0

Suara Indonesia News – Magetan. PPKM Level 4 di beberapa wilayah Kabupaten dan kota di Jawa Timur, resmi diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang,termasuk diantaranya adalah Kabupaten Magetan.

Hal ini tentu sangat berdampak bagi masyarakat di wilayah tersebut terutama bagi pelaku wisata yang ada di kaki Gunung Lawu,karena memang Magetan adalah daerah wisata alam yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan.

Kapolres Magetan, AKBP Festo Ari Permana, SIK mengatakan Obyek wisata di Kabupaten Magetan ditutup total selama PPKM, sehingga dampaknya luar biasa yang dirasakan oleh pelaku wisata.

Melihat kondisi ini, Kapolres Magetan, AKBP Festo Ari Permana kembali memberikan semangat kepada warga masyarakat terutama pelaku wisata yang tidak bisa berbuat banyak dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.

“Kita menyalurkan bantuan beras dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Markes) dan Polri,” kata AKBP Festo, Selasa (4/08-2021).

Sebagai simbol tetap semangat perjuangan melawan pandemi Covid-19 yang kebetulan juga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke 76, Kapolres Magetan juga mengajak pelaku wisata telaga Sarangan mengibarkan bendera merah putih.

“Kita juga apresiasi yang tinggi kepada para pelaku wisata, dengan kondisi yang memprihatinkan ini dengan dampak PPKM yang sangat terasa, para pelaku wisata tidak menyerah dan tetap semangat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, yaitu Kesehatan.” ucap kata AKBP Festo.

AKBP Festo menambahkan, terkait keluhan pelaku wisata di sarangan, pihaknya  akan mencoba memfasilitasi, dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.

Kapolres Magetan yang sudah kesekian kalinya memimpin langsung kegiatan Bhakti Sosial selama Pandemi Covid -19 ini juga mengimbau masyarakat mentaati PPKM dan disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Patuhi dan disiplin protokol kesehatan, hanya dengan disiplin, penyebaran Covid-19 bisa dicegah,” pungkas AKBP Festo.

Di tempat yang sama Ketua BPC PHRI Kabupaten Magetan Sunardi, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dari pihak Polres Magetan yang telah memberikan bantuan untuk pelaku wisata.

“Kami berharap pemerintah segera ada solusi untuk pelaku wisata di sarangan, dan kami tetap akan patuh pada pemerintah dan berjuang bersama- sama melawan wabah ini,” ucap Sunardi mewakili para pelaku wisata di Kabupaten Magetan. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021, Selasa (3/8/2021).

Pengumuman hasil seleksi administrasi ini dilakukan sesuai dengan proses verifikasi berkas dari para pelamar.

Hasil seleksi administrasi pelamar CPNS, dari jumlah 1516 pendaftar, 1426 telah melakukan submit. Sementara yang terverifikasi Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1193 dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 233 pelamar.

Sementara untuk PPPK Non-Guru, dari jumlah pendaftar sebanyak 291, 269 pelamar telah submit. Kemudian yang terverifikasi MS sebanyak 224 dan 45 pelamar TMS.

Terakhir untuk PPPK Guru, dari 778 pelamar, hanya satu orang yang tidak melakukan submit. Sementara yang terverifikasi MS seluruhnya yang telah submit atau sebanyak 777 pelamar.

Sehingga total jumlah pelamar yang terverifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 278 pelamar, baik itu dari formasi CPNS dan PPPK Non-Guru.

Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi ini, peserta yang merasa keberatan dengan hasil tersebut dapat mengajukan sanggahan di periode masa sanggah pada 4-7 Agustus 2021.

“Dalam hal pelamar mengajukan sanggah, Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat menerima

atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar,” kata Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Ali Hasmi.

Dirinya mengungkapkan, Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara hanya dapat menerima

alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar dan sanggahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya, para peserta seleksi CPNS dan PPPK Non-Guru 2021 akan memasuki tahapan ujian pada 25 Agustus – 4 Oktober 2021 mendatang di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil.

