Suara Indonesia News – Surabaya. Forkopimda Jatim melakukan pengecekan di titik pos penyekatan larangan mudik, di jembatan Suramadu, Sabtu (8/5/2021). Hal ini dilakukan guna memastikan penyekatan kendaraan dari arah Surabaya memuju Madura berlangsung sesuai mekanisme.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, melakukan pengecekan, baik dari kesiapan petugas, maupun mekanisme yang dilakukan dalam melakukan penyekatan.

Forkopimda juga secara langsung menempelkan stiker sebagai tanda, bahwa kendaraan berplat nomor luar Surabaya tersebut, dapat memasuki kawasan Surabaya dan sekitarnya.

“Kami dari Forkopimda Jatim melaksanakan pengecekan penyekatan terhadap kendaraan yang masuk maupun yang keluar baik dari Surabaya maupun dari Madura,” ujarnya Kapolda Jatim Irjen Noco Afinta usai melakukan pengecekan di pos penyekatan Suramadu.

Lebih lanjut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, para pengendara yang hendak melakukan perjalanan keluar atau masuk Surabaya, harus dan wajib dilengkapi surat bebas Covid.

“Di mana mekanismenya untuk kendaraan yang masuk dan keluar wajib memenuhi persyaratan seperti surat bebas COVID dan surat perjalanan tugas,” ungkapnya Irjen Pol Nico.

Menurut Irjen Pol Nico, selama penyekatan dilaksanakan, petugas rata-rata telah memutarbalikan sekitar 100 hingga 200 kendaraan. Ia juga terus mengimbau kepada masyaralat agar tetap menerapkan protokol kesehatan agar kasus di India atau di negara Asean tidak terjadi di Indonesia.

“Dalam beberapa hari ini, hari pertama, kedua dan ketiga ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Rata-rata sebanyak 100 sampai 200 dan menurun sampai sekarang 40 persen,” tandasnya.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, tetap mematuhi prokes karena masih banyaknya korban-korban berjatuhan yang kita ketahui seperti di India maupun di Asean,” tambahnya.

“Sedangkan kita sendiri dalam masa-masa lebaran banyak nanti kegiatan-kegiatan yang berpotensi dalam menyebarkan Covid,” pungkasnya orang nomor satu di kepolisian Jawa Timur ini. (Hari R)

Suara Indonesia News – Surabaya. Forkopimda Jatim melakukan pengecekan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang berada di tempat isolasi di sanggar Pramuka, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi PMI sebelum kembali ke keluarga masing-masing.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, melakukan kunjungan ditempat isolasi PMI asal Madiun.

Di tempat karantina ini telah di huni boleh 69 PMI yang datang dari 5 negara, diantaranya. Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, dan Taiwan, mereka datang sejak Jumat (1/5/2021) lalu, usai di isolasi dari asrama haji, Sukolilo, Surabaya. Saat ini tinggal 8 PMI yang masih berada di tempat isolasi ini.

“Ini SOP secara nasional, bahwa seluruh Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke tanah air mereka akan dipastikan di karantina lebih dulu untuk di-swab PCR,” papar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta usai melihat tempat isolasi di Madiun, Sabtu (8/5/2021).

Swab PCR ini sekitar dua hari, datang di-swab hari kedua hasil lab-nya keluar. Kalau negatif, petugas langsung berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan mereka hanya pulang kalau dijemput. Yang positif langsung dirujuk ke rumah sakit darurat lapangan.

Setelah dari asrama haji di mana karantina awal dilakukan, maka mereka akan masuk pada karantina berikutnya dimasing-masing kabupaten kota. Inilah karantina kedua yang dilakukan oleh Pemkab Madiun.

Setelah itu Pemkab Madiun akan merujuk lagi ke tingkat desa sampai dengan 14 hari. Pelapisan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan, baik kepada PMI maupun kepada masyarakat dan keluarga, di mana mereka kembali.

“Oleh karena itu, ini kewaspadaan yang dilakukan oleh pemerintah secara berlapis-lapis, tentu kami mohon tetap diikuti dengan kewaspadaan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah Indar menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan takbir keliling dan membatasi jumlah jamaah pada saat shalat Ied.

