Suara Indonesia News – Sidoarjo. Forkopimda Jawa Timur, melakukan pengecekan pelaksanaan vaksinasi berbasis pekerja atau buruh, di PT. Integra Indocabinet Tbk, Jalan Raya Betro Sedati, Sidoarjo, pada Sabtu (24/7/2021).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, turun mengecek langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi kepada para pekerja atau buruh di kawasan Sedati, Sidoarjo.

“Jadi teman-teman hari ini kita mengecek vaksinasi berbasis karyawan atau buruh di PT Integra yang kita harapkan bahwa kita bisa menyisir semaksimal mungkin segmen-segmen yang kita harapkan bisa menjadi penguatan terwujudnya Herd immunity,” tandasnya Gubernur Jatim Khofifah usai meninjau jalannya vaksinasi bersama Pangdam dan Kapolda Jatim.

Jadi basis sekolah kita maksimalkan, basis perusahaan kita maksimalkan, dan basis perguruan tinggi. Harapannya adalah seluruh segmen ini akan saling menjadi penguatan bagaimana bisa segera kita wujudkan.

Khofifah juga mengatakan, peran serta Jurnalis menjadi sangat penting untuk terus menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat.

“Ayo segera akses tempat vaksin terdekat. Meskipun sudah divaksin tetap jaga protokol kesehatan,” ajak Gubernur Jatim kepada masyarakat untuk bervaksin.

Sementara untuk ketersediaan vaksin, Gubernur Jatim mengatakan tidak pernah menyimpan lama, pasalnya vaksin yang dikirim dari pusat langsung dihabiskan.

“Jadi seminggu rata-rata dua kali. Ini kan baru tadi malam, dini hari sampai. Yang penting begitu sampai habiskan, sampai habiskan. Pesan arahan pak Presiden demikian, jadi kapan vaksin datang habiskan, maksimalkan untuk bisa melakukan perluasan dan percepatan vaksinasi,” tambahnya.

“Dengan kebersamaan, sinergitas yang luar biasa, maka alhamdulillah dari mulai 14 Januari yang lalu, vaksinasi pertama sampai dengan hari ini, penggunaan dosis vaksin tertinggi di Indonesia, selalu Jawa Timur. Itu artinya sinergitas yang terbangun luar biasa,” pungkasnya Gubernur Jatim dihadapan awak media. (Hari R)

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Berdasarkan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polda Aceh beserta Polres jajarannya secara serentak membagikan bantuan sosial (Bansos) berupa sembako kepada masyarakat, Jum’at malam (23/7/2021).

“Bansos tersebut dibagikan dalam patroli berskala besar yang juga dilakukan secara serentak oleh Polres jajaran Polda Aceh,” ungkap Karo Ops Polda Aceh Kombes. Pol. Drs. H. Agus Sarjito saat memimpin pembagian Bansos tersebut.

Agus mengungkapkan, patroli skala besar yang disertai pembagian Bansos tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Penyalurkan Bansos tersebut diutamakan kepada masyarakat yang paling terdampak ekonominya, seperti tukang becak, pedagang kaki lima, dan buruh lainnya.

Adapun total paket bantuan sosial yang dibagikan Polda Aceh beserta jajaran berjumlah 2.275 paket. Namun, pembagian bantuan tersebut akan terus dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat pada masa pandemi.

“Semua upaya yang kami lakukan ini demi keselamatan masyarakat dan semoga apa yang kami lakukan ini menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua serta dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19,” ucap Agus.

Dalam melakukan patroli skala besar yang disertai pembagian bansos, Agus juga ikut menyampaikan agar seluruh jajaran untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Tetap kedepankan pendekatan humanis. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya,” harap Agus saat mengakhiri keterangannya.

Reporter M. Rizal

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan uang tunai Rp400 ribu kepada seniman dan budayawan yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Penyaluran perdana dilakukan di Sanggar Olah Seni, Babakan Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (23/7/2021). Penyerahan bantuan Provinsi Jabar diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Dedi Taufik kepada Tisna Sanjaya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyaksikan penyerahan ratusan paket sembako via konferensi video.  Dalam kesempatan itu, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menyampaikan bahwa kondisi pandemi dan kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi bulan ini membuat situasi makin sulit.

“Kawan seniman dan budayawan yang saya cintai, situasi memang sangat sulit buat semua orang. Saya juga sedih, karena pilihannya itu tidak ada yang ideal. Jadi situasi ini sulit di berbagai level. Di satu sisi kawan rumah sakit akan kolaps. Suatu nilai kemanusiaan yang tentunya tidak ingin kita lihat,” katanya.

