Suara Indonesia News – Merauke. Dalam pengawasan di Cargo Bandara Mopah, pejabat Karantina Merauke mencurigai dua paket kemasan yang masih tersegel. Setelah diperiksa, ditemukan dua lembar copyan dokumen karantina yang sudah lewat masa berlakunya dan beda keterangan.

“Pada dokumen tersebut tertera tujuannya, satu ke Banda Aceh, satunya lagi ke Gorontalo. Tapi barang tiba di Merauke” ungkap M. Nurasyikin saat melakukan pemeriksaan dokumen. (28/02-2021)

Untuk memastikan hal tersebut selanjutnya pejabat karantina Merauke memanggil pihak jasa kurir selaku yang diberi kuasa oleh pemilik untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan barang.

Setelah diperiksa kemasannya, ternyata media pembawa tersebut adalah tujuan Boven Digoel  dan jumlahnya ada 16 batang tanaman durian dan 3 batang bidara yang dipesan melalui jual beli online dengan sistem COD.

Karena telah melangggar aturan karantina, selanjutnya media pembawa tersebut dilakukan penahanan, dengan memberikan waktu 3 hari kepada pemilik untuk melengkapi dokumen persyaratan. Namun Pemilik tidak menyanggupi, karena sedang berada diluar kota.

Atas kejadian ini, pemilik melanggar UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

“Media pembawa tidak dilengkapi sertifikat kesehatan, kemudian tidak dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat Karantina di pintu pemasukan” ujar Abdul Rasyid, Koorfung Karantina Tumbuhan.

“Selanjutnya, kita musnahkan 16 Batang bibit durian dan 3 batang bidara. Disaksikan kuasa pemilik barang, Polsek Bandara, Dinas Tanaman Pangan”, tambahnya saat pemusnahan pada (25/02) lalu. (Sarindan Harry Soloman, Tim Humas Karantina Pertanian Merauke)

Oleh: DR. Hulman Panjaitan, SH, MH (Dekan Fakultas Hukum UKI/Pengacara Senior)

Suara Indonesia News. Menanggapi sidang sengketa Pilkada Kabupaten Samosir 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang viral diperbincangkan masyarakat. Kami menilai bahwa ‘Politik Uang’ (money politic) adalah termasuk pelanggaran berat dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Saat ini proses sengketa tersebut terakhir memasuki sidang memanggil keterangan saksi pada, Kamis (25/02/2021) lalu.

Selain menodai pesta demokrasi itu sendiri, juga merupakan delik yang diancam dengan pidana penjara. Politik uang merupakan tindak pidana khusus yang dikenal sebagai Tindak Pidana Pemilu. Ancaman hukumannya-pun bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga dapat dikenakan pidana denda.

Politik uang yang dimaksudkan disini, haruslah dimaknai secara luas dalam arti dalam bentuk dan cara apapun. Mempengaruhi dengan cara memberikan sesuatu kepada pemilih termasuk money politic. Termasuk ada pihak tertentu yang mencoba memberdayakan simbol-simbol adat seperti togo-togu ro (dalam terjemahannya disebut ‘tuntun-tuntun datang’) dalam adat Batak.

Ini juga disebut juga sebagai somba ni umum, batu ni sulang, si tuak natonggi, piso-piso, yang dengan lembaga ini, seorang pasangan calon memberikan uang kepada pemilih dengan maksud tertentu. Tentu hal ini termasuk politik uang yang merupakan pelanggaran pidana.

Adanya politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi, dapat menjadi alasan untuk mendiskualifikasi pasangan calon tertentu, dan jika sudah lewat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Cuma harus bisa dibuktikan bahwa pelaksanaan politik uang tersebut dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur.

Apa akibat hukumnya, dalam perspektif hukum pemilu sesuai undang-undang, maka MK dapat membatalkan hasil pemilu tersebut dengan membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara sistematis,massif dan terstruktur.

Jika demikian halnya, sudah tepat langkah yang dilakukan pasangan Rap Berjuang (Rapidin Simbolon-Juang Sinaga) membawa permasalahan ini untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan (doelamtigheid) serta kepastian hukumnya (certainty).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang kita yakini mampu memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat tentunya berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Semoga hakim bisa mengungkap fakta yang sesungguhnya di lapangan dan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, demi penegakan hukum Pilkada di Kabupaten Samosir.

