Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Bulan ramadhan adalah bulan berkah. Bulan dimana segala amal perbuatan yang kita lakukan menjadi amal baik dan pahala, yang tercatat di akhirat kelak. Namun tidak sedikit juga, beberapa orang yang menggunakan bulan ramadhan tidak sebagaimana mestinya. Bahkan cenderung membuat resah dan cemas masyarakat secara umum. Guna menjawab keluhan masyarakat dan menciptakan kota Cirebon aman, masyarakat tenang. Telah dilaksanakan Ops Pekat TNI – Polri Tingkat Polres Cirebon Kota dengan sasaran berupa Calo, Pengamen Jalanan, dan Preman di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dengan penanggungjawab Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH, S.IK, MH., Selasa (20.04.21) sekira jam 15.00 wib.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan SH, S.IK, MH, dalam arahannya mengucapkan “Terima kasih atas kehadiran para personil dalam pelaksanaan Ops Pekat pada kesempatan hari ini, dan kegiatan ini akan dilaksanakan 2 kali giat dalam 1 minggu. Tetap waspada saling buddy system, tidak ada kekerasan, dan lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP. Anggota yang berseragam lakukan pemeriksaan dan yang tidak berseragam mengawasi. Laksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab,” tegas Kapolres Cirebon Kota.

Masih kata Kapolres “Hasil dari Ops Pekat langsung diserahkan ke Kasat Reskrim untuk dilakukan pendataan dan pembinaan, jika ada yang kedapatan tertangkap lebih dari 2 kali maka akan kita kirim ke Panti Rehabilitasi Palimanan Kabupaten Cirebon. Dan ops pekat kali ini kita bagi menjadi 2 team yaitu timur dipimpin  saya dan Pak Waka mendampingi Team 2 Wilayah Barat,” tandas AKBP Imron Ermawan SH, S.IK, MH, kelahiran pasuruan jatim mengakhiri amanatnya.

Sebelumnya terlebih dahulu dilaksanakan Apel Pratugas bertempat di Polres Cirebon Kota yang dipimpin  Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan SH, S.IK, MH, dan dihadiri  Wakapolres Cirebon Kota Kompol Ali Rais Ndraha, SH, S.Ik., Kabag Ops Polres Cirebon Kota Kompol Indarto, S.Sos., Kasubag Bin Ops AKP Joni Rahmat, SH., Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota AKP Jajang Wahyudin, SH, MH., Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP I Putu Asti Hermawan Santoso, S.IK., Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota Iptu M. Ilham, S.IK., Kasat Sabhara Polres Cirebon Kota AKP Bekti Setiawan, S.IP., Pasie Ops Kodim 0614 Cirebon Kapten Inf. Rosidi, Jajaran Perwira Polres Cirebon Kota, Gabungan Personil Polres Cirebon Kota sekira 70 orang dan Personil Kodim 0614 Cirebon sekira 20 orang.

Selanjutnya team bergerak sesuai dengan rute pelaksanaan giat wilayah barat, start Mako Polres Cirebon Kota – Jalan Siliwangi – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Raya Pilang – By Pass Kedawung –  By Pass Cideng – Korem 063 Siliwangi – Jalan Pemuda – Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo – Jalan RA Kartini – Mako Polres Cirebon Kota, tambah Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota.

Sementara rute pelaksanaan giat wilayah timur, Start Mako Polres Cirebon Kota – Jalan Sisingamangaraja – BAT – Jalan Pasuketan – Jalan Pekiringan – Jalan Pekalipan – Pasar Jagasatru – Keraton Kasepuhan – Jalan Yos Sudarso – Kejawanan – Jalan Kalijaga – By Pass Ahmad Yani – Perempatan Kanggraksan – Jalan Kesambi – Prujakan – PGC – Finish Mako Polres Cirebon Kota.

Hasil Kegiatan Ops Pekat TNI – Polri Polres cirebon kota sebanyak 33 orang tersebut dilakukan pendataan dan didokumentasikan, selanjutnya 33 orang diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing dan dihimbau untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dan sama-sama menciptakan Kota Cirebon Aman, Masyarakat Tenang, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH, Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid mengikuti rapat rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Selasa (20/4/2021).

Rakor dilakukan melalui video conferens di ruang serba guna Setdakab Aceh Singkil.

Menurut Bupati, rapat tersebut membahas pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil.

“Hari ini mengikuti rakor terkait pengembangan infrastruktur di Aceh, khususnya di Aceh Singkil,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui infrastruktur menjadi salah satu syarat yang diminta Murban Energy perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung rencana investasi bernilai triliunan rupiah di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil.

“Intinya Murban Energy tertarik berinvestasi di Pulau Banyak, dengan catatan Pemerintah komitmen dengan infrastruktur yang dibutuhkan,” kata Dulmusrid. (Salomo)

Suara Indonesia News – Jakarta. Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meneken Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penegakan HAM di Indonesia. Nota kesepahaman itu juga menjadi wadah pertukaran data dan informasi, penggunaan Labfor dan Inafis.

Pada momentum itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dengan semangat menjunjung tinggi HAM di Indonesia, maka seluruh personel Polri mulai dari prajurit hingga level pimpinan bakal diberikan pemahaman soal menjaga hak asasi manusia.

Menurut Jenderal Listyo Sigit, dengan ditanamkannya pemahaman soal menjunjung tinggi HAM maka kedepannya tidak adalagi celah-celah terjadinya pelanggaran terkait dengan hal tersebut.

Pemahaman HAM akan diberikan kepada personel Polri mulai dari pelaksana sampai pimpinan. Sehingga dilapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam acara MoU dengan Komnas HAM di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).

Eks Kabareskrim Polri itu menekankan, saat ini Korps Bhayangkara bakal berpegang teguh untuk menjaga HAM dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

“Saya menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Kepolisian. Kerjasama yang ada bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor dan lainnya,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi Polri atas penandatanganan nota kesepahaman. Hal ini wujud nyata dari transparansi Polri.

Taufan mengakui, di era kepemimpinan Kapolri Sigit, Korps Bhayangkara saat ini semakin transparan dan lebih kooperatif dengan sesama lembaga maupun pihak eksternal.

“Kami merasakan ada komunikasi dan koordinasi yang baik maka kami sangat terbantu karena diberikan akses dan ruang yang cukup serta keterbukaan Polri,” kata Taufan.

Selain itu, kata Taufan, komunikasi di daerah sangat bagus. Dengan tantangan media dan keterbukaan maka kepolisia berani mendisiplinkan aparat yang salah merupakan suatu kemajuan.

“Dan adanya rekomendasi yang baik direspon dengan baik. Upaya yang dilakukan perkembangan kemajuan dalam bertugas sangat baik,” tutup Taufan. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Blitar Kota. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, Selasa (20/4/2021) sore, memberikan pengarahan Kepada Kapolres Blitar Kota beserta seluruh Pejabat Utama Polres dan para Kapolsek jajaran terkait Pelaksanaan Pencegahan Penularan Covid-19 dan Larangan Mudik Lebaran Tahun 2021.

Kegiatan pengarahan ini dimulai pukul 15.00 Wib, yang bertempat di Aula Polres Blitar Kota.

Sebelum kapolda jatim memberikan pengarahan, Kapolres Blitar Kota menyampaikan terlebih dahulu situasi Kantibmas di wilayah hukum polres blitar kota.

Kapolda Jatim Irjen Nico, saat memberikan pengarahan kepada Kapolres Blitar Kota dan anggota jajaran, kapolda jawa timur menekankan beberapa hal diantaranya, pelaksanaan program Kapolri PRESISI, diharapkan kapolres Blitar Kota memastikan terlaksananya program tersebut dengan baik.

“Laksanakan tugas kepolisian dengan memedomani Tugas Wewenang dan Tanggung jawab (TWT) diawali dengan perencanaan yang baik dan diakhiri dengan anev serta penerapan “Reward and Punishment” untuk memotivasi kinerja anggota,” kata Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Selasa (20/4/2021) sore.

Ditambahkan Irjen Nico, laksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Blitar dengan menerapkan Strategi Preventif berupa sosialisasi, Strategi Penegakan Disiplin dan Strategi Kuratif melalui pengamanan dan pengawalan percepatan proses vaksinasi.

“Pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2021 harus mempedomani kebijakan pemerintah, terkait larangan mudik dengan cara menerapkan penyekatan di 7 (tujuh) rayon wilayah jawa timur. terutama daerah yang berbatasan dengan Bali dan Jawa Tengah termasuk wilayah Blitar Kota,” jelas Kapolda Jatim

Lebih jauh dijelaskan, laksanakan penggalangan dan pengelolaan untuk mencegah perselisihan antar kelompok pencak silat ataupun kelompok lain dengan melaksanakan patroli saat menjelang buka puasa untuk mencegah kerumunan.

“Melaksanakan operasi yustisi, razia kerumuman balap liar dan sepeda motor dengan kenalpot yang tidak sesuai standar serta melibatkan pertanggungjawaban setiap pimpinan wilayah atau cabang kelompok apabila terjadi perselisihan,” sebutnya.

Ke depan diharapkan, terus menjalin Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas agar dapat mencapai sukses melalui kebersamaan. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Blitar. Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama Polda Jatim melakukan Kunjungan Kerja di Mapolres Blitar, pada Selasa (20/4/2021). Kapolda memberikan pengarahan kepada jajaran dan Kapolsek di wilayah Polres Blitar.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dalam kesempatan ini memberikan pemaparan tentang perubahan dunia yang sangat cepat berubah, saat ini sudah 4.0 dan terasa di kita semua. Indonesia pasti mengalami perubahan, oleh karena itu pentingnya dalam melaksanakan Tugas Wewenang dan Tanggung jawab (TWT) dijalankan dengan baik.

“Saya minta mulai Wakapolres, Kabag, Kasat, Kasi, mempunyai tugas wewenang tanggung jawab (TWT). Jika anggota bekerja dengan baik maka organisasi akan berjalan dengan baik,” tegasnya Kapolda Jatim Irjen Pol Nico saat memberikan pemaparan kepada seluruh Kapolsek di Gedung Hoegeng Mapolres Blitar.

Kapolda juga berpesan untuk selalu membuat perencanaan program kerja, jika tanpa perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan.

Sementara dalam penanganan covid-19 di Blitar, Kapolda mengatakan bahwa kasus Covid-19 di Blitar cukup tinggi, dan sebentar lagi akan menyambut perayaan Idul Fitri.

“Saya minta agar seluruh Kapolsek dan Kasat, dipimpin Pak Kapolres, baik Blitar maupun Blitar Kota, meningkatkan pelaksanaan operasi, serta menyiapkan tempat untuk melaksanakan karantina, lalu membuat surat kepada satgas covid provinsi terkait ke dalam anggaran maupun rumah sakit rujukan,” Pesannya.

Tak hanya itu, Kapolda juga berpesan kepada seluruh Kapolsek untuk selalu melakukan koordinasi dengan baik melalui grup WhatsApp.

“Tolong diingatkan antara Bhabinkamtibmas, terus Satgas covid yang ada di Pemda, dengan Kapolres dibuatkan grup, wajib buat grup WA,” ujarnya.

Seperti Polda Jatim dengan Dinkes provinsi dan Satgas Covid-19 Provinsi, punya WA grup dengan pak Pangdam, ibu Gubernur, juga punya grup.

“Jadi saya minta seluruh Kapolsek dengan Kapolres punya grup WA,” jelasnya Kapolda kembali mengingatkan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar anggota.

Selain itu, Vaksinasi menjadi bagian penting di dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Kapolda berpesan untuk mengutamakan pelayanan publik, setelah itu nanti orang tua.

“Masih banyak orang yang meninggal terkena Covid-19. Keluarga kita baik jauh maupun dekat. Sehingga kita harus menerapkan prokes Khusus untuk lebaran, tapi kamtibmas segera menghimbau melalui tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mencegah orang datang balik ke Blitar, ” paparnya

Menurut data yang dihimpun Polres Blitar, Kapolda melihat hampir sebagian besar banyak tenaga kerja yang keluar dari Blitar. Artinya Blitar banyak orang yang bekerja di luar Blitar.

“Jadi betul-betul diseriusi upaya melalui saudara-saudaranya. Di sini itu mencegah. Caranya setiap kepala desa, kelurahan tokoh agama tokoh masyarakat melarang orang untuk pulang di awal seperti sekarang ini. Yang kedua, menyiapkan tempat karantina. Jadi disiapkan tempat karantina, kalau sudah sampai bobol, datang di karantina dulu. Baru dipastikan di swab ini disosialisasikan dan disepakati,” tambahnya.

Terkait dengan isu Terorisme. Kapolda mengimbau untuk melakukan Moderasi. Jadi moderasi adalah merubah cara pandang pikir orang-orang untuk lebih memakai kebinekaan sesuai dengan yang disampaikan bapak proklamator kita yang dimakamkan di sini (Bungkarno).

“Bahwa Indonesia adalah Pancasila, pancasila adalah Indonesia. Jadi nilai-nilainya sudah jelas. Kalau ada orang yang belum sama, belum berpemahaman yang sama, tugas kita untuk menyampaikan,” jelasnya.

Pesan yang terakhir dari Kapolda Jatim adalah untuk menjaga Komunikasi yang baik antar anggota, karena menurut Kapolda apa yang dipikirkannya belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Maka penting sekali melakukan Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi.

“Kalo ingin berhasil dalam menjalankan program TWT ya itu kuncinya, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi,” pungkas Jendral Asli Suroboyo ini. (Hari)

Suara Indonesia News – Gresik. Dalam rangka Mendukung dan mempertahankan situasi kondusif, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto.,S.H.,S.I.K.,M.M., menghadiri sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 bertempat di Ruang Mandala Bhakti Praja , Selasa (20/04/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati H.Fandi Ahmad Yani., SE, Dandim 0817 Letkol Inf Taufik Ismail., S. Sos. M. I. Pol, Kakesbangpol Darman dan ketua FKUB KG Afif Ma’sum. Serta sejumlah perwakilan dari lembaga/organisasi keagamaan.

Dalam sambutanya Bupati Gresik mengatakan sosialisasi FKUB menjadi wujud kerukunan yang harus terus dipupuk dan dijaga. Sosialisasi ini sangat luar biasa dalam memaknai kerukunan umat beragama di Kabupaten Gresik.

Ada satu hal di Negara indonesia yang tidak dirasakan oleh Negara lain, yaitu toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi khususnya di wilayah selatan, dimana kerukunan umat beragama disana sangat tinggi dengan adanya tempat ibadah yang saling berdampingan.

Sedangkan Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S.I.K. M.M menambahkan melalui forum ini, “Bisa mewujudkan solidaritas kerukunan antar umat beragama, sehingga dapat mencegah dan terhindar dari konflik sosial antar pemeluk agama,” ungkap AKBP Arief Fitrianto.

Lebih lanjut AKBP Arief Fitrianto, “Serta mewaspadai pengaruh di era digital yang bisa saja menjadi salah satu penyebab konflik antar agama maupun intern agama melalui berbagai ujaran kebencian dan penistaan agama,” pungkasnya. (Hari R)