Suara Indonesia News – Tebing Tinggi. Kepengurusan Kelompok Kerja Raudhatul Athfal (KKRA) dan Kelompok Kerja Guru Raudhatul Athfal (KKGRA) Provinsi Sumatera Utara Masa Bhakti 2021-2024 resmi dikukuhkan  Rabu (4/8)  di Gedung Aula Hotel Malibou jalan sudirman Kota Tebing Tinggi.

Kepengurusan KKRA dan KKGRA Prov. Sumut dikukuhkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Drs. H.  Syahrul Wirda, MM didampingi Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut, H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si, Kakankemenag Kota Tebing Tinggi, H. Julsukri M. Limbong, S.Ag, MM dan diikuti oleh seluruh pengurus baik yang hadir secara langsung maupun melalui virtual zoom meeting dari Raudhatul Athfal se Sumatera Utara.

Dalam arahan dan bimbingannya, Kepala Kanwil Kemenag Sumut Drs. H. Syahrul wirda  MM, mengatakan bahwa Raudhatul Athfal memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. “ Raudhatul Athfal merupakan peletak dasar pondasi akidah anak bangsa, jika akidah yang ditanamkan dan diajarkan dengan benar, maka anak-anak kita akan memiliki akidah yang kuat sehingga mampu menepis segala bentuk pengaruh buruk yang berusaha merusak akidahnya,” ujar Kakanwil.

“ Tantangan dalam dunia pendidikan saat ini sangat berat, anak-anak kita dihadapkan pada kemajuan teknologi dan informasi yang tak terbatas sehingga mampu diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun,

Dalam hal ini peran kita sebagai tenaga pendidik khususnya di RA harus mampu memberikan perhatian lebih kepada anak didik kita, agar akidah dan moral mereka tidak tergerus oleh pengaruh yang berasal dari teknologi tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kakanwil Kemenag Sumut meminta kepada pengurus yang telah dikukuhkan agar bekerja dengan inovasi, dan ber  koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas RA baik dari kualitas tenaga pendidik maupun sarana dan prasarananya,” tambah Kakanwil.

Kakankemenag Kota Tebing Tinggi  mengungkapkan rasa bangga atas pengukuhan kepengurusan KKRA dan KKGRA tersebut. “ Kita berharap besar semoga kepengurusan ini mampu menjadi wadah pemersatu sekaligus sebagai organisasi yang mampu mengangkat derajat dan kualitas RA sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain yang setingkat,” ungkap Kakankemenag”.

Ketua panitia Sapriadi, Spd, kepada wartawan mengatakan bahwa peserta yang hadir merupakan kumpulan seluruh kepala sekolah RA, se-Sumatera Utara,  sebanyak 26 kabupaten Kota, diantaranya berasal  dari kota Medan, kota Tebing tinggi, Deli Serdang, Asahan, Batu bara, padang sidempuan, /Tapsel, Tapanuli Tengah, pematang siantar ,Simalungun dan banyak yang lain lagi kecuali hanya kabupaten/ kota Nias yang tidak hadir ,sesuai daftar hadir pada hari ini rabu sore 4 Agustus 2021 ungkap Sapriadi Spd, dan perlu juga dapat diketahui bersama bahwa kegiatan ini dilaksanakan tetap mematuhi Protokol kesehatan yakni mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap memakai masker,

Saya sebagai ketua panitia mengajak kepada seluruh peserta yang hadir mengikut sosialisasi Sispenan 3.1 dan STTPA review 2021 dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan  Raudhatul Athfal di Sumatera Utara,

Usai acara pengukuhan KKRA dan KKGRA, acara dilanjutkan dengan Sosialisasi SISPENA 3.1 dan STTPA Review 2021 serta Kurikulum Darurat Raudhatul Athfal yang dilaksanakan sampai Kamis (5/8) secara daring dan luring dan diikuti oleh para guru RA se Sumatera Utara. (julian)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada penyelenggara transportasi darat di Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung, Rabu (4/8/2021). Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan PT Astra International Tbk.

“Saya sebagai gubernur menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub yang sudah membantu meringankan masyarakat, khususnya masyarakat transportasi pada saat PPKM,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Kang Emil menuturkan, masyarakat Jabar yang mendapatkan bansos dari berbagai pintu bantuan pemerintah meningkat, dari 40 persen menjadi 63 persen. Selain itu, katanya, masih ada masyarakat terdampak PPKM, tapi tidak menjadi penerima bansos pemerintah.

“Keterdampakan ekonomi ini dari 40-an persen yang biasa menerima bansos di Jawa barat sudah naik ke 63 persen. Tapi, 63 persen ini dari penduduk Jawa barat masih belum cukup. Karena ada mereka-mereka yang terdampak PPKM ini tidak terdaftar secara formal,” ucapnya.

“Itulah yang dibantu oleh semua pihak. Dan hari ini oleh Dirjen Hubdat, Astra dan Jasa Raharja, ini yang kita butuhkan,” imbuhnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Provinsi Jabar pun terus menggalang aksi solidaritas bertajuk “Gerakan Solidaritas ASN Jabar Juara” sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Per 25 Juli 2021, para ASN telah menyalurkan 7.946 paket sembako, 2.485 paket alat pelindung diri, 646 paket nasi boks, 300 paket air mineral, dan uang tunai sebesar Rp29.300.000.

Gerakan yang diinisiasi oleh Kang Emil tersebut dilatarbelakangi fakta banyak masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian dan belum terjamah bantuan sosial pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi mengatakan, kehadiran Kemenhub di beberapa daerah termasuk provinsi Jabar adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan COVID-19.

“Kepedulian kemenhub membantu Pemda provinsi termasuk juga kepada masyarakat untuk meringankan beban dan juga dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 yang sekarang banyak terjadi di beberapa daerah,” ucap Budi.

Budi juga menyebutkan bantuan sembako yang diberikan khusus untuk mitra Kemenhub yang berada di wilayah Bandung, dan memang terdampak selama pandemi COVID-19.

“Khusus di Bandung, menyerahkan kepada saya dan diberikan oleh Pak Gubernur secara simbolis terutama kepada mitra transportasi para pengemudi ojek online, kemudian para pengemudi angkutan kota dan ojek pangkalan,” katanya.

“Mudah-mudah peran serta dari Kemenhub akan sedikit meringankan beban pemerintah daerah dan masyarakat dalam masa pandemi sekarang ini yang cukup berat terutama yang dirasakan oleh para pengemudi di transportasi darat,” imbuhnya. (Sendi/Humas)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Klinik Unicare yang melakukan Rapid di Pelabuhan Pantai Baru Diduga Ilegal, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, dokter, Nelly F. Riwu, respon cepat terkait Keluhan para Sopir Truk Ekspedisi Kupang Rote PP soal tingginya Biaya Rapid Antigen di Pelabuhan Pangai Baru oleh Klinik Unicare.

Menurut Kadis Dinas kesehatan Kabupaten Rote Ndao, tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada rapid yang terjadi pelabuhan pantai baru, Dinas Kesehatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk melaksanakan Rapid bandara  D.C. Saudale.

lanjutnya, pihaknya telah menurunkan tim ke Pelabuhan pantai baru untuk berkoordinasi dengan pihak ASDP Pelabuhan Pantai Baru dan Pemilik Klinik yang membuka, jika hasilnya bagaimana akan dilaporkan ke atasannya untuk ditindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku kata nya saat ditemui Wartawan Media Ini diruang kerjanya, Rabu 4 Agustus 2021

1. Putu Grace Lande Penangung jawab Klinik Unicare pantai baru rote yang di konfirmasi media ini Rabu.4/8/2021 siang melalui nomor hempon miliknya dan Rilis yang di kirim menanggapi pemberitaan di beberapa media masa.

“Dr. Putu Grace menjelakan Jadi Unicare Klinik adalah klinik swasta yang berpusat di Bali.

Kami buka pelayanan di Rote degan tujuan membantu menurunkan angka kejadian kasus covid-19 di Rote dengan cara membantu pelayanan antigen bagi pelaku perjalanan.

Dan Harga pelayanan yang kami berikan di Rote yaitu sebesar Rp. 120.000,- sedangkan di daerah lain kami pasang Rp. 200.000,-

menambahkan lagi Grace, “kami memberikan harga itu karena kami benar mau membantu masyarakat Rote,” jelas Grace.

Di waktu yang bersamaan Pihak pelabuhan pantai baru yang di konfirmasih MEDIA ini Rabu 4/8/2021 siang melalui nomor telpon milik nya, pak Beby menjelaskan kita pihak pelabuhan pantai baru hanya bekerja sama dengan Kilik Unicare ,untuk melakukan rapid kepada penumpang kusus nya bagian Rote Timur, pantai baru selatan dan rote Selatan,  dan harga rapid itu seratus dua puluh ribu ( 120 ) yang mau berangkat ke kupang.

” Beby menambahkan, ia setiap penumpang dari arah bagian timur harus melakukan rapid dengan membayar harga rapid seratus dua puluh ribu (120 ) katanya.

” Beby menambahkan kalau untuk pungutan  liar tidak ada yang di lakukan di Pelabuhan, karena itu harga yang sudah di tentukan oleh klinik seperti itu”  jadi kami tidak tau pak, Jelas Beby. (Dance Henukh)

Suara Indonesia News –  Riau. Kejahatan perbankan yang dilakukan Bank Riau Kepri menjelang konversi menuju bank Syariah menuai kritikan dari berbagai pihak di provinsi Riau, salah satunya dari lembaga Pijar Melayu (04/8/21).

Kasus kejahatan BRK benar – benar melukai hati masyarakat Riau. Bagaimana mungkin perbankan yang seharusnya menjadi harapan dan solusi bagi masyarakat Riau namun melakukan hal yang sangat jahat dan keji seperti itu. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani, SP.

Tambahnya dengan telah ditetapkannya 3 orang tersangka dugaan korupsi penerima Komisi Asuransi (Fee Based Income) Kredit Konsumer di Bank Riau Kepri harus diusut sampai tuntas. Jangan berhenti di 3 orang ini saja, polda Riau harus memeriksa semua orang yang diduga terlibat. Jika perlu panggil juga pemegang saham. Pelaku mesti diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan tindak kejahatannya.

Pijar Melayu sebagai kelompok kajian strategis mengapresiasi kinerja dan keberanian Ditreskrimsus Polda Riau dalam mengusut kejahatan perbankan  BRK yang melibatkan 3 pimpinan cabang ini. Kejahatan perbankan ini terkait penerimaan komisi asuransi atau fee based income terhadap kredit konsumer di BRK. Ketiganya diduga menerima komisi setelah melakukan mark up atau penggelembungan dana asuransi yang memberatkan nasabah dan kabarnya ini dilakukan setiap Bulan.

Seperti kita ketahui bahwa berkas ke 3 pimpinan cabang BRK sudah dilimpahkan ke Kejati Riau. “Saya meminta dengan tegas kepada Kajati Riau untuk segera menyelesaikan permasalahan ini pasalnya BRK sudah menodai kepercayaan masyarakat Riau, jangan sampai karena persoalan ini, adanya mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap satu-satunya perbankan yang dimiliki oleh Pemprov Riau tersebut”, tutupnya. (Rocky)

Suara Indonesia News – Magetan. PPKM Level 4 di beberapa wilayah Kabupaten dan kota di Jawa Timur, resmi diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang,termasuk diantaranya adalah Kabupaten Magetan.

Hal ini tentu sangat berdampak bagi masyarakat di wilayah tersebut terutama bagi pelaku wisata yang ada di kaki Gunung Lawu,karena memang Magetan adalah daerah wisata alam yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan.

Kapolres Magetan, AKBP Festo Ari Permana, SIK mengatakan Obyek wisata di Kabupaten Magetan ditutup total selama PPKM, sehingga dampaknya luar biasa yang dirasakan oleh pelaku wisata.

Melihat kondisi ini, Kapolres Magetan, AKBP Festo Ari Permana kembali memberikan semangat kepada warga masyarakat terutama pelaku wisata yang tidak bisa berbuat banyak dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

“Kita menyalurkan bantuan beras dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Markes) dan Polri,” kata AKBP Festo, Selasa (4/08-2021).

Sebagai simbol tetap semangat perjuangan melawan pandemi Covid-19 yang kebetulan juga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke 76, Kapolres Magetan juga mengajak pelaku wisata telaga Sarangan mengibarkan bendera merah putih.

“Kita juga apresiasi yang tinggi kepada para pelaku wisata, dengan kondisi yang memprihatinkan ini dengan dampak PPKM yang sangat terasa, para pelaku wisata tidak menyerah dan tetap semangat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, yaitu Kesehatan.” ucap kata AKBP Festo.

AKBP Festo menambahkan, terkait keluhan pelaku wisata di sarangan, pihaknya  akan mencoba memfasilitasi, dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.

Kapolres Magetan yang sudah kesekian kalinya memimpin langsung kegiatan Bhakti Sosial selama Pandemi Covid -19 ini juga mengimbau masyarakat mentaati PPKM dan disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Patuhi dan disiplin protokol kesehatan, hanya dengan disiplin, penyebaran Covid-19 bisa dicegah,” pungkas AKBP Festo.

Di tempat yang sama Ketua BPC PHRI Kabupaten Magetan Sunardi, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dari pihak Polres Magetan yang telah memberikan bantuan untuk pelaku wisata.

“Kami berharap pemerintah segera ada solusi untuk pelaku wisata di sarangan, dan kami tetap akan patuh pada pemerintah dan berjuang bersama- sama melawan wabah ini,” ucap Sunardi mewakili para pelaku wisata di Kabupaten Magetan. (Hari R)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021, Selasa (3/8/2021).

Pengumuman hasil seleksi administrasi ini dilakukan sesuai dengan proses verifikasi berkas dari para pelamar.

Hasil seleksi administrasi pelamar CPNS, dari jumlah 1516 pendaftar, 1426 telah melakukan submit. Sementara yang terverifikasi Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1193 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 233 pelamar.

Sementara untuk PPPK Non-Guru, dari jumlah pendaftar sebanyak 291, 269 pelamar telah submit. Kemudian yang terverifikasi MS sebanyak 224 dan 45 pelamar TMS.

Terakhir untuk PPPK Guru, dari 778 pelamar, hanya satu orang yang tidak melakukan submit. Sementara yang terverifikasi MS seluruhnya yang telah submit atau sebanyak 777 pelamar.

Sehingga total jumlah pelamar yang terverifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 278 pelamar, baik itu dari formasi CPNS dan PPPK Non-Guru.

Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi ini, peserta yang merasa keberatan dengan hasil tersebut dapat mengajukan sanggahan di periode masa sanggah pada 4-7 Agustus 2021.

“Dalam hal pelamar mengajukan sanggah, Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat menerima

atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar,” kata Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Ali Hasmi.

Dirinya mengungkapkan, Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara hanya dapat menerima

alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar dan sanggahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, para peserta seleksi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021 akan memasuki tahapan ujian pada 25 Agustus – 4 Oktober 2021 mendatang di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil.

Adapun tahapan ujian CPNS meliputi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk melihat hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK Non-Guru, dapat melalui laman ini; https://sscasn.bkn.go.id maupun website http: //bkpsdm.acehsingkilkab.go.id serta media-media sosial BKPSDM Aceh Singkil.

Sementara untuk PPPK Guru, verifikasinya dilakukan oleh Kemendikbud. “Untuk PPPK Guru verifikasinya ke Kemendikbud,” tandasnya. (Salomo)

Suara Indonesia News -Tuban. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 hingga Level 1 yang berlaku untuk Jawa dan Bali. Dalam instruksi tersebut, untuk pemberlakuan PPKM periode tanggal 3 hingga 9 Agustus, Kabupaten Tuban telah masuk pada Level 3.

Atas hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE secara resmi membuka kembali kegiatan ekonomi selama PPKM Level 4 yang dilaksanakan di Pasar Baru Tuban, Selasa (3/8/2021).

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky SE. menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak atas sinergi dan kerjasama yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban. Hal tersebut harus di syukuri, sebab menjadi indikator keberhasilan pemberlakuan PPKM Level 4 selama ini. “Terimakasih kepada semua pihak, Forkompinda, OPD terkait, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah bekerjasama untuk kelancaran dan keberhasilan PPKM level 4, hingga akhirnya kita ke Level 3,” kata Bupati Aditya Halindra.

Meski telah memberlakukan PPKM Level 3, Mas Bupati mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan hal ini. Menaati protokol kesehatan masih menjadi kunci utama agar Kabupaten Tuban segera terbebas dari pandemi Covid-19. Mas Bupati juga menegaskan pengetatan masih akan dilakukan, seperti pembatasan 50 persen untuk pengunjung pasar, jam malam tetap berlaku pukul 20.00 Wib, termasuk pemadaman lampu jalan. “Ini masih perlu kita ketatkan, biar cepet kelar pandeminya. Tapi untuk makan ditempat, saya lebih mengimbau masyarakat agar tetap dibungkus saja atau Drive thru,” jelas Mas Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Bupati juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di area Pasar Baru Tuban. Selain itu, juga menyapa para pedagang dan pengunjung pasar sambil mengimbau untuk terus menaati protokol kesehatan. “Jangan lupa pake masker nggeh buk, Mbah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Tuban Agus Wijaya menjelaskan, pendirian Posko PPKM di Pasar Baru Tuban tujuannya adalah dalam rangka penegakan protokol kesehatan di wilayah pasar. “Posko kami letakkan di pintu depan samping parkiran, jadi bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pasar baru Tuban menegakkan protokol kesehatan secara ketat,” jelentrehnya.

Adapun penyediaan vaksinasi untuk pedagang maupun pengunjung pasar tidak setiap hari ada. Untuk hari ini, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyediakan sebanyak 250 dosis vaksin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk dosis pertama ataupun dosis kedua. (Hari R)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Warga dunia maya (warga net) keluhkan harga rapid tes dipelabuhan ASDP Pantai Baru yang dipatok tinggi bagi warga penguna Jasa ASDP.

Seperti terpantau  MEDIA ini di salah satu group anak Rote anti korupsi,  dengan ada nya pengeluhan dan keluhan sopir truk dan kornek ada nya biaya rapid mahal, Terkait Keluhan tingginya biaya rapid di pelabuhan pantai baru Rote Ndao,

Paulus Henuk SH Wakil Ketua Dewan kabupaten Rote Ndao yang di hubungi Media Ini selasa 4/8/2021 pagi terkait dengan adanya biaya rapid di pelabuhan pantai baru rote mahal.

Paulus Henuk, SH., meminta pemerintah daerah segera turun tangan dalam menangani persoalan yang terjadi di Pelabuhan pantai baru rote.

Pemerintah  daerah segera mengambil langkah dengan cara menyediakan fasilitas rapid pada puskesmas terdekat termasuk berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan pantai baru,  dan pemerintah  bisa menyediakan fasilitas rapid dengan biaya murah yakni tidak boleh ada keuntungan yang di ambil dari hasil rapid itu.

Wakil Ketua  DPRD paulus henuk semua harus mampu memahami kesulitan yang dihadapi rakyat ditengah wabah Corona saat ini, sehingga dengan dana Covid yang tersedia APBD 2021 dapat digunakan untuk mengurangi beban rakyat,” jelas PH.

Paulus menambahkan Mengingat kesulitan ekonomi yang terus menghimpit masyarakat ssat ini termasuk sopir/kernek dan kelompok masyarakat dalam berpenghasilan rendah maka sekali lagi ,”saya minta dengan segera agar Pemerintah Daerah segera melakukan tindakan cepat dalam pelayan rapid di pelabuhan pantai baru Rote

Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao harus segera sediakan fasilitas rapid berbiaya murah dan jika mungkin digratiskan,” tutup PH. (Dance Henukh)