Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan orasi ilmiah di Seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), secara virtual, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkapkan soal pentingnya sinergitas antara Polri dan Auditor terkait dengan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana ekonomi dan korupsi terkait kebocoran anggaran negara.

“Kerjasama dan sinergisitas Polri dan Auditor merupakan kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana ekonomi, khususnya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran negera,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam orasi ilmiahnya.

Oleh sebab itu, mantan Kapolda Banten ini menekankan perlu adanya tindaklanjut untuk penguatan kerjasama antara Polri dan Auditor dalam kegiatan operasional pencegahan dan penegakkan hukum.

“Maupun peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyidik dan auditor sampai ke tingkat daerah melalui sertifikasi CSFA,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Karena itu, Jenderal Sigit mengapresiasi adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini merupakan wujud untuk menciptakan tata kelola yang baik.

Usai memberikan orasi ilmiah, Jenderal Listyo Sigit memperoleh Sertifikat CSFA oleh Rektor IPKN. Hal itu terkait dengan capaian Good Governance and Clean Government, pada pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab.

Diketahui, Polri telah memperoleh delapan kali berturut-turut penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sejak tahun anggaran 2013 hingga 2020. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Gresik. Agresi virus Covid-19 masih juga menjadi ancaman bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menandakan pandemi ini belum juga berakhir. Sementara vaksinasi terus dikebut pemerintah.

Capaian yang dituju adalah Herd Immunity. Diberbagai daerah justru terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Hal ini disinyalir menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Satgas pengawas protokol kesehatan di Kecamatan Manyar, Gresik terus-menerus mengkampanyekan disiplin prokes.

Operasi yustisi PPKM mikro juga belum usai dilakukan. Petugas gabungan dari Polres Gresik dan jajaran bersama Kodim 0817 serta instansi terkait getol mengimbau 5 M.

Membawa pengeras suara, mendatangi tempat-tempat berkumpulnya warga seperti warkop hingga pasar. Wajib pakai masker dan jaga jarak.

Dukungan percepatan vaksinasi pun dilakukan. Dengan menerjunkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa ke desa-desa demi kelancarannya.

Juga tracing, pelacakan medis dijalankan bersama tenaga kesehatan dan TNI-POLRI.

Ditengah upaya pencegahan yang dilakukan, masih juga terjadi kasus meninggal dunia lantaran terpapar Covid-19.

Petugas gabungan kembali turun ke pemakaman memastikan standar protokol kesehatan diterapkan.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak kendor menerapkan disiplin protokol kesehatan disetiap aktifitas sehari-hari.” ungkap Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H., S.I.K, M.M. ketika dikonfirmasi, Selasa (23/6/2021).

Pihaknya mengaku tidak akan pernah bosan mengimbau agar jangan sampai abai prokes.

Karena virus ini akan menular pada orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Alumni Akpol 2001 tersebut menilai, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, mampu menghindarkan dari penularan virus berbahaya asal wuhan.

“Mari bersama kita sukseskan vaksinasi diiringi disiplin protokol kesehatan ketat. Yakin dan optimis pandemi ini segera sirna.” pungkasnya. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Cianjur. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Oleh karena itu, menurutnya, pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik bagi warganya.

“Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan, maka pemimpin harus bijak dalam mengambil keputusan,” katanya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XV/ 2021 secara virtual dari Hotel Le Eminence Puncak, Kabupaten Cianjur, Selasa (22/6/2021).

Kang Emil (sapaan Ridwan Kamil) juga memaparkan tiga tahapan yang harus dilalui seorang pemimpin. Menurutnya, tidak semua pemimpin lulus dari setiap tahapannya. Tahapan pertama adalah memimpin diri sendiri.

“Setiap hari kita mengambil keputusan belok kiri atau kanan, pakai baju apa, makan apa, olahraga atau tidak dan semua aktivitas untuk diri kita sendiri,” katanya.

Banyak pemimpin, kata Kang Emil, yang tidak lulus dalam tahapan ini, misalnya ketika memutuskan menerobos lampu lalu lalu lintas.

“Itulah contoh ketidakmampuan memimpin diri sendiri,” ucapnya di hadapan 60 peserta pelatihan yang merupakan ASN dari berbagai instansi se-Indonesia.

Kang Emil mengatakan, tahapan kedua yang harus dilalui pemimpin yakni memimpin keluarga. Dari catatannya, banyak pemimpin yang tidak lulus dalam tahapan ini, terlihat dari cukup tingginya angka perceraian di Indonesia.

“Suami menjadi imam bagi istri dan anaknya, tidak semua juga lulus buktinya tingkat perceraian cukup tinggi,” tuturnya.

Tahap ketiga adalah kepemimpinan di masyarakat maupun organisasi yang akan segera menjadi tanggung jawab para peserta pelatihan. Kang Emil menuturkan, kepemimpinan tahap ini tidak bisa dihindarkan dari perubahan global. Salah satu yang harus diwaspadai pemimpin adalah menyadari bahwa dunia semakin kompetitif.

“Maka kalau pemimpin tidak bisa berkompetisi, bahasa Inggrisnya pas-pasan, wawasan digitalnya terbatas, ilmunya tidak di-update akan kalah dengan bangsa lain yang bergerak lebih cepat,” tuturnya.

Selain itu, Kang Emil juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemimpin dapat diukur oleh tiga hal. Antara lain, apakah kehadirannya mampu memberikan rasa aman, nyaman dan dinanti masyarakat.

“Maka hati-hati jadi pemimpin karena lisan atau jari kita bisa menenangkan atau malah bikin heboh dan viral yang berujung perkara,” ujarnya.

Pemimpin juga harus bisa mengakselerasi kemajuan. Salah satu yang Kang Emil terapkan pada kepemimpinannya adalah inovasi digital pada reformasi birokrasi.

“Ini barangnya sudah ada dia tinggal mempercepat sesuatu yang tadinya lambat, semrawut jadi lancar, ini saya lakukan di inovasi digital dalam mereformasi birokrasi,” tuturnya.

Kemudian yang paling berat menurut Kang Emil adalah kepemimpinan yang membawa perubahan dari tidak ada menjadi ada.

“Seperti tidak ada jembatan menjadi ada, ini adalah tingkat implementasi kepemimpinan yang paling sulit,” katanya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta ikut aktif dalam kegiatan pencegahan penyebaran Covid 19 di wilayah rayonisasi Kompi 1 Batalyon B Pelopor, kembali dilaksanakan patroli sambang Desa (Saweu Gampong) untuk memelihara keamanan dan ketertiban sekaligus untuk mensosialisasikan dan mendisiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan serta bertujuan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat.

Patroli di Desa-desa wilayah kerja Kompi 1 Batalyon B Pelopor ini sebagai bentuk bakti Brimob untuk masyarakat, hari ini dilaksanakan di Desa Krueng Seunong Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara . Senin (21/06/2021)

Komandan Batalyon B Pelopor AKBP Ahmad Yani melalui Danki 1 Batalyon B Pelopor Iptu. Muhammad Nafis Luthfy, S.H mengatakan bahwa “patroli sambang desa ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, serta memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah rayonisasi Kompi 1 Batalyon B Pelopor serta untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan masyarakat, dalam kegiatan ini kembali dibagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker”.

Kegiatan patroli ini sudah menjadi program rutin dan terus dilaksanakan untuk memantau situasi dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menghimbau masyarakat agar lebih disiplin mentaati protokol kesehatan.

“Kami berharap kegiatan patroli ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat serta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Iptu Nafis. (Rizal)

Suara Indonesia News – Labuha. Rumah Sakit Umum Obi butuh perhatian serius oleh Pemkab Halsel, berdasarkan hasil sidak Bupati Usman Sidik menemukan sejumlah persoalan baik pelayanan maupun fasilitas rumah sakit yng belum memadai. (22/06-2021)

Sidak dilakukan Bupati Usman Sidik didampingi Staf Khusus M. Yunus Nazar, Kabag Humas Mujibur Rahman, Camat Harun Karim dan rombongan mengecek langsung kondisi prasanara Rumah Sakit Umum Obi yang beralamat di Desa Buton Kecamatan Obi Induk.

Saat sidak Usman Sidik mengatakan, pembangunan RS Obi bakal segera dianggarkan dalam APBD-P Tahun Anggaran 2021 ini.

“Kami (pemda) akan perintahkan Dinas Kesehatan untuk segera masukan perencanaan melalui bapeda sehingga dapat dianggarkan dalam APBD-P 2021”

Sebab kondisi RS sangat memprihatinkan, kenapa tidak areal rumah sakit tak ada drainase sehingga ketika hujan lebat terdapat air yang tergenang diareal tersebut.

Selain soal drainase, obat dalam RS Obi keterbatasan stok sehingga digunakan pelayanan dilakukan seadaanya. Seperti yang disampaikan salah seorang tenaga medis kepada Bupati Halsel Usman Sidik diselah-sela sidak berlangsung.

“Obat yang disediakan Diknas jumlahnya terbatas padahal banyak pasien yang harus terlayani”.

Keluhan ini langsung ditanggapi Bupati Usman Sidik, segara menggarkan pendistribusian obat ke Rumah Sakit Umum Obi penambahan Obat maupun Alat Pelindung diri APD yang saat ini terbatas akan segera dipenuhui.

Saat sidak berlangsung Direktur Rumah Sakit Umum Obi dr. Diadon Misi Mitaart tidak berada ditempat karna melaksanakan tugas luar diluar Obi pungkasnya. (Sam09)

Suara Indonesia News – Surabaya. Ratusan massa Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, akhirnya sepakat membubarkan diri. Mereka bubar secara damai setelah audiensi dengan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Senin (21/6/2021).

Mewakil koalisi, Mufiq, salah satu koordinator aksi, menyampaikan sejumlah keberatan mereka atas penerapan penyekatan di Suramadu. Mereka meminta penyekatan di kaki Jembatan Suramadu di sisi Surabaya, dihentikan. Mereka menilai bahwa kebijakan itu diskriminatif bagi warga Madura.

Dalam keterangan tertulis yang dibuat koalisi Masyarakat Madura Bersatu, mereka keberatan karena penyekatan itu melumpuhkan ekonomi Madura.

Eri Cahyadi didampingi Danrem Bhaskara Jaya dan Kapolrestabes Surabaya menjelaskan, penyekatan itu sifatnya bantuan Pemkot Surabaya atas permintaan Pemkab Bangkalan. Debat sempat terjadi. Pengunjuk rasa meminta Eri Cahyadi mengirimkan tenaga kesehatan untuk swab ke empat kecamatan zona merah di Bangkalan. Menurut mereka, itu akan menjadi bukti bahwa Eri Cahyadi memang peduli dengan masyarakat Bangkalan.

Herman Hidayat Danrem yang merupakan Komandan Satgas Penanganan Covid-19 di Bangkalan menyatakan, kendalanya warga di bangkalan banyak yang takut di-swab.

“Salah satu orator pun menyanggupi akan mendampingi tim tenaga kesehatan dari Pemprov maupun Pemkot dalam tes usap massal di empat kecamatan untuk meyakinkan warga,” kata Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Sementara itu, Eri Cahyadi yang mengaku sebagian keluarganya juga merupakan warga Bangkalan menyatakan, dia akan menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa soal penghentian penyekatan di Suramadu dalam rapat bersama Gubernur Jatim sore ini. Pengunjuk rasa memberikan waktu 3 X 24 jam kepada Eri soal kebijakan penghentian penyekatan itu.

Eri menjawab, “Kalau dalam rapat nanti tuntutan pengunjuk rasa tidak disetujui, dia akan mengajak koordinator massa menemui Satgas Provinsi untuk meyakinkan pihak provinsi agar mau memenuhi tuntutan mereka,” tuturnya.

Setelah kesepakatan itu, koordinator membimbing massa membubarkan diri secara damai. Pada Senin sore, lalu lintas di Jalan Walikota Mustajab yang sempat tersendat karena aksi unjuk rasa berangsur-angsur kembali normal. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Surabaya. Pemberlakukan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga Bangkalan yang hendak bepergian keluar atau masuk di Kota Surabaya. Hal tersebut disampaikan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, saat di Balai Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS) Bangkalan, bersama Forkopimda Jatim, pada Senin (21/6/2021).

Terhitung Mulai Hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021, seluruh warga yang akan melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal akan diberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

SIKM diutamakan bagi warga yang setiap hari pulang-pergi Bangkalan – Surabaya, seperti penjual sayur-mayur, buruh, pekerja informal, karyawan, dan pegawai swasta atau pegawai pemerintah.

SIKM dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon, dan berlaku selama 7 hari sejak tanggal dikeluarkan SIKM.

Syarat mendapatkan SIKM adalah, dengan melampirkan hasil negative tes rapid antigen, dan melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja, atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktifitasnya dari pihak terkait.

“SIKM ini tentunya untuk menghindari kerumunan yang ada di Surabaya. Adapun bagi warga yang akan masuk dari Surabaya ke Bangkalan, tetap mengikuti penyekatan di wilayah Surabaya,” kata Bupati Bangkalan.

Dengan adanya SIKM ini diharapkan dapat mendorong warga untuk proaktif menjalani tracing, tracking, karena mereka akan datang sendiri ke rumah sakit atau Puskesmas untuk melakukan Swab antigen yang berada di masing-masing kecamatan, gratis.

“Jadi masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang ke Pemkab Bangkalan, cukup di rumah sakit atau puskesmas masing-masing, dan surat SIKM akan dikeluarkan kecamatan masing-masing,” tambahnya.

Abdul Latif mengatakan. Sementara ini data yang terima Pemerintah Kabupaten Bangkalan ada 702 lembar SIKM, dan hari ini pula Pemkab Bangkalan bersama Forkopimda Jawa Timur menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kami disini ingin menyelamatkan warga dengan adanya pandemi covid-19. Untuk itu harapannya kepada masyarakat untuk tetap bijaksana dalam menyikapi hal ini, dan tentunya ini butuh kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat,” kata R. Abdul Latif, didampingi Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, dan Sekdaprov Jatim. (Hari Riswanto)