Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Desa Gamel, Kecamatan Plered, menjadi daerah langganan banjir yang setiap tahun dipastikan saat hujan deras banjir bebas datang masuk ke rumah warga, sehingga membuat Pemdes Gamel kewalahan pasalnya sampe pertengahan maret tahun ini saja sudah 17 kali banjir hingga mencapai 1 meter dan menggenangi rumah warga, ungkap Junaedi Kuwu Desa Gamel ditemani Koptu Jerry Babinsa TNI Koramil 2014 Weru dan R. Sulendra tokoh masyarakat dan Ketua Cabang FKGMD Kabupaten Cirebon di ruang rapat Desa Gamel, (Selasa, 23-03-2021).

“Semenjak menjabat menjadi Kuwu sejak tahun 2019 lalu, Desa Gamel sudah kebanjiran tiap hujan deras belum banjir kiriman, setiap banjir datang dirinya sebagai Kuwu selalu merogoh kocek pribadinya untuk menguras sampah bahkan meminjam backhoe untuk mengangkut sampah yang ada di sungai, sekali banjir uang yang dikeluarkan bisa mencapai Rp. 3 – 5 juta, tapi tidak bisa digantikan Dana apapun baik dari Pemkab bahkan Dana Desa, sementara banjir yang datang setiap tahun mencapai belasan kali.”

Saat banjir tahun lalu sudah dikunjungi Dinas PUPR, Dinas LH, anggota DPRD Dapil setempat bahkan Komisi 3 DPRD, tapi hanya nonton, prihatin dan janji tanpa realisasi, apalagi Rohayati Anggota DPRD Fraksi PDIP kalau ketemu langsung menghindar juga Hj. Eryati Fraksi Gerindra. “Mana realisasi janjinya, bohong semua tanpa bukti,” ungkap Junaedi dengan nada tinggi didepan Koptu Jerry dan R. Sulendra.

R. Sulendra menambahkan salah satu penyebab banjir saat dibangunnya double track Daop III, dimana ada sungai yang melintasi rel yang tadinya lebar sekitar 8-9 meter malah diciutkan menjadi hanya 4 meteran saja, disamping itu banngunan pondasi bawah malah mengurangi kedalaman sungai yang melintasi rel tersebut, bahkan sisa pasir untuk coran dibuang ke sawah hingga sungai yang tadinya lancar menjadi tidak lancar terbendung di wilayah selatan rel menyebabkan perumahan disamping masjid desa Sarabau banjir setiap hujan deras, sementara utara rel kering alias tidak ada air menggenang.

“Kami pernah mendatangi Daop III tapi ya tidak ada reaksi atas keluhan warga kami yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas kejadian banjir setiap tahun.”

Junaedi menambahkan PUPR pernah berjanji akan mendatangkan backhoe untuk mengeruk sungai dan akan ada pengerukan sungai tapi sampai saat ini belum ada realisasinya, juga Dinas LH sudah berMoU untuk memberikan 3 unit Bentor tak kunjung datang juga, “jadi kami harus bagaimana supaya mereka mau merealisasikan bantuan dan programnya”

“Untuk Hj. Wahyu Ciptaningsih Wabup baru dan juga H. Imron, MAg., plus anggota DPRD baik Dapil maupun Komisi 3 ditunggu kehadirannya saat hujan deras dan banjir di desa Gamel, biar mereka tahu penderitaan warga kami saat banjir datang di malam hari,” pungkas Junaedi mengakhiri perbincangan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (PC-GP Ansor)Kabupaten Indramayu Edi Fauzi, menanggapi serius pernyataan ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Indramayu Nurhadi, yang mengatakan kalau GP Ansor melalui sekretarisnya pernah meminta – minta anggaran sosialisasi untuk organisasi yang dipimpinnya.

“Pernyataan ketua Bawaslu tersebut sesat dan menyesatkan,” ujar Edi Fauzi kepada Media dikantor GP Ansor Indramayu selasa (23/3/2021).

Selain menyesatkan, tambah edi, pernyataan ketua Bawaslu juga bagian dari argumentum ad hominem sekretaris ansor dan organisasi secara keseluruhan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan GP Ansor Indramayu terhadap Bawaslu merupakan hal yang biasa serta bagian dari sosial control atas kebijakan anggaran Bawaslu.

“Bawaslu tidak perlu merasa gerah dengan kritik yang disampaikan, mereka menggunakan anggaran negara jadi harus transparan dalam penggunaannya, dan harus siap dikritik,” tegas Edi.

Ia menambahkan, kritik Ansor sejatinya terfokus pada substansi, dimana saat ini kita sedang dalam krisis kesehatan, ekonomi dan krisis keuangan akibat pandemi covid – 19. sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, seharusnya Bawaslu Peka terhadap permasalahan ini bukan malah menghambur-hamburkan uang sisa Pilkada tahun lalu, jelas ini mencederai hati nurani rakyat khususnya masyarakat Indramayu, ucapnya.

Oleh sebab itu, kata Edi, GP Ansor Indramayu akan terus melakukan kajian terhadap kemungkinan terjadi mal polecy / kesalahan kebijakan keuangan yang dilakukan Bawaslu Indramayu selama proses Pilkada 2020 lalu.
Selain itu, GP Ansor juga meminta kepada ketua Bawaslu agar mengklarifikasi pernyataannya.

“Atas pernyataan ketua Bawaslu disalah satu media, GP Ansor meminta ketua Bawaslu mengklarifikasi pernyataan tersebut,” tandasnya. (Daiz)

Suara Indonesia News – Semarang. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menggelar konferensi pres, dalam rangka launching Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dan penandatanganan nota kesepahaman penegakan hukum bidang lalu lintas serentak secara nasional, bertempat di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Selasa, (23/3/21), Pukul 09.30 WIB

Dikatakan Kapolda Jateng, bahwa tilang elektronik ini diberlakukan, guna menilang para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas.

Dijelaskan Kapolda, ada 21 CCTV dan 6 speedcam yang sudah terpasang di sejumlah titik wilayah Jateng, untuk merekam pengguna kendaraan yang melanggar lalu lintas.

“Dalam penegakan hukum lalu lintad dengan sarana elektronik, sudah terpasang di wilayah hukum Jateng sebanyak 27 titik, kedepannya akan kita tingkatkan lagi menjadi 50 titik. Program ETLE ini, merupakan program Kapolri, dalam mendidik masyarakat dalam tertib berlalulintas,” kata Kapolda Jateng, usai melaunching program ETLE, di halaman Gedung Borobudur.

Menurut Kapolda, pemberlakuan program ETLE ini bertujuan untuk menghindari interaksi anggota Polri dengan masyarakat, karena pandemi Covid-19 sekarang ini, sehingga masyarakat tidak perlu kontak langsung dengan anggota.

Selain itu, lanjut Kapolda, hal ini juga untuk menyadarkan masyarakat, agar selalu mematuhi aturan lalu lintas.

“Pelanggaran yang dimaksud adalah tidak memakai helm, melanggar marka, tidak pakai safety belt (sabuk pengaman), pakai handphone saat berkendara, dan melawan arus,” jelas Ahmad Luthfi.

Selain itu, kata Luthfi, bagi pengendara yang menerobos lampu merah, ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan maksimal yakni 80 km per jam juga akan ditindak.

“Apabila pelanggaran lalu lintas tersebut akan terekam dan ditilang, kemudian kita kirim surat ke pelanggar sesuai alamat di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),” jelas Kapolda.

“Apabila pelanggar bukan pemilik kendaraan, bisa diklarifikasi sesuai pertanggungjawaban nama yang tertera di STNK. Namun, jika tiga kali tidak ada respon secara otomatis akan diblokir, dan orang yang membayar denda harus menyertakan keseluruhannya baik KTP asli dan STNK. Harus sesuai jenis kendaraan dengan pemilik kendaraan sebenarnya,” imbuhnya.

Menurut data Ditlantas Polda Jateng, sebaran titik CCTV ETLE yaitu: di Semarang ada di 3 titik, terdiri di Jalan Pandanaran depan RS Hermina, depan Kantor BRI, dan Jalan Brigjen Katamso. Demak, di Traffic Light Bogorme. Pati terdapat dua titik, Jalan Kol Sunandar dan Jalan A.Yani

Sedangkan untuk di Surakarta ada enam titik, yaitu di simpang 5 Komplang, simpang 5 Balapan, simpang 4 Kerten, simpang 4 Sate Dahlan, simpang 4 Mujahidin, dan simpang 4 Patung Wisnu. Klaten, dua titik, simpang 4 Pasar Srago dan simpang 4 Bendi Gantungan.

Untuk di Kabupaten Karanganyar, simpang 3 Nglano. Wonogiri, simpang 4 Ponten. Kebumen, simpang 5 Kebulusan. Cilacap dua titik, simpang 4 Terminal dan simpang 4 Alun-alun. Purbalingga (simpang 4 Terminal).

Sementara itu, untuk Speedcam ETLE ada di daerah Klaten dua titik, yakni Jalan Raya Solo-Jogja Ceper Klaten dan Jalan Raya Jogya-Solo Ceper Klaten. Boyolali ada dua titik, yakni Jalan Nasional Boyolali-Solo Banyudono Boyolali dua Jalan Nasional Solo- Boyolali. Dan Karanganyar dua titik di Jalan Adi Sucipto Blulukan Colomadu- Solo Karanganyar dan Jalan Adi Sucipto Blulukan Solo- Colomadu Karanganyar.

Kapolda juga menambahkan, bahwa untuk hari ini jumlah data pelanggar lalulintas yang masuk dalam data RTMC Polda Jateng, ada 3200 pelanggar yang terekam ETLE ini.

Ditempat yang sama, Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, Pemrov Jawa Tengah sangat mendukung Program ETLE yang dilauncing hari ini. Karena program yang dikeluarkan Polri ini, sangat baik sekali.

“Ini bukan jebakan Batman, ini sebuah program yang harus dilaksanakan dan di patuhi masyarakat. Untuk itu, kepada masyarakat jangan melanggar ETLE Lo ya, nanti dikirim surat cinta dari kepolisian,” pungkas Gubenur Jateng. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Gresik. Untuk lebih mengoptimalkan pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Gresik, Fandi Akhmad Yani Bupati Gresik meLaunching Aplikasi New Apalan. Aplikasi yang dapat diunduh di google play store ini sejatinya bukan aplikasi yang baru di Gresik. Tahun 2017 lalu, aplikasi ini sudah dikenalkan.

Namun demikian, untuk lebih mengefektifkan kinerja tim Unit reaksi Cepat Bina Marga (URC Bima) yang ‘remot’ kerjanya berdasarkan laporan masyarakat melalui aplikasi Apalan ini, maka Gus Yani Bupati perlu melaunching kembali..

“Kami ingin agar aplikasi new apalan tak hanya sebatas seremonial belaka, tapi tim URC Bima yang digerakkan oleh aplikasi ini dapat lebih responsif. Begitu ada laporan via apalan, tim ini harus lebih siap dan cepat bergerak” kata Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani SE saat melaunching aplikasi New Apalan di tepi Jalan Mayjen Sungkono Gresik, Selasa (23/3/2021).

Bupati yang didampingi oleh Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H S.I.K M.M dan Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail berjanji, untuk lebih efektif pelayanan apalan ini pihaknya akan menambah personil tim URC Bima dari jumlah yang ada saat ini.

“Agar ada langkah cepat dan lebih responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Pada perubahan anggaran keuangan atau PAK nanti kami akan menambah anggaran, personil dan zona cakupan. Masyarakat sudah menunggu kinerja tim ini. Kami memang betul-betul konsentrasi terhadap insfrastruktur” tandas Bupati Gresik

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Gunawan Setijadi yang turut mendampingi Bupati saat itu melaporkan, optimalisasi aplikasi dan kinerja URC Bima ini menurutnya untuk meningkatkan responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perbaikan jalan.

“Kami berharap langkah kami ini untuk meminimalisir laka lantas yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Misalnya ada jalan berlubang, kalau masyarakat segera melaporkan via aplikasi ini dengan laporan yang lengkap beserta foto dan lain-lain, kami bisa segera menindaklanjuti.” katanya

Untuk keadaan saat ini, kami punya 7 kelompok (tim) URC Bima, yaitu tim URC utara, URC Selatan, URC Tengah, URC Kota, URC Bawean Barat dan URC Bawean Timur.

“Silahkan download aplikasi apalan via google play store dan bukalah aplikasinya. Anda dapat melakukan pelaporan ataupun pengaduan kondisi jalan” tandas Gunawan melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Reza Pahlevi. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun menggelar khitanan massal dalam rangka Hari Jadi ke-539 Kabupaten Cirebon di Aula RSUD setempat, Selasa (23/3/2021).

Kegiatan khitanan massal tersebut dihadiri langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag.

Menurut Imron, Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam perayaan hari jadi ini dimeriahkan secara sederhana. Sebab, sampai saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19.

“Salah satu kegiatan perayaan hari jadi Kabupaten Cirebon ini adalah khitanan massal di RSUD Arjawinangun,” katanya.

Imron menjelaskan, khitanan massal ini dilakukan di Rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

“Kita lakukan khitanan massal di RSUD Arjawinangun sebanyak 24 orang dan untuk RSUD Waled sebanyak 39 orang yang sudah terdaftar. Itu semua warga Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain khitanan massal, lanjut Imron, Pemkab Cirebon akan menampilkan sejumlah seni budaya untuk meriahkan hari jadi ini.

“Nanti ada kegiatan seni budaya, seperti di Kecamatan Suranenggala ada pagelaran seni. Tetapi dilakukan secara virtual karena untuk menekan adanya kerumunan warga,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dr. Bambang Sumardi mengatakan, ada sekitar 24 anak yang ikut program khitanan massal gratis ini.

“Semua anak yang ikut dikhitan ini semuanya warga Kabupaten Cirebon wilayah barat,” katanya.

Bambang juga menjelaskan, selain khitanan massal, pihaknya ingin sekali mengadakan pengobatan secara gratis. Akan tetapi di masa pandemi ini sulit untuk dilakulan.

“Kami dari RSUD Arjawinangin inginnya sih ada pengobatan gratis. Akan tetapi kami menghindari kerumunan, sehingga baru bisa khitanan massal saja yang kita lakukan. Itu pun kami tempatkan di gedung yang baru,” katanya.

Ia pun menuturkan, dalam kegiatan khitanan massal ini, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

“Kami tetap menerapkan protokol kesehatan dalam khitanan massal. Saya tidak menginginkan terjadi penularan di acara ini,” kata Bambang. (Hatta)

Suara Indonesia News – Jakarta. Rencana impor beras senilai 1 juta ton yang diwacanakan oleh Menteri Perdagangan M Luthfi mendapat penolakan dari berbagai masyarakat. Kebijakan import beras yang diwacanakan oleh kementerian perdagangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ketua Umum DPP Pemuda Solidaritas Merah Putih (P-SMP), Anshar Ilo menilai rencana kebijakan import beras yang dilakukan oleh kementerian perdagangan ini tak seperlunya dibutuhkan untuk situasi sekarang.

“Rencana import beras senilai 1 juta ton tak seharusnya diberlakukan, terlebih kebijakan ini diambil saat musim panen padi atau beras yang puncaknya akan terjadi pada bulan April,” ungkap Anshar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (23/03/2021).

Terlebih katanya, hasil survey yang dilakukan oleh Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukan terjadi peningkatan produksi pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 5,38 juta hektar, naik sekitar 4,49% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 5,15 juta hektar hal ini juga telah disampaikan oleh ketua BPS saat rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR-RI.

“Berdasarkan data-data tersebut, sebaiknya menteri perdagangan tak perlu mengambil kebijakan import beras, imbuh Anhar ilo.

Anshar Ilo yang juga bagian dari Ketua Relawan LEtho (Loyalis Erick Thohir) pemenangan Jokowi-Maaruf Amin saat Pilpres 2019, katanya lebih lanjut bahwa Kebutuhan dan ketahanan pangan merupakan salah satu syarat negara tersebut dapat sejahtera.

“Untuk itu negara tidak boleh tergantung dengan import pangan, alih-alih tergantung dengan import pangan pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan kebijakan yang inovatif yang dapat mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan di Indonesia dan menguntungkan bagi para petani kita,” ujar Anshar.

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 dan Sespimen Dikreg ke-61 tahun 2021.

Dalam arahannya, Sigit  lebih menekankan agar jalannya pendidikan menerapkan protokol kesehatan mengingat situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Jangan sampai muncul kluster baru Covid-19 di sektor pendidikan.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta seluruh peserta didik memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada secara optimal.

Hal ini penting, guna mengembangkan potensi kepemimpinan tingkat tinggi dan menengah, sehingga seluruh peserta didik memiliki konsep strategis yang unggul dalam mengelola organisasi.

“Bangun jaringan komunikasi dan kerja sama yang solid antar peserta didik sebagai bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas kedepan serta mewujudkan kemajuan institusi Polri,” kata Sigit Prabowo dalam arahanya, Selasa (23/3/2021).

Kapolri juga berharap agar seluruh peserta didik memaknai proses pendidikan sebagai media pengembangan diri dalam membentuk kepribadian pemimpin yang kuat, jujur, dan visioner serta mampu menjadi role model pimpinan Polri yang akan datang.

Pendidikan Sespimti Dikreg ke-30 tahun 2021 ini diikuti oleh 150 orang yang terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 peserta didik tamu dari instansi lain seperti TNI, Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Peserta Sespimti ini bertambah dari kuota awal 90 peserta.

Sementara Sespimen Polri Dikreg ke-61 tahun 2021 sebanyak 270 orang yang terdiri 248 peserta dari Polri dan 22 orang peserta tamu dari TNI.

Tidak hanya menekankan kepada peserta didik, Kapolri juga memberikan arahan dan pesan kepada Kalemdiklat dan tenaga pendidik agar dapat memberikan keteladanan kepada peserta didik lantaran hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab moril seorang pendidik.

Ia juga meminta agar tenaga pendidik meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan menuju pendidikan Polri yang berkelas dunia (World Class Standard)

“Optimalkan proses transfer of knowledge dan transfer of value guna memperkaya peserta didik dengan ilmu pengetahuan, wawasan, moral, dan karakter yang unggul,” tutupnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap I.

Dalam launching tahap pertama ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021) yang dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum.

Selain itu Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir.

Secara virtual Jajaran Dirlantas dari Polda  se-Indonesia juga mengikuti acara Launching Etle Nasional Tahap Pertama ini.

Etle Nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik Nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dan tertib berlalulintas karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara.

Kapolri menegaskan program ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( Kamseltibcarlantas)

“Tentunya perlu ada upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,”terang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi Kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi,”jelas Kapolri.

Kapolri juga menegaskan pihaknya akan terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum Kepolsian khususnya lalu lintas di jalan tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri.

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yanf paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismesnya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya
2. Polda Jawa Barat
3. Polda Jawa Tengah
4. Polda Jawa Timur
5. Polda Jambi
6. Polda Sumatera Utara
7. Polda Riau
8. Polda Banten
9. Polda D.I.Y
10. Polda Lampung
11. Polda Sulawesi Selatan
12. Polda Sumatera Barat

“Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” pungkas Kapolri. (Hari R)