Editor: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Samosir. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Samosir. Saut Martua Tamba,ST, Nasip Simbolon, Parluhutan Samosir, SP, M.Si,  Haposan Sidauruk dan Renaldi Naibaho menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Bangso Batak Sedunia (KBBD) dan Panitia Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat KBBD di Ruang Rapat DPRD Kab. Samosir dalam rangka Penyampaian Rencana Pelantikan Pengurus Baru DPP KBBD, 1 Maret 2021.

Ketua DPRD Kab. Samosir saut Martua Tamba, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran DPP KBBD dan berharap nantinya Budaya batak dan jatidiri  Bangso Batak dapat kita pertahankan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Suku Batak merupakan bagian dari NKRI. Salah Satu poin Trisakti Bung Karno yakni Berkepribadian dalam kebudayaan menegaskan bahwa nilai-nilai budaya kita adalah kekayaan yang harus dijaga sebagai ikatan bersama dalam menjaga NKRI, Ujar Saut Martua Tamba,ST., saat menyampaikan sambutanya.

Selanjutnya Dr. Artinus Sihotang, M.Hum selaku Ketua Panitia Pelantikan DPP KBB menyampaikan bahwa KBB telah berdiri sejak 10 Tahun dan saat ini akan melaksanakan suksesi kepemimpinan yakni pelantikan DPP KBB pada acara dimaksud panitia akan melaksanakan beberapa kegiatan yakni  acara seminar tentang Jejak Peradaban Suku Batak di Tanah Gayo aceh dan di ikuti oleh Acara pelantikan pengurus. Rencananya waktu pelaksanaan pelantikan di lakukan di Kota medan pada tanggal 27 Maret 2021 mendatang, akan tetapi waktunya masih tentatif mengingat masih adanya pandemi covid 19, Kami berharap dukungan dari DPRD Kab. Samosir berupa pemikiran, saran dan masukan serta materi agar acara ini dapat berlangsung dengan baik, tambah Artinus Sihotang.

Beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan bahwa pada dasarnya DPRD kabupaten samosir akan mendukung penuh kegiatan dimaksud, dan berharap wadah dan acara ini nantinya akan menjadi pemersatu bagi semua masyarakat batak sedunia agar cita-cita bersama diantaranya dapat Saparhundul Jala Mauas di Hasadaan dohot di haulion dapat terwujud. (jabs)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, mulai memasuki musim kemarau. Kondisi itu berdampak pada berkurangnya air sumur yang mayoritas menjadi sumber memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Sehingga warga harus menanti lama untuk mengisi air di bak mandi. “Air sumur mulai kering. Airnya tetap ada tapi kecil sehingga untuk isi bak mandi lama,” kata Yuyun, warga Gosong Telaga Barat, Minggu (28/2/2021).

Berkurangnya persediaan air di sumur, membuat warga harus berulang perbaiki mesin penyedot air. Sebab mesin rusak akibat lama hidup untuk menyedot air.

Berkurangnya juga air sumur dialami sebagian penduduk Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah dan Suro.

Kondisi itu menyulitkan warga terutama pada bagi hari, ketika harus segera mandi sebelum pergi bekerja.

Di Kabupaten Aceh Singkil, dari sebelas kecamatan baru dua kecamatan yang mendapat layanan air dari perusahan air minum daerah (PDAM). Masing-masing Kecamatan Singkil dan Simpang Kanan.

Sementara sembilan kecamatan lagi masih andalkan sumur sebagai sumber memenuhi kebutuhan air harian.

Terkait hal itu, warga berharap pemenuhan kebutuhan air bersih dapat menjadi prioritas dari Pemerintah Daerah setempat.

Apalagi air sumur juga umumnya payau, berkarat dan bau. (Salomo)

Suara Indonesia News – Gresik. Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd mengawali pemerintahannya, dengan Apel pagi bersama ASN lingkungan Pemkab Gresik bertempat di halaman kantor Bupati, Senin (1/3/2021).

Dalam sambutannya di hadapan ASN,  Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani mengajak ASN sebagai pelayan masyarakat, bagaimana mereformasi birokrasi dan merevolusi mental sesuai yang selalu didengungkan oleh Presiden RI Jokowi.

”Kami berdua, tidak ingin mendengar lagi birokrasi di Kabupaten Gresik sangat rumit, ini yg harus kita tunjukan kepada masyarakat. Masyarakat yg penuh harapan bahwasannya Gresik baru, bisa memberikan perubahan yang dirasakan seluruh masyarakat Gresik baik dari Ujungpangkah sampai Driyorejo,” ungkap Bupati Yani.

Bagaimana pelayanan birokrasi kita yang seharusnya bisa mudah jangan sampai dipersulit lagi. Seperti, pelayanan-pelayanan baik di Dispendukcapil dan seluruh OPD. Begitu juga Camat yang hadir, tidak boleh ada lagi masyarakat kabupaten Gresik ketika membutuhkan tanda tangan Pak Camat. Ketika dibutuhkan Camatnya tidak ada di tempat karena hampir tiap hari dinas, ini tidak boleh dilakukan lagi, imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Yani menyampaikan, Kita tunjukkan kepada masyarakat, agar melalui kinerjanya bisa meningkatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas jangan sampai ada copy paste. Karena keajaiban tidak bisa diraih secara berulang-ulang, kita harus punya inovasi dan kreativitas yang bisa ditunjukkan.

”Agar seluruh keluarga besar di lingkungan pemerintahan kabupaten Gresik melakukan inovasi dan kreativitas. Sehingga kebijakan dan strategi harus dilakukan bersama sama, kekompakan dan gotong royong yang harus kita sinergitaskan. Dan optimalisasi dana desa,” harap Bupati Gresik

Diakhir sambutannya, Bupati Gresik kembali mengajak semua kepala dinas dengan bantuan Sekda, berharap adanya kolaborasi yang hebat di seluruh instansi di kabupaten Gresik. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Jakarta. Ihtiar berlangsungnya kongres PB HMI dan KOHATI (Perempuan HMI) di Kota Pahlawan Surabaya pada tanggal 17 Maret  2021 ini, detikTV mengambil inisiatif LEADERSHIP TALK, dengan menghadirkan sejumlah Caketum KOHATI PB. HMI, Minggu (28/2/2021) secara Webinar.

Dalam Webinar Leadership Talk ini mengundang empat calon ketua umum Kohati diantaranya Imayati Kalean, Alumni HMI Cabang dan juga pengurus KOHATI PB. HMI, Okty Avriani, yang juga pengurus KOHATI PB. HMI, Nurjannah yang juga Wakil Bendahara Kohati PB. HMI serta Nurmaidah Saana yakni Wakil Bendahara Umum PB.HMI.

Leadership Talk terkait Kepemimpinan Perempuan Millennial Indonesia ikut hadir hanya dua orang narasumber, yang lain masih berhalangan, namun tidak kalah penting kedua Narasumber tersebut juga memaparkan ide – ide besar untuk perempuan Millennial Indonesia.

Kedua tokoh KOHATI PB. HMI tersebut ini antara lain Imayati Kalean dan Nurmaidah Saana, sebagaimana di jelaskan di channel https://youtu.be/uiUWrmNCWYg ini.

Menurut Imayati, menjadi seorang pemimpin perempuan itu belajar dari seorang Ibu yang mampu mendidik dan membesarkan anak dan keluarganya, kedua dilihat dari potensi individual seorang perempuan yang mampu berkolaborasi dengan siapa dan hadir seorang pemimpin. Tutur Imayati yang kini  juga Menjadi Kandidat Doktor Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ini.

Imayati menambahkan, perempuan Indonesia bukan menjadi objek, tetapi perlu menjadi Subjek, karena kita sebagai perempuan memiliki kemampuan dan nertwork itu, apalagi perempuan Kohati PB.HMI, wajib memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Kata Imayati saat memaparkan Materi tersebut.

Selain Imayati, ada juga Tokoh Perempuan dari Sulawesi, Yakni Nurmaida Saana, juga sangat intelek memberikan paparan yang begitu konkrit.

