Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKU Pilkada Serentak Tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung Palembang, Jum’at Siang (26/02/2021).

Selain Bupati dan Wakil Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis dan Drs. Johan Anuar, S.H, MM., pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan bupati dan wakil bupati  kabupaten OKUT, OKUS, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kepala daerah tersebut ditandai dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, pengucapan sumpah jabatan, dilanjutkan dengan  penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan, pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan, serta penandatanganan fakta integritas.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, KPU, Bawaslu, Gakumdu, Polres Kodim, Kejaksaan Negeri yang telah  menyelenggarakan, mengawasi, akhirnya pada hari ini telah selesai dan tepat waktu dan yang paling penting Sumatera Selatan tetap menorehkan sejarah sebagai provinsi zero konflik.

Selain itu juga, gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaksana tugas bupati yang telah melaksanakan tugas mensukseskan pelaksanaan tahapan pilkada pada saat cuti kampanye serta pelaksana harian bupati mengisi kekosongan berakhirnya masa jabatan bupati yang diangkat dari pejabat provinsi Sumsel maupun yang diangkat dari pejabat tertinggi di kabupaten tersebut, yaitu Sekretaris daerah.

Tanpa upaya yang luar biasa dari para pejabat, institusi maka tidak mungkin akan terjadi peristiwa sakral yaitu pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pada sore hari ini. Kedewasaan berpolitik masyarakat Sumsel sudah semakin nyata, tanpa ada konflik fisik.

Pada kesempatan ini, gubernur menyampaikan pesan kepada seluruh bupati dan wakil bupati yang hadir secara virtual maupun yang hadir langsung, baik yang lama maupun yang baru dilantik.

Yaitu jaga kerukunan kepala daerah dengan wakil kepala daerah, kerukunan dengan Forkopimda,  legislatif, jajaran pemerintahan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah kerukunan dengan masyarakat. Kerukunan dengan masyarakat akan menjadi tanggungjawab kita bersama.

Kepala daerah dengan wakil kepala daerah bagaikan ikatan rumah tangga. Beda persepsi biasa saja, tetapi jangan sampai terjadi konflik.

Gubernur dan wakil gubernur akan menjadi mediator jika sampai terjadi konflik. Sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur sebagai kepala daerah provinsi,  kami akan mengutamakan  kewenangan yang sesuai dengan aturan jika sampai terjadi konflik di antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

Dalam tugas, ada hirarki baik  dalam lingkup kepemerintahan dan kesatgasan terutama satgas Covid-19, dimana bupati dan wakil bupati sebagai ketua dan wakil ketua harus mengelola dengan baik dari aspek medis, sosial, dan aspek ekonomi.

Menyinggung ada 10 kabupaten dan kota di provinsi Sumsel yang rawan Karhutla, ini menjadi kewaspadaan yang khusus, maka  kepala daerah harus tanggap terhadap bencana ini.

Dalam enam bulan ini kepala daerah harus menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), ini harus menjadi perhatian agar program dan visi misi dapat dijalankan sesuai harapan.

Turut hadir acara, Forkopimda Prov Sumsel, Forkopimda OKU, Sekda OKU, Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK OKU, dan Undangan Lainnya. (Oky)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Polres Cirebon Kota  melaksanakan Kegiatan Patroli Gabungan fungsi dalam rangka antisipasi tindak pidana C3, tawuran antar warga, aksi terorisme dan menghimbau kepada masyarakat terhadap Virus Covid-19 dengan penanggung jawab kegiatan Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH., Jumat (26/02-2021).

Pelaksanaan Apel Pra Tugas dipimpin oleh Kompol Ribut Setiabudi, SH dan dihadiri oleh Iptu Wagus Sutisna, SH., Iptu Dadi Wahidin, A.Md., SH, Iptu Sudiana, Ipda Dwi Setyowati, Gabungan Piket Fungsi sebanyak 25 orang.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH., melalui Kompol Ribut Setiabudi, SH., menyampaikan ” Laksanakan patroli ke wilayah yang rawan terjadi tindak pidana C3 serta tawuran antar warga. Berikan himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru tetap laksanakan protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan, kebersihan dan keselamatan dalam bertugas,” ungkapnya.

R. Setiabudi juga mengingatkan, Antisipasi terhadap kejadian terorisme, dalam melakukan pengamanan atau patroli pada malam hari jangan sendiri namun harus dilaksanakan minimal 2 personil untuk body system. Mengakhiri amanatnya.

Susunan kendaraan patroli gabungan Unit R4 Lantas, Unit R4 Obvit, 1 Unit R4 Intel, 2 Unit R4 QR Sat Sabhara, 1 Unit R4 Truk, dan 1 Unit R4 Provos, berangkat dari Mako Polres Cirebon Kota – Jalan Sisingamangaraja – BAT – Jalan Pekiringan – Jalan Pekalipan – Jalan Lawanggada – Jalan Dr .Sutomo – Jalan DR. Cipto Mangunkusumo – Jalan Wahidin – Jalan Krucuk – Jalan Siliwangi – Jalan Veteran – dan finish di Mako Polres Ciko, tambah Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota.

Tempat yang di singgahi PKL BAT, PKL pekalipan dan Cafe Hoax. sejauh ini, belum menemukan kerumunan massa. Semua mengapresiasi himbauan petugas Ops yustisi dan membubarkan diri, jelas Iptu Ngatidja, SH. MH., Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Gresik. Merupakan hari yang bersejarah bagi Kabupaten Gresik. Pasalnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2020 yang lalu, H. Fandi Akhmad Yani SE. dan juga Dra. Hj. Aminatun Habibah resmi dilantik. Jum’at (26/2/2021)

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Jum’at (26/2/2021)

Dalam pelaksanaannya, proses pelantikan ini dilakukan secara hybrid. Yakni tatap muka dan virtual yang diikuti Forkopimda dan anggota DPRD dari masing-masing daerah.

Ada 3 sesi dalam pelantikan kali ini, mengingat situasi pandemic saat ini penerapan protocol Kesehatan (Prokes) tetap dilakukan.

Untuk sesi pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan diikuti oleh 6 kepala daerah beserta wakilnya, sesi kedua dilaksanakan pukul 13.00 WIB yang juga diikuti oleh 6 kepala daerah beserta wakilnya.

Terakhir sesi ketiga diikuti oleh kepala daerah beserta wakilnya termasuk satu diantaranya adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih..

Usai pelaksanaan pelantikan, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani SE. yang didampingi Wakil Bupati Dra. Hj. Aminatun Habibah mengucap rasa syukur.

Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang turut serta mendukung dan mendoakan yang terbaik,

Sehingga dipercaya untuk mengemban amanah dalam memimpin Kabupaten Gresik masa bhakti 2021 – 2024 mendatang.

“Saya (H. Fandi Akhmad Yani) dan Bu Wakil Bupati ngaturaken banyak terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat. Tak lupa juga kepada para kyai, ulama dan seluruh tokoh masyarakat yang ikut mendoakan kami sehingga dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gresik,” kata Bupati H. Fandi Akhmad Yani.

Bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga masyarakat, dirinya ingin agar segala persoalan yang menjadi pekerjaan rumah selama ini dapat terselesaikan.

Dikatakan Bupati Yani, bahwa 9 Nawakarsa yang menjadi program kerja merupakan salah satu target prioritas dalam 100 hari kerja kedepan.

“Untuk itu kami meminta kepada semua pihak untuk saling berkolaborasi dan mendukung langkah kerja kami demi kelancaran berjalannya program kerja dalam 9 Nawakarsa untuk 100 hari kerja kami kedepan,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya itu pula, Bupati Yani juga menyinggung terkait penyelesaian persoalan banjir kali lamong.

Ia berharap, di era kepemimpinannya ini persoalan kali lamong dapat segera terselesaikan dan warga Gresik Selatan tidak lagi dihantui banjir saat musim penghujan tiba.

Priorotas utama lainnya, yakni berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik.

“Penanganan Covid-19 di Gresik tetap harus dilakukan agar mata rantai sebaran virus ini dpaat segera terputus. Salah satunya adalah dengan menggalakkan vaksinasi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat terhindar dari bahaya virus covid-19 yang mengancam semua orang,” tambahnya. (Humas Pemkab Gresik/Hari R.)

Suara Indonesia News – Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H., S.I.K., M.M menghadiri pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Gresik periode 2021-2024 yang digelar secara virtual di Ruang Mandala Bakti Praja Lt.IV Kantor Pemkab Gresik, Jum’at (26/02/2021).

Pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Gresik periode 2021-2024 tersebut juga dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda Kabupaten Gresik lainnya.

Hari ini Jumat (26/2/2021) H. Fandi Akhmad Yani SE dan Dra. Hj. Aminatun Hidayah M.Pd resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Pelantikan tersebut dipimpin secara langsung Gubernur Jatim Hj. Khofifah Indar Parawangsa di Gedung Negara Grahadi – Surabaya. Pelantikan digelar dengan menerapkan Protokol kesehatan sangat ketat. Dalam pelaksanaannya, pelantikan dibagi menjadi tiga tahap dalam hari yang sama.

Kegiatan pelantikan diisi dengan Pembacaan SK Mendagri, Pengangkatan sumpah Jabatan oleh Gubernur Jawa Timur, Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pemasangan Tanda Pangkat dan Penyematan Tanda Jabatan dan Penyerahan Petikan SK Mendagri RI oleh Gubernur Jawa Timur, Kata-kata Pelantikan oleh gubernur jawa timur atas nama Presiden RI, Penandatanganan Pakta Integritas oleh bupati/walikota dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Gubernur Jatim.

Usai pelantikan, Gubernur Jatim Hj. Khofifah Indar Parawangsa  menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah mendapatkan amanah dari masyarakat pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi.

Dalam sambutanya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada seluruh Pejabat yang dilantik agar segera berkomunikasi dengan Forkopimda serta OPD di masing-masing daerah dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia khususnya di Jawa Timur.

Diharapkan seluruh pejabat yang dilantik agar selalu memegang amanah dalam memimpin masing-masing daerahnya.” ucap Gubernur Jatim.

Rangkaian pengambilan sumpah jabatan selesai dilaksanakan, selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Gresik menuju ke Kantor Pemkab Gresik. Setiba di Kantor Pemkab Gresik untuk melaksanakan penyambutan oleh Forkopimda.

Dalam penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto ARIEF S.H. S.I.K. M.M Mengucapkan “Selamat dan Sukses kepada H. Fandi Akhmad Yani SE dan Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd atas dilantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Forkopimda siap mendukung dan mengamankan untuk menuju Gresik baru yang semakin sejahtera,” ucap Kapolres Gresik. (Hari R)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi Abdullah Puteh, di pendopo bupati setempat di Pulo Sarok, Singkil, Jumat (26/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Dulmusrid meminta dukungan Anggota DPD RI Dapil Aceh ini ikut mengembangkan pariwisata di Aceh Singkil.

Dulmusrid juga meminta perhatin Abdullah Puteh untuk pengembangan di sektor perikanan dan perkebunan.

“Atas kedatangan Pak Abdullah Puteh, kami berharap dapat membantu sampaikan aspirasi pembangunan sektor pariwisata, perikanan, dan perikanan kepada pemerintah pusat,” kata Dulmusrid.

Menurutnya kehadiran anggota DPD RI ke Aceh Singkil sangat penting agar bisa melihat potensi serta kondisi Aceh Singkil, yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak.

Abdullah Puteh menanggapi permintaan Dulmusrid dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Harapan dan aspirasi masyarakat Aceh Singkil, kami perjuangkan ke Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Ia meyakini pembangunan sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pertemuan Dulmusrid dengan Abdullah Puteh turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali, Sekda Azmi dan pejabat lain.

Abdullah Puteh usai bertemu Bupati melanjutkan kunjungan ke destinasi wisata Pulau Banyak untuk melihat perkembangan pariwisata di sana serta menyerap aspirasi masyarakat. (Salomo)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Kuala Baru, Jumat (26/2/2021).

Musrembang tersebut, digelar di objek wisata pantai Teluk Bayu yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kayu Menang.

Dalam kesempatan itu, Dulmusrid mengingatkan program yang disusun harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil. “Susunlah program sesuai dengan RPJMD,” kata Dulmusrid.

Kemudian, program harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Dalam menyusun program, juga harus tahu mana yang bisa dibiayai APBK dan tidak. “Jika usulan yang kecil-kecil bisa dibiayai dana desa, tidak usah disusun untuk didanai APBK,” jelasnya.

Dulmusrid juga meminta dalam musrembang disusun program unggulan yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga Kuala Baru, dapat segera bangkit dan sejajar dengan kecamatan lain.

Khusus sektor pariwisata yang sedang dikembangkan di Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Dulmusrid perintahkan kepala dinas, berkolaborasi.

“Dinas Pariwisata, Pangan dan Perkebunan keroyokan untuk kembangkan agrowisata pantai Teluk Bayu Kayu Menang,” tegas Dulmusrid.

Menurutnya, wisatawan yang datang ke Kayu Menang, tidak hanya disuguhi pantai. Tetapi ada atraksi lain yang dapat dinikmati seperti perkebunan kelapa hibrida, buah naga, dan jambu madu. (Salomo)

Suara Indonesia News – Jakarta. Akhir-akhir ini sering ditemui dan dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan penambangan liar di beberapa daerah, baik itu penambangan emas, batubara dan lain-lain

Kenapa hal ini terjadi? hal ini kemungkinan besar terjadi adalah disebabkan masyarakat yang melakukan penambangan liar sangat kesulitan untuk mendapatkan perizinan pertambangan, padahal di dalam lahan areal milik masyarakat tersebut terdapat kandungan mineral, emas dan lain-lain.

Hal ini terjadi adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana kewenangan pemerintah daerah telah diamputasi dan diambil alih oleh pemerintah pusat

Sebelumnya rakyat Indonesia berharap undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini adalah merupakan payung hukum yang berpihak kepada rakyat dengan memberikan kemudahan kepada rakyat dalam pengurusan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luasan sebagaimana tersebut dalam pasal 68 UU No. 3 tahun 2020.

Mengingat pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IPR) yang harus dilakukan di Kementerian ESDM Pusat, dan masyarakat banyak yang belum pernah menginjakkan kaki ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengurusannya, maka Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) menghimpun masyarakat selaku pihak yang mempunyai lahan yang memilik potensi mineral, emas, nikel di beberapa daerah menjadi anggota dan siap membantu masyarakat untuk pengurusan perizinan yang sehubungan penetapan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

APRI juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara penambangan yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.

Bahwa dalam mewujudkan agenda presiden Joko Widodo yang disebut dengan NAWA CITA, maka yang paling utama diperhatikan adalah kondisi masyarakat, karena dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat, maka rakyat akan terbebas dari belenggu kemiskinan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 akan tercapai.

APRI berharap kiranya presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran pengurusan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Usaha Pertambanag (IPR) dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan tetu juga dengan tetap dilakukannya pengawasan dari Pemerintah Pusat untuk menghindari terhadai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisem (KKN). (27/02-2021)

Wetmen Sinaga, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia