Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan selama ini oleh Kapolres Cirebon Kota, cukup membuat takjub dan kagum sebagian masyarakat. Karena jiwa sosialnya sudah teruji dan banyak di ketahui oleh masyarakat luas, figur polisi yang dermawan, baik dan rupawan.  ” Ada yang bertanya : Apa alasan bapak hampir setiap hari melaksanakan bansos ? Jawabannya adalah semua karena atas Ijin Allah SWT,” tutur Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH.S.IK.MH, yang saat ini  kembali melaksanakan Bansos pemberian bantuan berupa Kursi Roda, Beras dan buah-buahan Kepada Tanisem dengan didampingi Dandim 0614 Kota Cirebon Letkol Inf Herry Indriyanto, Jumat (11.06.21) jam 20.00 wib.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH, S.IK, MH, menyampaikan ” Kembali oleh Allah SWT kita dituntun ke rumah Tanisem, 76 tahun, Blok Senin, RT 002 RW 002 Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon,  untuk berbagi kasih dengan kepedulian Polisi dan TNI melalui kegiatan sinergitas antara Polres Cirebon Kota dengan Kodim 0614 Kota Cirebon memberikan bantuan berupa Kursi Roda, 5 Kantong Plastik beras @ 3kg dan buah-buahan “. Ujarnya.

” Tanisem diperkirakan mengalami sakit tidak bisa berjalan sekira sudah satu tahun. Atas ijin Allah SWT, kita dituntun guna membantu meringankan beban dan semoga kehadiran kita ini, dapat membawa warna baru dan semangat untuk sembuh. Semoga perbuatan kecil yang kita lakukan. Dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT sekaligus penghuni syurganya Allah SWT,” papar AKBP Imron Ermawan, SH, S.IK, MH, yang akrab dijulukin Bapak para lansia ini.

Turut hadir Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH., Dandim 0614 Kota Cirebon Letkol. Inf Herry Indriyanto, Kapolsek Kapetakan AKP Didi Setiyadi S.H, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP I Putu Asti Hermawan, S.IK,  Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Laode Habibi Ade Jama, SIK, MH, Kasat Binmas Polres Cirebon Kota AKP Acep Anda, SH., Kasat Sabhara AKP Bekti Setiawan, SIP,  Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota AKP Jajang Wahyudin, SH. MH., Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota Iptu M. Ilham, S.IK, Pj. Kuwu Desa Bungko Jaso, Perangkat Desa Suranenggala Kidul  Mayor Suhartono, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH, Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Surabaya. Sekitar seratus relawan disabilitas (tunarungu) mengikuti rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana dengan tema “Tangguh Bersama Seluruh Elemen Masyarakat Jawa Timur”.

Acara yang dikuti para relawan disabiltas se-Jawa Timur ini digelar di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Jumat (11/6-2021).

Koordinator Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim Dian Harmuningsih menjadi narasumber acara ini. Selain dia, juga ada narasumber Sekjen FPRB Catur Sudarmanto (Mbah Darmo).

Rakor ini dibuka oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Gatot Soebroto. Ia juga menjelaskan bahwa peran relawan, termasuk kelompok disabilitas, sangat penting. Mereka bisa menyosialisasikan penanggulangan bencana kepada kelompok atau komunitasnya.

Sementara, Dian Harmuningsih mengungkapkan, relawan disabilitas bisa bersinergi bersama relawan penangulangan bencana. Kapasitas para relawan disabilitas perlu ditingkatkan dalam upaya ketangguhan yang mandiri. Baik diri sendiri maupun keluarga.

“Penanggulangan bencana urusan bersama. Semua bisa jadi subjek. Sinergitas perlu dijadikan nyata, bukan hanya sekadar wacana,” katanya di hadapan para peserta.

Dalam acara ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari salah seorang peserta. Peserta bernama Mei ini menggunakan bahasa isyarat ketika bertanya.

“Bagaimana melakukan evakuasi jika ada yang seperti kami. Sedangkan tim penolong tidak bisa bahasa isyarat, sehingga tidak mengerti maksud kami,” demikian pertanyaan dari Mei.

Pertanyaan tersebut menyadarkan kita semua. Menurut Dian, relawan penanggulangan bencana juga perlu dibekali kemampuan bahasa isyarat. “Tujuannya agar saat kita berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas kita semua bisa memahami,” imbuhnya.

Dian berharap, ke depan, bisa bekerja sama mengadakan sebuah pelatihan  bahasa isyarat atau dikenal dengan istilah Bisindo bagi relawan dan masyarakat umum. (Lusi)

Suara Indonesia News – Banda aceh. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kabar tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), salah satunya untuk sembako dan pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dinilai akan menjadikan nasib masyarakat semakin kesulitan, apalagi saat ini Indonesia tengah melawan pandemi Covid-19

Mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby mengaku paham bahwa pemerintah sedang berusaha menargetkan pertumbuhan ekonomi negara yang saat ini sedang terpuruk melalui pajak, Jumat (11/06/2011).

Namun dia mengkritisi bahwa rencana kebijakan pemerintah tersebut akan berimbas ke berbagai sektor. Terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

“Kita paham, bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong kenaikan ekonomi negara yang saat ini sedang merosot. Tapi, sangat tidak tepat jika pemerintah nanti menaikkan pajak sembako yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah. Imbasnya ke berbagai sektor. Kondisi mereka saat ini sedang sulit”, ujarnya.

Sulthan Alfaraby menilai kebijakan tersebut nantinya akan berimbas kepada tingginya harga dan meminta kepada pemerintah untuk mencari jalan lain untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Jadi makin mahal, dong itu (sembako). Sembako harus mampu terjangkau murah dan jangan membebani. pertumbuhan ekonomi negara harus dicari jalan lain. Jangan sampai nasib si miskin makin miskin, si kaya makin kaya”, mintanya.

Tanggung jawab negara, lanjut Sulthan Alfaraby salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya PPN untuk sembako, yang notabene diburu oleh masyarakat kecil maka akan berisiko menambah tingkat kemiskinan.

“Dengan adanya PPN, tidak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya mereka (masyarakat) yang saat ini. Tugas negara itu harusnya mengentaskan kemiskinan, menjamin kesejahteraan, bukan malah sebaliknya”, ungkapnya.

Aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tersebut juga mendorong pemerintah agar membatalkan kenaikan pajak terhadap sejumlah aspek yang tidak pro masyarakat. Salah satunya juga pajak terhadap sektor pendidikan.

“Pendidikan juga akan kena pajak dan kita menyayangkan. Sektor pendidikan saja masih kekurangan infrastruktur. Harusnya, diberikan pendanaan lebih dan tidak dipajaki. Pendidikan itu jangan sampai dijadikan alat komersialisasi, karena tanggung jawab negara selain mensejahterakan ekonomi rakyat, juga mencerdaskan kehidupan bangsa”, dorongnya.

Sebagai informasi, rencana sembako dikenai pajak ini tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seperti dikutip media online, pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN. Dengan begitu, artinya, sembako akan dikenai PPN. (SA)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Selly Andriany Gantina, A.Md, melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, Jumat (11/6/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Selly mengatakan, Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus menyempurnakan regulasi yang mampu mempercepat penyelesaian kemiskinan di daerah.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan tenaga pendamping yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial.

“Kami melihat kemampuan mereka dan apa kendala mereka selama menjadi pendamping, supaya kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa berkurang,” kata Selly.

Kabupaten Cirebon pun sudah menganggarkan untuk kesejahteraan pilar-pilar sosial (tenaga pendamping) menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Menurut Selly, tenaga pendamping perlu diperhatikan kesejahteraannya, sehingga mampu bekerja secara optimal sesuai harapan awal. “Mereka bisa melakukan update setiap bulannya. Kalau sekarang masih satu tahun dua kali,” katanya.

Upaya lainnya, kata Selly, pemerintah pun melakukan program graduasi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dengan cara memberikan bantuan permodalan. Nantinya, tidak bergantung lagi kepada bantuan sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs.H.Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, untuk penanganan kemiskinan, memerlukan data yang valid agar upaya pengentasan permasalahan tersebut bisa tepat sasaran.

“Support anggaran kami sudah siap, upaya pengentasan kemiskinan bakal terus dilakukan,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Sidoarjo. Panglima TNI dan Kapolri memberikan pengarahan kepada Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jawa Timur terkait penanganan Covid-19 di Jawa Timur, pada Jum’at (11/6/2021) di Lanudal Juanda, Sidoarjo.

Dalam kegiatan tersebut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto memaparkan situasi penyebaran covid serta langkah – langkah penanganan penyebaran covid-19 di Jawa Timur, terjadi peningkatan kasus aktif. Data 3 hari terahir yaitu tanggal 8, 9 dan 10 sebanyak 389, 401 dan 425 kasus aktif.

“Ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit rujukan covid-19 di Kabupaten Bangkalan, mencapai 80%. Untuk itu kami berupaya menyediakan tempat isolasi mandiri di Balai Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS), Balai Diklat Pemda Bangkalan, dan Universitas Bangkalan,” papar Pangdam V Brawijaya.

Upaya yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, diantaranya penerapan 3M Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan 3T Testing, Tracing, Treatment. Pengendalian Kasus dengan optimalisasi fungsi PPKM Mikro, memastikan ketersediaan BOR, pemberian sembako serta peningkatan Vaksinasi.

Sementara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam kegiatan tersebut pengarahan untuk pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan terhadap lansia, karena porsentase angka kematiannya tinggi.

“Isolasi mandiri harus dilakukan pengawasan yang ketat supaya tidak menjadi faktor pemicu meningkatnya penyebaran,” arahnya Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Laksanakan briefing terhadap anggota yang melaksanan tugas supaya memahami tugas pokok dalam penanganan Covid-19,” perintah Panglima TNI.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga mengatakan, penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, sudah mulai terkoordinir dan terorganisir, serta sinergitas dalam penanganan covid 19 harus tetap dijaga.

“Menurut analisa Presiden Jokowi, kita lemah di testing dan tracing, dan kuat di treatment. Hal tersebut dapat menjadi evaluasi dalam penanganan covid-19 kedepan,” kata Kapolri.

“Pelaksanaan optimalisasi PPKM Mikro terutama didaerah dengan angka sebaran covid-19 yang tinggi. Tes PCR supaya dioptimalkan pelaksanaannya, agar proses tes PCR hasilnya tidak lebih dari 1 hari,” tegasnya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut Kapolri menegaskan, dalam penanganan manajemen covid-19 harus bagus mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan.

“Penanganan lonjakan penyebaran Covid-19 di Bangkalan, bisa menjadi role mode dan diadopsi oleh wilayah lain apabila mengalami hal serupa, mulai dari pembagian rayonisasi, pengorganisasian hingga penanganan lainnya,” pungkas Kapolri. (Hari R)

Suara Indonesia News – Baturaja OKU. PLH Bupati OKU Meninjau PDAM Tirta Raja OKU, Jl. Ir. Sutami Baturaja dan Instalasi Pengolahan Air Bakung. (Kamis, 10/06/2021)

Disela-sela kesibukannya PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, Kamis sore melaksanakan peninjauan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raja OKU dan Instalasi Pengolahan Air di Bakung Baturaja.

PLH. Bupati OKU, Drs. H. Edward Candra, M.H., Mengatakan peninjauan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raja OKU dimaksudkan untuk mengecek kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan.

Hal tersebut dilakukan mengingat adanya keluhan masyarakat mengenai kualitas air PDAM, terlebih jika air sungai ogan keruh maka air yang dialirkan oleh PDAM juga keruh.

Dikatakan Plh Bupati OKU kepada Dirut PDAM Tirta Raja saat pengecekan, kalau pelayanan kepada pelanggan itu sangat penting. Pelanggan harus dilayani dengan baik dan prima. Jangan sampai ada pelanggan yang mengeluh lagi terkait pelayanan kepada PDAM.

Sementara itu Dirut PDAM Abi Kusno didampingi Kasi Produksi PDAM Tirta Raja OKU, Mazri Zahar, mengatakan air PDAM keruh disebabkan oleh kurangnya kapasitas penampungan air, belum adanya alat filtrasi berkualitas, dan pompa air yang harus diganti mengingat pompa air sudah berumur 36 tahun.

Menanggapi hal itu, Plh Bupati OKU, Drs. H. Edward Candra, M.H., agar kiranya yang menjadi kebutuhan dapat segera diusulkan, mengingat kualitas air akan bepengaruh dengan kesehatan masyarakat.

Turut hadir, Plt. Asisten II Setda Kab. OKU, Kadin Perkim OKU, Sekretaris Inspektorat OKU, Kabag Ekonomi, Dirut PDAM beserta Jajaran PDAM Tirta Raja OKU. (FM)