“Tapi di sisi lain dengan PPKM Darurat ini juga mengurangi membatasi interaksi sosial dan ekonomi. Jadi buah simalakama. Kira-kira begitu, ibaratnya dari kiri buaya dari kanan singa. Jadi pilihannya tentu tidak mudah,” imbuhnya.

Beragam upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sektor kesehatan sudah mulai berjalan. Tingkat keterisian rumah sakit untuk pasien COVID-19 sudah turun dari 90 persen menuju 75 persen.

Maka dari itu, bersamaan dengan upaya penurunan di sektor kesehatan, Kang Emil pun membagi konsentrasi dengan membantu masyarakat terdampak secara ekonomi, khususnya kategori masyarakat atau profesi yang tidak terdaftar dalam data penerima bantuan pemerintah.

“Kita bisa membantu kehidupan para seniman dan budayawan. Bentuk bantuannya pangan sembako dan juga ada uang tunai. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi beban dari para seniman dan budayawan,” kata Kang Emil.

“Di masa sulit ini kita harus saling menguatkan, mendoakan, pilihan-pilihannya tidak mudah tapi intinya urusan keselamatan nyawa tentu harus kita utamakan dan ada keputusan-keputusan yang harus didahulukan mungkin tidak nyaman dan tidak ideal. Pak Dedi Taufik tolong dimonitor lagi mana-mana yang belum tersisir oleh upaya yang dilakukan hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik menjelaskan, berdasarkan data per 2020, total yang terdampak di sektor industri pariwisata dan budaya sebanyak 65 ribu jiwa. Dari angka itu, 15 ribu jiwa di antaranya adalah seniman dan budayawan. Jumlah ini ia sebut bisa bertambah. Maka, pendataan terus dilakukan.

“Saya ditugaskan Pak Gubernur, coba mencarikan solusi. Salah saatunya memberikan bantuan. Ini sudah dimulai, hari ini ada 399 seniman dan budayawan yang mendapatkan sembako dan uang dari Pemprov Jabar,” ucap Dedi.

Selain bantuan sembako dan uang tunai hingga pendataan, Disparbud Jabar pun menyiapkan langkah pemulihan ekonomi. Salah satunya, memfasilitasi kesenian dan karya para seniman serta budayawan dalam sebuah medium digital. Anggaran yang disiapkan Rp3 miliar.

Kemudian, pihaknya segera menyiapkan ruang publik untuk seniman dan budayawan, termasuk promosi pariwisata secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Ini semua sedang berproses. Termasuk untuk company (perusahaan) industri pariwisata yang lain, seperti relaksasi, penundaan pajak dan diskon listrik hingga air. Itu salah satu keinginan asosiasi. Semuanya sedang berproses,” ucap Dedi.

Di tempat yang sama, salah seorang tokoh seniman di Jabar, Tisna Sanjaya menilai bantuan ini merupakan kewajiban dari pemerintah yang harus diapresiasi. Ia berharap, sasaran bantuan para pelaku seni dan budaya terus bertambah serta meluas.

“Jangan dilihat besar kecilnya bantuan, tapi lihat niat dan solusi dari pihak pemerintah itu sudah lebih dari apapun. Alhamdulilah, hatur nuhun ka kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) dan Pemprov Jabar. Mudah-mudahan bantuan bisa diberikan secara adil, semua dapat. Mudah-mudhan diikuti juga oleh pemprov lain, pemkot pemkab. Karena ini memang sangat penting,” ucap Tisna.

Tisna memastikan, proses berkarya para pelaku seni dan budaya tidak berubah meski di tengah pandemi.

“Yang saya tahu, seniman yang sungguh-sungguh berkarya di masa covid atau sebelum covid itu terus berkarya, mencipta membuat inovasi, memunculkan karya estetik artistik dari masa yang sulit ini, banyak artefak, hasil karyanya di masa pandemi,” kata dia.

“Yang dilihat itu justru situasi seperti publik menunggu apa karya yang akan dibuat. Dan saya yakin, solidaritas berupa pemberian bantuan ini bukan hanya untuk seniman budayawan saja, tapi menyasar (masyarakat yang terdampak) yang lain juga,” pungkasnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Duri. Peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) jadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat Kabupaten Bengkalis termasuk Pengacara nasional Elida Netty, S.H., M.H., CPLC dan bung Zumar Al Azmi sebagai Praktisi dalam bidang perminyakan. Maka pada Jum’at 23 Juli 2021 di Jl. Mawar, tepatnya di Kantor Hukum Elida Netty, S.H., M.H., CPLC. dilakukan konfrensi pers untuk membedah peralihan Chevron dengan Pertamina terkait dengan Blok Rokan.

Hadir dalam konfrensi pers antara Elida Netty, S.H., M.H., CPLC. Juga Zumar Al Azmi dari kalangan awak media hadir dengan jumlah puluhan orang, dari media online maupun media cetak di provinsi Riau.

Elida Netty, S.H., M.H., CPLC yang berprofesi sebagai pengacara ini menyoroti dari sisi hukum dan undang-undang otonomi daerah, undang-undang no. 32 tahun 2004, sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, defenisi atau arti otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan Elida Netty, dari defenisi otonomi sudah jelas, bagaimanapun terkait dengan Blok Rokan harus ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah daerah, karena otoritas semua berada di Pemerintah Daerah.Yang jadi pertanyaan, bagaimana Pemerintah Daerah itu sendiri menyikapi. Sudahkan ada gebrakan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Khususnya di Kabupaten Bengkalis, karena Kabupaten Bengkalis adalah salah satu termasuk wilayah dari yang akan diserahterimakan”. Jelas Elida Netty, S.H., M.H., CPLC.

Ditambahkan, Kesempatan ini menjadikan momentum untuk daerah tidak menjadi penonton lagi. Pemerintah daerah harus lebih jeli dan intensif untuk melakukan negosiasi dengan para pengatur kebijakan. Papar Elida Netty, S.H., M.H., CPLC. kepada awak media.

“Apalagi kalau kita berbicara asset. Asset yang dimiliki oleh Chevron, khususnya pumping unit yang selama ini telah mengisi pundi-pundi dalam percaturan dunia migas. Ini adalah murni milik daerah, karena ladang minyak yang selama ini berada di daerah kita di Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi pertanyaan, mau dikemanakan ini asset?. Jelas, asset ini adalah milik daerah, hanya saja karena nantinya ada yang mengelola, maka diserahkan oleh pengelola dalam hal ini adalah Pertamina. Tentu harus ada landasan hukum untuk serah terima seluruh asset yang ada. Maka dilakukanlah penandatanganan MoU seperti yang saya sudah jelaskan diatas,” sebutnya.

“Sekali lagi sudah ada rencana yang matangkah pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Bengkalis?. Saatnya kita harus mengawal ini semua. Maukah masyarakat jadi penton lagi di

“BLOK ROKAN” seperti cerita lama?. Ironis jika ini terjadi.” Jelas Elida Netty, S.H., M.H., CPLC.Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis harus transparan kepada masyarkat. Dan ini jika

dilakuakn secara bersama-sama dengan masyarakat, akan lebih hebat dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan,” ujarnya mencontohkan.

Elida Netty, S.H., M.H., CPLC. menekankan, ada 2 item yang memang harus diperhatikan, Pertama Asset yang berkedudukan jelas di Kabupaten Bengkalis dan diatur secara gamblang dengan undang-undang otonomi daerah undang-undang No. 32 tahun 2004:

Pemerintahan Daerah (Pemda) a.Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ke Dua, Legal Standing yang dibuat Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus jelas dan nyata, agar masyarakat dapat melihat dengan gamblang dan dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dan jangan ada yang ditutup tutupi. Pemerintah Bengkalis harus terbuka jangan ada yang ditutup tutupi.

Ke Tiga, Cost Recovery. Karena Chevron adalah sebagai Kontraktor, tentunya Cost Recovery harus ada. Bagaimana Pemkab Bengkalis sendiri menyikapi Dana Recovery ini.

Saya Elida Netty, S.H., M.H., CPLC. mengajak kepada seluruh elemen, agar kita menyatukan visi dan misi guna tercapainya semua ini. Jika semua ini sudah terakomodir, maka Business to Business akan berjalan sesuai dengan harapan. Dan akan membawa kemakmuran seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Mandau. Dengan kurang lebih 7 ribu pumping unit yang masih normal dari 15000 di Mandau,

Saya yakin dan percaya akan membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Dan Kabupaten Bengkalis akan menjadi kabupaten yang diperhitungkan seperti Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Berbeda dengan Zumar Al Azmi sebagai Praktisi dalam bidang perminyakan di Provinsi Riau yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis. Ia menyoroti permasalahan ini dari sisi sosial terkait dengan akan dilakukannya peralihan antara Chevron dengan Pertamina pada tanggal 8 Agustus 2021 dan MoU akan dilaksanakan pada tangal 9 Agustus 2021 yang tinggal menghitung hari.