Adapun tahapan ujian CPNS meliputi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk melihat hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK Non-Guru, dapat melalui laman ini; https://sscasn.bkn.go.id maupun website http: //bkpsdm.acehsingkilkab.go.id serta media-media sosial BKPSDM Aceh Singkil.

Sementara untuk PPPK Guru, verifikasinya dilakukan oleh Kemendikbud. “Untuk PPPK Guru verifikasinya ke Kemendikbud,” tandasnya. (Salomo)

0

Suara Indonesia News -Tuban. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 hingga Level 1 yang berlaku untuk Jawa dan Bali. Dalam instruksi tersebut, untuk pemberlakuan PPKM periode tanggal 3 hingga 9 Agustus, Kabupaten Tuban telah masuk pada Level 3.

Atas hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE secara resmi membuka kembali kegiatan ekonomi selama PPKM Level 4 yang dilaksanakan di Pasar Baru Tuban, Selasa (3/8/2021).

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky SE. menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh pihak atas sinergi dan kerjasama yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban. Hal tersebut harus di syukuri, sebab menjadi indikator keberhasilan pemberlakuan PPKM Level 4 selama ini. “Terimakasih kepada semua pihak, Forkompinda, OPD terkait, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah bekerjasama untuk kelancaran dan keberhasilan PPKM level 4, hingga akhirnya kita ke Level 3,” kata Bupati Aditya Halindra.

Meski telah memberlakukan PPKM Level 3, Mas Bupati mengingatkan agar seluruh pihak tidak terlena dengan hal ini. Menaati protokol kesehatan masih menjadi kunci utama agar Kabupaten Tuban segera terbebas dari pandemi Covid-19. Mas Bupati juga menegaskan pengetatan masih akan dilakukan, seperti pembatasan 50 persen untuk pengunjung pasar, jam malam tetap berlaku pukul 20.00 Wib, termasuk pemadaman lampu jalan. “Ini masih perlu kita ketatkan, biar cepet kelar pandeminya. Tapi untuk makan ditempat, saya lebih mengimbau masyarakat agar tetap dibungkus saja atau Drive thru,” jelas Mas Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Bupati juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di area Pasar Baru Tuban. Selain itu, juga menyapa para pedagang dan pengunjung pasar sambil mengimbau untuk terus menaati protokol kesehatan. “Jangan lupa pake masker nggeh buk, Mbah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Tuban Agus Wijaya menjelaskan, pendirian Posko PPKM di Pasar Baru Tuban tujuannya adalah dalam rangka penegakan protokol kesehatan di wilayah pasar. “Posko kami letakkan di pintu depan samping parkiran, jadi bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pasar baru Tuban menegakkan protokol kesehatan secara ketat,” jelentrehnya.

Adapun penyediaan vaksinasi untuk pedagang maupun pengunjung pasar tidak setiap hari ada. Untuk hari ini, pihaknya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyediakan sebanyak 250 dosis vaksin yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk dosis pertama ataupun dosis kedua. (Hari R)

0
Paulus Henuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Warga dunia maya (warga net) keluhkan harga rapid tes dipelabuhan ASDP Pantai Baru yang dipatok tinggi bagi warga penguna Jasa ASDP.

Seperti terpantau  MEDIA ini di salah satu group anak Rote anti korupsi,  dengan ada nya pengeluhan dan keluhan sopir truk dan kornek ada nya biaya rapid mahal, Terkait Keluhan tingginya biaya rapid di pelabuhan pantai baru Rote Ndao,

Paulus Henuk SH Wakil Ketua Dewan kabupaten Rote Ndao yang di hubungi Media Ini selasa 4/8/2021 pagi terkait dengan adanya biaya rapid di pelabuhan pantai baru rote mahal.

Paulus Henuk, SH., meminta pemerintah daerah segera turun tangan dalam menangani persoalan yang terjadi di Pelabuhan pantai baru rote.

