Suara Indonesia News – Jakarta. Rencana Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) pada 17 Ramadhan 1442 H atau 29 April 2021 akan digelar serentak di seluruh propinsi. Selain acara Grand Launching Nasional digelar di Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai UKM se Indonesia juga akan mengelar syukuran, buka puasa dan pertemuan.

“DPP Partai UKM pada 17 Ramadhan 1442 H akan menggelar Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar. Selain itu juga DPW Partai UKM se Indonesia akan menggelar syukuran, buka puasa atau pertemuan di propinsinya masing-masing,” kata Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM, saat ditemui di kantor Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat, Sabtu (10/04/2021).

Saat ini kata Gus Din sapaan akrab dari Syafrudin Budiman SIP, sudah terbentuk di 32 Propinsi se-Indonesia dan ratusan Kabupaten/Kota. Untuk itu Partai UKM akan menggelar Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar mengabarkan keberadaan partai pengusaha kecil menengah ini.

“Kepada Inisiator DPW Partai UKM dan Inisiator DPD Partai UKM se Indonesia diberitahukan bahwa DPP Partai UKM menggelar Pengajian Ramadhan dan Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar secara Virtual/Online. Acara ini digelar terbatas di kantor DPP Partai UKM Jakarta. Diharapkan kepada DPW Partai UKM Propinsi dan DPD Partai UKM se Indonesia menggelar acara buka puasa, syukuran atau pertemuan,” jelas Gus Din, Ketua Bidang Ekonomi DPP IMM 2006-2008 ini.

Kata Gus Din yang Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), kegiatan istimewa ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan 1442 H atau 29 April 2021 M, setelah Shalat Ashar, Pukul 15.00 WIB. Dimana dilakukan juga via Zoom Meeting di Kantor DPP Partai UKM nantinya.

“Insya Allah hadir sebagai Penceramah dan  Nasional diantaranya, KH. Drs. Imam Addaruqutni, MA (Sekjen Dewan Masjid/Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Kyai Khairul Fahmi Dasuki (Wakil Ketua Umum Forum Kyai dan Santri Nasional – FKSN),” terang Syafrudin.

Sebelum acara Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai UKM, pada 21 April Rapat Pleno DPP Partai UKM di Jakarta. Dimana akan dikumpulkan para pendiri yang sudah mengisi surat penyataan sebagai pendiri Partai UKM.

“Rapat ini untuk mengambil keputusan strategis tentang arah Partai UKM kedepan. Selanjutnya, menetapkan Keputusan Final Kepengurusan DPP Partai UKM. Bahkan, menetapkan kebutuhan adminstrasi, berupa kantor, melegalisasi AD/ART ke Notaris, menggelar Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar dan menerbitkan SK-SK Inisiator, serta SK-SK Struktur Kepengurusan DPW dan DPD Partai UKM se Indonesia,” gamblangnya.

Selanjutnya, pada 25 April 2021 para pendiri akan ke Notaris untuk mengesahkan AD/ART, Mars dan Logo Partai. Puncaknya pada 29 April 2021 M/17 Ramadhan 2021 H, digelar Pengajian Nasional dan Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai UKM di Jakarta.

“Setelah Pengajian Nasional dan Grand Launching Nasional/Deklarasi Akbar Partai UKM di Jakarta. DPP Partai UKM akan keliling ke DPW-DPW dan DPD-DPD se Indonesia. Bulan Mei-Juni 2021 diharapkan sudah tuntas 100 persen kepengurusan DPW Partai UKM dan 100 persen  kepengurusan DPD Partai UKM se Indonesia,” pungkas Syafrudin yang juga Kordinator Nasional Inisiator dan Deklarator Partai UKM ini. (GD)

Suara Indonesia News – Kediri Kota. Kapolres Kediri Kota AKBP Eko Prasetyo, S.H, S.I.K, M.H, secara resmi melaunching Orang Tua dan Anak Asuh Pelajar Papua. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rupatama, Jum’at (9/4/2021).

Kapolres Kediri kota AKBP Eko Prasetyo mengucapkan, “Terimakasih kepada pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di wilayah kediri kota, lantaran telah membantu Polres Kediri Kota ikut berperan dalam penanganan covid-19 dan menciptakan situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif selama ini,” ucap AKBP Eko.

Masih Kapolres Kediri Kota AKBP Eko Prasetyo juga menyampaikan, akan melibatkan melibatkan pelajar dan mahasiswa papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Kedepan akan ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang akan dilakukan Polres Kediri Kota, yang melibatkan peran serta para pelajar dan mahasiswa papua, antara lain dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan kegiatan lainnya,” tandasnya.

“Diharapkan dengan dilaunchingnya Orang Tua dan Anak Asuh Pelajar Papua ini, hubungan antara warga papua dan masyarakat kediri semakin harmonis,” pungkas Kapolres Kediri Kota.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Eko Prasetyo, S.H, S.I.K, M.H, Dandim 0809 Kediri di wakili Kasdim, Walikota Kediri di wakili Kadinsos, Verawati Ginting (orang tua asuh mahasiswa papua), Pendeta Suhariono (orang tua asuh pelajar ADEM), Sri Minarsih (koordinator pendamping pelajar ADEM), Perwakilan pelajar dan mahasiswa Papua.

Kegiatan di akhiri dengan  penyematan orang tua asuh dan pemberian doorprize dari Polres Kediri Kota untuk pelajar dan mahasiswa Papua. (Hari R)

Suara Indonesia News – Blitar Kota. Kapolres Blitar Kota menggelar kegiatan Program Orang Tua Asuh dan Saudara Asuh Pelajar/Warga Asal Papua di Blitar Raya, pada hari Jum’at (9/4/2021) sore, yang dilaksanakan di Pusat K3I Sarja Arya Racana Polres Blitar Kota.

Dalam kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Yudhi Hery Setiawan, dihadiri juga oleh Kapolres Blitar Kabupaten AKBP Leonard M. Sinambela, Wakil Walikota Blitar Ir. H. Tjutjuk Sunario, Danyon 511/DY Letkol Inf  Wakhid D.S, Pgs Dandim 0808 Blitar Letkol. Arm. M. Muslikh, Wakapolres Blitar Kota Kompol Pratolo Saktiawan, PJU Polres Blitar Kota, Kabid BPBD Kesbang Kota Blitar Supriadi, Kepala Sekolah SMAK Diponegoro Blitar Anton dan Wakasis Smak Diponegoro Eko Haryanto.

Selain dihadiri Pejabat Utama Polres Blitar Raya dan Forkopimda Blitar, hadir pula warga Papua Blitar Rayadiantaranya;  Anselmus Iyai, (19) pelajar kelas XII SMAK Diponegoro, Grivel Eden Bindosano, (18) pelajar SMAK Diponegoro, kelas XI, Rian Boy Marweri, (18) pelajar SMAK Diponegoro, kelas XI.

Selain pelajar juga dihadiri oleh Orang Tua asuh  Sdr. Rian Boy Marweri adalah Walikota Blitar, Orang tua asuh Sdr. Anselmus Iyai adalah Kapolres Blitar Kota dan Saudara Asuh Sdri. Theresia M dan Putranya yakni Sdr. Marco adalah Kapolres Blitar, Orang tua asuh Sdr. Grivel Eden Bindosano adalah Dandim 0808 Blitar.

Dalam kegiatan itu juga penyerahan SIM kepada warga papua (3 anggota Yonif 511/DIY Blitar oleh Kapolres Blitar Kota.

Dalam sambutannya, Wali Kota Blitar yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Ir. H. Tjutjuk Sunario menyampaikan, Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapolres Blitar Kota, dimana hal ini merupakan salah satu langkah positif dalam rangka menunjukkan keharmonisan merawat Kebhinekaan di Blitar Raya.

“Bahwa keberadaan Siswa Papua ataupun Warga Papua di Blitar haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga Blitar ataupun warga dari daerah lain,” kata Wakil Wali Kota Ir. H. Tjutjuk Sunario, saat memberikan sambutan. (Hari R)

Suara Indonesia News – Banyuwangi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, Serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara, dan Forkopimda Banyuwangi, Jum’at (9/4/2021) sore, melakukan peninjauan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Dalam Rangka Pengecekan Kesiapan Penyekatan Arus Mudik Untuk Mencegah Penularan Covid-19.