“Hal-hal yang terkait nanti dengan shalat Idul fitri, silaturahim unjung-unjung pada saat Idulfitri, takbiran, dan seterusnya. Mohon semuanya dijaga, kali ini tidak melakukan takbir keliling, kali ini semua masjid harus melakukan proses yang teridentifikasi memastikan bahwa semua protokol kesehatan dilakukan dengan sangat teliti dan detail, dengan persentase tertentu,” jelas Gubernur Jatim.

“Jadi kalau ini orange maka maksimal 25%. Oleh karena itu, mendaftarkan lebih awal lebih baik. Masjid-masjid di Jawa Timur kita mohon menggunakan format dengan mendaftarkan para calon jamaahnya. Sehingga tidak tiba-tiba pagi kemudian yang berkeingin salat ied banyak lalu mereka akhirnya berhimpit. Sangat kita mohon semua kita lakukan kewaspadaan berganda,” pungkasnya Gubernur Jatim. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kampar. Seorang warga kabupaten Kampar bernama Yopi dibuat kecewa atas tindakan seorang yang mengaku sebagai Ajudan  Sekda inisial (HR) Kabupaten Kampar dianggap tidak sesuai dengan harapan yang di janjikan nya kepada pemohon SHM Yopi warga desa Tarai bangun tersebut berharapan terkait jasa pengurusan SHM yang  di komandoi oleh HR ,selaku Ajudan sekda kampar tersebut.”Telah memakan waktu proses dua tahun lamanya.

Berawal kepengurusan dokumen surat tanah menjadi SHM atas nama Irwan melalui Yopi meminta HR diketahui  Ajudan Sekda Kampar sepakat sebagai jasa dalam kepengurusan menerbitkan SHM di BPN Kampar, serta menyerahkan juga sejumlah uang jasa sebesar Rp 10.000.000.,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada HR melalui no rekening milik HR sendiri namun hingga hasil nya nihil belum juga selesai. Tapi uang korban sudah raib 5 juta rupiah oleh HR. Dengan alasan untuk upah yang jalan nya uang tersebut di kirim ke rekening ajudan sekda kampar inisial HR.

Hingga berjalan dua tahun tak kunjung selesai akhirnya Yopi merasa tidak ada komitmen atas kesepakatan HR, Tersebut, lalu Yopi mengambil inisiatif sendiri guna menyelesaikan SHM tersebut. di BPN Kampar hingga selesai tanpa proses memakan waktu lama.

Yopi mengatakan kepada awak media online salah satu Windi Yang berprofesi sebagai wartawan di media Datariau.com bahwa kepengurusan sudah berjalan dua tahun lalu, begitu ditindak lanjuti menyelesaikan administrasi BPHTB dan pemetaan surat hingga selesai dengan proses tidak terlalu lama.

Ditambah Yopi menyampaikan kekecewaan melalui awak media karena dianggap tidak sesuai komitmen dalam proses kepengurusan SHM yang telah memakan waktu dua tahun lalu dengan memberikan sejumlah uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada Hr., Hr sudah mengembalikan Lima juta rupiah dari sepuluh juta rupiah kepada saya, lalu kekurangan Lima juta rupiah lagi belum dikembalikan rencana nya sisa pengembalian akan digunakan untuk melanjutkan biaya transportasi serta kepengurusan pemecahan SHM selanjutnya karena dari sisa pengembalian Hasrul seperti diabaikan oleh HR”, kata Yopi berharap dapat diselesaikan.

Awak media pun mencoba mengkonfirmasi HR selaku Ajudan Sekda Kampar membenarkan atas hal tersebut diakuinya, Saya juga udah kordinasi kemarin dengan BPN dimana kendalanya, info orang itu ada perubahan data atas nama Yopi, jadi gak jalan-jalan berkasnya karena di awal nama Irwansyah, ditambah lagi lambatnya bang Yopi mengurus izin lokasi jadi semakin lama proses di BPN jadinya, dia minta tolong saya bantu, saya bukan calo bang, saya juga karena kenal aja orang BPN, Karena dia ngasih saya wajarlah saya kasih ke orang itu untuk turun.

“intinya kalau saya berbisnis, orang kerja ya saya bayar bang, Intinya kerjaan orang tu udah selesai bang sebagian bang, tapi karna ada kendala bang Yopi merubah data  makanya gak selesai-selesai, mohon maaf kali ya bang, aku gak ada urusan sama abang, Aku digaji bukan untuk ngurus sertifikat, dan Itu diluar jam kerja saya”.

Dijelaskan Hasrul juga, saya bukan orang BPN, dia udah nyuruh saya kerja gak usah ngomong uang sama saya , gak ada sepeserpun ambil uang yopi tu, dia minta tolong saya bantu, udah itu aja jelas HR kepada awak media ketika di konfirmasi.

Ketika awak media konfirmasi mengenai dana Yang telah diterima HR, menyampaikan,” Bukti aku balek kan juga ada kok, sebagian lagi sudah untuk orang dilapangan Lima juta buat orang dilapangan”.

Saat disinggung tugas dan tanggung jawab selaku bawahan Bapak Sekda  HR, mengatakan, Gak ada hubungannya sama Pak Sekda.

Menyikapi hal tersebut, tampak tak ada penyelesaian. awak media mencoba mengkonfirmasikan atas perbuatan HR kepada sekda kampar  lewat via WhatsApp namu tidak di jawab dan di hubungi di via ponsel nya +62823-8150-5XXX  juga tidak di angkat nya pesan singkat tersebut sudah di baca sekda kampar ,Drs. H. Yusri, M.Si., Hingga berita ini di tayangkan.

“Karena diketahui sebagai Ajudan Sekda Kampar korban berharap kepada pemerintah daerah Kampar Khususnya bapak bupati kampar  Catur Sugeng  untuk segera mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi kenerja sekda kampar terkait dengan  ulah ajudan nya tersebut  jelas Yopi diduga sebagai korban pengelap  uang pengurus SHM tersebut.

HR menganggap diluar tanggung jawabnya sebagai penerima jasa pengurusan penerbitan SHM milik masyarakat  dengan membawa nama pemerintahan Sekda Kabupaten Kampar untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Kampar.hatap korban atau masyarakat tersebut di hadapan awak media.

Rilis / Ansori

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Hari ketiga penyekatan larangan mudik oleh pemerintah republik Indonesia sudah mulai berkurang intensitas kendaraan yang di putar balik kan oleh team posko penyekatan tergabung baik TNI – POLRI unsur Muspida dan Muspika setempat, serta dinas kesehatan kabupaten Cirebon. Sabtu ( 08 – 05 – 2021 ).

Seperti contoh hal nya di posko penyekatan Ciwaringin kabupaten Cirebon, dalam operasi tersebut justru banyak di dapati masyarakat banyak yang tidak menggunakan masker.

Mayoritas anak – anak ABG dan remaja masyarakat sekitar posko Ciwaringin berada, dan kebanyakan alasannya lupa kebawa.

Ada juga yang pemudik yang berasal dari kota Bandung yang tidak membawa identitas lengkap dan di amankan oleh petugas posko pelarangan mudik, dan secara otomatis wajib di repid tes, beruntung hasil tesnya negatif.

Namun sangat di sayangkan oleh para petugas di posko hanya tersedia 35 stik alat repid tes dalam satu hari perposko.

Keterangan tersebut di sampaikan oleh salah satu perwira penanggung jawab jaga piket iptu Sutarjono di lokasi kegiatan posko di Ciwaringin Cirebon.

” Menurut saya jumlah tersebut sangat lah minim sekali bagaimana jika terjadi arus jebolnya pemudik atau di posko jalur Pantura yang saya yakin jumlah pemudik nya cukup banyak berasal dari luar kota” ujar nya.

Keinginan dari para petugas posko alat tersebut di perbanyak di karenakan mengantisipasi lonjakan pemudik yang membandel dari luar kota. (Sendi)

Suara Indonesia News – Ngawi. Forkopimda Jatim Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, Sabtu (8/5/2021) siang, melakukan pengecekan posko check point penyekatan larangan mudik lebaran 2021 di exit tol Ngawi. Masyarakat sendiri sudah memenuhi kewajiban dengan membawa surat tugas dari perusahaan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Kapolda Jawa Timur bersama Gubernur dan Pangdam, melakukan pengecekan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan mudik dengan memeriksa surat-surat dari perusahaan maupun surat bebas Covid-19.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyatakan, bahwa hari ini bersama Gubernur dan Pangdam melakukan pengecekan di posko check point penyekatan larangan mudik lebaran 2021 di exit tol Ngawi.

“Melaksanakan pengecekan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran pada tahun ini. Dimana mulai tanggal 6-17 Mei 2021 dilakukan penyekatan, sementara personil yang terlibat yakni gabungan dari TNI, Polri dan Pemda,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada media, Sabtu (8/5/2021) siang,

Lanjut Irjen Pol Nico, kami melihat masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi administrasi. Yaitu membawa surat keterangan bebas Covid-19 dan membawa surat tugas dari instansi atau perusahaannya masing-masing.

“Ada lima hal yang sudah saya diskusikan bersama Ibu Gubernur dan Pangdam V Brawijaya. Pertama terkait Sholat Ied, Tempat Wisata, daerah religi, kunjungan sanak saudara dan daerah wisata religi,” tandas.

Ditambahkan, bahwa setelah melaksanakan lebaran nanti, akan dilaksanakan tradisi “kupatan”. Kiranya seluruh masyarakat bisa melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Harapannya, pasca pelaksanaan mudik Covid-19 agar tidak kembali naik,” tambahnya.

Selain itu arus mudik lebaran pada tahun ini, diprediksi pada tanggal 6 dan 7 Mei 2021 kemarin adalah puncak mudik lebaran. Dan hari ini, di hari ketiga mudik lebaran mengalami penurunan 40-50 persen.

“Diperkirakan akan kembali naik setelah tanggal 17 Mei 2021 setelah lebaran, dimana masyarakat melakukan arus balik,” tutup Kapolda Jatim (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu.

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing).

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

“Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri,” kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif.

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

“100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara,” ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas.

“Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus,” ucap Hermawan.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India.

“Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid,” tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

“Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid,” ujar Hermawan.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

“Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif,” tutup Hermawan. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Polsek Wringinanom Polres Gresik mengamankan 6 unit motor yang di duga di pakai untuk Balapan Liar (Bali), pada sabtu (8/5/2021) pagi sekira pukul 02.51 Wib.

Akibat suara bising yang di timbulkan oleh motor yang knalpotnya brong saat di geber, membuat warga sekitar geram.

Apalagi peristiwa tersebut terjadi pada saat bulan suci Ramadhan, yang semestinya anak baru gede tersebut berada di masjid untuk I’tikaf, namun mereka malah berkeliaran di jalanan sambil membawa motor brongnya.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M. melalui Kapolsek Wringinanom AKP Kristianto S.H. di lokasi balap liar  mengatakan, mengambil tindakan tegas untuk menertibkan wilayah hukumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

“Di sepanjang jalan antara simpang empat Wringinanom hingga depan SMPN Wringinanom itu memang kerap di pakai untuk balap liar, itu berdasarkan laporan warga,” ujar Mantan Kanit Sabhara Polsek Driyorejo.

Masih mantan Kanit Sabhara menegaskan, “kita tidak pandang bulu, siapapun yang bikin resah Kamtibmas akan kita tindak tegas, apalagi di bulan suci Ramadhan ini,” tegas AKP Kristianto.

AKP Kristisnto berpesan, “Bagi orang tua yang memiliki anak remaja di himbau untuk selalu menasehati anaknya dan selalu mengontrolnya, jangan sampai berkeliaran pada saat jam malam, jangan sampai berurusan dengan hukum, kalau sampai terjerat masalah hukum yang susah bukan anaknya saja, tapi orang tuanya juga ikut susah,” pesannya.

