Suara Indonesia News|Kabupaten Bekasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menanam benih padi bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (22/5/2025).

Lahan yang digunakan dalam kegiatan ini merupakan aset negara seluas 31 hektare yang disita dari kasus tindak pidana korupsi. Program Jaksa Mandiri Pangan adalah inisiatif Kejaksaan Agung dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui optimalisasi aset barang rampasan negara yang dikelola untuk sektor pertanian.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang dinilainya memiliki kepedulian tinggi terhadap ketahanan pangan, khususnya di Jawa Barat.

“Saya apresiasi karena Jaksa Agung sangat peduli terhadap pertanian, sampai ikut langsung menanam padi di sini,” ujar KDM.

Menurut KDM, program tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen memperluas lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan produktif.

Ia pun mengatakan pemanfaatan lahan sitaan untuk pertanian di Kabupaten Bekasi sangat tepat. Apalagi banyak lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan permukiman.

“Bekasi harus diperbanyak lagi area pertaniannya karena banyak area pertanian berubah jadi bangunan,” tuturnya

KDM berharap, langkah inovatif Jaksa Agung ini dapat menjadi inspirasi bagi pejabat lain di tingkat nasional dan daerah.

“Mudah-mudahan kepeloporan Jaksa Agung menular ke pejabat lainnya. Yang menanam hari ini, menjadi menanam kebaikan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan manajerial serta non manajerial di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, (22/05/2025).

Sebanyak 59 Pejabat yang dilantik akan siap bertugas di satuan kerja Pemasyarakatan, termasuk Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas di daerah Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kusnali, selaku Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, menekankan pentingnya melakukan pekerjaan dengan penuh keseimbangan antara hak dan kewajiban, spiritual, intelektual, emosional dan komunikasi.

“Apa yang menjadi kebijakan pimpinan, lakukan dengan penuh integritas dan loyalitas. Semoga amanah yang diberikan senantiasa mendapat petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Dari 59 Pejabat yang dilantik, beberapa diantaranya berasal dari Lapas Kelas IIB Indramayu yang kini resmi pindah tugas, diantaranya Donny Yudha Pratama, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) kini menjabat di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja, sementara posisinya sebagai Ka KPLP di Lapas Indramayu digantikan oleh Habibie Agusman.

Kemudian, Kasi Binadik Giatja, Annisa Teguh Saputri yang alih tugas sebagai Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, yang kini digantikan oleh Rachmad Putra Susanto. Lalu Kasubag TU Lapas Indramayu juga berganti, dari Puspo Widodo digantikan oleh Andi Yuvi Hardiananto. Puspo mendapat tugas ke Lapas Kelas IIA Salemba sebagai Kasi Kegiatan Kerja.

Selanjutnya jabatan Kasubsi Keamanan Lapas Kelas IIB Indramayu juga resmi diganti, dari sebelumnya Deri Isnan, kini dijabat oleh Kukuh Al Akbar. Terakhir, ada pula yang mendapat promosi jabatan, yakni Agus Setia Santoso yang saat ini resmi menjabat sebagai Kasubsi Pengelolaan di Rutan Garut.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan profesional, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Pemasyarakatan di Jawa Barat. (Toro)

Suara Indonesia News|Jakarta. Rabu 21 Mei 2025 dalam rangka memperingati 26 tahun Reformasi 1998, sejumlah tokoh aktivis lintas generasi berkumpul dalam sebuah sarasehan nasional bertajuk “Dari Demokrasi Politik Menuju Demokrasi Ekonomi”.

Acara ini tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjuangan reformasi, tetapi juga menjadi panggung konsolidasi pemikiran tentang arah baru demokrasi Indonesia, yang kini dinilai semakin berpihak kepada rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sarasehan ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menciptakan suasana khidmat yang membingkai semangat nasionalisme dan semangat reformasi. Hadir sebagai keynote speaker adalah tokoh legendaris gerakan mahasiswa 1974, Dr. Hariman Siregar, yang menyampaikan pentingnya transisi dari demokrasi politik semata menuju demokrasi ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Moderator acara, Aktivis Forkot Eli Salomo, memandu jalannya diskusi yang menghadirkan berbagai pembicara lintas generasi dan latar belakang. Di antaranya adalah akademisi dan filsuf politik Rocky Gerung; Gubernur NTT Melki Laka Lena; Ketua Komisi III DPR-RI, Habiburokhman; politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu; Ekonom kerakyatan Salamudin Daeng; Aktivis HAM Ester Indahyani; serta tokoh pemuda dari Indonesia Timur, Wahab Talaohu.

Diskusi berkembang dinamis, namun satu suara yang mengemuka dari semua pembicara adalah dukungan terhadap visi dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai bahwa Prabowo tidak hanya melanjutkan proses demokratisasi, tetapi juga membawa warna baru berupa keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan, kemandirian pangan, energi, serta pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.

“Kalau kita lihat semua programnya, Presiden Prabowo adalah presiden yang sosialis dalam pengertian pro rakyat. Ia mendorong distribusi sumber daya yang adil, penguatan ekonomi domestik, dan kedaulatan nasional. Ini arah baru yang patut didukung,” ungkap Indria Febriansyah, salah satu tokoh muda yang hadir dalam acara ini.

Indria adalah mantan Presiden Mahasiswa tahun 2010 dan salah satu pendiri Forum BEM DIY. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, sebuah organisasi kepemudaan eksternal Tamansiswa yang aktif dalam advokasi pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Lebih lanjut, Indria menyampaikan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata karena figurnya, tetapi karena substansi program-programnya yang berakar kuat pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian bangsa. “Prabowo adalah pemimpin yang membawa semangat ekonomi kerakyatan sebagai wujud konkret dari cita-cita reformasi itu sendiri,” tambahnya.

Para pembicara lainnya juga menyoroti bahwa demokrasi politik tanpa disertai demokrasi ekonomi hanya akan melahirkan ketimpangan dan oligarki baru. Oleh karena itu, keberanian Prabowo dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski tidak selalu populer, dinilai sebagai bentuk kepemimpinan transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini.

Sarasehan ini menjadi bukti bahwa narasi dukungan terhadap Presiden Prabowo tidak hanya datang dari partai politik atau kelompok pendukung formal, tetapi juga dari komunitas aktivis yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program-program pemerintah mulai diterima secara substansial oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

Acara ditutup dengan pernyataan bersama yang menyatakan komitmen untuk terus mengawal demokrasi Indonesia agar semakin inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta dukungan terhadap langkah-langkah strategis Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. (GD)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman bersama Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Kepala Desa di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan Ciwaringin. Rabu (21/05/2025).

Bertempat di Kantor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon para Kepala Desa di tiga wilayah berkumpul dalam acara kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

Tujuannya untuk mengurangi permasalahan yang ada di tiga Kecamatan pada kunjungan kerja pada hari ini, Jigus menerangkan tentang arahannya.

Pertama pemerintah desa harus segera menyelesaikan administrasi untuk dana desa di harapkan kelengkapan administrasi tersebut rampung di bulan Desember mendatang, sehingga pada Januari 2026 dana desa bisa segera di cairkan.

Kedua hadirkan Inspektorat kami tidak ingin lagi ada desa yang bermasalah kedepannya harus disikapi dan silaturahminya jangan putus, setiap masalah yang ada di desa bisa kita konsultasikan dengan Inspektora.

Ketiga adalah persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan arahan pemerintah pusat rencananya, peluncuran Koperasi Desa Merah Putih akan di gelar pada tanggal 31 Mei 2025.

Keempat soal sampah harus sudah bisa bekerjasama antara Pemdes dan Pemda Kabupaten Cirebon, karena Pemdes yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, nanti Pemdes bisa sosialisasi langsung dengan masyarakat .

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman atau biasa di sapa Jigus berharap desa segera mempersiapkan sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti alat transportasi pengangkut sampah, petugas, tempat sampah hingga insentif petugas.

Dikatakan oleh Jigus kalau ada insentif petugas yang kurang nanti kita bantu termasuk bak sampah, tapi mungkin tidak semua desa ini percontohan dulu satu desa, berikutnya bisa di tukarkan ke desa lainnya. Tutup Jigus. (Sendi)

Suara Indonesia News|Indramayu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu Jawa Barat, menggelar Rapat Paripurna, untuk mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting.

Salah satu Raperda yang menjadi sorotan adalah perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu.

Pembahasan Raperda pengelolaan sampah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah di wilayah Indramayu.

Plt Kepala Dinas DLH Kabupaten Indramayu, RM Wahyu Adhiwijaya didampingi Plt Sekertaris DLH menyampaikan optimismenya terkait Raperda ini. Beliau meyakini bahwa perubahan regulasi ini akan memperkuat sistem pengelolaan sampah yang ada, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. (21/05/25)

“Kami berharap dengan adanya Perda yang baru ini, layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat akan semakin meningkat dan efektif,” ujarnya RM Wahyu Adhiwijaya usai mengikuti rapat paripurna.

Lebih lanjut, Kadis DLH menjelaskan bahwa Raperda ini mengakomodir berbagai perkembangan dan tantangan baru dalam pengelolaan sampah, termasuk potensi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

“Kita tidak hanya fokus pada pembuangan, tetapi juga bagaimana sampah ini bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Selain Raperda tentang pengelolaan sampah, rapat paripurna ini juga membahas dua Raperda lainnya, yaitu terkait penggabungan/perubahan Perda tentang Pemerintah Desa serta perubahan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketiga Raperda ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan adaptif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indramayu.
Proses pembahasan Raperda ini melibatkan berbagai tahapan dan kajian mendalam dari Pansus DPRD.

