Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi Abdullah Puteh, di pendopo bupati setempat di Pulo Sarok, Singkil, Jumat (26/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Dulmusrid meminta dukungan Anggota DPD RI Dapil Aceh ini ikut mengembangkan pariwisata di Aceh Singkil.

Dulmusrid juga meminta perhatin Abdullah Puteh untuk pengembangan di sektor perikanan dan perkebunan.

“Atas kedatangan Pak Abdullah Puteh, kami berharap dapat membantu sampaikan aspirasi pembangunan sektor pariwisata, perikanan, dan perikanan kepada pemerintah pusat,” kata Dulmusrid.

Menurutnya kehadiran anggota DPD RI ke Aceh Singkil sangat penting agar bisa melihat potensi serta kondisi Aceh Singkil, yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak.

Abdullah Puteh menanggapi permintaan Dulmusrid dan berjanji akan menindaklanjutinya.

“Harapan dan aspirasi masyarakat Aceh Singkil, kami perjuangkan ke Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Ia meyakini pembangunan sektor pariwisata, perikanan dan perkebunan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pertemuan Dulmusrid dengan Abdullah Puteh turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali, Sekda Azmi dan pejabat lain.

Abdullah Puteh usai bertemu Bupati melanjutkan kunjungan ke destinasi wisata Pulau Banyak untuk melihat perkembangan pariwisata di sana serta menyerap aspirasi masyarakat. (Salomo)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Kuala Baru, Jumat (26/2/2021).

Musrembang tersebut, digelar di objek wisata pantai Teluk Bayu yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kayu Menang.

Dalam kesempatan itu, Dulmusrid mengingatkan program yang disusun harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Singkil. “Susunlah program sesuai dengan RPJMD,” kata Dulmusrid.

Kemudian, program harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Dalam menyusun program, juga harus tahu mana yang bisa dibiayai APBK dan tidak. “Jika usulan yang kecil-kecil bisa dibiayai dana desa, tidak usah disusun untuk didanai APBK,” jelasnya.

Dulmusrid juga meminta dalam musrembang disusun program unggulan yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga Kuala Baru, dapat segera bangkit dan sejajar dengan kecamatan lain.

Khusus sektor pariwisata yang sedang dikembangkan di Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Dulmusrid perintahkan kepala dinas, berkolaborasi.

“Dinas Pariwisata, Pangan dan Perkebunan keroyokan untuk kembangkan agrowisata pantai Teluk Bayu Kayu Menang,” tegas Dulmusrid.

Menurutnya, wisatawan yang datang ke Kayu Menang, tidak hanya disuguhi pantai. Tetapi ada atraksi lain yang dapat dinikmati seperti perkebunan kelapa hibrida, buah naga, dan jambu madu. (Salomo)

Suara Indonesia News – Jakarta. Akhir-akhir ini sering ditemui dan dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan penambangan liar di beberapa daerah, baik itu penambangan emas, batubara dan lain-lain

Kenapa hal ini terjadi? hal ini kemungkinan besar terjadi adalah disebabkan masyarakat yang melakukan penambangan liar sangat kesulitan untuk mendapatkan perizinan pertambangan, padahal di dalam lahan areal milik masyarakat tersebut terdapat kandungan mineral, emas dan lain-lain.

Hal ini terjadi adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2oo9 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana kewenangan pemerintah daerah telah diamputasi dan diambil alih oleh pemerintah pusat

Sebelumnya rakyat Indonesia berharap undang-undang nomor 3 tahun 2020 ini adalah merupakan payung hukum yang berpihak kepada rakyat dengan memberikan kemudahan kepada rakyat dalam pengurusan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luasan sebagaimana tersebut dalam pasal 68 UU No. 3 tahun 2020.

Mengingat pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IPR) yang harus dilakukan di Kementerian ESDM Pusat, dan masyarakat banyak yang belum pernah menginjakkan kaki ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengurusannya, maka Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) menghimpun masyarakat selaku pihak yang mempunyai lahan yang memilik potensi mineral, emas, nikel di beberapa daerah menjadi anggota dan siap membantu masyarakat untuk pengurusan perizinan yang sehubungan penetapan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

APRI juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara penambangan yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan perundang-undangan.

Bahwa dalam mewujudkan agenda presiden Joko Widodo yang disebut dengan NAWA CITA, maka yang paling utama diperhatikan adalah kondisi masyarakat, karena dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat, maka rakyat akan terbebas dari belenggu kemiskinan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945 akan tercapai.

APRI berharap kiranya presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran pengurusan wilayah pertambangan rakyar (WPR) dan Izin Usaha Pertambanag (IPR) dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan tetu juga dengan tetap dilakukannya pengawasan dari Pemerintah Pusat untuk menghindari terhadai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisem (KKN). (27/02-2021)

Wetmen Sinaga, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia

Suara Indonesia News – Papua. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua. Dalam kesempatan itu keduanya memberikan pengarahan kepada personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan apresiasi atas kerja keras dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah maksimal dalam menjaga Kondusifitas di Tanah Cenderawasih.

Oleh sebab itu, Jenderal Listyo Sigit berharap seluruh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua. Tak hanya itu, Jenderal Listyo Sigit juga meminta agar mengawal keberlangsungan program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan tertib dan aman.

“Berharap selalu kuat dan sehat mengingat situasi yang dihadapi pandemi Covid-19 melanda di seluruh wilayah dan program yang lain seperti vaksinasi dan perbatasan,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam pengarahannya di Papua, Jumat (26/2/2021).

Masih kata Jenderal Listyo Sigit, sejauh ini Papua sudah dalam keadaan kondusif. Menurutnya, hal itu tak lepas dari soliditas dan sinergitas TNI-Polri.

“Sinergitas dan soliditas menjadi prioritas, faktanya di Papua sudah luar biasa,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga diperlukan untuk melakukan pemahanan serta edukasi soal adanya wacana soal Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

“Dinamika kedepan seperti UU Otsus yang akan direvisi untuk mensejahterakan rakyat Papua, dana Otsus dinaikkan. Teman-teman agar membantu dalam mensosialisasikan dan mengawasi dana Otsus tersebut, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan,” papar eks Kabareskrim Polri.

Terakhir, Jenderal Listyo Sigit juga memberikan pengarahan soal melakukan pengamanan tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang rencananya di gelar di Papua.

“Rencana ada PON dan kebijakan pemekaran yang semuanya untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Jenderal Listyo Sigit. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Polda Jawa Timur membentuk Satgas Mafia tanah dibawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dalam membantu warga menghadapi para mafia tanah.

Salah satunya dengan membuka hotline melalui nomor telepon 0813-3623-1994 yang langsung terhubung ke Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Dengan demikian masyarakat yang menghadapi persoalan tanah, bisa langsung mengadukannya melalui telepon.

“Kapolda memastikan, setiap pengaduan akan langsung ditindaklanjuti Ditreskrimum Polda Jawa Timur, jadi masyarakat tak perlu repot lagi memperjuangkan hak dan keadilannya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (26/2/21).

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ini menekankan, langkah Polda Jawa Timur tersebut sejalan dengan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Kapolri juga telah memberikan perhatian khusus dalam memberantas mafia tanah,” ujar Bambang Soesatyo.

Lanjut Ketua MPR RI ini, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Siapapun bisa menjadi korban para mafia tanah, bahkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saja beberapa waktu lalu turut menjadi korban,” tutur Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI ini juga berpesan selain masyarakat harus waspada, Kepolisian juga harus menindak tegas para pelaku kejahatan mafia tanah tersebut, sehingga memberikan efek jera.

Seperti diketahui, Kapolri telah menegaskan bahwa Polri harus membela hak Rakyat, mengembalikan hak rakyat serta menegakan hukum secara tegas.

Kapolri juga telah mengintruksikan kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk membentuk satgas pemberantas mafia tanah dan menindak secara tegas para mafia tanah.

Kapolri juga menegaskan agar penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah siapapun dalang dan bekingannya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, berdasarkan laporan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejak tahun 2015-2019, sudah ada 9 ribu laporan yang mereka terima terkait masalah lahan. Sebanyak 50 persen diantaranya terkait mafia tanah.

“Tanah adalah aset berharga yang dimiliki masyarakat, yang harus dilindungi oleh negara melalui BPN dan kepolisian. Jangan biarkan mafia tanah merampok hak rakyat,” pungkas Bamsoet. (Hari R)

Suara Indonesia News – Batam Kepri. Satuan Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri tengah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi, dalam pembangunan Zona Integritas tersebut Bidhumas Polda Kepri menerima dukungan dari berbagai pihak antara lain dukungan dari Stakeholder terkait dan para tokoh yang menjadi mitra Bidhumas Polda Kepri, dukungan diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri, Ketua PWI Provinsi Kepri, Akademisi, Ketua MUI Provinsi Kepri, Ketua Umum PGW Kepri, Pimpinan Redaksi Media Batamtoday.com dan Tokoh Masyarakat Provinsi Kepri. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., Jumat, (26/2/2021).

Pada kegiatan penandatanganan dukungan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., mengatakan “Pada tahun 2021 ini Bid Humas Polda Kepri tengah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi, perlu saya sampaikan semenjak tahun 2019 Bid Humas Polda Kepri telah menjadi Satuan kerja sendiri dan setelah menjadi Satuan kerja sendiri kami juga melakukan pengelolan keuangan sendiri, berangkat dari hal tersebut saya berfikir jangan terlalu lama menunggu untuk dilakukan penilaian dalam pembangunan Zona Integritas ini”, Tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

“Pada hari ini kami mengundang bapak-bapak semua untuk memohon dukungan atas pencanangan ini, tentunya juga dengan sebuah komitmen dan konsistensi bahwa Bid Humas Polda Kepri dalam setiap  pelaksanaan kegiatannya dan pemantauan keuangan benar-benar transparan, Kami juga terus berupaya untuk mewujudkan Bid Humas Polda Kepri Bebas Dari Korupsi”. Ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Selanjutnya perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi Kepri Feri Manalu mengatakan “Sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan ini dan ini merupakan hal yang luar biasa seiring dengan salah satu visi dan misi dari Komisi Informasi yaitu wilayah bebas dari korupsi, secara kelembagaan hal seperti ini juga yang sama-sama kita harapkan termasuk juga Komisi Informasi dan Stakeholder lainnya, kami menyambut dengan suka cita kegiatan yang dilakukan oleh Bid humas Polda Kepri ini”, Ujar Perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi Kepri Feri Manalu.

Berikutnya Ketua PWI Provinsi Kepri Chandra Ibrahim, SE mengatakan “Hal ini merupakan niat yang sangat baik, dan saya fikir tentunya kami dari media atau pun dari organisasi wartawan menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal dalam keterbukaan serta Transparansi khususnya untuk Bid Humas Polda Kepri semoga semakin menjadi lebih baik lagi”. Ujar Ketua PWI Provinsi Kepri Chandra Ibrahim, SE.

Seperti yang diketahui bahwa Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Humas Polda Kepri – OBET)

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri. Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Wadanlantamal IV) Kolonel Marinir Andi Rahmat M, menghadiri acara Tepuk Tepung Tawar pelantikkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepri H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dan Hj. Marlin Agustina di Gedung Daerah Jl. S.M. Yamin No.1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Jumat (26/2/2021).

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan tradisi adat melayu tepuk tepung tawar oleh Lembaga Adat Melayu (LAM), doa lalu dilanjutykan dengan sabutan Gubernur Provinsi Kepri, ditutup dengan sesi foto bersama.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri yang baru dilantik selama sehari oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta mengatakan “Pada masa Pandemi Covid-19 kita bersama-sama dengan sekuat tenaga untuk memutus penyebaranya dengan disiplin menjalankan Protokol Kesehatan secara benar dan berusaha agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Gubernur Kepri juga mengatakan, “Bersama TNI dan Polri serta seluruh unsur pemerintahan Kepri, saling bergandeng tangan untuk menjadikan Provinsi Kepri yang terkemuka, Provinsi yang terbaik dinegeri tercinta,” sebutnya.

“Kepada para pimpinan DPRD, pimpinan Partai Politik secara keseluruhan kita seiring sejalan, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat hari ini dan kedepannya,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pangkogabwilhan I diwakiiKS Kogabwilhan I, Kapolda Kepri diwakili Kaorops, Ketua DPRD diwakili Waka 3, Sekda Provinsi Kepri, Kajati Provinsi Kepri, Danrem 033/WP diwakili Kasrem 033/WP, Danguskamla KOarmada I diwakili Aslog, Kabinda diwakili Korwil 1, Kazona Bakamla Batam dan Danlanud RHF diwakili Kadislog serta Ketua OPD lainnya. (OBET)