Ia berharap para Kohati se Indonesia agar manfaatkan relasi informasi dan network di segala bidang, terutama Bidang Usaha, kita miliki kementerian UMKM, perlu menjadi mitra strategis untuk berwirausaha. Tukas Perempuan Hebat asli Sulawesi Tenggara ini.

Tentu Nurmaida yang juga Calon Ketua Kohati PB.HMI ini meminta kepada perempuan Kohati Se Indonesia, agar belajar di pemimpin – pemimpin perempuan sebelumnya, karena kita kuat dan mampu menjadi pemimpin bangsa dan negara yang lahir dari rahim Kohati. Pungkas Nurmaida Saat Memberikan Materi dengan Santai dan Lugas ini. (Rls)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Guna mencegah dan menekan angka penyebaran Covid-19, Polres Lhokseumawe terus lakukan pendisiplinan protokol kesehatan (Prokes) terhadap masyarakat di depan Terminal Bus Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Minggu (28/2/2021).

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, SIK, MH., melalui Kasubag Humas Salman Alfarisi SH MM mengatakan, dalam operasi kali ini petugas gabungan dari unsur TNI Polri Satpol PP dan WH serta petugas Dinas Kesehatan Kita Lhokseumawe menjaring 14 pelanggar yaitu masyarakat yang tidak memakai masker.

“Semua pelanggar ini didata identitas dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan atau Rapid Test di pos yang telah disediakan. Hasilnya, semua pelanggar non reaktif. Kemudian, petugas memberikan masker untuk dipakai,” ujarnya.

Kepada masyarakat baik warga Kota Lhokseumawe maupun warga dari luar daerah yang hendak memasuki wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan Kawasan Tertib Masker (KTM) wajib menggunakan masker, hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka penyebaran Covid-19.

“Bila didapati melanggar, baik pengguna kendaraan pengemudi dan penumpang yang tidak mematuhi, maka tim gabungan akan melakukan penindakan berupa teguran dan pemeriksaan rapid test di tempat,” pungkas Salman.

Reporter : Ayi

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Hari minggu dengan suasana mendung dan turun hujan deras, DPC PDIP tetap melakukan aktifitasnya dengan para Satgasnya Cakrabuana berkumpul melakukan latihan berbaris dan lari mengitari jalan Diponegoro, Siliwangi belok ke jalan Toha – jalan Samadikun balik lagi ke jalan Diponegoro sambil diguyur hujan deras dipimpin komandan Satgasnya Cicip Awaludin Anggota DPRD Kota Cirebon Fraksi PDIP.

Di kantor sekretariat juga datang Fitria Pamungkaswati Ketua DPC PDIP Kota Cirebon dan berbincang seputar kegiatan di hari minggu (28-02-2021). Fitria menjelaskan tiap hari minggu DPC PDIP selalu ada aktifitas yang dlrutin dilakukan dan baru saja selesai rapat kordinasi dengan pengurus dan juga PAC, untuk membahas perkembangan situasi kota yang saat ini sering terkena dampak banjir dan melakukan aksi terhadap korban banjir yang ada.

Ketika disinggung dengan kondisi jalan di kota banyak rusak, Fitria yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon menguraikan dengan situasi pandemi yang belum berakhir dan anggaran banyak yang direfocusing maka kita tidak bisa bicara banyak karena anggaran yang tidak ada tapi pastinya kita sudah menegur dinas untuk melakukan aksi perbaikan jalan.

Disinggung mengenai dana covid yang dikelola eksekutif dalam jumlah besar sehingga seluruh anggaran kegiatan direfocusing untuk covid itu, Fitria mengungkapkan selama ini monitoring dilakukan dan berjalan dengan baik tapi untuk pertanggungjawaban belum diparipurnakan Dewan, mungkin bulan maret ini akan dibahas.

Menanggapi isu yang beredar santer mengenai pencalonan dirinya untuk pilkada mendatang, Fitria menjawab dengan lugas “mekanisme itu diserahkan pada DPP,  bilamana tugas itu diberikan pada saya, pastinya saya sebagai anggota partai pasti siap menjalankan tugas dengan baik, jadi semua tergantung DPP, lagian itu masih lama kok. (Hatta)