Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Kordinator LSM ACW Provinsi Aceh, Sl. Pasaribu, minta Sekertaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil  untuk melaksanakan Permendagri No.19 Tahun 2016.yaitu tentang Pengelolaan dan Menertibkan Barang Milik Daerah ( BMD) di Kabupaten itu. Demikian di sampaikan kepada Media ini Sabtu (11/09/2021) di Singkil.

Ia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat edaran tentang Percepatan pembenahan pengelolaan Barang milik Daerah (BMD). Dengan merekomendasikan kepada Gubernur, Bupati dan Walokota di seluruh Indonesia untuk melakukan :

1. Penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU nomor 23 Tahun 2014.
2. Penyelesaian Permasalahan BMD antar Pemerintah Daerah akibat Pemekaran Wilayah
3. Penyelesaian Permasalahan BMD dengan Instansi Vertikal
4. Penyelesaian permasalahan BMD yang di kuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak.
5. Percepatan Penyelesaian Sertifikasi BMD berupa Tanah
6. Tentang Pelaksanaan BMD baik phisik legalitas maupun administrasi.

Terkait poin poin itu, LSM ACW Perlu mendorong Sekda Aceh singkil untuk isegera melaksanakan surat edaran KPK tersebut, karena sebagaimana hasil Penelusuran ACW terkait Barang Milik Daerah( BMD) Kabupaten Aceh singkil di duga masih Kacau balau alias tidak tertip, mulai dari Aset Tanah, Gedung apalagi Aset Kenderaan Roda empat dan Roda dua. Dan di katakan Kenderaan yang banyak tidak jelas adalah di Dinas Perhubungan Aceh singkil, mulai dari Kenderaan Roda 4 seperti Pickup Eltor ada 3 unit sudah jadi barang Rongsokan di ketahui Dua unit terletak di belakang Terminal Singkil dan satu unit di belakang Kantor Dinas Perhubungan Aceh Singkil. Dan ada 2 unit lagi menurut informasi masih si kendalikan pihak ke tiga namun terkait PAD nya belum ada informasi yang akurat berapa di setor ke Dinas terkait.

kemudian di Dimas Perkebunan Aceh Singkil diketahui Mobil Double Csbin Plat BL 8026 RA.hingga kini tidak tahu keberadaannya atau hilang,” ucap Pasaribu.

Pasaribu mengatakan persoalan Pengelolaan Asset di Kabupaten Aceh Singkil setiap Tahun metupakan jadi Perhatian Pihak BPK RI perwakilan Provinsi Aceh banyak tidak tertip cara Pencatatan nya. Mulai dari Aset bergerak maupun tidak bergerak. Demikian juta bsnyak Tanah Pemkab Aceh Singkil belum berrttifikat hal ini juga setiap tahun temuan LHP BPK.

Lanjut Pasaribu, kaitan inilah sehingga Lsm Acw sudah beberapa kali menyurati Pemkab Aceh Singkil melalui Bagian Umum Setda Kab Aceh Singkil terkait data Aset Daerah ini tapi tidak pernah di respon. Demikian juga di Dinas Perhubungan Aceh Singkil sudah Dua kali di surati perihal Permintaan Data Kenderaan Roda empat, juga roda dua kemudian Kapal boat dan lainnnya.Karena di akuinya ACW sudah beberapa kali Menyurati Dinas Terkait meminta Data Kenderaan Roda empat dan Roda dua juga Boat dan kapal Per 31 Desember 2018 lalu, namun hingga detik ini Pihak Dinas tidak ada membalas.

Kemudian lanjut nya, demikian juga di Bagian Umum setda Kab Aceh singkil sudah di surati Lembaganya terkait Aset Tanah dan gedung juga Kenderaan Roda empat dan Roda dua di Sekda kab Aceh singkil namun nasipnya sama tak berbalas juga.

Kaitan ini lah LSM ACW mendorong Sekda untuk Menertibkan seluruh Barang milik daerah(BMD)yang  di duga banyak Barang tidak ada suratnya, dan ada suratnya barangnya tidak ada, dan sebagian sudah tidak di diketahui pemiliknya.

Mulai dari Tanah, gedung terutama kenderaan roda dua. Sebab bila hal ini tidak di tertipkan adalah merupakan kerugian bagi daerah dan terkait Barang Milik daerah sangat rawan untuk di korupsi jika Pencatatannya amburadul alias tidak tertip tidak transparan dan tidak akuntabel, pungkas Pasaribu. (SK)

Suara Indonesia News – Gresik. Tingkat resiko kasus Covid-19 di Kabupaten Gresik mulai melandai seiring dengan menurunnya angka penderita Covid-19. Alhasil, Gresik sudah memasuki zona kuning dan PPKM level 2.

Aktifitas dapur umum yang didirikan di area rumah dinas Bupati Gresik pun mulai dihentikan untuk sementara, mengikuti perkembangan kasus Covid-19.

Ketua TP-PKK Kabupaten Gresik Nurul Haromaini Ali Fandi Akhmad Yani selaku koordinator dapur umum menyampaikan, dihentikannya aktifitas dapur umum ini lantaran PPKM sudah pada level 2 dan Gresik termasuk zona kuning tingkat resiko sebaran Covid-19.

“Untuk itu, sementara waktu aktifitas dapur umum kita hentikan. Kita ikuti perkembangan kedepan. Namun saya berharap, tidak ada lagi lonjakan kasus baru virus Covid-19,” kata Nurul Haromaini, Jum’at (10/9/2021).

Dirinya mencatat, selama kurun waktu dua bulan terakhir, dapur umum tersebut sudah mendistribusikan sekitar 10 ribu paket makanan kepada masyarakat yang terdampak. Juga donasi yang masuk ke dapur umum ini senilai Rp. 47 juta rupiah.

“Keberadaan dapur umum ini dinilai sangat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan membutuhkan asupan makanan,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama para donatur dan juga para relawan yang rela memberikan sumbangsih berupa donasi maupun tenaga dan juga pikiran selama aktifitas dapur umum berlangsung.

“Kepada para donatur, kami sampaikan terima kasih atas donasi yang sudah diberikan untuk menunjang dapur umum ini. Para relawan dari berbagai organisasi dan masyarakat umum, saya secara pribadi sangat berterima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang telah diberikan. Tidak terasa, selama dua bulan terakhir, dapur umum sudah mendistribusikan nasi sebanyak 10 ribu paket, ini berarti semangat para relawan sangat luar biasa,” kata Nurul Haromaini.

Dirinya berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir. Namun dirinya berpesan kepada para relawan untuk kesediaannya  membantu apabila kembali dibutuhkan di dapur umum. (iis/Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Setelah 2 tahun berhenti beraktifitas karena masa pandemi, sentra UMKM dan kuliner Pudak Galeri yang berada di jalan Pahlawan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik akan kembali dibuka. Rencananya pembukaan akan dilaksanakan akhir September mendatang.

Terkait dengan rencana dibukanya kembali Pudak Galeri, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengundang sejumlah pelaku usaha UMKM yang dilibatkan di Pudak Galeri untuk berdiskusi. Gus Yani mengadakan pertemuan tersebut di Pendopo Kabupaten Gresik, Jum’at (10/09/2021)

Gus Yani mengatakan, dibukanya kembali sentra UMKM Pudak Galeri ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19. Ditambah lagi, resiko penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik sudah memasuki zona kuning dan memasuki PPKM level 2. Untuk itu dirinya mengatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik.

“Saat ini adalah waktu yang tepat dilakukan pemulihan ekonomi, kita awali dari pelaku usaha UMKM dulu. Kita susun pola, strategi sehingga perlahan kita pulihkan ekonomi di Kabupaten Gresik,” ujar Gus Yani.

Gus Yani, sapaan akrab Bupati Gresik juga mempersiapkan formula baru seiring dengan aktifitas perdana Pudak Galeri pasca 2 tahun vakum. Bekerjasama dengan Bea Cukai Gresik, Gus Yani akan menghadirkan pelayanan baru, yakni Klinik Revitalisasi Ekspor bagi usaha UMKM di Kabupaten Gresik.

“Kami mencoba membantu pelaku usaha UMKM dengam membuka ruang konsultasi bagi pelaku usaha UMKM yang berminat menjadi eksportir. Bersama dengan bea cukai Gresik, kita siap bantu fasilitasi pelaku UMKM yang ingin menjadi eksportir dengan produk unggulannya, terutama terkait konsultasi. Misalnya saja terkait dengan perizinannya ataupun pangsa pasar skala ekspor,” kata Gus Yani.

Dengan dimulainya kembali aktifitas di Pudak Galeri, dirinya berharap agar UMKM di Gresik terus eksis dan mempunyai daya saing. Bahkan mampu menembus pasar internasional melalui produk-produk unggulan yang dihasilkan.

“Selama masa pandemi, hampir semua pelaku usaha terdampak. Oleh sebab itu, mulai saat ini ayo kita semua bersinergi, baik pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memulihkan perekonomian di Kabupaten Gresik. Saya yakin pemulihan ekonomi akan terwujud apabila pemerintah dan masyarakat saling mendukung dan bersinergi,” pungkas Gus Yani. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Jakarta. MA telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan KPK No. 1/2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU 19/2019 dan PP 41/2020. Putusan MA ini menguatkan Putusan MK nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK nomor: 34/PUU-XIX/2021.

Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan BKN menyelenggarakan TWK legal. Dimana pelaksanaan TWK sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional.

Hal ini disampaikan Hendardi, Ketua SETARA Institute & Inisiator Human Security Initiative (HSI) kepada media di Jakarta, Jumat (10/09/2021).

Menurutnya, dalam putusan MA juga menyebutkan bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN.

“Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah. Organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN. Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan,” jelas Hendardi.

Kata pengacara senior ini, dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK. Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan, untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi.

Namun demikian, problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial.

“Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Selanjutnya silahkan saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final. Dimana ini sudah merupakan obyek tata usaha negara,” pungkas Hendardi menyarankan.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Jakarta. Kepulauan Nias setelah dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yakni Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias Utara dinilai tidak ada pembangunan infrastruktur publik yang signifikan, pelayanan publik masih berkualitas rendah, kemiskinan tidak berkurang bahkan cenderung naik, angka pengangguran cenderung naik, stunting tidak teratasi dengan baik bahkan pelayanan kesehatan kurang maksimal.

Selain itu juga, sektor pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi kreatif berbasis kewirausahaan, pariwisata dan perikanan belum maksimal dalam pengelolaan untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.

Kalangan aktivis milenial mengatakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kepulauan Nias hingga hari ini adalah kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang merosot baik pimpinan daerah dan anggota legislatif. Maksudnya adalah minimal sensitivitas terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Padahal anggaran naik tiap tahunnya tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggota legislatif yang mewakili mereka (rakyat) cenderung melupakan apa yang menjadi komitmen terhadap rakyat. Misalnya, anggota legislatif di Nias Selatan dianggarkan pembelian baju Rp.18.000.000 perorang di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sangat susah saat ini, ujar Edizaro Lase di Jakarta Jumat, (10/09/2021).

Kalangan aktivis milenial menawarkan solusi dan gagasan agar masyarakat Kepulauan Nias bisa naik level baik di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan perikanan, pelayanan publik maksimal, dan peningkatan SDM berkualitas dengan memberikan dukungan kepada generasi milenial untuk mengisi kursi kepala daerah dan anggota legislatif di tahun 2024, ujar Edizaro Lase.

Sudah terbukti, kepala daerah yang pernah berkuasa tidak sedikit masyarakat yang kecewa bahwa ada yang masuk penjara karena tindak pidana korupsi.

Masyarakat sangat berharap kepala daerah yang baru terpilih di Kepulauan Nias saat ini agar benar-benar mendengarkan keluhan dan penderitaan masyarakat biar masyarakat Kepulauan Nias kesejahteraannya lebih baik.

Kolaborasi antara kepala daerah dan anggota legislatif adalah kunci pembangunan signifikan dan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya jika tidak masyarakat hanya menjadi komoditas janji semata, tegas Edizaro Lase. (GD)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan mengelar vaksinasi Drive Thru pada Selasa (14/9/2021) di SOR Watubelah Kecamatan Sumber. Vaksinasi Drive Thru dilakukan  dalam rangka HUT-76 PMI.

Hal tersebut diungkapan oleh Ketua PMI Kabupaten Cirebon,  Sri Heviyana seusai rapat Koordinasi dengan Bupati Cirebon,  Drs. H. Imron, M.Ag,  Kadinkes, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes, Dishub, Lanal Cirebon dan Sejumlah pihak di Pendopo Bupati Cirebon,  Jalan Kartini Kota Cirebon, Jumat (10/9/2021).

Ketua PMI Kabupaten Cirebon,  Sri Heviyana mengatakan, program vaksinasi _Drive Thru_ ini merupakan rangkaian peringatan HUT-76 PMI. Bahkan kegiatan ini ikut membantu Pemerintah daerah dalam mencapai _herd immunity_ warganya.

“Kami tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan untuk bisa terselenggaranya vaksinasi secara _Drive Thru_, ” kata Heviyana.

Heviyana juga menjelaskan dalam kegiatan ini pihaknya dibantu oleh sejumlah pihak seperti Suzuki Cinta Damai, Lanal Cirebon,  Bank Mandiri , BTN, BNI , BRI, bjb dan OJK.

“Alhamdullilah Lanal Cirebon membantu dengan memberikan vaksin sebanyak 200 bersama tenaga kesehatnnya. Dan Vaksin sendiri didapat dari rekanan kita seperti bank bjb dan OJK,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan vaksinasi secara _Drive Thru_ ditargetkan 9.200 vaksin disuntikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Sebenarnya kita dibuka untuk warga Kabupaten Cirebon,  tetapi setelah mempertimbangan akhirnya kita buka untuk masyarakat umum dan pendaftaran langsung di lokasi tidak menerima pendaftaran secara online,” ujar Heviyana.

Ia menambahkan,  untuk lokasi pelaksanaan vaksinasi Drive Thru diambil di SOR Watubelah Sumber.  Sebab, SOR tersebut bisa menampung masyarakat cukup banyak sehingga tidak menyebabkan kemacetan.

“Kita targetkan kegiatan satu hari selesai, tetapi kalau tidak memungkinkan kita bikin dua hari pelaksanaannya,” katanya.

Selain itu, kata Heviyana,  vaksinasi _Drive Thru_ berbeda dengan vaksinasi pada umumnya. Sebab, masyarakat harus menggunakan kendaraan roda empat.

“Nanti satu mobil itu hanya tiga orang yang divaksin. Jadi mulai dari pendataan, pengisian formulir,  pengecekan tensi darah, _screening_ dan vaksinasi warga tidak boleh turun dari mobil petugas yang akan mendatangi di mobil,” katanya.

Sementara itu, Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,  Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes mengatakan, pihaknya mendukung  penuh program vaksinasi _Drive Thru_ yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Cirebon.

“Nanti ada enam tim yang akan membantu dalam pelaksanaan vaksinasi _Drive Thru_,  Satu dari Lanal Cirebon dan Lima dari Dinkes Kabupaten Cirebon, ” katanya.

Enny mengaku, sebelum pelaksanaan vaksinasi _Drive Thru_,  pihaknya meminta untuk melakukan rapat terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan di lapangan.

“Nanti kita rapat terlebih dahulu serta survei lokasinya,  soalnya ini berbeda dengan Vaksinasi biasa. Sebab ini Drive Thru sehingga teknisnya nanti seperti apa, karena warga yang akan divaksin berada di mobil, ” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Jajaran Polresta Cirebon kembali membagikan bantuan kepada warga Kabupaten Cirebon dalam rangkaian kegiatan bertajuk Polresta Cirebon Peduli, Jumat (10/9/2021). Bantuan tersebut disalurkan langsung secara _door to door_ ke rumah-rumah warga.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, mengatakan, sasaran kegiatan Polresta Cirebon Peduli kali ini di yaitu warga slum area yang terdampak PPKM di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Dalam kegiatan itu, terlihat personil Polresta Cirebon menyerahkan langsung bantuan beras kepada warga di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman dan Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Mereka mendatangi satu per satu rumah-rumah warga desa tersebut.

“Di Desa Cigobang dan Desa Sigong ini kami membagikan 200 paket bantuan beras kepada masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan Pemdes untuk mendata warga yang akan diberikan bantuan,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Arif berharap kegiatan tersebut membuat keluarga besar Polresta Cirebon dan komponen masyarakat lainnya dapat membangun kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada warga yang terdampak dengan PPKM ini.

Pihaknya meyakini jika kegiatan semacam itu diikuti instansi atau tokoh masyarakat lainnya maka semangat kepedulian dan kebersamaan menjadi sebuah komitmen di Kabupaten Cirebon. Sehingga warga yang terdampak PPKM ini kebutuhannya terpenuhi meski tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu.

“Bantuan ini akan disalurkan secara rutin kepada warga yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini menginspirasi pihak lain untuk turut berbagi dengan orang-orang di sekitarnya,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H. (Hatta)

Suara Indonesia News – Serang. Komandan Korem 064/MY Brigjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M, pimpin Acara Tradisi Penerimaan Warga Baru, di Aula Baluwarti Makorem 064/MY, di Jalan Maulana Yusuf No.9, Cimuncang, Kota Serang, Jumat, (10/09/2021).

Dalam sambutanya Danrem 064/MY Brigjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M, menyampaikan bahwa pergantian jabatan didalam sebuah organisasi merupakan salah satu upaya untuk memelihara kesinambungan dalam berorganisasi dalam menghadapi dinamika dan tuntutan tugas yang semakin kompleks.

“Penyerahan tugas jabatan baru diharapkan dapat menciptakan Ide baru serta mampu menciptakan langka-langka kreatif dan inovatif dalam mendukung jalannya roda organisasi,” ucap Danrem 064/MY, Brigjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M, dalam sambutannya.

Danrem mengatakan bahwa melalui kegiatan tradisi satuan ini jangan dipandang sebagai kegiatan yang mengkulturkan suatu benda ataupun simbol, namun hal tersebut hendaknya dipahami sebagai upaya untuk menjiwai dan memaknai nilai-nilai kebesaran yang dimiliki oleh Korem 064/MY.

“Melalui acara tradisi ini, diharapkan personel yang akan melaksanakan tugas di satuan Korem 064/MY maupun yang akan meninggalkan Korem 064/MY mendapat inspirasi untuk melaksanakan dan menorehkan karya pengabdian terbaik bagi Satuan, Bangsa dan Negara yang kita cintai,” kata Danrem.

Danrem juga mengucapkan selamat datang dan selamat atas jabatan baru kepada Kolonel Inf Hardian Achamadi S.E., M.Tr. (Han) sebagai Kepala Staf Korem 064/MY beserta istri semoga amanah dengan jabatan yang diberikan TNI AD dan dapat memberikan warna di Korem 064/MY.

“Perlu diketahui tantangan tugas korem ke depan dalam membantu penanganan Covid -19 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, peran Korem dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sangatlah penting terutama dalam tahap pencegahan,” jelas Danrem.

Kegiatan acara tradisi ini tidak melibatkan personel yang banyak mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir dan acara ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai yang dianjurkan pemerintah.

Hadir pada acara tradisi satuan penyerahan tugas tersebut Para Kasi Kasrem 064/MY, Para Dandim Jajaran Korem 064/MY, Danyonif 320/BP, Para Dan/Ka Sat Balak Kasrem 064/MY, Ibu Ketua beserta Pengurus Persit KCK Koorcab Rem 064/MY, Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Korem 064/MY. (Dhe)