasih kepada civitas dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut,” kata jenderal bintang satu tersebut disela-sela tinjauannya.

Ditegaskan Brigjen Tabana Bangun, percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa bertujuan membentuk kekebalan kelompok.

“Itu kita harap tercapai di tengah masyarakat. Vaksinasi juga kerja sama berbagai kalangan, tidak hanya kampus,” yakin dia.

Menurutnya, Covid-19 juga berdampak besar terhadap dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi di mana mahasiswa tidak bisa aktif dalam proses belajar mengajar secara tatap muka. Maka itu, dengan percepatan vaksinasi tentunya sangat penting guna mendukung pembelajaran di kampus.

“Penyelenggaraan pendidikan terutama perguruan tinggi terkendala pelaksanaannya, maka pelaksankaan vaksinasi perlu dilakukan. Diharap bisa membentuk herd ommunity di kalangan kampus. Sehingga aktivitas tatap muka berjalan normal kembali,” ungkap Brigjen Tabana Bangun.

Diyakininya, percepatan vaksinasi sudah berdampak dalam menekan laju penyebaran Covid-19, di mana dalam beberapa pekan belakangan angka pasien terinveksi Corona menurun ke angka di bawah 100 perhari.

“Sampai kemarin, di Riau sudah di bawah 100. Kita berupaya dan terus berdoa, mudah-mudahan Riau bisa meminimalisir penyebaran Covid dan aktivitas segera normal,” harapnya.

Senada dengan itu, Rektor Unri Aras Mulyadi mendukung penuh percepatan vaksin yang digerakkan Polda Riau. Apalagi hari ini ada 2.400 dosis diberikan kepada pihaknya.

“Kita akan tuntaskan hari ini pemberian vaksin. Di mana 70 persen untuk mahasiswa dan 30 persen lainnya bagi tenaga pendidik dan sebagian masyarakat sekitar,” ujarnya.

“Kita sangat apresiasi, di mana salah satu kesiapan belajar tatap muka adalah persentase dari vaksinasinya. Saat ini, persentase tingkat vaksinasi di Unri dengan angka tenaga pendidik sudah 75 persen, mahasiswa 35 persen dari jlah 35 ribu orang,” lanjut Aras Mulyadi. (Mus)

Suara Indonesia News – Labuha. Pemda Halmahera Selatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Khairun Ternate. Penandatanganan perjanjian dilakukan di ruang kerja bupati, Jl Kebun Karet, Kampung Makian, Bacan Selatan, Selasa (14/9-2021) pagi.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Bupati Usman Sidik dan Rektor Unkhair DR. M Ridha Ajam, M.Hum, disaksikan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba serta seluruh pimpinan OPD.

Selain MoU dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan (MoA) dengan semua dekan di lingkungan Unkhair, yakni Pendidikan, Keteknikan, Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Kesehatan, Sosial Budaya, dan Hukum.

Dalam kesempatan itu Bupati Usman mengatakan, Pemda Halmahera Selatan menyambut baik atas kerja sama yang terjalin ini. Karena menurutnya, kerjasama merupakan langkah nyata berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Halmahera Selatan.

“Jadi di kesempatan ini kami dari Pemda Halmahera Selatan menandatangani MoU-MoA dengan Unkhair untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar bersama, dan pemagangan, pendampigngan dan pemateri/ narasumber,” ungkap Bupati Usman dalam sambutannya.

Sejalan menjadi visi misi Usman-Bassam dalam memajukan pendidikan Halmahera Selatan, Usman bilang, Pemda Halmahera Selatan juga akan memberikan beasiswa S1-S2 termasuk berkuliah di Fakultas Kedokteran.

“Kita ingin mewujudkan Halmahera Selatan cerdas. Dengan Halmahera Selatan cerdas itu orang bisa berkarya,” ujar Usman.

Dalam kesempatan ini, Rektor Unkhair Ridha Ajam mengaku bangga dengan kerja sama ini. “Pak Bupati Usman Sidik dan Pak Wakil Bupati Baam Kasuba ini memiliki visi untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat Halmahera Selatan bergelar sarjana dan magister. Jadi kerjasama ini sangat tepat,” ungkapnya.

Ridha menambahkan, Unkhair siap untuk menyukseskan visi misi bupati dan wakil bupati di bidang pendidikan baik informal maupun formal. Dosen Unkhair, katanya, banyak yang menjadi instruktur yang bisa mengajar di sekolah maupun bidang lainnya. Lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mahasiswa dapat mengajar di sekolah hingga satu semester, dan ini telah dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Study Manajemen.

“Mengajar satu semester sama dengan kuliah satu semester. Ini peluang besar dengan Halmahera Selatan, tidak hanya di sekolah dan ini bisa juga diterapkan di kantor desa. Dan mahasiswa magang disana, mereka betul-betul belajar dan bekerja di desa, itu kuliah satu semester, 5-6 bulan. Kepala desa di Halmahera Selatan juga bisa kuliah di Unkhair, sehingga kepala desa dapat memahami ilmu manajemen agar pengelolaan dana desa optimal, manajemen desa baik,” pungkasnya. (Sam)

Suara Indonesia News – Indramayu. Perlahan dan pasti. Itulah yang kini mulai dirasakan oleh seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kedokanbunder. Setelah memiliki Desa Cangkingan sebagai ‘Desa Digital’ terbaik di Kabupaten Indramayu,  kini Kecamatan Kedokanbunder segera menjadi ‘Kawasan Digital’.

Kawasan Digital yang digadang-gadang ini memiliki konsep semua desa saling terintegrasi dengan jaringan internet yang dapat digunakan untuk kebutuhan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya Kawasan Digital akan memudahkan segala akses masyarakat untuk mendapatkan layanan digital dalam memudahkan segala urusannya.

Kepala Seksi Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Didin Imanudin menjelaskan, Kecamatan Kedokanbunder pada tahun 2021 ini menjadi pilot project Kawasan Digital di Kabupaten Indramayu.

Sebanyak 4 desa menjadi pioneer yang akan dijadikan sebagai Kawasan Digital. Ke-4 desa tersebut yakni Desa Cangkingan, Kedokanagung, Jayawinangun, dan Jayalaksana.

Menurut Didin, sebagai langkah awal saat ini para pamong desa dari 4 desa tersebut tengah dilatih untuk mendapatkan pembekalan secara konsep dan teknis untuk menjalankan Kawasan Digital tersebut.

“Mulai hari ini sampai Rabu, pamong desa dari empat desa kita berikan pembekalan secara teknis,” kata Didin disela-sela acara pelatihan di Desa Cangkingan, Senin (13/9/2021).

Kawasan Digital ini akan terpusat di Desa Cangkingan yang kemudian akan disebarluaskan ke 4 desa tersebut. Selanjutnya akses internet yang ada di 4 desa itu akan dibagi ke berbagai penjuru untuk berbagai keperluan. Pelaksanaan Kawasan Digital ini bisa menggandeng BUMDes untuk bisa berjalan secara maksimal.

Menurut Didin, untuk 3 desa lainnya yang ada di Kecamatan Kedokanbunder bisa juga bergabung untuk Kawasan Digital ini secara bertahap.

Sementara itu Camat Kedokanbunder, Andri M. Shaleh mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana wilayahnya dijadikan sebagai Kawasan Digital. Bahkan jika dimungkinkan tidak hanya 4 desa namun semua desa di Kecamatan Kedokanbunder bisa terintegrasi dengan Kawasan Digital .

“Tindaklanjut dari Lebu Digital ini kita berharap terus berlanjut menjadi Kawasan Digital,” tegas Andri. (Toro)