Peninjauan ini dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan kebijakan pemerintah terkait dengan himbauan untuk tidak melakukan mudik lebaran pada tahun 2021.

“Kami Melaksanakan Peninjauan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Dalam Rangka Pengecekan Kesiapan Penyekatan Arus Mudik Untuk Mencegah Penularan Covid-19,” jelas Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, usai meninjau pelabuhan, Jum’at (9/4/2021) sore.

Ditambahkan, selain meninjau kesiapan kebijakan mudik di pelabuhan ketapang, juga melihat dan mengecek Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam rangka penanganan Covid-19 yang ada di beberapa pos serta pelaksanaan Vaksinasi.

“Saya bersama forkopimda banyuwangi mengecek kesiapan vaksinasi dan pelaksanaan Prokes,” tambahnya.

Selain itu untuk mudik lebaran pada tahun ini, akan dilakukan penyekatan yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 dan memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Sementara untuk penyekatan akan dibagi menjadi tujuh rayon antara lain, Rayon Banyuwangi, Rayon Malang, Rayon Kediri, Rayon Madiun, Rayon Surabaya, Rayon Mojokerto dan Rayon Madura.

“Akan dilaksanakan sosialisasi secara masif terkait giat penyekatan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur agar masyarakat mengetahui lebih awal,” tutur Irjen Pol Nico

Dalam peninjauan tersebut, selain didampingi oleh forkopimda Banyuwangi, kapolda jatim juga didampingi oleh GM ASDP Ketapang, untuk meninjau fasilitas yang ada di pelabuhan. Diantaranya, Pengecekan kesiapan Pos Digital sebagai sarana untuk memantau apabila ada kendaraan yang memasuki wilayah Jawa Timur.

“Pengecekan jalur penumpang untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, Pengecekan kelayakan kapal dan pengecekan pos penyekatan (pintu keluar ASDP) Ketapang,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico

Selain itu, penyekatan sendiri bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 dan memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Sementara untuk penyekatan akan dibagi menjadi tujuh rayon antara lain, Rayon Banyuwangi, Rayon Malang, Rayon Kediri, Rayon Madiun, Rayon Surabaya, Rayon Mojokerto dan Rayon Madura.

“Akan dilaksanakan sosialisasi secara masif terkait giat penyekatan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur agar masyarakat mengetahui lebih awal,” pungkas kapolda jatim. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kabupaten Kuningan. Guna meningkatkan kualitas akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon, selama 2 hari , Jumat hingga Sabtu menggelar Rapat Kerja di Kabupaten Kuningan Yang dibuka langsung  Warek 3, Djodjo Sutardjo, SE.MM.

Di awal  sambutannya, Djodjo Sutardjo, SE., MM, mengucapkan selamat kepada 3 orang dosen Fakultas Hukum yg baru saja telah mendapatkan gelar Doktor, yakni DR. Agus Sugiarto, DR. Supena dan DR. Asep. Semoga makin jadi spirit bagi para dosen lainnya untuk terus belajar guna meningkatkan kualitas akademik di lingkungan UNU Cirebon.

Ditambahkan Djodjo Sutardjo, bahwa para peserta raker wajib hukumnya memahami  pakem akademik. Pakem akademik yang dimaksud antara lain, bahwa dalam mengolah program raker harus mengacu pada statuta UNU.  “Saya bangga dengan civitas akademik fakultas hukum yang berinisiatif menggelar raker,” ujar Djodjo Sutardjo.

Masih di acara raker yang dihadiri mahasiswa Fakultas Hukum, mantan Ketua PGRI Kota Cirebon itu mengatakan, dengan semakin banyaknya dosen bergelar Doktor, sangat terbuka Fakultas Hukum akan  terakreditasi Baik sekali.

Sementara Dekan Fakultas Hukum, DR. Agus Sugiarto, SH., MH, mengatakan, bahwa acara raker ini sudah dipersiapkan dan direncanakan  sejak lama. “Kami ingin menjadi Fakultas Hukum yang berkualifikasi unggul. Kami juga optimis harapan itu bisa terwujud, karena persyaratan dosen sudah terpenuhi,” ujarnya.

Kami sudah punya sedikitnya 9 dosen bergelar Doktor, bahkan dengan hadirnya kekuatan baru, DR. Naning Suningrat, saya berkeyakinan Fakultas Hukum UNU Cirebon akan menjadi fakultas unggul. Mudah-mudahan tidak lama lagi UNU Cirebon akan melahirkan guru besar.

Agus Sugiarto menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para dosen dan mahasiswa yang turut serta menyukseskan raker. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Dalam sepekan ini Kraton Kacirebonan ramai disibukan dengan berbagai kegiatan seni dan budaya tradisi Cirebon untuk memperingati Milad berdirinya Kraton Kacirebonan yang ke 213. Salah satu kegiatan yang digelar peragaan pencak silat di halaman dalam Kraton (jum’at, 09-04-2021).

Acara pagelàran pencak silat dihadiri juga Sultan Abdul gani Natadiningrat, SE.,  bersama istri. Perguruan pencak silat yang tampil dari Kelabang Hijau, Singa Pajajaran dan SMI. Usai acara diadakan sesi poto bersama Sultan dan permaisurinya. Media berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara dengan Sultan Abdul Gani.

Sultan Abdul Gani Sultan Ke IX Kraton Kacirebonan menjelaskan dalam tupoksinya Kraton dalam menjalankan amanah untuk melestarikan budaya yang ada di Cirebon. Acara digelar selama satu minggu ( 4-10 April 2012), dengan menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya yang ada, dan puncaknya akan diadakan panggung dengan menampilkan kreasi seni dari berbagai sanggar yang ada.

Disamping pentas seni dan budaya juga, digelar acara keagamaan dan ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati yang baru saja dilakukan. Malam ini digelar acara tausiyah keagamaan dengan menampilkan Habib Fauzan dari Jakarta diiringi seni terbangan.

Puncak acara akan digelar (sabtu, 10-04-2021) Pentas Seni Kanugrahan, menampilkan sanggar seni dari Kraton Kacirebonan sanggar kaputren Kraton, “kegiatan ini tidak ada motif tertentu selain untuk melestarikan dan mengembangkan budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di wilayah Cirebon.”

“Kami bersyukur dan berterima kasih pada teman-teman LSM yang membantu terselenggarakannya kegiatan ini dan donatur personal juga para pimpinan sanggar dan padepokan seni budaya serta perguruan silat yang ikut memeriahkan kegiatan milad ini. Tidak ada bantuan apapun dari pemerintah baik daerah maupun pusat untuk kegiatan milad ini.”

Di hari-hari kedepan, Kraton akan menyediakan ruang publik di halaman depan untuk digunakan masyarakat dalam mengekspresikan kegiatan seni dan budaya, untuk pengembangan bakat khususnya di bidang seni dan budaya.

Harapan Sultan Abdul Gani agar seni budaya warisan leluhur tetap eksis tidak tertelan budaya global yang mewabah saat ini juga tetap diminati generasi milenial saat ini dan akan datang. (Hatta)

Suara Indonesia News – Pekan baru. Kali ke-3 Aliansi Mahasiswa Menuntut Keadilan (AMMK), geruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, karena belum menunjukkan keseriusan dalam mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis dari 2013 – 2015 dan 2017 – 2019.

Pantauan awak media dilapangan, pada hari Kamis (8/4/2021), puluhan mahasiswa mendatangi gedung Kejati Riau, dengan membawa sebuah spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan untuk segera menuntaskan dugaan korupsi di Bengkalis.

“Kami menuntut Kejati Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah Kabupaten Bengkalis dari 2013 – 2015 dan 2017 – 2019,” ucap Koordinator Umum AMMK Riau, Muhammad Khuzairi Akbar, saat berorasi didepan Kantor Kejati Riau, Kamis (8/4/2021).

Meski kasus dugaan korupsi proyek multiyears di Bengkalis sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AMMK menilai KPK “tebang pilih”. Sebab, sangat jelas dalam fakta persidangan beberapa waktu lalu.

Perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dinilai masih tebang pilih. Hal itu terlihat belum ada ditetapkannya tersangka dari unsur DPRD Kabupaten Bengkalis yang mana dalam fakta persidangan, sangat jelas disebutkan ikut menikmati uang hasil korupsi itu.

“Pasca putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap tersangka M Nasir dan Hobby Siregar (almarhum) dalam kasus korupsi proyek multiyears tahun anggaran 2013-2015, jelas-jelas dalam fakta persidangan dimana ada aliran dana sebesar Rp 2 miliar dibagikan kepada anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014,” tandasnya.

Muhammad Khuzairi Akbar membeberkan, dimana pihak-pihak dinas dan swasta telah ada putusan inkrah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Multi Years Tahun Anggaran 2013-2015 di Kabupaten Bengkalis dengan nilai proyeknya sebesar Rp 2.5 triliun ditemukan dugaan kerugian Negara sebesar Rp 475 miliar.

“Dalam fakta persidangan proyek Multi Years Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis adapun dana mengalir ke mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis dan sejumlah Anggota DPRD Bengkalis Periode 2009-2014,” tuturnya.

Orang-orang yang dimaksud ialah Indra Gunawan Eet, selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis periode 2009-2014, ia diduga menerima sebesar Rp 100 juta, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Jamal Abdillah dan Firzhal Fudhoil.

Bahwa, berdasarkan fakta persidangan Pengadilan Tipikor Pekanbaru proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, keterangan saksi Remon Kamil, Indra Gunawan Eet menerima uang dari PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) sebesar Rp 80.000.000.

Dalam sidang tipikor proyek Multi Years Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri – Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Indra Gunawan Eet dihadirkan sebagai saksi dan Anggota Majelis Hakim mengatakan bahwa Indra Gunawan Eet berbelit -belit dan pembengak (pembohong).

Pada pelaksanaan proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan Eet dan Syahrial diduga menemui Triyanto pihak PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) di Surabaya untuk mengambil uang sebesar Rp 1,5 Milyar, dimana pada sekitar tahun 2017 tersebut Indra Gunawan Eet selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dan Syahrial menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis yang membidangi ekonomi pembangunan.

Saudara Ruby Handoko alias Akok mantan kontraktor dan sekarang ketua komisi II membidangi ekonomi dan pembangunan DPRD Kabupaten Bengkalis, dan bersama Sdr. Syahrial yang juga Wakil Ketua DPRD Kab. Bengkalis Periode 2019-2024 mengaku mendanai Sdr. Indra Gunawan Eet mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 sebesar Rp 3,5 Milyar, untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024.

“Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru proyek multiyears Tahun Anggaran 2017-2019 pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis meminta fee sebesar 4 persen kepada PT. Citra Gading Aristama (PT. CGA) atas pengerjaan proyek jalan Duri – Sei Pakning,” papar Muhammad Khuzairi Akbar.

Permintaan fee oleh Tajul Mudaris diungkapkan oleh pegawai PT. CGA, Triyanto, saat persidangan secara online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dan disepakati 2,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, perbincangan ini dilakukan di kedai kopi Bengkalis kota Pekanbaru pada bulan Februari atau awal Maret tahun 2017 tepatnya satu atau dua minggu, sebelum tanda tangan kontrak proyek.

Selain itu mantan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Tajul Mudaris, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis diduga kuat telah bermain anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020 lebih kurang sebesar 12 Milyar untuk penanganan Covid 19 yang tidak jelas penggunaannya sehingga perbuatan ini mengakibatkan kerugian Negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Dimana seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid 19 akan tetapi anggaran tersebut tidak jelas kemana perginya dan kami menduga kuat anggaran tersebut dikorupsi oleh saudara Tajul Mudaris.

Untuk itu, para mahasiswa yang tergabung dalam AMMK itu menuntut 6 tuntutan kepada Kejati Riau diantaranya.

1. Meminta Kejati Riau untuk mengusut perkara ini dugaan korupsi ini dan jangan tebang pilih dalam menangani perkara korupsi di Kabupaten Bengkalis.

2. Meminta kepada Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Indra Gunwan Eet Dkk yang di duga menerima uang proyek Multi Years 2013 – 2015 dan 2017 – 2019 Kab. Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan.

3. Meminta kepada Kejati Riau untuk menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet Dkk yang diduga menerima uang suap APBD /” ketok palu “ Kab. Bengkalis TA. 2012 untuk proyek Multi Years tahun 2013 – 2015.

4. Meminta Kejati Riau Mengusut tuntas dugaan aliran dana dan proyek multiyear Kab Bengkalis untuk menjadikan Indra Gunawan Eet sebagai ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2019 – 2024.

5. Meminta Kejati Riau untuk segera menetapkan status tersangka kepada Tajul Mudaris yang diduga menerima uang proyek Multi Years 2017 – 2019 Kab. Bengkalis dan segera meminta Kejati Riau untuk melakukan penahanan.

6. Meminta Kejati Riau untuk memeriksa saudara Tajul Mudaris selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkalis karena diduga keras telah melakukan korupsi dana penangan covid 19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019 atau 2020.

“Kami berharap Kejati Riau segera memanggil, memeriksa serta menetapkan tersangka kepada Indra Gunawan Eet dkk yang terlibat suap atau Gratifikasi proyek Multi Years tahun anggaran 2013 – 2015 dan 2017 – 2019,” pungkasnya.

Tuntutan para mahasiswa itu diterima oleh Kasipenkum Kejati Riau, Muspidauan, ia datang menemui para mahasiswa dan memberikan pemahaman terkait tuntutan mahasiswa, mengapa Kejati belum melakukan tindak lanjut.

“Terkait tuntutan ini, silahkan buat laporan tapi dilengkapi dengan bukti, kita akan proses laporannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kita ada kebijakan ini, yang nilainya dibawah Rp 5 milyar, itu nanti akan kita serahkan penanganannya kepada kejaksaan negeri, kalau di Kejati itu Rp 5 milyar ke atas, itu kebijakan pimpinan yang baru, apakah sudah ada masuk laporannya kita akan tangani sesuai ketentuan yang ada,” tutup Muspidauan. (Chandra)

Suara Indonesia News – Surabaya. Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Drs. Sungkono mewakili Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K. S.H., M.H. menerima PWI Jatim Award, dalam rangka puncak rangkaian HUT Hari Pers Nasional & Persatuan Wartawan Indonesia Tingkat Jawa Timur  yang ke – 75, pada hari Jum’at (09/04/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Unsur Forkopimda Jawa Timur, Ketua PWI Jawa Timur, Kepala Rumah Sakit Lapangan Covid 19, para Rektor Perguruan Tinggi Jawa Timur, Dewan Kehormatan dan Pakar Persatuan Wartawan Jawa Timur dan para undangan lainnya.

Kategori PWI Jatim Award yang dianugerahkan kepada Kapolda Jatim yaitu, “Special Award”. Dalam kontribusinya bersama dengan unsur Forkopimda Jatim lainnya dan elemen masyarakat berhasil menangani Pandemi Covid-19 di Wilayah Jatim dengan baik.

Selain dianugerahkan kepada Kapolda Jatim, PWI Jatim Award tersebut dianugerahkan kepada dua orang tokoh Nasional dan 20 orang dari berbagai tokoh Jatim lainnya. Diantaranya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur, Kajati Jatim  Muhammad Dofir, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Herri Swantoro dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Tokoh Agama, Bupati/ Walikota, serta perwakilan Rektor.

“Kami terus mohon dukungan kepada unsur Forkopimda dan masyarakat terhadap media massa sebagai sumber yang dapat dipercaya karena sudah melaui proses verifikasi dan KLASIFIKASI ; bersama-sama mencurahkan kepedulian kita untuk masyarakat.” ucap Ketua PWI Jatim Drs. Ainur Rohim. (Hari R)