Suara Indonesia News – Indramayu. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Kedokanbunder mendeklarasikan untuk memegang Kartu sendiri Keluarga Sejahtera (KKS) dan menolak apabila ada pihak lain yang menyimpan atau mengkordinir.

Deklarasi Gerakan Pegang KKS Sendiri diikuti oleh para perwakilan KPM dari 7 desa yang ada di Kecamatan Kedokanbunder dan dipusatkan di Aula Nyi Mas Kawunganten Kecamatan Kedokanbunder, Selasa (7/9/2021).

Camat Kedokanbunder Andri M. Shaleh menjelaskan, Gerakan Pegang KKS Sendiri sudah diawali dengan kampanye dan sosialisasi kepada penerima KPM ketika berlangsung pendistribusian KKS minggu lalu.

Menurut Andri, KKS harus dipegang sendiri oleh KPM karena disitu tertulis nama KPM yang bersangkutan, kemudian juga harus diambil sendiri dan digunakan oleh keluarganya sendiri. Gerakan pegang KKS sendiri merupakan upaya untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh kelompok atau oknum tertentu.

“Hari ini para pemegang KKS melakukan deklarasi untuk pegang KKS sendiri. Ini sangat bagus agar bantuan yang diberikan kepada mereka tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tegas Andri.

Selanjutnya Andri menegaskan, jika terdapat KKS dipegang oleh kelompok atau oknum tertentu bisa segera dilaporkan ke dirinya.

“Silahkan laporkan kepada kami jika ada KKS di Kecamatan Kedokanbunder dipegang atau dikordinir oleh kelompok atau orang tertentu,” katanya.

Deklarasi Pegang KKS Sendiri tersebut mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari para KPM. Mereka sangat setuju dengan deklarasi tersebut.

Kegiatan deklarasi juga dihadiri oleh Forkopimcam dan para pendamping desa yang menangani masalah sosial. (Toro)

Suara Indonesia News – Ponorogo. Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren (ponpes) secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (7/9/2021). Kegiatan tersebut diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan total 341 titik tempat ibadah dan pondok pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi merdeka rumah ibadah dan ponpes di Jawa Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terkait kegiatan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan bahwa, Vaksinasi Merdeka ini merupakan strategi yang dilakukan TNI-Polri terkait dengan akselerasi atau percepatan terciptanya kekebalan komunal.

“Vaksinasi Merdeka pada hari ini melibatkan rumah ibadah dan pondok pesantren dengan sasaran masyarakat umum, lansia, jemaat, santri, pengasuh pondok pesantren, dan pengurus rumah ibadah di 341 titik dengan total sasaran 346.688 orang,” kata Jenderal Listyo Sigit di Ponorogo, Jawa Timur.

Selain vaksinasi, mantan Kapolda Banten ini mengungkapkan bahwa, kegiatan itu juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Presiden Jokowi, kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat Pandemi Covid-19.

“Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak dan peserta program vaksinasi sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras,” ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Listyo Sigit menekankan, TNI, Polri bakal terus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan vaksinasi 100 persen di lingkungan masyarakat hingga dosis kedua.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud implementasi dari langkah-langkah dan kebijakan extraordinary yang diambil oleh Pemerintah demi keselamatan masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto.

“Untuk menahan laju penyebaran Covid-19, Polri terus berupaya melakukan akselerasi vaksinasi nasional melalui berbagai macam strategi vaksinasi termasuk strategi vaksinasi dengan melibatkan komunitas-komunitas seperti yang kami lakukan saat ini,” tutur eks Kabareskrim Polri tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jenderal Listyo Sigit menjelaskan, vaksinasi merdeka yang merangkul tokoh-tokoh agama dan santri diharapkan dapat menjadi “Getok Tular” kepada keluarga, tetangga, teman-teman, dan komunitas di lingkungannya. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam mengikuti program vaksinasi.

“Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi di rumah ibadah juga bertujuan untuk revitalisasi  rumah ibadah sebagai fungsi sosial. Rumah ibadah pada hakekatnya memiliki fungsi membimbing perilaku jamaahnya dalam tatanan kehidupan sosial termasuk dalam pencegahan penularan Covid-19,” ucap mantan Kapolda Banten.