Laporan yang disampaikan dalam rapat paripurna ini merupakan hasil dari serangkaian diskusi, konsultasi, dan peninjauan lapangan yang telah dilakukan.

Selanjutnya, Raperda ini akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Diharapkan, dengan adanya regulasi yang lebih baik, Kabupaten Indramayu dapat mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.

“Dengan Perda ini, setidaknya jika berjalan efektif ada pengurangan volume sampah dari hulu sampai hilir. Karena sampah ini dikelola dari tingkat bawah yakni dari RT, RW lalu ke desa, jadi sampai ke pengangkutan TPA pusat sampahnya berkurang karena sudah ada pemilahan dari bawah,”tegas Wahyu. (Toro)

Suara Indonesia News-Indramayu. Semangat jajaran petugas dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu terlihat jelas saat mengikuti kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Selasa (20/05/2025).

Bertempat di Lapangan Upacara Lapas Kelas IIB Indramayu, kegiatan dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kasi Adm Kamtib) Topa Maulana, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pada upacara peringatan Harkitnas ini, Inspektur Upacara membacakan amanat dari Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Dalam amanatnya, Meutya menggelorakan semangat kebangkitan nasional.

“Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama,” ucap Meutya, dalam amanatnya.

Sementara itu, di waktu yang sama Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Fery Berthoni, mengikuti Upacara Peringatan Harkitnas ke- 117 bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT se- Jawa Barat, yang digelar di Lapas Cibinong. (Toro)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon kebut sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih hingga 31 Mei 2025 wajib terbentuk di seluruh Desa di Kabupaten Cirebon. Senin (19/05/2025).

Salah satunya bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi terkait percepatan pembentukan pengurus dan legalitas Koperasi Desa Merah Putih kepada seluruh Kepala Desa di empat Kecamatan yang belum tersosialisasikan.

Di antaranya Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Kapetakan,dan yang terakhir Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

“Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan di tindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Wilayah Jawa Barat di berikan tenggat waktu hingga 31 Mei sudah harus terbentuk”. Ungkap Dadang.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon H. Dadang Suhendra setelah di evaluasi tadi malam baru 128 desa di Kabupaten Cirebon sudah terbentuk sisa kurang lebih 300 desa yang belum terbentuk, dan hari ini kurang lebih 10 Kecamatan selesai di sosialisasikan daerah terakhir yang belum tersosialisasikan.

“Alhamdulillah hari ini Senin 19/05/2025 10 Kecamatan yang belum terisolasikan rampung tersampaikan sosialisasi terkait pembentukan pengurus dan legalitas Koperasi Desa Merah Putih, dan sudah ada 128 desa yang sudah terbentuk kepengurusannya di Kabupaten Cirebon dari 412 desa dan 12 Kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon”. Sambungnya.

Dan mulai hari Selasa nanti akan di gelar serentak Musdesus terkait pembentukan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon, dengan batas akhir tanggal 31 Mei 2025, sehingga di bulan Juni nanti sudah terbentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih berserta legalitas Koperasi Desa Merah Putih di masing-masing desa di seluruh Kabupaten Cirebon.

“Mulai Selasa nanti akan di bagi sembilan tim dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon untuk mendampingi keseluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang akan menggelar musdesus terkait pembentukan pengurus Koprasi Desa Merah Putih, sehingga di bulan Juni nanti baik itu Kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih beserta legalitasnya sudah rampung terbentuk”. Dadang kembali menyambung.

Terkait anggaran pembentukan dan legalitas Koperasi Desa Merah Putih sudah di sediakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bersumber dari anggaran perubahan APBD Kabupaten Cirebon, dan terkait legalitas Koperasi Pemerintah Pusat maupun Daerah sudah ada MOU dengan persatuan notaris Indonesia dengan rincian biaya perdesa Rp.2.500.000,. Include.

“Untuk legalitas Koperasi sendiri baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah sudah ada MOU dengan Persatuan Notaris Indonesia dengan rincian biaya persatu desa itu Rp.2.500.000,. Include, anggaran tersebut berasal dari anggaran perubahan APBD Kabupaten Cirebon yang akan cair di bulan September dan Oktober nanti”. Dadang menerangkan sumber anggaran legalitas Koperasi Desa Merah Putih.

Sehingga pada tanggal 12 Juli nanti yang bertepatan dengan hari koperasi, kita dapat terlaksana launching serentak langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tutup Dadang. (Sendi)