Pemerintah  daerah segera mengambil langkah dengan cara menyediakan fasilitas rapid pada puskesmas terdekat termasuk berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan pantai baru,  dan pemerintah  bisa menyediakan fasilitas rapid dengan biaya murah yakni tidak boleh ada keuntungan yang di ambil dari hasil rapid itu.

Wakil Ketua  DPRD paulus henuk semua harus mampu memahami kesulitan yang dihadapi rakyat ditengah wabah Corona saat ini, sehingga dengan dana Covid yang tersedia APBD 2021 dapat digunakan untuk mengurangi beban rakyat,” jelas PH.

Paulus menambahkan Mengingat kesulitan ekonomi yang terus menghimpit masyarakat ssat ini termasuk sopir/kernek dan kelompok masyarakat dalam berpenghasilan rendah maka sekali lagi ,”saya minta dengan segera agar Pemerintah Daerah segera melakukan tindakan cepat dalam pelayan rapid di pelabuhan pantai baru Rote

Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao harus segera sediakan fasilitas rapid berbiaya murah dan jika mungkin digratiskan,” tutup PH. (Dance Henukh)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Pandemi tak kunjung berakhir apalagi PPKM Level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus, bentuk kepedulian sesama kembali dilakukan oleh Netizen Gresik yang tergabung dalam Info Seputar Driyorejo melakukan Aksi Sosial dengan membagikan ratusan paket berupa masker, vitamin dan madu untuk warga di Gresik bagian selatan, Selasa (3/8/2021) sore.

Aksi Sosial ini dipelopori oleh Sdr. Mochammad Syakur, yang kali ini meneruskan dari Gresspedia Peduli kemarin Minggu, yang dimana aksi sosial untuk memberikan semangat kepada warga di Kabupaten Gresik untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap produktif untuk keluarga.

Kegiatan ini di dukung penuh oleh NGO Panceng Kita, Ketua Panceng Kita Didik Sihabul Milah mengatakan, pembagian paket pada Gresik Selatan, merupakan aksi lanjutan dari yang kemarin telah kita lakukan.

Selain itu, dirinya menggaungkan ‘Kita Gresik’ agar masyarakat kembali memakai masker setiap hari sebagai upaya penanggulangan pandemi ini agar segera berakhir.

Kita tahu bahwa ekonomi tak kunjung membaik untuk itu kali ini “Menyasar kepada para pedagang kaki lima, tukang becak dll dengan memberi semangat tetap produktif dan demi meningkatkan imunitas, kami memberikan paket yang berisi masker, madu dan suplemen vitamin C. Sebanyak 300 Paket sudah dibagikan,” ungkap Sdr. Syakur, ditengah-tengah kegiatan.

Sasaran pembagian di Gresik Selatan meliputi pasar sumput dan sekitarnya, dan Kawasan KBD.

Kami dari Info Seputar Driyorejo (INSED), “Selalu berdo’a dan berusaha semoga pandemi ini segera berakhir dan ekonomi Kabupaten Gresik menjadi membaik,” pungkasnya. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Nias. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN ) suratin Bupati Nias Yaatulo Gulo,SE.,SH.,M.Si dengan Nomor :B-2538/KASN/7/2021 tgl 07 juli 2021  tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Wilayah Kabupaten Nias.

Dalam Suratnya  KASN  kepada Bupati Nias, merekomendasi apa bila Informasi tersebut mengandung kebenaran dan terbukti melanggar kewajiban PNS sebagaimana  tertuang di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Bupati Nias menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Oknum ASN tersebut.

Berdasarkan informasi, bahwa ada oknum ASN (Aparatur Sipil Negara)  berprofesi Guru yang  bekerja di beberapa Sekolah diwilayah Pemerintah Kabupaten Nias, diduga telah melanggar aturan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perilaku oknum ASN berinisial EHL dan KZ merupakan perbuatan sangat tidak terpuji, karena tidak berpedoman dengan pasal 2 dan pasal 3 tentang kode etik dan kode perilaku ASN seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014.

ASN seharusnya menyadari akan perbuatannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, mereka digaji oleh Negara demi pengabdian dan pelayanan yang berguna bagi Masyarakat Indonesia, bukan untuk mengkhianati Negara dengan melamar sebuah pekerjaan hanya demi kepentingan pribadi.

Diketahui, bahwa EHL yang berstatus ASN telah bekerja ditempat lain yang punya keterikatan, apa lagi sempat membuat surat pernyataan untuk siap bekerja sebagai pengurus di KSP3 Nias yang terikat dengan kontrak kerja selama tiga (3) tahun lamanya, dan baiknya wajib menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik untuk orang lain, serta membuka diri sesuai dengan identitas yang dimilikinya.

Apa lagi profesinya seorang Guru sekolah menengah pertama (SMP) disalah satu kecamatan Hiliduho.

Seharusnya EHL menjaga nama baik dan kode etik serta kode perilaku ASN yang bertugas dipemerintah kabupaten Nias, bukan sebaliknya untuk merusak nama dan reputasi pimpinannya yang ada di pemerintah kabupaten Nias.

Ketua Ormas Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Dpc-Gunungsitoli  Siswanto Laloli telah menyurati Bupati Nias, dengan nomor 28/GBNN/DPC-GST/VII/2021, terkait perilaku  oknum ASN yang diduga langgar pasal 2 dan pasal 3 tentang  perilaku, kode etik dan kode perilaku ASN yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (3/08-2021)

Siswanto Laoli dalam suratnya meminta Bupati Nias agar bisa memperhatikan tugas bawahannya yang telah menyalahi pada aturan sesuai fungsi ASN, dimana di amanatkan pada pasal 3 huruf (c) komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik.

Tujuan kita dalam hal ini,agar oknum ASN yang benar-benar menyalahi pada aturan perundang-undangan sesuai dengan tupoksinya, berharap disiplin dan taat pada aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang di amanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang kode etik dank ode perilaku ASN, seorang aparatur sipil Negara harus mempunyai beban moral dan rasa tanggungjawab serta menjaga nama baik pemerintah, tuntutan kerja tidak mempunyai batas waktu selaku ASN dan siap berbuat dalam bentuk rasa tanggungjawab, apa lagi selagi masih aktif selaku abdi Negara dan abdi Masyarakat, ucap Siswato.

Ketika di konfirmasi dan di minta tanggapan dari Bupati Nias Yaatulo Gulo,SE.,SH.,M.Si melalui Whatsapp Selulernya terkait Surat KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tersebut terkait adanya Oknum ASN yang diduga telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Wilayah Pemerintah Kabupaten Nias tersebut,

Sampai turunnya Berita ini tidak ada Jawaban dari Bupati Nias Yaatulo Gulo. Hanya Bupati  menjawab” Kalau boleh tahu, ini siapa ya..maaf ga kesimpan di contact saya, ucap Bupati. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Gunungsitoli. TNI Jajaran Kodim 0213/Nias bersma Polri dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli sedang gencar melaksanakan kegiatan Serbuan Vaksinasi guna pencegahan

penyebaran Covid-19 di Wilayah Pulau Nias Tano Niha bertempat di Gedung SMAN 1 Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, Selasa (03/08/2021).

Dandim 0213/Nias Letkol Inf Martky Jaya Perangin Angin melaksanakan peninjauan pelaksanaan kegiatan bersama Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli.

Dandim 0213/Nias mengatakan bahwa dalam Penanganan Covid-19 yang sedang mewabah ini merupakan tugas kita bersama, dalam melakukan pencegahan dan penyebarannya sehingga cepat teratasi. Kami menghimbau agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan dan vaksinisasi ini aman dan hallal. “ Ucap Dandim 0213/Nias

Ditempat yang sama Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli Wisler Napitupulu sangat mengucapkan terimakasih melalui serbuan vaksinasi TNI dalam mendukung pemerintah daerah percepatan penanganan pandemi Covid-19 khususnya di wilayah Kota Gunungsitoli.

“ Kami sangat mengucapkan terimakasih kepada TNI yang sudah melaksanakan vaksinasi, hari ini 725 orang mendapatkan vaksin dosis pertama. Kami berharap melalui sinergitas TNI/Polri dan Pemkot Gunungsitoli untuk mendorong percepatan masyarakat menerima vaksinasi,“ harapnya.

Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (M.U.I) Kota Gunungsitoli, Abbdul Gani Zalukhu mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 sangat bermanfaat menghadapi pandemi ini, biar menambah imun dan percepatan pencegahan penyebaran covid 19

“ Kami atas nama M.U.I di Kota Gunungsitoli mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kodim 0213/Nias atas prakasanya dalam melaksanakan vaksinasi ini di Kepulauan Nias. Vaksin ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat terlebih-lebih dengan menghadapi pandemi Covid-19 sehingga, dengan demikian bisa menambah imun yang kuat,” ucapnya.

Menurut pantauan media ini, bahwa Pelaksanaan Kegiatan Serbuan Vaksinasi pencegahan penularan Covid-19 di Wilayah Pulau Nias Tano Niha Provinsi Sumatera Utara, masyarakat sangat antusias menerimanya. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Tasikmalaya. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi produk Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau dikenal dengan Securities Crowdfunding/SCF yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Pak Uu –sapaan Wagub Jabar, SCF dapat memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, terutama di tengah pandemi COVID-19.

“Kendala UKM selain modal dan keahlian adalah akses mendapatkan keilmuan, akses keuangan, pemasaran, juga literasi digital yang sekarang sangat dibutuhkan sebagai solusi,” kata Pak Uu saat menghadiri Sosialisasi Pemanfaatan SCF secara virtual dari Rumah Singgah Wagub, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (3/8/2021).

Dilansir situs resmi OJK, SCF merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.

Dengan SCF, investor dan pihak yang membutuhkan dana dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform (sistem aplikasi berbasis teknologi informasi) secara online. Investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik.

Dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) disebutkan bahwa regulasi ini memberikan kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk.

Pak Uu mengatakan, dengan adanya sosialiasi yang masif, UKM di Jabar dapat memanfaatkan kehadiran SCF untuk mengembangkan usahanya. SFC, menurutnya, merupakan program yang memberikan perhatian kepada pelaku UKM.

“Apalagi dengan suasana pandemi kita ketahui bersama ekonomi dirasakan menurun. Oleh karena itu, perhatian OJK terhadap UKM hari ini sangat tepat, apalagi kita ketahui bahwa UKM di Jabar sebagai sektor ekonomi yang dominan dan mampu bertahan dalam kondisi apapun, kokoh berdiri tidak tergoyahkan,” tuturnya.

Selain itu, Pak Uu berharap SCF dapat menyentuh petani di sektor pertanian. Menurutnya, sektor pertanian maupun pangan yang tetap tangguh di tengah pandemi COVID-19 perlu diperhitungkan dan didongkrak agar semakin tangguh.

Begitupun bagi unit usaha yang kalangan pesantren, Pak Uu berharap kegiatan usaha atau unit usaha yang dijalankan pesantren, seperti misalnya minimarket pesantren, pertanian di lingkungan pesantren, ternak, dan kegiatan lainnya, juga bisa tersentuh oleh SCF.

“OJK memberi perhatian kepada petani kadang petani diabaikan oleh perbankan, sulit untuk mendapatkan kredit, meski pada prinsipnya petani tangguh. Begitupun komunitas kami, komunitas pesantren, kenapa tidak? biasanya di pesantren ada ‘santri mart’ atau apa, mudah- mudahan bisa tersentuh oleh program ini,” ucapnya. (Sendi/Humas Jabar)