Lebih dalam, Jenderal Listyo Sigit juga memaparkan bahwa, tingginya tingkat capaian vaksinasi merupakan modal dasar dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, yaitu bagaimana perekonomian dapat tumbuh. Namun Covid-19 tidak kembali melonjak.

“Tentunya hal ini disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dengan demikian, tujuan Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” tutup Kapolri. (Hari R)

Suara Indonesia News – Depok. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM – BAKORNAS) menerima  Kunjungan Jajaran Pengurus DPC LSM BAKORNAS Jaksel pada hari Selasa (7/9/2021) di Kantor DPP Bakornas Tapos Depok.

Pertemuan tersebut  dalam rangka pembahasan program kerja serta visi misi organisasi yang akan dijalankan di Jakarta Selatan. Kedatangan pengurus DPC Jaksel tersebut disambut langsung oleh Hermanto selaku Ketua Umum LSM BAKORNAS didampingi Hisar selaku Sekjen dan Julianta Selaku Ketua Advokasi DPP BAKORNAS.

Ramli Selaku Ketua DPC LSM BAKORNAS Jaksel menuturkan pada awak media, “Benar hari ini kami berkunjung ke kantor DPP guna mendengarkan arahan serta membahas program dan visi misi organisasi dari pengurus DPP,” kata Ramli, Selasa (7/9/2021).

Ramli berharap dengan hadirnya LSM BAKORNAS ini di Jakarta Selatan, dapat membantu pemerintah serta masyarakat dalam hal ini menyampaikan  keluhan-keluhan dan laporan dugaan penyalagunaan uang negara sampai ke tingkat atas dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH), serta mengajak masyarakat untuk turut bersama mengawasi dan mengontrol program pemerintah.

Ramli mengatakan, “Kami akan secepatnya melaporkan keberadaan organisasi ke Kesbangpol Jakarta Selatan,” ucapnya.

Ramli juga mengingatkan sekaligus memberikan warning bagi siapa saja pemangku kebijakan dan instansi manapun, “Agar tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme karena itu sangat merugikan Negara dan Masyarakat,” tutupnya.

Hisar selaku Sekjen BAKORNAS menyampaikan, Bahwa DPP siap mensupport serta mendampingi seluruh jajaran BAKORNAS dimanapun berada termasuk DPC Jaksel yang hadir hari ini.

“Kami menghimbau agar DPC Jaksel dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan oleh DPP. Sebagai mana visi misi dan program yang telah dibahas di pertemuan tadi,” pungkasnya.

Julianta Sembiring Amd. MI, SH, SE, selaku ketua Advokasi menjelaskan, bahwa BAKORNAS siap mendukung program pemerintah dalam mengupayakan percepatan pembangunan. “Dari sisi Hukum BAKORNAS siap memberikan bantuan dan pendampingan Hukum kepada masyarakat.

Dan BAKORNAS akan mengawal ketat setiap kebijakan yang ada agar semua berorientasi pada Hukum yang berlaku di NKRI,” tuturnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melakukan pertemuan dengan Kader Penyuluh KB di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, Selasa (8/9/2021).

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana, bersama unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil serta penyuluh KB Kecamatan Sedong, Greged dan Beber.

Imron mengatakan, pihaknya mengucapkan banyak terimakasih atas peran serta para penyuluh KB yang setiap hari memberikan edukasi kepada warga.

Menurutnya, para penyuluh KB ini sangat mempunyai andil besar terhadap kesadaran Keluarga Berencana masyarakat di Kabupaten Cirebon

“Mereka itu kerjanya nyata untuk mengedukasi masyarakat terkait program keluarga berencana (KB),” kata Imron.

Imron menjelaskan, jumlah para kader penyuluh KB sangatlah banyak. Akan tetapi dari sekian banyak hanya beberapa orang yang statusnya ASN.

“Banyak kader Penyuluh Kader KB statusnya honor. Hanya 34 orang yang berstatus ASN se-Kabupaten Cirebon. Tetapi walaupun honorer semangat mereka sangat tinggi,” katanya.

Selain itu, kata Imron, dengan adanya  kader penyuluh KB di Kabupaten Cirebon sangat membantu pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keluarga berencana (KB).

“Setidaknya para kader sudah mengedukasi warga tentang pentingnya KB. Seperti menunda pernikahan usia dini. Karena pemerintah membatasi umur pernikahan bukan berarti melarang tetapi memberikan kesadaran kepada masyarakat karena nikah dini tidak baik untuk kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Camat Greged Kabupaten Cirebon, Moch. Cholikus Surus, S.I.P mengatakan, untuk jumlah kader Penyuluh KB di Kecamatan Greged sangatlah terbatas.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk mencapai 58 ribu lebih serta jumlah KK mancapai 17 ribu lebih dibutuhkan kader penyuluh KB yang begitu banyak.

“Kecamatan Greged hanya mempunyai empat penyuluh KB, artinya dibandingkan dengan jumlah KK sendiri satu penyuluh bisa menangani kurang lebih empat ribu KK. Dengan jumlah terbatas para kader penyuluh ini tetap siap melakukan edukasi pelayanan KB kepada masyarakat yang menjadi sasaran KB,” katanya.

Cholikus menjelaskan, dengan jumlah kader penyuluh KB yang sangat terbatas ini, pihaknya tidak mengambil pusing, pasalnya semua pihak ikut mambangun mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan dalam berkeluarga.

“Kami bersama pengerak PKK kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu bersinergis dalam mengedukasi Program Keluarga Berencana,” katanya.

Ia pun mengungkapan wilayah Kecamatan Greged saat ini sangat memperhatinkan. Pasalnya, IPM di Greged pada posisi enam dari bawah di Kabupaten Cirebon.

“Posisi IPM kita urutan enam paling bawah se-Kabupaten yang yang semula no tiga, alhamdulillah sudah naik menjadi enam. Dengan kondisi demikian, kami siap bersinegris dengan rekan-rekan semua pihak seperti  UPT puskesmas UPT KB Koramil dan Polsek,” katanya.

“Ketika tahun 80-an KB hanya sekedar memenuhi target pasang alat kontrasepsi.  Semakin berkembang penyuluh KB juga ikut mengedukasi segala hal bukan hanya terkait kontrasepsi, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga mengatur jarak kelahiran dan tentunya mencegah pernikahan dini dan kesejahteraan didalam keluarga,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Haul dan Tasyakkur Khatmil Qur’an, Juz ‘Amma, dan Alfiyah Ibnu Malik yang digelar Pesantren KH Aqil Siroj (KHAS) Kempek, Senin (6/9/2021) malam.

Haul ini diikuti Pengasuh Pondok Pesantren KHAS, KH Muhammad Musthofa Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH Ni’amillah Aqil Siroj, serta para santri dan alumni Pondok Pesantren KHAS Kempek.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon mengatakan, momen ini merupakan ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para kiai atau pun juga santri di Pondok Pesantren KHAS Kempek.

Menurut bupati, pondok pesantren ini bukan hanya merupakan lembaga yang melakukan transfer ilmu dari pengajar kepada santri. Namun, di luar itu, pesantren terbukti membentuk pola pikir dan kemandirian.

“Belajar yang baik di pondok pesantren, manfaat besarnya akan dirasakan setelah keluar nanti,” kata Bupati Cirebon.

Bupati mengatakan, Indonesia saat ini terbuka untuk siapapun. Artinya, lulusan dari pesantren bisa bersaing dengan lulusan lainnya.

“Persiapkan mental dari sekarang, kalau tidak, kita semua tidak bakal mengikuti zaman. Santri semua harus kembali ke masyarakat, seperti kiai yang membawa perubahan baik,” kata Bupati Imron.

Sementara Menag Yaqut dalam sambutan secara virtual mengatakan, acara ini memiliki makna tentang wujud kesadaran kolektif atas penguatan eksistensi dan komitmen silaturahmi, baik dalam hubungan kerabat keluarga orang tua-anak maupun kiai santri.

“Begitu juga dengan jaringan intelektual kiai-santri, maupun hubungan batin dengan orang-orang yang telah memberikan pengaruh dalam kehidupan ini,” ujar Menag.

Ditambahkan Menag, acara ini juga merupakan tradisi yang mampu melacak validitas ilmu dan silsilah atau jaringan pengetahuan.

“Dalam mencari ilmu, kita perlu berguru kepada orang-orang yang memiliki silsilah dan kevalidan ilmu pengetahuan yang jelas. Sehingga, insya Allah, meraih ilmu yang barokah dan manfaat. Hal ini sama sekali berbeda dengan belajar melalui media sosial, misalnya, yang belum tentu valid akan keilmuan dan tradisi akademiknya,” jelas Menag.

Haul dan tasyakkur ini merupakan sebuah tradisi agung yang lekat dengan dunia pondok pesantren. Dunia pondok pesantren adalah dunia yang menanamkan keluhuran akhlak dan budi pekerti yang mulia, serta dunia pendidikan yang menanamkan komitmen kebangsaan yang teruji.

“Bangsa Indonesia patut bersyukur dengan kehadiran pondok pesantren. Melalui pesantren, komitmen keislaman dan kebangsaan selalu saling menguatkan,” ujarnya.

Menag mengajak kaum santri untuk mendoakan dan meneladani sosok KH Aqil Siroj dan sesepuh lainnya. Menurutnya, seluruhnya merupakan orang-orang teladan, yang telah banyak memberikan pembelajaran.

“Selamat atas pencapaian para santri dan lapisan masyarakat yang luar biasa. Semoga ilmu yang diraihnya memberi manfaat dan barokah,” tutup Menag. (Hatta)

Suara Indonesia News – Mandau. Kepolisian Sektor Mandau berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang diduga pelaku tindak pidana pencurian Handphone, pada Senin 06 September 2021 pkl 18.00 wib di Jl. Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

Tersangka seorang Pria berinisial MS (29) tahun. Warga Jln. Lintas Duri Dumai  Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

MS disangkakan dalam perkara tindak pidana pencurian HP sesuai dengan rumusan pasal 363 KUHPidana.

Peristiwa ini dilaporkan oleh MA, ibu rumah tangga (27) Tahun, warga Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

Kapolsek Mandau AKP Jaliper Lumban Toruan,S.AP melalui Kanit Reskrim Polsek Mandau Iptu Firman, SH. Membeberkan kronologis kejadian dan kronologis penangkapan secara rinci kepada SIN, pada Selasa 7 September 2021.

“Pada Senin 06 September 2021 sekira pukul 09.19 wib bertempat di depan RM. Kisaran Jl. Lintas Duri – Medan Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

Telah terjadi Pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi dengan Imei 1 : 865954050166398 dan Imei 2 : 865954050166380 dan SIM Card nomor : 0822 8853 8835 milik korban atas nama KP (suami pelapor) yang dilakukan oleh terlapor Cs.

Kronologis kejadian bermula ketika saksi 1 ( korban) sedang mengendarai Mobil Kerja berhenti di TKP dan ketika korban turun dari mobil lalu datang terlapor Cs dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo dan langsung mengambil Handphone yang terletak didalam Mobil yang dikendarai oleh Korban.

Pada saat kejadian tersebut ada pemilik warung di TKP IS (saksi II) yang juga merupakan Ketua RT setempat melihat Terlapor Cs mengambil Handphone milik Korban dan menurut Saksi Ianya mengenali salah seorang terlapor yang melakukan Pencurian tersebut.

Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian berkisar Rp. 4.999.000,- (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak  berwajib.

Diteruskan Firman, berdasarkan Laporan tersebut, team Opsnal Polsek Mandau bergerak cepat melakukan penyelidikan dan berdasarkan olah TKP serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pelaku diduga adalah saudara MS.

Kemudian team opsnal melacak keberadaan pelaku, tepat pada Hari Senin 06 September 2021 sekira pukul pkl 18.00 wib di Jl. Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis team Opsnal berhasil menemukan MS.

Setelah diinterogasi MS mengakui telah melakukan pencurian HP milik korban bersama seorang temannya yang bernama DP.

Petugas melakukan pengembangan, menurut keterangan pelaku kemudian dilakukan pengejaran terhadap DP namun  DP sudah melarikan diri dari rumahnya.

Atas penangkapan tersangka, team opsnal berhasil menemukan HP merk Oppo Reno 5 warna Perak Fantasi dengan Imei 1 : 865954050166398 dan Imei 2 : 865954050166380 milik korban di rumah DP saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Unit Reskrim Untuk Penyidikan Lebih lanjut.” tutup Firman. (Mus)

Suara Indonesia News – Jakarta. Terkait adanya laporan dugaan penyerobotan tanah kepada Satgas Mafia Tanah di Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang mana dilakukan 997 petani yang terhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute.

Hal ini kata Hendardi Ketua Setara Institute akan menjadi pembuka kotak pandora buruk rupa tata kelola PTPN V. Dimana sebelumnya tidak pernah terusik, khususnya kemitraan yang tidak setara antara PTPN V dengan petani-petani plasma di Kampar, Riau.

“Upaya 997 petani memperjuangkan haknya yang meminta pertanggung jawaban PTPN V dalam pembangunan kebun gagal dan beralihnya kepemilikan lahan petani. Tentu ini telah meningkatkan ancaman kepada para pengurus Kopsa M, pekerja kebun dan petani,” terang Hendardi dalam siaran persnya, Selasa (07/09/2021) di Jakarta.

Menurut Hendardi, Bareskrim Polri telah menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap 37 saksi pada 30 Agustus-3 September 2021 lalu. Tentunya Setara Institute mengapresiasi langkah Polri yang cepat merespons pelaporan petani tersebut.

Katanya, ada serangan PTPN V terhadap petani berupa, (1) tuduhan penggelapan penjualan hasil kebun yang sebenarnya milik petani, (2) menyandera dana lebih dari 3 milyar milik petani atas penjualan buah kepada PTPN V, (3) mengadu domba petani dengan membentuk kepengurusan koperasi abal-abal, (4) upaya-upaya pengambilan kantor dan properti koperasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, (5) melumpuhkan pengurus Kopsa M periode 2016-2021 yang sah dan legitimate.

“PTPN V melakukan intervensi yang melawan hukum dan menggunakan tangan-tangan alat negara. Termasuk  menggunakan alat negara memaksa pengesahan pengurus koperasi tandingan yang dibentuk oleh PTPN V,” tandas pengacara pembela kasus HAM dan Demokrasi ini.

Lanjut Hendardi, serangan membabi buta yang dilakukan PTPN V ini telah melengkapi dugaan tata kelola yang tidak akuntabel. PTPN V yang bertindak sebagai pendamping koperasi dan petani menggelembungkan hutang petani yang bersumber dari pinjaman Bank Mandiri, yang hingga kini mencapai lebih 150 miliar.

Modus ini kata Hendardi, akan berujung pada potensi perampasan 2.050 hektar kebun petani yang dijaminkan di Bank Mandiri.

“Menteri BUMN Erick Thohir wajib bertindak dan memerintahkan PTPN V untuk menghentikan cara-cara bisnis BUMN yang bertentangan dengan semangat Menteri BUMN. Dimana Menteri BUMN ingin membangun BUMN yang bersih dan tidak bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi yang sedang menggalakan reforma agraria. Tentunya agar petani-petani memiliki akses tanah untuk penghidupan,” desaknya.

Disna Riantina, Pengacara Publik/Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute mengatakan, cara-cara yang diperagakan PTPN V adalah cara purba bisnis BUMN sebagaimana dilakukan di masa lalu. Dimana saat itu tidak berorientasi pada perlindungan rakyat dan menggunakan alat-alat kekuasaan untuk memproteksi kepentingan bisnisnya.

“Padahal, BUMN diciptakan untuk membangun negeri, termasuk di dalamnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Disna sapaa akrabnya, mengingatkan kepada berbagai pihak untuk bersikap profesional dan netral. Hal yang terjadi saat ini antara PTPN V dengan Kopsa M adalah hubungan keperdataan antara Anak Angkat (Kopsa M)

“Mereka (red-pengurus Kopsa M) tidak dikehendaki karena kritis memperjuangkan hak petani kepada Bapak Angkat (PTPN V). Petani melawan karena PTPN V tidak bertanggung jawab dalam tata kelola kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA),” jelasnya.

Menurutnya, Erick Thohir semestinya tidak hanya menghentikan cara-cara purba PTPN V. Lebih dari itu Menteri BUMN diharapkan mendukung upaya-upaya 997 petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dirampas lebih dari 10 tahun.

“Kasus yang dialami oleh Kopsa M adalah salah satu dari kasus serupa yang dialami lebih dari 10 koperasi yang juga bermitra dengan PTPN V. Erick Thohir bisa menjadikan langkah petani ini sebagai momentum dan entry point reformasi tata kelola BUMN di sektor perkebunan. Dimana selama ini seringkali menjadi beban APBN dibanding menjadi sektor yang kontributif bagi peningkatan pendapatan negara,” pungkas Disna panjang lebar.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP