Penulis : Muhammad Rafik Perkasa Alam Ketua Umum DPP Aliansi Masyarakat Untuk Nawacita (ALMAUN)
Suara Indonesia News. Memasuki masa dua tahun priode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Tatangan terberat bangsa Indonesia selama dua tahun ini, Indonesia dihadapkan dengan persoalan krisis global, pandemi covid-19 yang melanda hampir 255 negara di dunia yang melahirkan krisis kesehatan dan perekonomian dunia.
Meskipun dihadapkan dengan persolan pandemi Covid-19 yang belum berkesudaan, ada sebuah pesan menarik yang pernah di unggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (31/12/2020), beliau menyampaikan,” Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran”.
Memang terlihat tidak cukup dengan ketegaran dan berdiam diri yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kita saat ini, semangat gotong royong terus digiatkan dengan memangun keperdulian bersama dari seluruh anak bangsa Indonesia. Banyak persoalan kebangsaan yang memang perlu diselesaikan dengan tindakan cepat dan tepat melalui berbagai kebijakan terstrukutur dan terukur.
Dengan semangat Nawacita yang selama ini menjadi kunci dari setiap kebijakan. Indonesia mesti berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam berekonomi, berkpribadian dalam
kebudayaan.
Memang tanpa sering disadari atau tidak persolanan kedaulatan dan kewibawaan bangsa Indonesia sering menghadapi ancaman. Diantaranya persoalan Natuna, sebagaimana mengutip pernyataan Presiden Jokowi diawal tahun 2020.
Beliau menyampaikan, “yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada tawar menawar, mengenai tutorial negara kita, tidak ada tawar menawar”. Hal ini merujuk pada sikap idealisme beliau sebagai seorang pemimpin negara yang mesti bersikap tegas, serta mengacu pada kepentingan menjaga teritorial wilayah kesatuan Republik Indonesia.
Sebuah kemajuan besar Bangsa Indonesia, walau sedang menghadapi persolan pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan. Kemajuan teknologipun sudah banyak mengisi ruang-ruang publik, rapat-rapat vaktual sudah berubah virtual, kopdar yang dikenal dengan kongkow-kongkow darat saat ini lebih asik menyebutnya ngopi virtual.
Begitu juga ruang diskusi sudah seperti online shop yang bertebaran diruang-ruang publik dan tidak mengenal ruang dan waktu, sebuahkemajuan bangsa Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan intelektual sebuah bangsa.
Walaupun, resesi ekonomi terus menghantui publik Indonesia, rontoknya perekonomian Indonesia secara tiba-tiba dari beberapa tahun yang lalu menyebabkan krisis pandemi plus-plus ekonomi yang jatuh.
Publik Patut bersyukur, Kebijakan Ekonomi dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan. Hal ini dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan ekonomi tersebut bersifat gotong-royong, diharapkan semua pihak terlibat secara aktif,
Sehingga diyakini mampu mengatasi berbagai persoalan dampak ekonomi Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Indonesiat etap harus berdikari secara ekonomi, tak ada yang bisa diharapkan dari rumah besar Badan Usaha Milik Negara yang terus merugi, miris memang melihat badan usaha milik negara yang semestinya mampu menopang perekonomian bangsa
Indonesia. Kerugian BUMN terlihat dimana-mana, termasuk runtuhnya raksasa penerbangan Indonesia dengan nama Garuda Indonesia. Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dampak pandemi Virus corona atau Covid-19 ini sangat mempengaruhi proses bisnis perusahaan BUMN hingga beberapa perusaan mengalami kerugian, “ pernyataan ini melansir dari banyak media.
Melansir banyak sumber pemberitaan juga, berberapa perusahan BUMN mengalami kontraksi yang cukup besar. Diantara perusahan tersebut, sebagaimana rilis IDX, 21/10/2020, terdapat PT. Timah Indonesia, PT. Indofarma Tbk, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Hutama Karya, PT. Garuda Indonesia, PT. Pertamina, mungkin ini adalah raport merah bagi Meteri BUMN beserta jajarannya, seharusnya Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan semangat Nawacita Jokowi, yaitu kemandirian dalam bidang ekonomi.
Semestinya kreatifitas BUMN yang bernaung dibawah bendera besar Kementerian BUMN perlu diperlihatkan.
Presiden Jokowi telah banyak mengeluarkan kebijakan ekonomi, semestinya didukung oleh kebijakan para menteri untuk sejalan. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07%(yoy), tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Presiden Jokowi dalam menghadapi resesi ekonomi berkepanjangan dengan menyusun 4 rancangan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNI) 2021.
Dengan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Kebijakan Fiskal tersebut dilakukan, karena Presiden Jokowi yakin bahwa Indonesia masih akan dibayangi oleh ketidakpastian global maupun domestik yang masih akan terjadi pada 2021.
Harus diakui memang kebijakan fiskal yang disusun membuahkan hasil positif dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, apalagi pelonggaran bisnis dan usaha sudah mulai diperlakukan secara perlahan, sehingga diharapkan bisa terus membaik.
Tapi sangat disayangkan, dibalik agenda terus memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, ada pihak Menko Perekonomian yang semestinya bisa lebih fokus membantu Presiden untuk secepatnya mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi yang berkepanjangan.
Terlihat ambisi Politiknya mengalahkan kepentingan perekonomian negara yang perlu diselamatkan, terlihat dimana-mana Balehonya yang bertuliskan Bekerja untuk Indonesia, Airlangga Hartato 2024.
Menyelamatkan Indonesia perlu dilakukan bersama-sama dan bergotong royong, kesampingkan dahulu kepentingan politik pribadi, krisis besar Indonesia adalah persolan yang mesti diselesaikan secara sungguh-sungguh. Agar Indonesia kembali sehat kesehatannya, perekonomiannya, dan juga mampu menerapkan politik sehat.
Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP
