Suara Indonesia News – Gresik. Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd. (Bu Min) meluncurkan program” GRESIK SEGER” di Cafe Prambanan Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng, Rabu (7/4/2021). “GRESIK SEGER” merupakan satu dari 9 program ‘Nawa Karsa’ yang diusung oleh Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani S.E. (Gus Yani) dan Wakil Bupati Bu Min untuk mewujudkan Gresik Baru.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail S.Sos. M.I.Pol., Kepala Dinas Sosial Gresik Ir. Sentot Supriyohadi, M.M.A., Kepala Dinas LH Ir. Mokh. Najikh, M.M., Camat Benjeng Suryo Wibowo, Kapolsek Benjeng AKP Sholeh Lukman Hadi S.H., Danramil Benjeng Kapten Inf Ahmad Salami, dan Kepala Desa se-Kecamatan Benjeng.

Dalam sambutannya, Wabup Hj. Aminatun Habibah (Bu Min) mengatakan, “Gresik Seger merupakan program pengentasan kemiskinan inklusif, partisipasi, dan bersasaran.” kata Bu Min.

Di sela-sela launching, secara simbolis Bu Min juga memberikan penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dan santunan yatim piatu bekerja sama dengan sejumlah pekerja sosial yang dimotori oleh Dinas Sosial (Dinsos) Gresik. Bantuan untuk penyandang disabilitas yang diberikan antara lain, berupa kursi roda, alat untuk pendengaran, dan kaki palsu.

Hj. Aminatun Habibah M.Pd. (Bu Min) juga menyinggung soal program perawatan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Menurut dia, masalah ini menjadi problem yang harus dipikirkan bersama. Karena menurut data dinas sosial, ODGJ di Kabupaten Gresik lumayan banyak.

Selain masalah ODGJ, Wabup Bu Min juga menyoroti keberadaan anak-anak jalanan yang ternyata bukan asli anak Gresik.

“Kita bersinergi bersama-sama dengan teman-teman dinas sosial supaya nanti orang-orang yang kurang beruntung seperti itu semuanya bisa mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gresik,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gresik Ir. Sentot Supriyohadi berharap, “Bantuan yang telah diberikan tersebut bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik. “Dinsos saat ini tengah menjalankan sejumlah program pokok,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa dinsos juga peduli terhadap musibah banjir bandang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pihaknya sudah mengirim wakil dari dinas sosial untuk membantu korban yang terkena bencana. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. WalikotaTebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menyambut kedatangan Taruna Akmil, AAL, AAU, Akpol dan mahasiswa lokal peserta latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Ke XLI Tahun 2021, rabu sore (07/04-2021), bertempat di Gedung Akbid Pemko Tebing Tinggi Jl. G. Leuser.

Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, mengatakan, sangat bangga bahwa Sumut menjadi tuan rumah kerja nyata 701 Taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL) dan Akademi Kepolisian (Akpol), serta 100 mahasiswa lokal. Dan berharap untuk kegiatan ini memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat di kota Tebing Tinggi.

“Suatu kebanggaan bagi kita, bahwa Latsitardanus 2021 diselenggarakan di Sumut, dan ada 39 taruna yang akan kerja nyata di kota Tebing Tinggi  selama dua minggu, mereka akan mengabdikan diri untuk terjun langsung ke tengah masyarakat Kota Tebing Tinggi. Mudah-mudahan masyarakat kita mendapatkan dampak yang positif langsung dari kegiatan ini,” kata Walikota.

Ada enam daerah yang akan menjadi Satlat peserta yaitu Medan, Binjai, Pematangsiantar, kota Tebing Tinggi, Deliserdang dan Simalungun. Dari 701 taruna dan mahasiswa lokal akan kerja nyata di enam daerah tersebut mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 21 April 2021.

Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM berharap kepada para peserta untuk mendorong jiwa, cinta tanah air bagi masyarakat yang berada di Satlat, serta membantu di Kota Tebing Tinggi terutama di kecamatan dan kelurahan agar lebih baik di masa pandemi Covid-19. “Selain kegiatan fisik seperti membangun, menanam pohon, dan lainnya, kita tentu berharap agar para peserta membantu kota Tebing Tinggi untuk pulih lebih cepat baik secara ekonomi maupun sosial yang sudah terdampak Covid-19,” tutur Walikota.

lanjut Walikota , bahwa di Akbid ada asrama untuk tempat tinggal, lapangan bola voli dan tenis meja, makan, untuk sholat dan ada posko kesehatan. “Kami tak menghendaki ada yang sakit, tapi kami menyiapkan dua Rumah Sakit, RS Bhayangkari dan RS Kumpulan Pane dan juga menyiapkan ruang Isolasi terhadap terpapar Covid-19” Ucap Walikota.

“Mudah – mudahan acara Latsitardanus ini tetap kondusif, bersilaturahmi bersama masyarakat, bisa menjadi contoh dan panutan yang terbaik dan marilah kita bersinergitas antara masyarakat, TNI dan Polri demi memajukan bangsa kedepan” tutup Walikota.

pimpinan rombongan Latsitardanus Satlat Elang kota Tebing Tinggi AKP. Rahardian Bayu Tresna, mengucapkan terimakasih kepada Walikota Tebing Tinggi, Kapolres dan Dandim beserta seluruh jajaran atas diberinya waktu dan kesempatan selama kurang lebih dua minggu untuk berintegrasi ke masyarakat.

“Kami lebih menekankan interaksi kepada masyarakat untuk saling menjaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memohon bimbingan dan arahan hingga acara Latsitardanus ini berjalan dengan  baik” Imbuhnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD H. Muhammad Azwar, S.Si mewakili Ketua DPRD kota mengapresiasi kehadiran Taruna dan rombongan dan bersinergi bersama dengan masyarakat.

“Saya yakin, dalam dua minggu ini pihak TNI dan Polri bisa bersama masyarakat.

Kami atas nama DPRD kota Tebing Tinggi menyambut kegiatan ini dengan baik, mudah – mudahan dua minggu ke depan acara ini akan sukses” harap Wakil Ketua I DPRD kota Tebing Tinggi.

Kapolresta Tebing Tinggi AKBP. Agus Sugiyarso, S.IK mengucapkan selamat datang atas kedatangan Taruna dan Mahasiswa Latsitardanus serta mengucapkan terimakasih kepada Walikota Tebing Tinggi atas persiapan yang sangat baik dalam menyambut Taruna dan mahasiswa Latsitardanus.

Selain menyampaikan situasi umum wilayah kota Tebing Tinggi, secara demografi maupun geografi dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan para Taruna dan mahasiswa, Kapolres juga mengingatkan agar tidak membuat kesalahan serta menjaga nama baik institusi,

“Setiap langkah, setiap gerakan adik – adik, dilihat oleh masyarakat, jangan membuat malu dan kami Polresta Tebing Tinggi siap mendukung setiap rangkaian kegiatan Latsitardanus, i siap melakukan pengamanan dan pengawalan” tutup Kapolres.

Turut hadir, Wakil Ketua I DPRD H. Muhammad Azwar, S.Si, Kapolres kota AKBP. Agus Sugiyarso, S.IK, Kasdim Mayor Inf. Totok Riyanto, Kaban Kesbangpol Zubir Husni Harahap, Kadis Kesehatan dr. H. Nanang Fitra Aulia, Sp. PK, OPD, Camat Rambutan Marwansyah Harahap, Ketua Tagana Kota Imam Ansyori Nasution, tokoh agama serta tokoh masyarakat. (Julian)

Suara Indonesia News – Bandung. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkomitmen memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jabar. Komitmen itu terwujud dalam Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Daerah Jabar.

Provinsi Jabar pun menjadi provinsi pertama yang memiliki Perda untuk memberikan pelindungan kepada PMI. Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Jabar Migran Service Center sebagai bentuk pelayanan bagi PMI. Mulai pra rekrutmen, penempatan, sampai pelindungan setelah bekerja.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, sebagai provinsi dengan jumlah PMI terbanyak di Indonesia, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya memberikan perhatian dan pelindungan kepada PMI.

“Alhamdulillah Jawa Barat sudah ada Perda tentang migran, dan juga sudah ada command center bagi mereka yang butuh ataupun ada yang bermasalah,” kata Pak Uu usai kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/4/2021).

Pak Uu pun menuturkan, pihaknya akan intens menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Pemda Provinsi Jabar akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“InsyaAllah kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi informasi hari ini, karena memang Jawa Barat ini adalah penyumbang migran terbesar ke luar negeri, berarti perlu penanganan yang sangat serius,” tuturnya.

“Kami sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat, InsyaAllah bekerja sama dan sangat mendukung program-program BP2MI, termasuk juga legalitas yang diberikan oleh DPR RI,” imbuhnya.

Ketua BP2MI Benny Rhamdani mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar atas Perda Pelindungan PMI. Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar menjadi pionir bagi provinsi lain dengan Perda tersebut, yang merupakan implementasi dari kolaborasi penanganan masalah PMI.

“Terima kasih Jawa Barat, provinsi satu-satunya dan pertama yang melahirkan perda pelindungan tentang PMI,” ucap Benny.

“Ini mencerminkan kolaborasi yang InsyaAllah bisa secara sempurna, ideal, menangani masalah Pekerja Migran Indonesia dari aspek penempatan maupun pelindungan,” tambahnya.

Benny berharap komitmen Pemda Provinsi Jabar tersebut dapat diikuti oleh provinsi-provinsi lain, mengingat permasalahan PMI tidak bisa ditangani oleh BP2MI sendiri, melainkan harus ada sinergi kolaborasi pusat dengan daerah.

“Mudah-mudahan ini menjadi energi positif, bisa menular dan diikuti menjadi role model bagi provinsi lainnya,” harapnya.

Benny juga mengingatkan peran serta pihak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa, telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

“Tegas, terang benderang di pasal 40, 41 ada tugas yang dimandatkan UU kepada pemda provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 42 ada tugas yang diberikan kepada pemerintahan desa. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Oman Mohamad Irzan Djohan mengaku sangat terbantu dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Jabar Nomor 2 Tahun 2021.

Menurut Irzan, kedua payung hukum tersebut mengatur dan mengendalikan PMI mulai dari tahap perekrutan, khususnya PMI asal Jabar yang mendominasi buruh migran di wilayah Oman.

“Saya sebagai duta besar sangat terbantu dengan adanya UU 18 Tahun 2017 ini, karena sejak PMI mulai direkrut sudah mulai ditangani dengan baik,” ucapnya.

“Dan juga ada Perda yang sudah dilakukan oleh provinsi Jabar, karena Jabar menurut saya adalah penyumbang PMI terbesar, khususnya di wilayah Oman, hampir 40 persen dari total PMI di Oman ini,” imbuhnya. (Sendi/Humas Jabar)

Suara Indonesia News – Sukabumi. Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, persyaratan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB) sudah rampung. Berkas usulan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara sudah sampai di meja Kementerian Dalam Negeri.

Selain Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Garut Selatan menjadi daerah yang paling siap dimekarkan.

“Masalah pemekaran Sukabumi Utara itu sudah ada progres yang sangat luar biasa. Sukabumi ini sudah naik kepada tahap pemerintah pusat, karena kami sudah merekomendasikan tentang pembangunan Sukabumi Utara ini,” kata Pak Uu di Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/4/2021).

“Seluruh tahapan-tahapan sudah selesai yang kewajiban persyaratan di tiap kabupaten juga pihak provinsi sudah selesai, tinggal menunggu dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Pak Uu menuturkan, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik meningkat.

Selain itu, kata Pak Uu, pelayanan semakin cepat dan dekat dengan masyarakat, serta kualitas tata kelola pemerintahan secara umum juga akan meningkat, dengan adanya pemekaran.

“Dengan pemekaran InsyaAllah ada pemerataan pembangunan, ada penambahan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tuturnya.

Jika pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) terwujud, dari 47 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi sekarang ini, sebanyak 21 kecamatan akan masuk ke Kabupaten Sukabumi Utara, dengan pusat ibu kota yakni Kecamatan Cibadak. (Sendi)

Suara Indonesia News – Gresik. Seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2021 di pangakalan Polres Gresik terus bergulir. Ratusan pendaftar dinyatakan berhasil lolos verifikasi dan bisa mengikuti tahap selanjutnya.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H S.I.K M.M melalui Kabag Sumbda Kompol Didik Wahyudi mengatakan, ada sebanyak 206 calon aggota Polri yang mengikuti pendaftaran online. Akan, tetapi tidak semuanya dinyatakan lolos verifikasi.

Jumlah tersebut akumulasi dari pendaftar seluruh jenjang pendidikan yang dibuka. Yakni pendaftar Taruna Akpol sebanyak 16 orang dan terverifikasi 14 orang, Bintara PTU sebanyak 156 pendaftar dan yang terverifikasi sebanyak 141.

Lalu Bakomsus TI ada 13 pendaftar dan yang dinyatakan lolos verifikasi 11 pendaftar. Selanjutnya Tamtama Brimob 16 pendaftar, 14 di antaranya terverifikasi. Terakhir Tamtama Polair 5 pendaftar semuanya terverifikasi.

“206 pendaftar tersebut terdiri dari 176 laki-laki dan 30 perempuan. Sebanyak 185 pendaftar yang dinyatakan terverifikasi, terdiri dari 27 perempuan dan 158 laki-laki,” kata Kompol Didik Wahyudi, Rabu (7/4/2021).

Pendaftarannya sendiri dibuka sejak 19 Maret – 1 April 2021. Adapun pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi sebelumnya telah menjalani beberapa pengecekan. Mulai dari pengukuran berat dan tinggi badan, keabsahan berkas, pengecekan ijazah dan umur hingga penomeran.

Kemudian, mereka harus mengikuti tahapan-tahapan berikutnya sebelum benar-benar dinyatakan lulus sebagai anggota Polri. Mulai dari penandatanganan pakta integritas, pemeriksaan kesehatan, sidang dan terkahir menjalani pendidikan dalam kurun waktu sesuai ketentuan.

Polres Gresik menegaskan, tahapan seleksi penerimaan angota Polri 2021 ini tanpa dipungut biaya. Pendaftar dapat mengikuti semua tahapan secara gratis. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota (Ciko), AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., M.H, memimpin langsung pengamanan eksekusi pengosongan delapan unit ruko di Jalan Winaon, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon oleh Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Rabu (7/4/2021).

Dikatakan Kapolres Cirebon kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., M.H., “kegiatan pada hari ini dengan melibatkan kekuatan dari personil Polres Cirebon Kota gabungan bersama TNI, Brimob dan Satpol PP Kota Cirebon melakukan pengamanan eksekusi terhadap delapan ruko yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon,” ujarnya.

Masih kata Pria pasuruan ini “Kami dari TNI, Polri dan Satpol PP bersama Ketua PN Cirebon dan jajarannya hari ini melaksanakan tugas melakukan eksekusi. Kami sebagai pihak keamanan memback up PN Cirebon dalam rangka melaksanakan eksekusi ini,” tandasnya.

Kapolres Cirebon kota mengungkapkan, ” dari delapan ruko yang dieksekusi tinggal dua ruko yang masih melakukan  pengosongan pada saat ini, sementara sisanya sudah dalam kondisi dikosongkan secara suka rela,” pungkas Kapolres Cirebon kota AKBP Imron Ermawan, SH.,S.IK.,M.H., dengan senyum bersahabat.

Lanjut kasubbag humas polres Ciko, personel yang dipersiapkan dari pihak kepolisian berjumlah sekitar 250 personel, TNI satu regu dan Satpol PP satu regu sehingga total keseluruhan dalam pengamanan eksekusi ini sekitar 300 personel,” katanya.

“Alhamdulillah eksekusi pengosongan ruko ini berjalan kondusif dan aman sehingga tidak menimbulkan ekses keamanan dan dalam pelaksanaannya para petugas menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker dan menjaga jarak,” tutup Iptu Ngatidja, SH.MH Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News –  Gresik. Mall Pelayanan Publik (MPP) di era Gresik baru bisa buat nikahan ? kenapa tidak. Setidaknya hal ini dirasakan oleh pasangan Jamin (58) dan Siti Asiah (53) keduanya berasal dari desa Banjaragung Kecamatan Balongpanggang Gresik. Tak tanggung-tanggung, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bupati Gresik bertindak sebagai saksi.

Usai melaksanakan grand launching MPP bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Diah Nataliza pada Rabu (7/4/2021) dan berkeliling setiap bilik layanan kantor NPP tersebut. Gus Yani, demikian panggilan akrabnya langsung didaulat untuk menjadi saksi pernikahan pasangan janda dan duda di Balai Nikah Kemenag Gresik yang ada di kantor layanan MPP Gresik.

“Karena sudah menikah, KTP baru yang telah dirubah statusnya menjadi kawin langsung jadi dan kami serahkan” ujar Gus Yani sambil menyerahkan KTP baru kedua pasangan sekaligus dua buku nikah dan kartu nikah.

Saat ditanya wartawan, apakah MPP bisa dipakai sebagai tempat akad nikah di kemudian hari. Gus Yani menjawab, bisa. Bahkan Bupati mud aini menyatakan akan melengkapi beberapa fasilitas yang dibutuhkan.

Tentu saja tak hanya balai nikah, beberapa gerai layanan lain juga tak kalah menariknya. Ada 22 perwakilan kantor dinas yang ada di Kabupaten Gresik yang membuka layanan di MPP Gresik.

Menurut Gus Yani, Grand Launching kali ini memang re Launching setelah pada 15 September 2019 sudah di soft Launching. “Saat itu saya selaku Ketua DPRD Gresik hadir pada soft Launching” katanya, Ketika memberikan sambutan pada grand Launching kali ini.

“Mestinya grand Launching kali ini dilakukan oleh Kemenpan RB Tjahjo Kumolo, namun mendadap pada pagi tadi Bapak Menteri dipanggil Presiden agar hadir pada rapat terbatas” kata Bupati.

Pada kesempatan itu, Gus Yani Bupati berharap setelah diresmikan MPP ini bisa meningkatkan investasi di Gresik dengan berbagai kemudahan. Intinya ada peningkatan pelayanan birokrasi terutama di bidang perijinan.

“Perijinan harus benar-benar cepat. Kita buka investasi seluas-luasnya agar Investasi mengalir dan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat.” Harapnya.

Sebagai Kabupaten yang berjuluk industry, Bupati menyatakan prihatin atas jumlah pengangguran terbuka di wilayahnya. Dia menyebut jumlah prosentase pengangguran di Gresik mencapai 8%. Jumlah itu melebihi angka nasional yang 7% dan Jawa Timur hanya 5%.

Gus Yani Bupati optimis adanya 3 kawasan besar industry yaitu Maspion, KIG dan JIPEE dan didukung kemudahan perijinan dan investasi, kedepan bisa memberikan angin segar untuk mengurangi jumlah pengangguran di Gresik.

Diah Nataliza yang mewakili Kemenpan RB saat menyampaikan bahwa MPP Gresik adalah MPP yang ke 40 di Indonesia. Sesuai yang diharapkan Presiden RI, agar MPP ini bisa melaksanakan percepatan reformasi birokrasi dan memudahkan proses perijinan.

“Agenda penting yang harus kita laksanakan yaitu perbaikan kualitas pelayanan public agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Jangan lupa, agar SDM aparatur terus ditingkatkan.” Pesannya saat membacakan sambutan Menpan RB.

Dia juga menyampaikan selamat kepada masyarakat Gresik atas diresmikannya MPP ini, semoga MPP bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Disinilah negara hadir di tengah masyarakat.

Selain Diah Natalisa, beberapa Pejabat Kemenpan RB juga hadir yaitu Agus Uji Hantara Plt Deputi RB Kunwas, Jufri Rahman staf ahli bidang otoda, Yoyon Tony Surya Putra staf Sus bidang anti radikalisme, Saifudin Latief staf sus Bidang Pelayanan Publik dan Umum dan Rahmad Setyadi staf susbidang Anti Korupsi.

Sedangkan dari jajaran Pemkab Gresik, selain Bupati tampak hadir Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Jajaran Forkopimda Gresik, serta undangan dari berbagai kelompok kepentingan dan asosiasi. (Hari R)