Suara Indonesia News – Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan timbulnya kerumunan dalam pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (17/6/2021).

Kerumunan bermula dari robohnya 11 tenda akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Stadion GBLA. Peristiwa tersebut membuat penyuntikan vaksin dipindahkan ke bangunan dalam stadion yang kemudian prokes jaga jarak menjadi buyar.

“Kami selaku Komite Penanganan COVID-19 Daerah meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kerumunan dalam vaksinasi massal di Stadion GBLA. Kami tidak mengantisipasi sebelumnya kemungkinan ada force majeure yang membuat kerumunan seperti yang terjadi,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Di hari yang bersamaan, Kang Emil tidak berada di Kota Bandung karena tengah mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dan Stasiun Kota Bogor.

Untuk menghindari kejadian serupa pada vaksinasi massal di tempat lain, Pemda Provinsi Jabar bersama TNI-Polri berkomitmen untuk terus mengevaluasi sistem pendaftaran dan pelaksanaan vaksinasi massal.

Vaksinasi massal bertajuk “Serbuan Vaksinasi” tersebut digelar sejak Kamis pagi. Rencananya, target vaksinasi massal di Stadion GBLA mencapai 5.000 orang  untuk wilayah Bandung Raya.

Kang Emil mengatakan, semua stadion di Jabar akan diarahkan untuk menjadi tempat vaksinasi massal, termasuk Stadion GBLA Bandung dan Stadion Pakansari Bogor. Stadion dipilih karena memiliki ruang terbuka yang cukup luas dan sirkulasi udara yang baik.

“Semua stadion di Jawa Barat diarahkan untuk menjadi tempat vaksinasi massal termasuk Stadion GBLA di Bandung. Ini sudah jadi instruksi Pak Presiden,” tuturnya.

Menurut Kang Emil, vaksinasi harus dipercepat karena pemerintah berpacu dengan kemunculan varian-varian baru COVID-19. “Semoga tercapai secepatnya kekebalan masyarakat melalui vaksin,” ucapnya.

Kang Emil pun mengapresiasi antusiasme masyarakat Jabar untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat meski sudah disuntik vaksin.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI/Polri yang konsisten menyukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Salah satunya dengan menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad memastikan, peralatan vaksinasi sudah diamankan dengan cepat oleh para petugas di Stadion GBLA Bandung.

“Tidak ada korban luka atas insiden tersebut. Vaksinasi dilanjutkan ke bangunan dalam stadion. Namun, karena tempat yang tidak cukup luas, terjadi kerumunan saat mengantre untuk mendapatkan vaksin,” kata Daud.

Sebelum tenda vaksinasi massal roboh, kata Daud, masyarakat yang akan disuntik vaksin mengantre dengan rapi di luar stadion dan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, ia menuturkan, koordinator vaksinasi itu adalah TNI yang bersinergi dengan Polri, Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kota Bandung.

“Sebelum hujan yang disertai angin kencang, vaksinasi massal berjalan dengan optimal. Masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Pihak keamanan juga menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Dumai. Kebakaran tanki minyak kembali terjadi di kota Dumai. Tanki milik PT Sari Dumai Oleo yang berada di kelurahan lubuk gaung, kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terbakar hebat, Rabu (16/06/2021).

Menurut informasi yang didapat dari masyarakat kelurahan lubuk gaung kejadian Tanki milik PT Sari Dumai Oleo terbakar kurang lebih jam 20:37, tapi belum tahu apa penyebab nya. Hal ini mendapat sorotan tajam dari DPD KNPI Kota Dumai.

Ketua DPD KNPI Dumai Guspian alias Agus Tera menyayangkan terbakarnya tangki PT. Sari Dumai Oleo, sebenarnya hal tersebut bisa diminimalisir bila manajemen K3nya berjalan dengan baik.

“Kita minta Polres Dumai dan Disnakertrans mengusut tuntas kejadian kebakaran yang terjadi di PT Sari Dumai Oleo karena kami menduga ada kelalalaian dalam menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja”, ujar Agus Tera.

Tambahnya kita berharap polres Dumai dan Disnakertrans Riau serius dalam mengusut ini, bila ditemukan ada kelalaian dari pihak perusahaan, DPD KNPI Dumai merekomendasikan agar PT. Sari Dumai Oleo dicabut saja izin operasinya. (Rocky)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) Aceh Singkil terdiri dari Eselon III dan Eselon IV, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Singkil, Pulo Sarok, Kamis (17/6/2021). Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh SKPK dan undangan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan rotasi diruang lingkup ASN biar ada pembaharuan untuk kemajuan sebuah SKPK, baik promosi maupun rotasi sebanyak 146 ASN baik dari eselon III dan eselon IV.