Razia penggerebekan balap liar tersebut, Kapolsek Wringinanom di bantu oleh tiga anggotanya yakni Kanit Provost Aiptu Zainul Arifi, Aipda Adi Santoso dan Aipda Yuyut. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. 100 hari kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dalam memperbaiki kinerja Korps Bhayangkara.

Berbagai program diluncurkan untuk mendukung tujuan tersebut. Misalnya aplikasi pengaduan masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). “Dumas Presisi” diciptakan untuk mewujudkan transparansi dan handling complain bagi masyarakat luas. Melalui aplikasi akan membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur.

Kapolri juga meluncurkan aplikasi “Propam Presisi” yang melayani pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota polisi. Dengan hadirnya aplikasi ini kinerja polisi dapat diawasi tidak hanya secara internal, tetapi juga secara eksternal. Sebab saat ini merupakan era keterbukaan sehingga tidak perlu ada ditutup-tutupi. Dari situ akan diketahui bagaimana potret polisi sehingga apa yang menjadi kekurangan bisa diperbaiki.

Aplikasi lain yang diluncurkan adalah aplikasi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan e-PPNS (Penyidik Pengawal Negeri Sipil) berbasis online.

Aplikasi ini merupakan layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh Polri. Dalam aplikasi ini, pelapor bisa mendapat nomor telepon penyidik hingga atasan penyidik dan bisa melakukan komunikasi terkait perkembangan perkara yang dilaporkan oleh pelapor.

Tujuannya sebagai bentuk transparansi penyidikan. Diharapkan juga tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi terkait penyidikan sebuah kasus.

Dibidang pelayanan, Kapolri meluncurkan  aplikasi SIM Nasional Presisi (Sinar). Peluncuran aplikasi untuk ponsel pintar tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat, mengenai pembuatan hingga perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).

Aplikasi tersebut bisa diakses dengan mudah dan sudah tersedia di Playstore Andorid, yang nantinya akan dapat melayani masyarakat kapanpun dan dimanapun. Dengan kata lain, perpanjangan SIM tidak perlu lagi ke kantor Satpas cukup sambil rebahan di rumah dengan aplikasi tersebut.

Kapolri juga mengembangkan sistem Rekruitmen Proaktif (Rekpro) melalui aplikasi e-Rekpro untuk perekrutan anggota Polri, khususnya jalur Bintara. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung transformasi organisasi dengan program peningkatan kinerja menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0. Program Rekpro memiliki konsep affirmative action, talent scouting dan reward.

Teranyar Kapolri meluncurkan Binmas Online System (BOS) Versi 2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat laporan yang berkenaan dengan kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas.

Dengan kata lain, BOS merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan dan digunakan baik internal dan eksternal. Internal adalah bagaimana aplikasi ini digunakan untuk membuatkan laporan terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibmas yang ada di sektor polisi terdepan di tingkat desa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol  Argo Yuwono mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut menjadi bagian dari program 100 hari kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dia mengenaskan, peluncuran program itu merupakan komitmen Polri dalam rangka menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin modern, prima, dan menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

“Peluncuran aplikasi tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang sudah semakin akrab dengan dunia digital dan sangat menekankan pada kecepatan dan kemudahan mendapatkan pelayanan,” kata Irjen Pol Argo dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).

Jenderal bintang dua itu berharap Polri dapat terus bersinergi dengan masyarakat baik dalam mewujudkan ketertiban dan juga kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan.

“Inovasi itu juga untuk  menjawab kebutuhan pelayanan di masa pandemi saat harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” ungkapnya.

Lebih jauh Irjen Pol Argo mengungkapkan bahwa peluncurkan aplikasi tersebut bagian dari 16 program prioritas Kapolri tentang penataan kelembagaan. Perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era police 4.0. Kemudian pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan fungsi pengawasan.

“Pada prinsipnya Polri akan lebih siap menerima kritik. Bagaimana Polri ke depan bisa menjadi Polri yang adil, Polri yang jujur, Polri yang siap untuk dikritik dan Polri yang transparan,” tutup Irjen Pol Argo. (Hari R)