Suara Indonesia News – Tuban. Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana M.Si menyaksikan penandatanganan naskah kerjasama antara Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban tahun 2021 di ruang rapat Dandang Wacono Pemkab Tuban, Selasa (10/08/2021).

Penandatanganan ini sebagai bentuk kelanjutan sinergitas dua lembaga yang sudah terjalin sejak 2016, dan berakhir pada 15 Mei 2020 lalu. Kerja bareng ini dilanjutkan kembali untuk tahun 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Suhendri, SH. MH. menjelaskan, bentuk kerjasama BPPKAD dan Kejari Tuban sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Atas dasar ketentuan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan jasa hukum kepada Pemerintah Daerah.

“JPN memberikan bantuan hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum, JPN memberikan Pertimbangan Hukum dalam bentuk Pendapat Hukum di bidang Perdata, JPN memberikan Pelayanan Hukum dan JPN memberi Penegakan Hukum,” jelasnya.

Pada kesematan ini Sekda Budi Wiyana  mengungkapkan, pihaknya berterima kasih kepada Kejari Tuban karena sudah membantu Pemerintah Kabupaten Tuban selama ini, sehingga Pemkab Tuban merasa sangat terbantu.

“Kami mewakili Bupati dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih kepada Kajari Tuban  yang telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengoptimalkan kerja sama antara BPPKAD dan Kejari. Hal ini sangat membantu khususnya dibidang Perpajakan dan Aset Daerah,” ungkap Budi Wiyana.

Sementara itu, Plt Kepala BPPKAD Tuban, Drs. Teguh Setyobudi MM ditemui usai acara menambahkan bahwa tentang pajak daerah di Kabupaten Tuban dalam penarikannya cukup mengalami kesulitan, banyak yang semestinya membayar pajak tetapi tidak bisa ditarik karena tidak berijin. Sedangkan, untuk permasalahan Aset Pemkab di lapangan, masih banyak yang ditemui kendala, seperti tidak mau menyewa dan bahkan tidak mengakui bahwa itu Aset milik Pemkab.

“Agar semua itu ada akses hukumnya kita melakukan MOU dengan Kejari, dan mudah-mudahan setelah ada MOU seperti ini kita bisa meningkatkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pajak daerah dan terutama bisa menyelamatkan Aset milik Pemerintah daerah,” tegasnya. (Sfwn/Hari R)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Barat (Jabar) terus membaik. Hal itu ditunjukan dengan penurunan kasus aktif, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19, dan rendahnya rata-rata tingkat kematian kasus COVID-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk menjaga momentum tersebut. Menurutnya, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Satpol PP, TNI, dan Polri pun akan secara intens mengawasi penerapan prokes 5M.

“Kami meminta TNI, Polri dan Satpol PP untuk tetap siaga. Kalau lihat dari kedisiplinan melalui aplikasi, tingkat kedisiplinan memakai masker 87 persen, jaga jarak 83 persen,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam jumpa pers virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (10/8/2021).

“Mari kita jaga momentum kedisiplinan ini apalagi kasus Delta sedang menyerang AS, Vietnam, Thailand, Filipina. Jangan sampai kita diserang lagi karena tidak disiplin. Jadi kita monitor terus prokes 5M,” imbuhnya.

Berdasarkan data Bersatu Lawan COVID-19 per 9 Agustus 2021, kasus aktif di Jabar berada di angka 82.802 atau 12,94 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,07 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Tingkat kesembuhan secara total juga kini berada di angka 546.105 yang mengalami kenaikan sebesar 8.800 atau 85,41 persen. Tingkat keterisian rumah sakit atau BOR juga mulai kembali turun. Saat ini, berada di angka 40,33 persen. Sedangkan tingkat kematian Jabar berada di angka 1,64 persen atau masih di bawah tingkat kematian nasional sebesar 2,90 persen.

“Kita jaga momentum turunnya kasus, BOR juga (sudah turun),” ucap Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil juga meminta agar data penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten/Kota dibedah lebih dalam. Jika mengacu pada data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jabar per 10 Agustus, jumlah RT di Jabar yang berada di zona merah mengalami penurunan 304 menjadi 3.194 selama PPKM Level 4 diterapkan.

“Yang kedua saya ada masukan dari Kepala Daerah, PPKM level 3 level 4 tolong dibedah lebih dalam,” ucapnya. “Yang berikutnya kepada semua pihak kota/kabupaten, TNI, Polri agar disiplin untuk memasukan data yang dijadikan acuan pusat,” imbuhnya. (Sendi/Humas Jabar)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapala Biro Media suaraindonesianews.com kabupaten Cirebon, Sendi Eka Kurniawan mengapresiasi kinerja para dokter dan nakes di ruang ICU dan isolasi khusus pasien covid 19 di RS Mitra Plumbon.

Namun ada saja oknum oknum tertentu yang mencoreng nama baik mereka sehingga perjuangan mereka di mata masyarakat seolah-olah sia – sia, ujarnya.

Seperti salah satu dokter penyakit dalam di rumah sakit mitra Plumbon sebut saja inisial dr. “SN”, dia mengatakan kepada salah satu pasien covid 19 jika ingin segera sembuh bisa dengan cara di berikan donor plasma ungkap nya langsung kepada pasien berinisial “EN” asal desa Plumbon, kecamatan Plumbon, kabupaten Cirebon.

Pasien tersebut kebetulan orang tua kandung dari kepala biro kabupaten Cirebon media suaraindonesianews.com.

Sehingga membuat orang tua nya mengabari keluarga via WhatsApp chat group meminta Agar di Carikan donor plasma dan meminta surat permohonan kepada PMI dan membawa sample darahnya ungkap orang tua Kabiro di dalam chat’s pesan singkat di WhatsApp group dan chat’s pribadi kepada dirinya.

Namun begitu kagetnya ketika kami selaku pihak keluarga ingin mengkonfirmasi kepada pihak rumah sakit, dan meminta surat permohonan donor plasma kepada PMI setelah kami pihak keluarga mendapatkan pendonor dan darah plasma tersebut pihak rumah sakit menolak dengan alasan bahwa dokter yang menangani tidak menyarankan tindakan medis tersebut.

Kami pihak keluarga merasa kecewa atas jawaban dari pihak rumah sakit mitra Plumbon, pernyataan yang awal nya di lontarkan oleh seorang berstatus seorang dokter menyampaikan langsung kepada pasien tanpa prosedur yang berlaku.

Statement tersebut dapat menimbulkan efek fatal bagi pasien dan keluarga pasien, ketersediaan donor plasma yang sangat langka akan menimbulkan kesulitan mendapatkan pendonor berikut nya jika benar – benar di butuhkan nanti nya.

Setelah Kabiro suaraindonesianews.com Sendi Eka Kurniawan selaku anak sulung dari pasien meminta audience dan  wawancara resmi kepada pihak rumah sakit yang di wakilkan oleh dr. Nina (dokter spesialis penyakit paru) dan beberapa perawat rumah sakit khusus penanganan pasien covid 19.

Mereka mengakui kesalahan ada pada salah satu dokter penanganan pasien covid 19 dokter spesialis penyakit dalam berinisial “SN”. Menurut salah satu asisten dokter “SN” mengakui bahwa pernyataan tersebut selayak nya tidak boleh di utarakan langsung kepada pasien sesuai kode etik kedokteran.

Selaku pihak keluarga saya pribadi meminta permohonan maaf dari sang dokter melalui surat permohonan maaf dari dokter yang bersangkutan, tutup Kabiro. (Aldi)

Suara Indonesia News – Labuha. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pejabat pimpinan tinggi pertama dilingkup pemda Halsel, Selasa (10/8/2021) malam di ruangan aula buapti.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, Dandim 1509/Labuha Letkol Inf Untung Prayitno, Wakapolres Halsel Kompol Rusli Mangoda, Ketua DPRD Halsel Muhlis Djafar, serta para asisten dan staf ahli serta pimpinan SKPD Halsel.

Sementara keempat pejabat yang dilantik, dua diantaranya merupakan pejabat lama yang dipertahankan yakni dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ali Dano Hasan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Aswin Adam.

Sementara dua diantara mengalami pergeseran yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Maslan H Hasan yang sebelumnya dijabat Bustamin Soleman, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3A-KB) Karima Nasarudin yang sebelumnya dijabat Aisya Badaruni.

Dengan suasana hikmat bupati Usman Sidik dalam sambutan menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik dan memberikan beberapa arahan penting.

Bupati juga mengatakan, pelantikan pejabat di setiap pemerintahan daerah merupakan hal yang biasa guna melakukan penyegaran birokrasi di pemerintahan.

“Kepada pejabat yang dilantik dapat bekerja sesuai tupoksinya, sebab tantangan membangun daerah kedepan semakin berat maka diharapkan dukungan dari SKPD secara totalitas dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan benar untuk pembangunan Halmahera Selatan lebih maju,” tandasnya. (Sam)

Suara Indonesia News – Jakarta. Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum Partai UKM Indonesia menyampaikan turut belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Andi Asmiaty, SE MM Ketua DPW Partai UKM Indonesia Provinsi Sulawesi Barat.

“Innalilahi Wainnalilahi Rojiun, setelah berjuang melawan sakit, tapi Allah berkehendak lain, saudara kita Ibu Andi Asmiaty telah berpulang kehariban Ilahi,” tulis pria yang biasa disapa Gus Din ini media sosial (FB, WA, dan Instagram) Partai UKM Indonesia, Selasa malam, (10/8/2021).

Gus Din juga menuliskan, “Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, Insya Allah Khusnul Khatimah, Aamin,” ujarnya lagi menyampaikan.

Selamat Jalan pejuang UKM Indonesia, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan Herdianti Puspitasari, S.Si Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM Indonesia.

Penulis: Barto Silitonga

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, Satpol PP dan Instansi terkait lainnya terus menggalakkan operasi yustisi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka (PPKM) Darurat guna menjaring para pelanggar protokol kesehatan.

“Operasi kali ini mengedepankan penindakan bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker. Tentunya dengan tetap mengedepankan sisi humanis.” ujar Dandim 0103/Aceh Utara Letkol Arm Oke Kistiyanto S.A.P melalui Danramil 16/Bds Kapten Inf Roni Mahendra, Selasa (10/8/2021).

Penindakan secara humanis ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat Kota Lhokseumawr dan Kab Aceh Utara agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat guna untuk menekan penyebaran Covid-19, Ungkap Danramil.

Jika dilihat dari jumlah pelanggar, lanjutnya, menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan mulai membaik.

“Operasi yustisi menjadi cara untuk mengingatkan masyarakat agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan,” paparnya.

Danramil juga menambahkan, selama penerapan PPKM darurat pihaknya bersama TNI-Polri dan instansi terkait lainnya terus bersinergi melakukan patroli dengan sasaran lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kami berharap PPKM darurat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kodim 0103/Aceh Utara bisa ditekan,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa Operasi Yustisi setiap kali di gelar untuk menambah pemahaman protokol kesehatan agar dipahami masyarakat, jadi kami TNI – Polri akan terus pantau dan tegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat hingga virus Covid-19 ini berakhir,” pungkasnya.

Reporter Rizal

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Forum Pemuda Aceh Kreatif (FORPAK) meminta kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman untuk memberdayakan Urban Farming di tengah padatnya penduduk Kota Banda Aceh, Selasa (10/08/2021).

Gagasan ini diinisiasi oleh Ketua Umum FORPAK, Sulthan Alfaraby saat berada di Kantor Sekretariat sebagai masukan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk lebih menata kota yang ramah lingkungan, innovative city serta meningkatkan kesehatan dan berpotensi mengurangi angka pengangguran karena hal ini juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Putera asal Aceh Barat tersebut menerangkan, bahwa jika biasanya kolong jembatan dibiarkan kosong dan tak terkelola, namun di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur, sebuah kolong jembatan Flyover terbukti mampu dimanfaatkan. Hal ini juga bisa membantu ketahanan pangan di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kami mendapatkan informasi dari Jakarta, bahwa kolong flyover Cipinang mampu disulap menjadi lahan hijau dan ditanami sayuran hijau yang segar. Ini adalah kreativitas yang sangat worth it untuk diterapkan di Kota Banda Aceh sekaligus mendongkrak kota ini menjadi innovative city,” ungkap Ketua Umum FORPAK, Sulthan Alfaraby.

Dihubungi secara terpisah di Aceh Selatan, Sekretaris Jenderal (Sekjend) FORPAK, Syarbaini juga mempunyai pandangan yang sama dengan Ketua Umum. Dia menyarankan agar Wali Kota Banda Aceh melakukan penataan baru untuk Kota Banda Aceh.

Saat ini, menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan ‘isi perut’. Oleh sebab itu, Syarbaini juga sepakat dengan Ketua Umum yang dalam hal ini lebih baik dibangun Urban Farming demi meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Percontohan dan innovative city.

“Pandemi ini belum tahu kapan berakhir. Tentu, masyarakat kecil sangat butuh yang namanya ketahanan pangan sebagai ‘isi perut’ sekaligus membuat Banda Aceh sebagai kota percontohan dan kota inovatif yang dimana hal ini bisa dimulai dengan konsep urban farming. Ini efeknya bisa dinikmati oleh semua lapisan,” Syarbaini mengingatkan.

Syarbaini dalam penutupannya juga menyarankan agar lahan-lahan kosong seperti di sekitar Krueng Aceh juga perlu dioptimalkan dengan konsep urban farming.

Sekedar informasi, seperti dilansir dari Merdeka pada Selasa (29/6), kolong jembatan layang di kawasan RW 08 tersebut terlihat ditanami berbagai jenis sayuran yang bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

“Ketika warga gak punya penghasilan, di situ bisa dimanfaatin buat makan sehari-hari,” ujar salah seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dian,Bulan lalu.

Dian mengatakan, pemanfaatan tersebut merupakan kegiatan urban farming di tengah terbatasnya lahan kosong di perkotaan. (SA)