Suara Indonesia News – Banda aceh. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kabar tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya untuk sembako dan pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dinilai akan menjadikan nasib masyarakat semakin kesulitan, apalagi saat ini Indonesia tengah melawan pandemi Covid-19

Mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby mengaku paham bahwa pemerintah sedang berusaha menargetkan pertumbuhan ekonomi negara yang saat ini sedang terpuruk melalui pajak, Jumat (11/06/2011).

Namun dia mengkritisi bahwa rencana kebijakan pemerintah tersebut akan berimbas ke berbagai sektor. Terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

“Kita paham, bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan ekonomi negara yang saat ini sedang merosot. Tapi, sangat tidak tepat jika pemerintah nanti menaikkan pajak sembako yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah. Imbasnya ke berbagai sektor. Kondisi mereka saat ini sedang sulit”, ujarnya.

Sulthan Alfaraby menilai kebijakan tersebut nantinya akan berimbas kepada tingginya harga dan meminta kepada pemerintah untuk mencari jalan lain untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Jadi makin mahal, dong itu (sembako). Sembako harus mampu terjangkau murah dan jangan membebani. pertumbuhan ekonomi negara harus dicari jalan lain. Jangan sampai nasib si miskin makin miskin, si kaya makin kaya”, mintanya.

Tanggung jawab negara, lanjut Sulthan Alfaraby salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya PPN untuk sembako, yang notabene diburu oleh masyarakat kecil maka akan berisiko menambah tingkat kemiskinan.

“Dengan adanya PPN, tidak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya mereka (masyarakat) yang saat ini. Tugas negara itu harusnya mengentaskan kemiskinan, menjamin kesejahteraan, bukan malah sebaliknya”, ungkapnya.

Aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tersebut juga mendorong pemerintah agar membatalkan kenaikan pajak terhadap sejumlah aspek yang tidak pro masyarakat. Salah satunya juga pajak terhadap sektor pendidikan.

“Pendidikan juga akan kena pajak dan kita menyayangkan. Sektor pendidikan saja masih kekurangan infrastruktur. Harusnya, diberikan pendanaan lebih dan tidak dipajaki. Pendidikan itu jangan sampai dijadikan alat komersialisasi, karena tanggung jawab negara selain mensejahterakan ekonomi rakyat, juga mencerdaskan kehidupan bangsa”, dorongnya.

Sebagai informasi, rencana sembako dikenai pajak ini tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seperti dikutip media online, pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenai PPN. (SA)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Selly Andriany Gantina, A.Md, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, Jumat (11/6/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Selly mengatakan, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyempurnakan regulasi yang mampu mempercepat penyelesaian kemiskinan di daerah.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan tenaga pendamping yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial.

“Kami melihat kemampuan mereka dan apa kendala mereka selama menjadi pendamping, supaya kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa berkurang,” kata Selly.

Kabupaten Cirebon pun sudah menganggarkan untuk kesejahteraan pilar-pilar sosial (tenaga pendamping) menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Selly, tenaga pendamping perlu diperhatikan kesejahteraannya, sehingga mampu bekerja secara optimal sesuai harapan awal. “Mereka bisa melakukan update setiap bulannya. Kalau sekarang masih satu tahun dua kali,” katanya.

Upaya lainnya, kata Selly, pemerintah pun melakukan program graduasi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dengan cara memberikan bantuan permodalan. Nantinya, tidak bergantung lagi kepada bantuan sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs.H.Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, untuk penanganan kemiskinan, memerlukan data yang valid agar upaya pengentasan permasalahan tersebut bisa tepat sasaran.

“Support anggaran kami sudah siap, upaya pengentasan kemiskinan bakal terus dilakukan,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Sidoarjo. Panglima TNI dan Kapolri memberikan pengarahan kepada Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur terkait penanganan Covid-19 di Jawa Timur, pada Jum’at (11/6/2021) di Lanudal Juanda, Sidoarjo.

Dalam kegiatan tersebut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto memaparkan situasi penyebaran covid serta langkah – langkah penanganan penyebaran covid-19 di Jawa Timur, terjadi peningkatan kasus aktif. Data 3 hari terahir yaitu tanggal 8, 9 dan 10 sebanyak 389, 401 dan 425 kasus aktif.

“Ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Bangkalan, mencapai 80%. Untuk itu kami berupaya menyediakan tempat isolasi mandiri di Balai Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS), Balai Diklat Pemda Bangkalan, dan Universitas Bangkalan,” papar Pangdam V Brawijaya.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, diantaranya penerapan 3M Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan 3T Testing, Tracing, Treatment. Pengendalian Kasus dengan optimalisasi fungsi PPKM Mikro, memastikan ketersediaan BOR, pemberian sembako serta peningkatan Vaksinasi.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam kegiatan tersebut pengarahan untuk pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan terhadap lansia, karena porsentase angka kematiannya tinggi.

“Isolasi mandiri harus dilakukan pengawasan yang ketat supaya tidak menjadi faktor pemicu meningkatnya penyebaran,” arahnya Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Laksanakan briefing terhadap anggota yang melaksanan tugas supaya memahami tugas pokok dalam penanganan Covid-19,” perintah Panglima TNI.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga mengatakan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, sudah mulai terkoordinir dan terorganisir, serta sinergitas dalam penanganan covid 19 harus tetap dijaga.

“Menurut analisa Presiden Jokowi, kita lemah di testing dan tracing, dan kuat di treatment. Hal tersebut dapat menjadi evaluasi dalam penanganan covid-19 kedepan,” kata Kapolri.

“Pelaksanaan optimalisasi PPKM Mikro terutama didaerah dengan angka sebaran covid-19 yang tinggi. Tes PCR supaya dioptimalkan pelaksanaannya, agar proses tes PCR hasilnya tidak lebih dari 1 hari,” tegasnya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut Kapolri menegaskan, dalam penanganan manajemen covid-19 harus bagus mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan.

“Penanganan lonjakan penyebaran Covid-19 di Bangkalan, bisa menjadi role mode dan diadopsi oleh wilayah lain apabila mengalami hal serupa, mulai dari pembagian rayonisasi, pengorganisasian hingga penanganan lainnya,” pungkas Kapolri. (Hari R)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. PLH Bupati OKU Meninjau PDAM Tirta Raja OKU, Jl. Ir. Sutami Baturaja dan Instalasi Pengolahan Air Bakung. (Kamis, 10/06/2021)

Disela-sela kesibukannya PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, Kamis sore melaksanakan peninjauan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raja OKU dan Instalasi Pengolahan Air di Bakung Baturaja.

PLH. Bupati OKU, Drs. H. Edward Candra, M.H., Mengatakan peninjauan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raja OKU dimaksudkan untuk mengecek kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan.

Hal tersebut dilakukan mengingat adanya keluhan masyarakat mengenai kualitas air PDAM, terlebih jika air sungai ogan keruh maka air yang dialirkan oleh PDAM juga keruh.

Dikatakan Plh Bupati OKU kepada Dirut PDAM Tirta Raja saat pengecekan, kalau pelayanan kepada pelanggan itu sangat penting. Pelanggan harus dilayani dengan baik dan prima. Jangan sampai ada pelanggan yang mengeluh lagi terkait pelayanan kepada PDAM.

Sementara itu Dirut PDAM Abi Kusno didampingi Kasi Produksi PDAM Tirta Raja OKU, Mazri Zahar, mengatakan air PDAM keruh disebabkan oleh kurangnya kapasitas penampungan air, belum adanya alat filtrasi berkualitas, dan pompa air yang harus diganti mengingat pompa air sudah berumur 36 tahun.

Menanggapi hal itu, Plh Bupati OKU, Drs. H. Edward Candra, M.H., agar kiranya yang menjadi kebutuhan dapat segera diusulkan, mengingat kualitas air akan bepengaruh dengan kesehatan masyarakat.

Turut hadir, Plt. Asisten II Setda Kab. OKU, Kadin Perkim OKU, Sekretaris Inspektorat OKU, Kabag Ekonomi, Dirut PDAM beserta Jajaran PDAM Tirta Raja OKU. (FM)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Ketua LSM Komunitas Peduli Pembangunan Aceh Singkil (KPPAS) SL Kabeakan, meminta kepada Kepala Desa untuk mengefektifkan Posko Pembatasan kegiatan Masyarakat ( PPKM) dengan mendata Warga yang Baru Pulang dari luar Daerah apalagi Daerah tersebut berstatus Zona merah, dan setelah di data langsung di Swap karena Belum lama ini, ratusan anggota Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) dari Aceh Singkil, melaksanakan Bimtek di Kota Banda Aceh, akhir Mei lalu.

Padahal Kota Banda Aceh, sejak 26 Mei 2021 dinyatakan zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran kita, Demikian disampaikan kepada Media ini Jumat (12/06/2021) di Singkil .

Ia melanjutkan kita khawatir para anggota BPG tersebut membawa virus Covid-19 dari luar, apabila tidak ditangani dengan serius.

“Makanya PPKM di desa, tugasnya begitu ada yang datang dari luar daerah, terus bergerak mendata,” ucap Kabeakan.

Kekhawatiran Ketua KPPAS tersebut beralasan. Makanya ia meminta fungsi posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di desa, ditingkatkan.

Menurutnya, posko tersebut memiliki tugas dan fungsi pencegahan penularan Covid-19, seperti menjaga kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Petugas di Posko PPKM Mikro di desa mendata mobilisasi warganya yang keluar-masuk, terlebih bagi pendatang yang dari luar kota.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki 116 desa. Apabila satu desa mendelegasikan satu anggota BPG mengikuti Bimtek, maka ada 116 orang yang setidaknya melakukan swab bagi yang bergejala, dan isolasi mandiri.

Kendati demikian, hingga kini belum ada diantara anggota BPG yang terindikasi terserang Covid-19. Namun, upaya antisipasi tetap harus dilakukan oleh Posko PPKM Mikro, sebelum semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di Aceh Singkil.

Kabeakan juga menyinggung ketersediaan anggaran pada Posko PPKM Mikro di desa. “Mereka ini kan ada dananya, bukan tidak ada. Minimal mereka isolasi dirumahnya,” tutupnya. (Sk)

Suara Indonesia News – Bakalan. Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Kakor Binmas Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan didampingi Pejabat Utama polda jatim, pejabat utama Kodam V Brawijaya dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Madura. Jum’at (11/6/2021) siang, mengunjungi Koramil 0829/13 dan Polsek Arosbaya.

Upaya ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi terkini terkait dengan penanganan Covid-19 di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Kakor Binmas Polri saat tiba di Koramil mendengarkan pemaparan Danramil dan Kapolsek Arosbaya.

Danramil menyebutkan, bahwa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah lebih dari cukup. Sementara untuk saat ini, yang dibutuhkan bagi masyarakat yakni, masker dan vitamin.

Perlu diketahui, bahwa Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Gubernur, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim serta Forkopimda Daerah. Terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya yang ada di Madura, namun di seluruh Jatim untuk tetap mentaati protokol kesehatan (prokes).

Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan.

Sementara di wilayah Bangkalan, Madura sendiri untuk saat ini sudah banyak yang sembuh dari Covid-19. Meski sampai saat ini masih ada yang melakukan isolasi mandiri maupun dirawat di Rumah Sakit rujukan, baik yang ada di Bangkalan maupun yang ada di Kota Surabaya. (Hari R)