Bupati Aceh Singkil Dulmusrid menyampaikan, jabatan adalah keniscayaan serta amanahnya harus dipertanggungjawabkan karena niatnya bertujuan untuk melayani masyarakat, perlu saya sampaikan kepentingan masyarakat harus diutamakan.

“Terus berupaya meningkatkan kapasitas, kita berharap semua harus mengayomi masyarakat luas serta demi kemajuan Aceh Singkil yang kita cintai ini,” kata Bupati Aceh Singkil Dulmusrid.

Usai pelantikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil Ali Hasmi, SE,.M.Si mengatakan, hari ini kita melakukan mutasi untuk eselon III atau administrator sebanyak 53 orang, sedangkan untuk eselon IV atau jabatan pengawas sebanyak 93 orang, sebahagian adalah promosi dan dirotasi.

“Seperti yang disampaikan pak bupati itu hal biasa, setiap kita bekerja pasti ada evaluasi itu bukan untuk menurunkan bisa jadi untuk menaikkan, banyak tadi itu dipromosikan.

Tidak juga salahnya kita promosikan orang-orang muda, supaya ini ada pembaharuan untuk kemajuan suatu SKPK.

Seperti dari staf naik ke Kasie tidak ada salahnya pada prinsipnya kita ingin seluruh ASN harus punya etika dan harus taat atas sumpah jabatan dimanapun kapanpun ditempatkan harus siap,” ujar Ali Hasmi.

Dari 146 ASN yang dilantik dua di antaranya ialah Camat: Drs. Abdul Hanan sebagai Camat Gunung Meriah dan Asnaldi, S.Hut,.M.Si sebagai Camat Singkil Utara. (Salomo)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Jabar Nomor : ST/1013/VI/YAN.1./2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal pelaksanaan Tes antigen kepada petugas pelayanan pada Fungsi Sat Lantas, mohon ijin sesuai dengan Surat Telegram tersebut dilaporkan telah dilaksanakan Kegiatan tes antigen kepada anggota Sat Lantas Polres Cirebon Kota yang di bagi menjadi 3 tahap dan sudah dilaksanakan tahap pertama. Tempat Gedung SIM Sat Lantas Polres Cirebon Kota, Kamis (17.06.21). Jam 06.30 wib.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH, SIK, MH., melalui Kasat lantas menyampaikan “Kegiatan Tes antigen kepada anggota Sat Lantas Polres Cirebon Kota pada tahap pertama dilakukan kepada 36 Personil dan 2 Perwira Sat Lantas Polres Cirebon Kota. Dalam kegiatan tersebut selanjutnya di berikan arahan – arahan terhadap Personil yang sudah melaksanakan Tes antigen untuk Tetap gunakan masker saat beraktifitas di luar rumah,” ujarnya.

“Kegiatan ini, bertujuan agar anggota dapat di deteksi sejak dini. Mengingat peredaran Covid 19 itu semakin nyata dan tidak memandang usia dan golongan manapun. Serta mengharapkan , agar dalam kedinasan dan pelayananya senantiasa menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan), papar AKP La Ode Habibi Ade Jama, S.IK, M.H, Pria asli Sulawesi Akpol 2012 ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, KBO Lantas Polres Cirebon Kota, Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Cirebon Kota, Anggota Regiden dan Urmintu Sat Lantas Polres Cirebon Kota, serta dalam pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH, Kasi Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Cirebon. Kompol Ali Masyar anggota Polda Jabar devisi Humas melakukan aksi bersepeda dari Mapolda Jabar menuju Cirebon. Kamis (17 – 06 – 2021).

Aksi ini di mulai pada pukul. 09.00 wib tiba di Kedawung Cirebon pada pukul. 17.40 wib, di kediaman nya.

Bersepeda menurut nya adalah sebuah hobi sekaligus untuk menjaga kesehatan dan juga menjaga alam dari polusi yang mencemari udara.

Selain itu dirinya bersepeda dari Bandung menuju Cirebon kecamatan Kedawung di kediaman nya bertujuan agar masyarakat Jawa Barat khususnya kabupaten Cirebon agar menjaga pola hidup sehat, dan meningkatkan imunitas dalam tubuh dengan cara berolahraga.

” Alhamdulillah sehat, selamat sampai tujuan, bersepeda dari Mapolda Jabar hingga menuju Cirebon tidak ada hambatan suatu apapun, saya mengajak kepada masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat kabupaten Cirebon agar selalu menjaga pola hidup sehat, dan gemar berolahraga. Agar imunitas tubuh kita bertambah dan terhindar dari virus apa pun”, ujar nya.

Dirinya pun mengatakan bahwa dirinya sudah tidak muda lagi, dan di usia senja ini masih bisa bersepeda dari kota Bandung menuju Cirebon, karena ada kemauan dan tekad agar selalu hidup sehat. (Sendi)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Tim gabungan Polres Aceh Utara menggelar operasi premanisme hari ini, Kamis (17/6/2021) Hasilnya, 7 orang juru parkir liar diboyong ke Mapolres.

Tujuh orang yang diamankan itu tercatat sebagai warga Gampong Hueng Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, masing-masing berinisial J (44), MR (24), RA (30), D (44), B (36), M (35), dan MR (18).

Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto, S.I.K melalui Kasubbag Humas Iptu Sudiya Karya menyampaikan tujuh jukir liar itu diamankan di kantor Disdukcapil Aceh Utara.

“Giat ini merupakan tindak lanjut dari Intruksi Kapolri terkait penindakan aksi premanisme dan pungli yang kerap meresahkan masyarakat. Hasil dari operasi yang dilakukan hari ini, kami menemukan 7 orang laki-laki yang telah melakukan pungli serta parkir liar,” terang Iptu Sudiya.

Ketujuh pelaku disebut tertangkap tangan melakukan parkir liar dan kepada pengendara yang memarkirkan kendaraannya di lokasi yang sebenarnya tidak dipungut biaya retribusi apa pun alias gratis. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 194.000 ribu.

“Di Mapolres 7 pelaku yang diamankan didata dan dilakukan proses pembinaan, membuat surat pernyataan, kemudian diizinkan pulang” ungkap Iptu Sudiya.

Iptu Sudiya juga mengimbau dan meminta kerjasama masyarakat demi memberantas aksi premanisme dan pungli di wilayah hukum Polres Aceh Utara.

“Kami menghimbau kepada masyarakat jika menemukan hal-hal berupa premanisme, pungutan liar atau kejahatan lainnya agar segera menghubungi kantor polisi terdekat atau dapat menghubungi kami di call center 110, kami akan memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat” ujar Iptu Sudiya. (Azhari)

Suara Indonesia News – Kudus. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi terhadap 1.300 karyawan tekstil di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (17/6/2021).

Kapolri berharap, peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan program vaksinasi yang tengah digalakan oleh pemerintah. Disamping itu, eks Kabareskrim Polri ini meminta agar stakeholder terkait memaksimalkan PPKM Mikro yakni dengan mengurangi mobilitas masyarakat dalam upaya menekan laju penularan Covid-19.

“Dan bagaimana melakukan penguatan testing dan tracing, karena yang OTG justru yang beresiko,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulis.

Kapolri menekankan, pengendalian Covid-19 diperlukan kerjasama kuat setiap unsur yang ada. Ia memberi pesan agar pemerintah setempat menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat yang telah disiapkan. “Dalam isolasi terpusat ada tenaga kesehatan dan obat-obatan, sehingga mudah,” tekan Kapolri.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Panglima TNI dan Kapolri juga melakukan sidak (inspeksi mendadak) dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Kecamatan Bae, Kudus.

Saat melakukan sidak, keduanya berdialog dengan Babinkamtibmas wilayah setempat yakni Aiptu Basirun dan Babinsa Serda dahlan serta dokter Puskesmas.

Mereka mengapresiasi kedua personel Polri yang menjadi ujung tombak lantaran mampu menjabarkan data penanganan Covid-19 di wilayahnya. Untuk itu, Kapolri memberikan reward berupa Sekolah Alih Golongan (SAG) bagi Aiptu Basirun.

“Karena PPKM Mikro di Desa Bae, bisa dijadikan sebagai model PPKM Mikro di 61 Desa yang berada di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,” demikian kata Kapolri. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Jakarta. Aktivitas penambangan ilegal (Illegal minning) batu bara yang masiv akhir-akhir ini di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi sorotan tajam di kancah nasional.

Para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI gerah atas praktik tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk bergerak.

Di antara anggota DPRD yang bersuara lantang adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto.

Ia meminta ketegasan Polri memberantas penambangan batubara ilegal di Kabupaten, Kalimantan Timur.

“Illegal minning (penambangan ilegal) itu wilayah hukum. Sudah seharusnya Polri bertindak tegas,” kata Bambang Patjul, panggilan akrab politisi PDI Perjuangan itu belum lama ini (06/05/2021).

Sementara Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir, saat berada di Mako Polda Kaltim, Kamis (10/6/2021) juga berbicara lantang. Ia menyoroti, persoalan penambangan ilegal, khususnya terkait tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebab terdapat beberapa masalah terkait PNBP ini.

Termasuk juga temuan-temuan tambang liar yang ada di wilayah Kaltim-Kalsel.

“Kemudian bagaimana dengan nasib tambang yang sudah digali, apakah tidak mengganggu masyarakat dan lain sebagainya,” tegasnya kepada media.

Suara vokal tentang mafia tambang disampaikan anggota komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam rapat kerja bersama di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/06/2021).

Ia mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menindak oknum anggota Polri yang menjadi backing penambang batu bara ilegal di daerah.

Habibirokhman menyatakan, sudah banyak menerima keluhan terkait tambang ilegal. “Saya memohon Kapolri mem-push (menekan) jika ada indikasi keterlibatan oknum anggota Polri,” ujar Habiburokhman kepada media.

Mafia Illegal Minning

Sementara dari penelusuran di lapangan dan informasi yang diterima menyebutkan, aktivitas penambangan ilegal di Kaltim, ternyata melibatkan sejumlah pihak yang diduga kuat menjadi mata rantai mafia Illegal minning.

Perputaran uangnya pun terbilang besar, termasuk di dalamnya perputaran uang untuk biaya koordinasi.

Sebagai informasi praktik penambangan lapangan di Kaltim saja. Di sana selama sebulan mampu mengangkut batu bara setidaknya 94 tongkang.

Jika diperinci perhitungannya sebagai berikut, satu tongkang batu bara itu volumenya mencapai 7.500 ton. Produksi selama sebulan mencapai 94 tongkang.

Sehingga jika dikalikan 7.500 ton dikalikan 94 tongkang, totalnya 705.000 ton/bulan.

Lalu, perhitungan biaya koordinasi, biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran selama proses produksi sampai pengiriman.

Lalu berapa ongkos yang dikeluarkan untuk membiayai koordinasi 705.000 ton batu bara ini ?

Jawabnya demikian, aturan yang berlaku di lapangan terungkap, biaya koordinasi yang dikeluarkan untuk mengeluarkan batu bara pertonnya Rp 80.000. Jika jumlah produksi totalnya 705.000 ton, maka total biaya koordinasi untuk mengeluarkan 705.000 ton mencapai sekitar Rp 56 miliar.

Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, mereka mampu menguasai penambangan di Kaltim mulai dari koridor Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang hingga Paser.

Bahkan, para mafia ini tak tanggung-tanggung royalnya dalam mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan perizinan, hingga biaya keamanan bernilai sampai puluhan miliar rupiah perbulan untuk biaya koordinasi.

Sehingga dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerusakan lingkungan akibat penambangan liar. Tapi kerugian yang dialami negara yakni nihilnya penerimaan pendapatan negara dari royalti, serta pajak yang tidak disetorkan yang nilainya fantastis.

Nah, berikut nama yang diduga kuat terlibat dalam mafia tambang ilegal di Kaltim.

Di antaranya, Welly Thomas dari PT Sumber Global Energy (PT SGE), Petrus dari PT Limas Tunggal, Alif (anak Tony Kasogi).

Perempuan dari Surabaya, Jatim, bernama Tan Paulin (ratu koridor), istri Irwantono Sentosa, pasangan suami-istri pemilik dari PT Sentosa Laju Energy.
Lalu Ismail Bolong (anggota polisi aktif), dan kelompok Peter.

Nama lainnya adalah Regina dan Mathew. Keduanya merupakan pasangan suami istri, pengusaha tambang batu bara asal Surabaya. Wilayah operasi pertambangan di Kalsel dan Kaltim yang biasa memakai dokumen terbang juga tidak lepas diback-up oleh oknum aparat.

Bahkan ada satu nama orang kuat yang diduga mengkoordinasikan kegiatan penambangan ilegal di Kaltim yakni Said Amin. Said adalah Ketua Pemuda Pancasila Kaltim, ia menjabat sejak tahun 1995.

Sindikat Illegal Mining

Adanya desakan dari para penambang yang memiliki izin resmi agar mafia penambangan ilegal ini dibongkar dan diungkap.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Pangeran Khairul Saleh. Pangeran mencurigai ada sindikat penerbitan IUP yang melibatkan pihak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sindikat itu, menurut dia, memanfaatkan hasil revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Khususnya, beleid yang mengatur perizinan yang awalnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi kini menjadi kewenangan Kementerian ESDM.

“Ada indikasi sindikat ini, karena tiba-tiba ada 20 IUP di Kalsel yang diterbitkan oleh ESDM,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kapolri di DPR.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan mengecek permasalahan keluarnya 20 izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Selatan. IUP itu diduga bermasalah.

“Kami akan proses dan cek bagaimana asal usulnya sehingga bisa keluar,” ujar Listyo Sigit.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP