Suara Indonesia News –  Lembang, Bandung. Peserta didik (Serdik) Sespimti Lemdiklat Polri Dikreg ke- 30 T.A. 2021, pada Jum’at (30/04/2021) melaksanakan Bhakti Sosial (Baksos). Yang akan dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi dan 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kegiatan ini dikemas berupa pemberian paket Sembako dan pemberian Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan Program Pemerintah untuk Indonesia Sehat dan Ekonomi Nasional Pulih.

Kegiatan bhakti sosial nantinya akan dibuka oleh Kasespim Polri Irjen Pol Rahmat Sunanto, dengan pemberian paket sembako kepada perwakilan masyarakat dan petugas babinkamtibmas maupun babinsa yang akan menyalurkan bantuan, secara simbolis akan di lepas 40 pers yang akan distribusikan bantuan sosial.

Tujuan diselenggarakanya Baksos ini antara lain, menumbuhkan jiwa kepedulian Serdik terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar Lemdik Sespim di Lembang Bandung, meningkatkan sinergitas antara Serdik Sespimti yang berasal dari Polri/TNI, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham serta membiasakan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

Untuk sasaran Baksos, utamanya ditujukan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan yang Rentan seperti Usia lanjut. Begitu juga kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, masyarakat yang kurang beruntung dan yang membutuhkan bantuan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Vaksinasi Covid-19 dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan alokasi 400 orang. Vaksin yang pertama akan dilaksanakan pada 30 April 2021, vaksin kedua akan dilaksanakan pada 27 Mei 2021.

Dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 nanti akan bekerjasama dengan Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Bandung Barat, Dinkes Kabupaten Cimahi dan Klinik Pratama Sespim Polri,  Dinkes Cimahi dan Dinkes Provinsi Jabar.

Sedangkan paket sembako tersedia 3.500 paket, 10 ton beras, dan pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp 100 juta.

Disamping itu ada juga bantuan berupa bahan bangunan untuk Provinsi NTT terutama pembangunan Markas Komando (Mako) Kepolisian yang terdampak Bencana alam.

Perincian bantuan secara global, meliputi :

1) Provinsi Jabar (Lembang) akan menerima Sembako sebanyak 1.000 paket.

2) Provinsi Banten (Serang) bertempat di wilayah hukum Polres Serang dan sekitarnya akan dilakukan pembagian 500 Paket Sembako, yang dilakukan oleh Kapolres Serang bersama Forkopimda setempat.

3) Provinsi DKI Jakarta, bertempat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara akan dibagikan 500 Paket Sembako dan 10 Ton Beras akan diberikan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, beserta Forkopimda setempat.

4) Provinsi Jateng (Semarang & Solo) 250 paket, bertempat di wilayah hukum Polrestabes Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang dan Utara akan dibagikan oleh Forkopimda setempat. Di wilayah Polresta Surakarta, akan dilaksanakan di Ponpes Al Quraniy Azzayadiy, Kota Solo.

5) Provinsi DIY disiapkan 250 paket bertempat di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dan sekitarnya tersedia 250 paket Sembako, yang akan dilakukan oleh Kapolresta Yogyakarta beserta Forkopimda setempat.

6) Provinsi Jatim (Malang & Lumajang) tersedia 500 paket bertempat di wilayah hukum Polres Malang terutama 4 Kec terdampak parah bencana, yaitu Kec. Dampit, Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan dan Ampel Gading. Kabupaten Malang paket Sembako akan dibagikan oleh Kapolresta Malang bersama Forkopimda setempat. Wilayah Polres Lumajang di Kec. Pronojiwo dan Tempursari yang terkena dampak paling parah terkena gempa.

7) Provinsi Sumut (Medan) bertempat di Mako Ditpolairud Polda Sumut, akan dilaksanakan Pembagian 500 Paket Sembako yang dilakukan oleh Dirpolairud Polda Sumut, Danlanal Sumut dan perwakilan panti asuhan.

8) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), bertempat di wilayab hukum Polres Kupang, akan dilakukan penyerahan uang tunai Rp 100 juta untuk pembelian bahan bangunan yang akan diberikan langsung oleh Kapolda NTT. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, H. Imron mengaku belum mendapat laporan rinci dari Dinas Kesehatan terkait penggunaan dana bantuan penanganan Covid-19 dari pusat sebesar Rp 9,5 miliar.

Dirinya juga belum menerima laporan soal insentif tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Cirebon, berapa jumlah yang sudah dibayarkan dan yang belum.

“Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Enny sudah saya panggil. Laporan yang disampaikan hanya ada tenaga kesehatan yang memang belum dibayarkan insentifnya,” ungkap Bupati saat ditemui wartawan, Senin (26 April 2021) usai rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Imron belum tahu tentang dana yang tersisa sebesar Rp 689.667.884, dari total Rp 9,5 miliar. Pihak Dinas Kesehatan belum menyampaikan laporan secara tertulis dan lengkap.

Sisa dana itu yang dikabarkan membuat pihak Dinas Kesehatan kebingungan untuk membagikan insentif kepada 2.000 nakes yang belum mendapat haknya.

Data yang diperoleh wartawan, pihak Dinas Kesehatan sudah menggunakan dana sebesar Rp 10.171.580.002 yang dibayarkan untuk 3.362 nakes.

Rinciannya yakni uang sebesar Rp 51.789.916 untuk 32 nakes di Dinas Kesehatan, Rp 1.470.613.714 untuk 1.151 nakes di puskesmas-puskesmas, Rp 5.055.227.370 untuk 1.307 nakes di RS. Arjawinangun dan Rp 3.593.953.002 untuk nakes di RS Waled.

Kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp 38.214.291 untuk di Dinas Kesehatan, Rp 2.063.859.310 untuk nakes di puskesmas-puskesmas, Rp 2.431.250.118 untuk nakes di RS. Arjawinangun serta Rp 2.614.107.278 untuk nakes di RS. Waled.

Total kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp 7.147.430.997 untuk sekitar 2.000-an tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah sekitar Rp 7,1 miliar itu yang sedang diusulkan pihak Dinas Kesehatan untuk bisa diambil dari APBD Kabupaten Cirebon.

Persoalan ini sudah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Cirebon. Pihak Inspektorat kabarnya sudah memanggil pejabat Dinas Kesehatan.

Tak cuma itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga memantau penggunaan dana Covid-19. Pihak kejaksaan sudah meminta data-data, termasuk polemik insentif nakes, dengan mengundang pejabat di Dinas Kesehatan.

Informasi disampaikan Noli Alamsyah Ketua PWI Cirebon di gedung DPRD usai acara paripurna DPRD (Kamis, 29-04-2021) berharap Dinkes secepatnya membeberkan dana nakes yang tidak tersalurkan untuk para nakes tersebut secara terbuka ke publik. (Hatta)

Suara Indonesia News – Surabaya. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono didampingi Forkopimda Kota Surabaya melakukan peninjauan di Pos Pam Satlantas Polrestabes di Bundaran Waru Surabaya, Kamis (29/4/2021).

Pada kesempatan itu pula Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono memberikan sosialisasi larangan mudik lebaran tahun 2021 kepada para pengguna jalan.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No.13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dimulai tanggal 6 – 7 Mei 2021.

“Operasi ketupat 2021 adalah operasi kemanusian, tindakan dilapangan dilakukan secara persuasif, bagi pemudik yang melakukan mudik harus sesuai Andendum Satgas Covid-19,” tutur Irjen Pol Istiono, Kamis (29/04/2021).

Pihaknya juga mengaku sudah melakukan pengecekan di beberapa daerah di wilayah Jatim, mulai dari Nganjuk hingga Surabaya.

“Kami melihat apa yang sudah dilakukan para Kapolres saat menghadapi mudik lebaran 2021, memang benar-benar sudah siap,” ungkap Kakorlantas Polri ini.

Kesiapan itu menurutnya sudah terlihat dari personel yang disiagakan, dan koordinasi dengan lintas sektoral. “Yang saya lihat sangat bagus,” tambahnya

Ditambahkan oleh Irjen Pol Istiono, larangan mudik tahun ini diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang ada di Indonesia.

“Kesadaran masyarakat menjadi penting, pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak mudik,sehingga masyarakat harus membantu pemerintah agar penyebaran Covid-19 tidak berkembang,” tegas Irjen Pol Istiono.

Saat sosialisasi kepada pengguna jalan raya, baik roda empat maupun roda dua,petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan dan juga surat-surat kendaraan.

Dari sosialisasi itu banyak kendaraan yang memang tidak ber plat (L/W), namun saat ini sifatnya masih himbauan dan sosialisasi.

“Ada beberapa plat nomor yang sempat dihentikan petugas di antaranya, pelat B, pelat E, pelat N, maupun pelat M,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyekatan sendiri akan dimulai pada tanggal 6 – 17 Mei 2021 dan memulai pengetatan dari tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan 18 sampai 24 Mei 2021. (Hari R)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Masyarakat Relawan Indonesia-Aksi Cepat Tanggap (MRI-ACT) Aceh Utara mengadakan acara buka puasa bersama serta santuni anak yatim di Dayah Kupi Rabu (27/04/2021).

Acara tersebut dihadiri oleh semua Relawan Act-Mri kecamatan yang ada di aceh utara, dimulai dari jam 17:30 Wib sampai dengan waktu berbuka puasa.

Teuku Muhadaruddin Ketua Mri aceh utara kepada Suara Indonesia News mengatakan “Harapan kita semua Act-Mri Aceh utara Insya Allah tahun depan bisa berbuka puasa dan bisa menyantuni lbh bnyak anak yatim lg, hal ini sudah menjadi program wajib tiap bulan Suci Ramdhan dan semoga berkah buat kita semua menyayangi dan peduli pada  Anak yatim, ujar Muhadar.

“ini adalah bentuk syukur kita juga kepada Allah swt atas nikmat kesehatan dan Rezeki dari Relawan itu Sendiri serta beberapa donatur yg tertarik dengan program ini serta  ini merupakan bentuk mempererat ukhuwah  antar Relawan se Aceh Utara, sungguh Luar biasa tekat dan semangat Relawan merupakan ujung tombak pergerakan kemanusiaan untuk membantu sesama”.

“Hal ini terungkap ketika beberapa cabang yang membutuhkan tenaga maka mereka secara otomatis bergerak menutupi kekurangan tiap program, baik program daerah maupun program cabang dalam bulan suci ini sudah beberapa program di implimentasikan seperti salah satunya paket sedekah Ramadhan, untuk lansia dan implimentasi sumur wakaf pesantren, Membantu korban banjir NTT serta pendampingan perjuangan Saudara kita di Palestina hal itu terbukti di Bulan suci Randhan ini juga kita kedatangan tamu istimewa yg Mulia Syech Mahmud Hammue dari palestina, semoga Masyarat Aceh Utara juga Peduli dengan Syiar ini.serta banyak program program kemanusiaan lainnya”.

“Alhamdulillah sampai hari ini ACT MRI aceh utara masih terus berupaya melakukan yang terbaik untuk membantu sesama dari berbagai Aspek kehidupan bersinergy dengan pemerintah daerah di Aceh utara tentunya dan Nasional serta Internasional”, Tutupnya.

Reporter Wandy ccp.

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Potensi kedatangan pemudik ke daerah masih bisa terjadi meski sudah ada larangan mudik. Guna mencegah penularan COVID-19, terutama di daerah tujuan mudik, Pemda Provinsi Jabar meminta pemerintah desa dan kelurahan menyiapkan tempat karantina bagi pemudik, baik lintas provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar Ade Afriandi menyatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa se-Jabar untuk melaksanakan kewajiban karantina bagi pelaku lintas batas wilayah yang sudah memasuki wilayah desa/kelurahan.

Pemerintah desa dan keluruhan pun diminta mengaktifkan peran Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk membatasi ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19.

“Kami berharap desa dan kelurahan mengarahkan supaya para pemudik yang sudah memasuki wilayahnya untuk melakukan karantina mandiri. Pemudik ini ibarat pasien tanpa gejala. Maka itu, karantina diharuskan selama lima hari,” ucap Ade.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 selama Masa Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021. Surat tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah se-Jabar.

Dalam surat tersebut, pelaku perjalanan lintas batas antarprovinsi harus memiliki izin perjalanan/SIKM sebagaimana peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah desa dan kelurahan diminta melakukan karantina bagi masyarakat pendatang atau pemudik.

Ade menuturkan, pemudik dapat melakukan karantina mandiri di rumah tujuan mudik. Meski begitu, tempat karantina harus dipastikan benar-benar mengisolasi pemudik dari masyarakat setempat. Tujuannya agar tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan COVID-19.

Jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat karantina, pemudik dapat melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah desa dan kelurahan.

“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengarahkan ke mana pemudik melakukan karantina mandiri selama lima hari jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat isolasi,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada pemerintah desa untuk membuat ruang isolasi.

“Kami mendorong pemerintah desa membuat ruang isolasi selama menjelang mudik lebaran. Itu kita minta semua desa membuat ruang isolasi. Mengantisipasi manakala ada orang yang masuk, terjangkit positif, masuk ruang isolasi. Penanganannya dilakukan oleh Puskesmas,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah desa hingga perangkat RT dan RW punya peran paling penting mencegah penularan COVID-19. Pengawasan penerapan protokol kesehatan secara ketat berada pada gugus tugas tingkat desa/kelurahan.

“Semua desa di Jabar (5.312 desa) sudah memiliki posko COVID-19. Kalau untuk ruang isolasi itu baru sekitar 1.000-an desa yang memiliki dari data yang sudah masuk. Relawan juga sudah terbentuk,” katanya. (Sendi/Humas Jabar)

Suara Indonesia News – Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H. S.I.K. M.M bersama Dandim 0817 Letkol Inf. Taufik Ismail, S.Sos, M.I.Pol, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan Agama, Kemenag, Kepala BPJS, Ketua MUI, Forkopicam Menganti, Kedamean, Wringinanom dan Driyorejo Kades se-Kecamatan Menganti, Toga serta Tomas yang digelar Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, SE, di pendopo kecamatan Menganti. Kamis sore (29/04/2021).

Setibanya dilokasi, rombongan Forkopimda mencuci tangan dengan sabun dan air disediakan dan cek suhu tubuh. Baru disambut panitia dengan mengalungkan surban kepada pejabat Tiga Pilar Kabupaten Gresik ini oleh Forkopimcam Menganti, Driyorejo, Kedamean Dan Wringinanom

Safari Ramadhan ini juga diisi santunan secara simbolis oleh Bupati Gresik Gus Yani Kepada Ponpes Al hikmah dan santunan JKK kepada Bpk. Irsandi, JHT dan santunan Kematian kepada Abdul majid.

Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani S.E (Gus Yani) mengucapkan terimah kasih yang hadir semua dalam acara ini, ditengah pandemi kita tetap jaga Prokes di tengah bulan Ramadhan. Bersama Wabup memohon doa dalam memimpin Gresik ingin mewujudkan perubahan menujuh Gresik lebih maju.

“Kita tetap melaksanakan Prokes Kesehatan karena Grafik di Gresik ada peningkatan dan perlu kerjasama para pemimpin dan masyarakat.” ucap Gus Yani

Tradisi lebaran banyak mudik maka kita harus waspadai agar tidak bertambah yang terpapar terkena covid.

Acara dilanjutkan Ceramah agama oleh KH. Mulyadi dari Menganti pengasuh ponpes Darul Ihsan.

“Alhamdulillah kita semua sudah diberi kesehatan jasmani dan rohani di bulan puasa romadhan masih bisa berkumpul dalam acara Rembug Akur Warga” ucap KH. Mulyadi

Kita perlu merenungi dibulan ramadhan ini, dari golongan nasional dan golongan agama muncullah kata perumusan ‘ atas berkat Rahmat Allah bahwa kemerdekaan ini atas anugerah Allah Swt.

Kita bersyukur masih bisa berkumpul dan bersilaturrahmi sekarang ini, 4 hal yang perlu pahami agar memperkuat persatuan dan kesatuan membuat negara aman ,adil dan makmur yaitu dengan ilmunya para ulama, adilnya para pejabat, dermawan orang kaya, doanya orang fakir.

Adzan magrib berkumadang dilanjutkan sholat Magrib berjamaah di dipendopo Kecamatan Menganti dimana selaku Imam Nur Suud dan dilanjutkan ramah tamah/ buka puasa bersama. (Hari Riswanto)