“Masyarakat seolah berpacu dengan waktu untuk membicarakan segala permasalahan yang nantinya ditimbulkan setelah serah terima. Kita harus melakukan negosiasi dan membicarakan permasalah ini dengan segala cara tentunya dengan cara yang beretika”, ujarnya.

“Bagaimana nantinya Pertamina Hulu Rokan (PHR) memandang masyarakat di lingkungan explorasi ini, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Mau pemerintah sudah jelas, namun kesepakatan dengan Lembaga Adat belum ada”, imbuhnya. (Mus)

Suara Indonesia News –  Cirebon. Polsek Klangenan dalam rangka HUT Bhayangkara menggelar vaksinasi dosis ke dua di wilayah hukum Polsek Klangenan guna menekan penyebaran virus covid 19 di wilayah hukum Polresta Cirebon khusus nya di wilayah hukum Polsek Klangenan berjalan lancar dan antusias warga yang tinggi.

Kegiatan di hadiri oleh Muspika wilayah hukum Polsek Klangenan, Kapolsek Klangenan AKP. Ade Subandi, SH, Danramil Klangenan Kapten. Arh. Jumadi, Camat Klangenan Drs. Dedi Susilo.MM dan Camat Jamblang Tarsidi, serta masyarakat kecamatan Klangenan dan Jamblang yang akan di Vaksin.

Antusiasme masyarakat akhir – akhir ini meningkat drastis terutama masyarakat di wilayah hukum nya ujar Kapolsek Klangenan AKP. Ade Subandi, SH.

Puskesmas Bango Dua Klangenan sebagai salah satu tempat kegiatan vaksinasi covid 19, Kepala Puskesmas Bango Dua Etin. S.mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi masyarakat kecamatan Klangenan guna menekan penyebaran virus covid 19. khususnya di kecamatan Klangenan, serta menambah imun tubuh serta meminimalisir dampak dari terpapar virus covid 19. Imbuh nya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta secara langsung memimpin operasi yustisi aman nusa ll, pada Jum’at malam (23/7/2021). Dalam operasi ini Kapolda membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dan menghimbau kepada warga untuk tetap satu tujuan, dalam hal ini patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam melaksanakan prokes.

Irjen Pol Nico Afinta memimpin apel dan operasi yustisi aman nusa ll. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat khususnya para pedagang dipinggir jalan untuk mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

“Kami melihat apakah protokol 5M dikerjakan atau tidak, kalau ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, maka kami akan memberikan masker untuk selalu digunakan khususnya dalam situasi PPKM,” tandas Irjen Pol Nico Afinta usai memberikan Bansos kepada warga di Jalan Tidar, Surabaya.

Selain itu, Kapolda juga memberikan bantuan beras dan sembako kepada masyarakat yang terdampak PPKM, hal ini dilakukan juga oleh seluruh jajaran polda Jawa Timur.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat dalam masa-masa saat ini, untuk bersinergi dengan seluruh aparat termasuk Polisi. Kami Polda Jatim dengan Kodam V Brawijaya dan Pemprov akan selalu bersinergi bekerjasama bersama masyarakat,” paparnya di hadapan awak media.

“Kalau masyarakat ikut dengan kami untuk mematuhi program-program ini saya yakin itu semua bisa kita lewati. Karena ini tergantung dari disiplin kita Untuk mematuhi 5M,” tambahnya.

Selanjutnya, Kapolda mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki gejala covid atau yang belum vaksin, segera melapor ke Puskesmas, Babinsa dan Babinkamtibmas. Karena sudah disiapkan tim tracing, tim testing serta obat-obatan.

“Jadi ingat masyarakat, ayo kita bersama-sama pemerintah, saya bersama Pangdam, dan Ibu Gubernur akan selalu bersama-sama masyarakat untuk menghadapi pandemi covid,” kata Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim mengibaratkan seperti mengendarai angkutan umum, bersama-sama seperti mengendaraai kendaraan, se-iya, sekata, sejalan, ada sopir, kenek, dan penumpang. Sopir dan Keneknya itu diibaratkan seperti pemerintah, sedangkan penumpangnya adalah masyarakat.

“Mobil bisa berjalan kalau Sopir, kenek, dan penumpangnya mempunyai tujuan yang sama. Untuk itu kami hadir, untuk menyelamatkan kita semua dengan patuh terhadap 5M,” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Partai UKM Indonesia menyikapi adanya seruan aksi turun kejalan bertajuk ‘Jokowi End Game’ pada Sabtu (24/7/2021) di jejaring media sosial (medsos). Syafrudin Budiman SIP Ketum DPP Partai UKM Indonesia menilai aksi akan membuat bencana yang menjadi penyebaran dan lonjakan Covid-19.

“Demonstasi ini akan menyebabkan cluster baru Covid-19 dan ini bencana sehingga loncakan dan penyebaran akan semakin meluas. Kerumunan akan mengabaikan protokol kesehatan dan saat itu penyebaran berlangsung,” ucap Syafrudin Budiman SIP melalui keterangan persnya, Jumat malam (23/7/2021).

Menurutnya, sudah 74 ribu lebih warga negara Indonesia meninggal selama pandemi Covid-19, dan jumlah itu bukan sekadar angka-angka statistik. Dimana dalam deretan angka-angka tersebut ada nyawa dan jiwa yang melayang akibat terpapar Covid-19.

“Partai UKM Indonesia berharap semua bersatu melawan Covid-19 dan melakukan langkah yang saling dukung dan terpadu untuk menyelamatkan nyawa, bukan justru menggelar demonstrasi kerumunan massa,” pesannya.

Gus Din sapaan akrabnya, menyerukan pemerintah dan masyarakat bersatu mengatasi pandemi Covid-19. Apalagi imbasnya pada kelangkaan tabung oksigen medis, obat-obatan juga penuhnya fasilitas kesehatan (faskes) di rumah sakit-rumah sakit darurat Covid-19.

“Tolong aksi turun kejalan yang melibatkan banyak massa dibatalkan. Semua elemen bangsa harus duduk bersama memikirkan bangsa ini lekas terbebas dari pandemi Covid-19,” tegas Gus Din yang diusulkan jadi Cawapres 2024 oleh Partai UKM Indonesia.

Sebelumnya, Mabes Polri juga meminta agar masyarakat tak melakukan aksi unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dihubungi, Jumat (23/7/2021). (GD)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengundang para pimpinan perusahaan kelapa sawit yang membeli sawit masyarakat untuk mempertanyakan potongan 2,5 persen atau setara dengan 250 kilo per mobil dengan muatan 10 ton.

Adapun yang hadir dalam rapat tersebut yang dibuka oleh Bupati Aceh Singkil Dulmusrid serta Sekda Drs Azmi MAP dan Dinas terkait dihadiri oleh PT PLB unit 1 unit 2, PT Nafasindo, PT RPP, PT Singkil Sejahtera Makmur (SSM), dan PT Delima Makmur, sedangkan dari PT Ensem Lestari tidak ada yang hadir.

Dalam kesempatan itu Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Singkil, Syafril Harahap mempertanyakan akan potongan tersebut yang dimana menurut dia tidak ada regulasi yang mengatur besaran pemotongan itu.

“Ini sama sekali tidak ada dasar hukumnya dua koma lima persen bahkan enam persen per mobil dipotong oleh pihak pabrik,” kata Apin, Jumat (23/07/2021).

Bila buah sawit tidak bagus sebaiknya perusahaan pabrik kelapa sawit tidak usah terima.

Lebih baik dikembalikan sebagai pembelajaran agar petani meningkatkan kualitas produksi, ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil Zulkifli menambahkan bahwa hasil rapat hari ini akan langsung diputuskan oleh Bupati bagaimana mekanisme yang diambil kedepannya.

“Kami selaku dari Dinas sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada Bapak Bupati selaku kepala daerah, untuk membuat regulasi dan langkah langkah konkret dalam menyelesaikannya,” ucap Zulkifli.

Selain itu Zulkifli juga menyayangkan sikap salah satu perusahaan yang dimana dalam rapat penting ini tidak hadir.

“Cukup disayangkan tidak satu orang pun ada perwakilan dari PT Ensem Lestari yang hadir dalam rapat ini. Padahal sudah diundang,” terangnya.

Padahal rapat ini untuk kepentingan khalayak banyak terutama para petani sawit di Aceh Singkil, tandasnya. (Salomo)